Connect with us

Manokwari

Perempuan Asli Papua Belum Merdeka Karena Kultural Papua Yang Mengikat

Published

on

Penulis : Fenti Rumbiak

JAGATPAPUA.com – Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merdeka pada Tahun 1945, Sumber Daya Manusia (SDM) kaum Perempuan Asli Papua, belum sepenuhnya diberdayakan. Padahal kaum perempuan Papua, sangat siap menduduki jabatan-jabatan strategis di daerah Papua, bahkan secara Nasional.

Namun kesempatan tersebut masih dibatasi oleh persoalan Kultural Papua, yang sangat mengikat dan pemerintah belum memandang pentingnya peran perempuan menduduki jabatan di pemerintahan.

Tokoh Perempuan Papua, Anike Tance Hendrika Sabami mengatakan, sejak tahun 1961, dan terhitung usia Kemerdekaan Republik Indonesia telah mencapai 74 Tahun, pemerintah belum cermat melihat potensi para kaum perempuan asli Papua untuk mengisi posisi jabatan strategi dalam birokrasi pemerintahan maupun jabatan politik.

Menurut Anike, kalau dilihat dari prespektifnya dalam memposisikan kaum perempuan dalam jabatan strategis terdapat satu kendala yang sangat fatal, yaitu kaum perempuan masih sangat terikat dengan persoalan adat istiadat dan budaya Papua secara umum.

Belajar dari kenyataan terkait peran perempuan mulai dari pekerjaannya di dapur hingga dipercayakan menduduki sebuah jabatan, sebenarnya adalah stigma melekat dari dapur itulah yang terbawa hingga bagaimana kaum laki-laki memandang pentingnya perempuan dalam sebuah jabatan tersebut.

“Pertama perempuan asli Papua dinilai hanya pantas bekerja di dapur, kemudian juga secara internal keluarga masih ada pandangan kultural yang sangat kuat membatasi ruang gerak perempuan mendapatkan pekerjaan,” ungkap Anike, saat ditemui, Kamis (7/11/2019) di Manokwari.

Anike yang juga sebagai Ketua Yayasan Mitra Perempuan Papua (YMP2) Provinsi Papua Barat mengatakan, dalam studi dan pengkajian yang dilakukan pada Agustus 2018 lalu, di sejumlah kampung di Distrik Momiwaren, Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) dan Manokwari, Provinsi Papua Barat, angka buta aksara kaum perempuan asli Papua mencapai 99 persen.

Selain itu terjadinya kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dan anak, serta persoalan ekonomi akibat produksi pertanian lokal terbatas dan akses pasar yang sulit, budaya patriarki dan relasi kuasa yang tinggi serta terdapat ketimpangan gender dalam kebijakan pembangunan dan kehidupan masyarakat.

“Mansel dan Manokwari yang infrastrukturnya cukup memadai masih ditemukan banyak persoalan, bagaimana dengan kabupaten lain yang letaknya di daerah pegunungan?,” tanya Anike.

“Kita semua heran di kampung tersebut ada sekolah, tetapi para perempuan tidak tahu baca. Ini bisa jadi karena faktor kultrul yang mengikat. Dan untuk merubahnya sangat sulit, sehingga kita perlu lakukan pendekatan kekeluargaan, bagaimana sekolah itu penting, karena dengan sekolah kita bisa tahu banyak hal,” tukas Anike.

Dari data, bisa disimpulkan, masih banyak perempuan dan anak mengalami buta aksara, kekerasan terhadap perempuan dan anak tinggi, perempuan putus sekolah usia 13-16 tahun tinggi, minimnya biaya pendidikan, tingkat kesehatan masyarakat rendah, tingkat kemiskinan yang dialami oleh perempuan tinggi.

“Perempuan buta aksara tentu akan berpengaruh terhadap kualitas pengetahuan anak dikemudian hari, juga terhadap pendapatan ekonomi dan angka kemiskinan. Perlu juga ada beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan yang harus tertangani secara serius, dan perempuan harus berani mengambil tindakan ketika dilakukan kekerasan oleh siapapun termasuk suami,” jelas Anike.

Disamping itu, Anike melihat, kultural yang berdampak negatif atau merugikan merupakan sebuah kelemahan yang sangat fatal. Ini harus jadi perhatikan pemerintah untuk segera mengambil tindakan yang menghasilkan solusi, baik pemprov Papua Barat, DPR Papua Barat, MRP Papua Barat, serta para tokoh yang merasa memiliki bahwa perempuan adalah pemberi hidup.

“Khusus Papua Barat peluang bagi kaum perempuan menduduki jabatan seperti layaknya kaum laki-laki baru mencapai 5 persen, belum mencapai 20, 25 apalagi 30 persen. Karena masalah masih terkungkung dengan kultural yang begitu kental,” sebut Anike, salah satu pencetus buku pengaruh ideologi gender terhadap citra perempuan asli Papua dalam berpolitik ini.

Dari sisi pemerintahan juga harus jeli melihat potensi para kaum perempuan asli Papua. Anike mencontohkan salah satu perempuan yang memiliki spesialis gender adalah Yuliana Numberi, namun ia tidak ditempatkan diposisi jabatan strategis.

Hal yang sama juga terjadi pada jabatan politik di DPR Papua Barat hanya menempatkan 3 keterwakilan perempuan dan DPRD Manokwari 1 keterwakilan perempuan Papua. Jika seperti ini, bagaimana mereka dapat menyuarakan aspirasi dan kondisi mama-mama didaerah kampung.

“Kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam menduduki jabatan strategis memang belum sesuai harapan. Kalaupun ada, Itu juga bukan jabatan yang strategis. Sehingga Negara melalui kepemimpinan kaum laki-laki harus merasakan apa yang menjadi pergumulan,” ungkap Anike.

Anike menjelaskan kultural yang sangat kental ini sangat berdampak luas teradap hak-hak perempuan sesuai UUD 1945 Pasal 28c.1, bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri, mendapat pendidikan dan memperoleh manfat dari ilmu penghetahuan dan teknologi.

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, SH, MSi.

Sementara dalam prespektif pemerintahan, Anike melihat di Papua Barat masih menganut kepemimpinan tradisional yang terus menyudutkan kaum perempuan dalam pandangan adat, sehingga muncul begitu banyak persoalan perempuan padahal Indonesia sudah merdeka 74 tahun.

Anike berpendapat persoalan yang terjadi bagi kaum perempuan di Papua, dapat saja menurun ketika Otsus diperuntukan tepat sasaran, dan sebaiknya dalam memproteksi pemberian dana Otsus, harus memakai kartu sosial.

“Pemerintah daerah juga harus dapat memberikan anggaran cukup bagi dinas yang menangani kegiatan yang menyangkut kepentingan perempuan dan Anak,” ucap Anike.

Anike mengajak semua pihak dapat berkolaborasi mengatasi persoalan tersebut, karena nampak belum ada kesepahaman dalam melihat persoalan ini, sebagai contoh dalam membahas Perdasus tentang perlindungan perempuan dan anak bersama pihak legislative masih bias. Ini karena belum dipahami tiga hal pokok yang menjadi tugas legislatif.

Sementara, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani SH, M.Si mengatakan kaum perempuan Papua, saat ini memang masih belum terakomodir untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan.

Dilihat dalam struktur jabatan di Pemprov Papua Barat, hanya tiga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dipimpin oleh kaum perempuan. Sehingga kedepan akan disesuaikan kompetensi dengan perbedaan yang tentu jika perempuan itu memenuhi syarat maka akan diperhatikan dan diakomodir.

Lakotani juga mengakui banyak perempuan Papua memiliki kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang memenuhi syarat, namun luput dari pantauan pimpinan daerah.

“Kedepan pejabat dalam eselon yang tersedia tentunya juga akan memperhatikan aspek gender, sehingga keterwakilan dalam mengisi jabatan di pemerintahan sesuai harapan,” ucap Lakotani.

“Khusus untuk jabatan politik, sebenarnya sudah diproteksi lebih awal karena ada ketentuan sejak proses rekrutmen di pencalonan, ada keterwakilan 30 persen untuk perempuan, dan ini berlaku secara Nasional, tetapi untuk terpilih atau tidak itu persoalan politik,” tandas Lakotani.(***)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Lulus Dikmata TNI AD, 340 Prajurit Diingatkan Tetap Jaga Kesehatan Untuk Pendidikan Selanjutnya

Published

on

Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, Bupati Mansel Markus Waran ST.,MT, saat menutup Dikmata TNI AD Gelombang II TA 2020 (OV) di Rindam XVIII Kasuari, Distrik Momiwaren, Sabtu (10/4/2021).

MANSEL,JAGATPAPUA.com– Pangdam XVIII Kasuari Papua Barat, kembali mencetak 340 Prajurit lulusan Pendidikan Pratama Tamtama (Dikmata) TNI AD Gelombang II T.A 2020 (VO), di Rindam XVIII, Distrik Momiwaren.

“Kepada 340 prajurit yang baru lulus saya ingatkan agar tetap menjaga kesehatan tubuh untuk mengikuti pendidikan selanjutnya”kata Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, saat menutup Dikmata TNI AD Gelombang II TA 2020 (OV) di Rindam XVIII Kasuari, Distrik Momiwaren, Sabtu (10/4/2021).

“Makanlah makanan yang bergizi. Jangan begadang. Irit pakai uang, tapi jangn juga tidak makan makanan yang bergizi. Tetap jaga stamina tubuh,” tegas Pangdam.

Jendral Nyoman menjelaskan, pada Dikmata tersebut, 220 prajurit menyelesaikan pendidikan di Rindam XVIII/Kasuari, sementara 120 orang dititip di Rindam XVI/Patimura.

Menurut ia, 220 siswa yang telah menyelesaikan Dikmata tersebut nantinya akan melanjutkan pendidikan baik kecabangan infantri maupun pendidikan kejuruan lainnya. Untuk pendidikan kecabangan dilalsanakan di Rindam, sedangkan kejuruan lainnya di pusat pendidikan kecabangan di Jawa Barat.

Lanjut Pangdam, setelah resmi menjadi anggota TNI, 340 siswa Diktama tersebut akan menerima gaji penuh. Olehnya, Pangdam meminta agar upah yang diterima bisa digunakan sebaik-baiknya.

“Sekarang sudah terima gaji, sudah bukan uang saku lagi. Pakai uang untuk keperluan yang baik,” kata Pangdam.

Turut hadir pada penutupan Dikmata tersebut, Bupati Mansel Markus Waran ST.,MT, beserta para pejabat utama Kodam XVIII/Kasuari.(JP/NAE)

Continue Reading

Adat

BI Singgung Perekonomian PB 2021, Pada Bincang Bareng Media

Published

on

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi PB, gelar Bincang Bareng media Jumat (9/4/2021) di Inggandi Beach Jl Pasir putih Manokwari.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat, menggelar Bincang Bareng Media dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua dan Papua Barat, serta media masa di Manokwari.

Bincang media Yang digelar Jumat (9/4/2021) di Inggandi Beach Pasir putih Manokwari, dihadiri Kepala Perwakilan BI Papua Barat, Ibu Rut W. Eka Trisilowati, Kepala Kantor OJK Papua-Papua Barat, Bp Adolf Fictor T. Simanjuntak, Deputi Kepala Perwakilan BI Eko Listiyono, Peneliti BI Papua Barat, I Wayan Yogasvara, Kepala Unit Pengawasan Sistem Pembayaran BI Papua Barat, Datje Candra S, Kepala BNI Cabang Manokwari, Maruli Ricardo, Pemimpin Unit IT Channel Bank Papua Cab Manokwari, Ignatius dwi haryanto, Asisten manajer pemasaran dana BRI Manokwari,Ibu Meny J. Pandej.

Bincang Media yang diawali dengan penyampaian materi oleh sejumlah Narasumber tersebut, juga menyinggung terkait Inflasi Provinsi Papua Barat sepanjang tahun 2020 terjaga pada tingkat 0,71% (yoy), lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mengalami Inflasi sepanjang tahun sebesar 2,68%.

Rut Eka Trisilowati mengatakan, pada Tahun 2021, Inflasi Provinsi Papua Barat diperkirakan berada pada sasaran inflasi Nasional yaitu 3±1%. Proyeksi inflasi Papua Barat 2021 lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 2020, yaitu dalam range 3% s.d4% (yoy) dan tetap berada dalam sasaran inflasi Nasional yaitu3±𝟏% (yoy).

Rut mengatakan, inflasi Papua Barat tahun 2021 diperkirakan lebih tinggi dibanding 2020. Inflasi ini diperkirakan meningkat seiring membaiknya daya beli masyarakat. Pemulihan ekonomi kedepan diperkirakan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan tingkat pengangguran, dan meningkatkan konskonsumsi masyarakat.

Sehingga kata ia, menjadi pendorong inflasi inti kedepan. Berbagai stimulus juga tetap diberikan pemerintah melalui dana PEN yang diharapkan dapat terus mendorong dan menjaga daya beli.

Lebih lanjut Eka Trisilowati bahwa Inflasi administer edprice diperkirakan meningkat yang disebabkan oleh komoditas antaralain tariff angkutan udara dan harga rokok. Tarif angkutan udara yang berada dalam level rendahnya pada 2020 seiring minimnya permintaan diperkirakan akan meningkat pada 2021 yang sejalan dengan optimism peningkatan mobilitas.

Sementara, Pemerintah juga mengumumkan peningkatan cukai rokok sebesar 12, 5% yang berlaku mulai 1 Februari 2021. Kenaikan cukai rokok ini secara bertahap akan meningkatkan tekanan inflasi kelompok.

Ia mengatakan, Inflasi volatile food diperkirakan meningkat namun tetap berada dalam level yang rendah. Tingkat permintaan yang meningkat disertai dengan tingkat pasokan yang relatif lebih baik menyebabkan inflasi volatile food meningkat namun masih terjaga.

Sebelumnya, dari Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) menujukan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha sejak triwulan I 2016 hingga triwulan I 2021 sebagian besar menunjukkan pergerakan yang searah dengan realisasi PDRB. Secara historis, pertumbuhan PDRB (qtq) dan SBT kegiatan usaha menunjukkan angka realisasi rendah pada triwulan IV 2021 dan triwulan I tahun berjalan. PDRB triwulan II 2021 diprakirakan positif seiring berangsur normalnya aktivitas masyarakat serta membaiknya perekonomian.(JP/AR)

Continue Reading

Adat

Musholah Bilal Bin Rabha Mulai Dibangun, Hermus: Pembangunan Rumah Allah Itu Penting

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH, menyampaikan sambutannya usai meletakan Batu pertama Pembangunan Musholah Bilal Bin Rabha, di Kampung Sotea Warmare, Sabtu (10/4/2021).

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Musholah Bilal Bin Rabha yang berlokasi di Kampung Persiapan Sotea SP1 Distrik Warmare mulai dibangun.

Pembangunan Musholah tersebut diawali dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP.,MH , di kampung Persiapan Sotea, Sabtu (10/4/2021). Pemda Manokwari mengapresiasi niat baik dan upaya dari warga kampung Persiapan Sotea yang telah memulai pembangunan mushola untuk kepentingan peribadatan warga kampung ini.

“Ini upaya yang baik, sebab tidak ada yang hidup abadi tanpa membutuhkan Allah, bahwasannya kita semua butuh Tuhan sehingga wajib hukum kita membangun Rumah Tuhan untuk kita beribadah,”ungkap Bupati

Menurut ia, Pembangunan Musholah sebagai bagian dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati Manokwari yakni Menjadikan Manokwari sebagai pusat perdaban di tanah Papua dan ibu kota Provinsi PB yang religius, berbudaya, berdaya saing, mandiri dan sejahtera.

“Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Pemda menjamin kebebasan dan memberikan kesempatan seluasnya kepada umat beragama di atas tanah ini untuk beribadah serta memperluas pembangunan dibidang keagamaan sesuai kepercayaan masing-masing,”tandas Bupati

Disisi lain, kita berupaya meningkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama, saling menghargai dalam melaksanakan ibadahnya dan kehidupan di daerah Manokwari.

“Peletakan batu pertama hari ini bermakna strategis dan religius bagi kita semua, setelah selesai semua proses pembangunan kiranya Musholah ini dapat dimanfaatkan oleh semua umat Islam di kampung ini,”imbuhnya

Ia juga mendoakan, agar musholah Bilal Bin Rabha dapat mendorong tingkat kerukunan umat beragama, sebab kerukunan dan toleransi sangat penting, karena sesungguhnya manusia tidak hidup untuk diri sendiri tetapi saling membutuhkan.

“Mari semua Kita menikmati keajaiban Tuhan dan kemurahan-Nya dengan saling menghormati sesama umat manusia.,”ajak Bupati

“Memasuki bulan suci ramadhan Ia mengimbau kerja sama yang baik dari umat Kristen dan umat beragama yang lain untuk menjaga saudara kita yang melaksanakan ibadah puasa. Mari jaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung suksesnya pelaksanaan bulan suci ramadhan,”imbau Bupati

Dalam keterbatasan kata ia, pemerintah akan terus memberikan dukungan, kedepan tidak hanya sebatas musholah tetapi ditingkatkan pembangunannya menjadi masjid.

Sementara , H.Appe menyampaikan terima kasih atas kebijaksanaan Bupati Manokwari. Dengan kehadiran musholah ini nantinya wajib hukum bagi umat Islam di Sotea untuk beribadah.

” Sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan Musholah saya memberikan bantuan Besi baja dan semen 300 sak,”ujar H Appe.(JP/SOS)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta