Connect with us

Hukrim

Pemprov Papua Barat-Kejati Papua Teken MoU Bidang Perdata

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com– Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, menandatanganni Nota Kesepahaman (MOU) dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat, tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, Kamis (11/4/2019).

Kejati Papua, Dr. Heffinur, SH, M.Hum, mengatakan, MoU ini dimaksudkan agar pelaksanaan Jaksa Pengacara Negara (JPN), dapat memberikan hasil yang optimal, serta pemohon/pemberi kuasa dapat memberikan informasi data yang lengkap, jelas dan jujur.

“Kendala yang dihadapi JPN adalah adanya permohonan pendapat hukum (Legal Opinion) yang tidak dilengkapi data-data, sehingga mengakibatkan pemberian pendapat hukum sering kali membutuhkan waktu yang lama,” ungkap Heffinur.

Heffinur mengatakan kerjasama selama dua tahun hanyalah terbatas di bidang hukum perdata dan tata usaha negara, tidak menyangkut bidang hukum lainnya, seperti pidana korupsi.

“Kejati Papua tidak pernah ragu dan terpengaruh dalam pemberantasan Tipikor yang mungkin terjadi, meski telah ada kerjasama ini,” ujar Heffinur.

Heffinur menjelaskan, di tahun 2018, Kejati Papua yang meliputi 2 wilayah, yaitu provinsi Papua dan Papua Barat, telah menerima Surat Kuasa Khusus (SKK), sebanyak 22 surat SKK.

Selain SKK untuk mewakili pemberi kuasa didalam maupun diluar persidangan, Kejati Papua juga memberi pendapat hukum (Legal Assistance) sebanyak 2 buah, serta melakukan pendampingan hukum (Legal Opinion) sebanyak dua buah.

“Harapannya di tahun 2019, Kejati Papua dapat berperan lebih maksimal lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang DATUN, Khususnya dengan Pemprov Papua Barat,” tukas Heffinur.

Sementara, Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan menambahkan MoU ini berlaku selama dua tahun, dan sebagai tindaklanjut dari penandatanganan MoU sebelumnya.

“Kita punya komitmen dan tanggung jawab yang sama untuk membangun Papua Barat dengan hati, mempersatukan dengan kasih mewujudkan Papua Barat yang sejahtera,” ungkap Dominggus.

Dominggus menuturkan sebagai Pimpinan OPD, harus memahami tata cara kelola pemerintahan dengan baik dan benar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sehingga dapat terhindar dari KKN.

“Tugas Pemprov memberikan dukungan bagi setiap proses hukum yang berlangsung, terutama bagi penegak hukum yang menangani persoalan KKN,” tutup Dominggus.(me)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Ini Pesan Gubernur Saat Meresmikan Gedung Gereja GKI Syaloom Klamalu SP1 Sorong

Published

on

Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan, pada peresmian dan penthabisan gedung Gereja GKI Syaloom Klamalu SP-1 Kabupaten Sorong, Minggu (28/2/2021).

SORONG,JAGATPAPUA.com– Gereja merupakan salah satu lembaga yang dipanggil dalam bentuk persekutuan, kesaksian dan pelayanan kasih yang mempunyai peranan dan tanggung jawab yang dominan terhadap pembinaan mental dan spiritual umat.

Hal itu diungkapkan Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan saat membacakan sambutannya pada acara peresmian dan penthabisan gedung Gereja GKI Syaloom Klamalu SP-1 Kabupaten Sorong, Minggu (28/2/2021).

Dalam mewujudkan visi gereja sebagai lembaga dalam realisasinya, tidak terpisahkan dengan peran pemerintah sebagai pengayom, Pembina serta pengambil kebijakan dalam pertumbuhan serta pengembangan kehidupan Rohani.

Tampak Depan Gedung Gereja GKI Syaloom Klamalu SP1 Kabupaten Sorong.

“Pemerintah akan selalu hadir ditengah umat Tuhan dalam hal pembinaan dan pembangunan dibidang keagamaan. Pemerintah juga memiliki peran penting sebagai bagian integral dari upaya meletakan landasan moral dan spiritual yang kokoh bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah,”ungkap Gubernur Mandacan, dihadapan semua jemaat GKI Syaloom.

Dengan demikian manusia sebagai subyek pembangunan akan mampu menempatkan diri dalam ekselarasan dan keserasian hidup antar umat beragama. Ia menyebut, Gereja merupakan sarana paling penting didalam melaksanakan tugas keagamaan orang percaya untuk bersekutu, beribadah dan melayani Tuhan.

“Jemaat GKI Syaloom klamalu klasis malamoi Kabupaten Sorong dapat bermanfaat kepada seluruh jemaat sebagai Rumah yang kudus dalam mewujudkan panggilan Tuhan untuk menyembah, memuliakan Allah, memberitakan injil dan memberdayakan warga jemaat sesuai dengan misi Gereja sebagai tempat pembinaan kerohanian sehingga jemaat lebih taat kepada Tuhan,”kata Mandacan

Dengan demikian Mandacan menambahkan, jemaat akan memiliki moral dan etika yang baik serta taat kepada Norma keagamaan dan Norma Hukum serta menumbuhkan motivasi kepada umat untuk rajin beribadah, sehingga kasih dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa menyertai semua umat terutama anggota jemaat GKI Syaloom.(JP/Sos)

Continue Reading

Adat

Bupati: Pemda Manokwari Akan Tambah 2 Unit Mobil Damkar

Published

on

Bupati Manokwari Hermus Indou SIP,.MH dan Wakil Bupati Drs Edy Budoyo, didampingi Anggota DPRD Alyosius Siep saat meninjau lokasi peristiwa kebakaran di Pasar Wosi Sabtu (27/2/2021).

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Tahun ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari akan menambah 2 unit mobil pemadam kebakaran (Damkar). Sebab 2 Mobil Damkar milik Pemda ludes dibakar massa saat rusuh 19 Agustus 2019 lalu.

Hal itu dilakukan karena masyarakat menilai Pemerintah Lambat dalam mengambil langkah cepat untuk mengirim mobil Damkar ke lokasi kebakaran yang terjadi.

Bupati Manokwari Hermus Indou mengatakan saat ini fasilitas pemadam kebakaran di Kabupaten Manokwari belum tersedia. Tetapi sesuai informasi yang diterima Pemda Manokwari mendapat jatah 2 unit mobil Damkar dari pemprov PB yang waktu realisasinya masih menunggu petunjuk pemprov.

“Sehingga memang beberapa kejadian kebakaran di Wilayah ini penanganannya belum maksimal di lakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari,” ungkap Hermus Indou kepada awak media usai meninjau lokasi kebakaran di pasar wosi, Sabtu ( 27/02/2021 ).

“Ketersediaan Damkar sangat penting untuk mengatasi peristiwa kebakaran seperti ini, sehingga direncanakan akan melakukan pengadaan 2 atau bahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran melalui APBD kita supaya bisa mengantisipasi kejadian-kejadian serupa yang nanti akan terjadi lagi,”tandas Bupati

Sementara Kepala Satpol-PP Kabupaten Manokwari Yusuf Kayukatui membenarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Manokwari memang memiliki 2 unit kendaraan pemadam kebakaran, namun tidak bisa digunakan karena mobil tersebut rusak.

“Ada 2 unit, tapi mobil damkar yang besar pengadaan 2001 sudah tidak bisa dipakai karena mulai rusak, sedangkan mobil hibah dari Pemerintah tahun 2018 sudah terbakar saat terjadi demo pada Agustus 2019. Jadi sampai sekarang kita di Kabupaten Manokwari belum memiliki mobil pemadam kebakaran,”pungkasnya.(JP/alb)

Continue Reading

Adat

Tinjau Lokasi Kebakaran, Bupati Dan Wabub Utamakan Perhatian Bagi Warga Yang Terdampak

Published

on

Bupati Manokwari Hermus Indou SIP,.MH dan Wakil Bupati Drs Edy Budoyo, saat meninjau lokasi peristiwa kebakaran di Pasar Wosi Sabtu (27/2/2021).

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Hermus Indou dan Edi Budoyo meninjau langsung lokasi kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu disekitar Pasar Wosi, Manokwari.

Bupati dan Wabub yang tiba dilokasi kebakaran, Sabtu (27/2/2021) didampingi Anggota DPRD Manokwari, Alyosius Siep serta sejumlah Pimpinan OPD terkait lingkup Pemda Manokwari.

Bupati mengatakan, sangat prihatin atas musibah kebakaran yang menimpa korban juga warga masyarakat diwilayah tersebut yang terkena dampak kebakaran. Menurut ia, tindakan pertama yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari yaitu memperhatikan keluarga yang merupakan korban atas kebakaran tersebut, juga masyarakat yang terkena dampak.

“Kita memperhatikan kebutuhan mereka, selanjutnya kita akan memastikan data jumlah keluarga yang terdampak dari OPD terkait, sehingga kita bisa tahu secara jelas dan pasti berapa keluarga yang terkena dampak dari peristiwa ini,”kata Bupati Indou

selain itu, terkait bangunan yang rusak akibat kebakaran itu akan dikoordinasikan kemudian apakah akan dibangun kembali atau tindaklanjutnya seperti apa.

“Kami tadi juga sudah bertemu dengan Ketua-ketua RT bertanya terkait dengan mengapa sampai terjadi kebakaran, mereka juga sudah menjelaskan bahwa memang itu karena adanya konslet listrik,”ucap Bupati.(JP/alb)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta