MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, H. Abdul Fatah SPd, MM mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas pendidikan tengah menggodok Peraturan Gubernur (Pergub) tentang mekanisme penyaluran bantuan pendidikan.
Saat ini sudah tahap harmonisasi tinggal menunggu persetujuan Mentri Dalam Negeri (Mendagri), setelah Nomor Registrasinya terbit selanjutnya akan disosialisasikan ke Dinas Pendidikan di 7 Kabupaten Se Papua Barat.
“Jadi Rancangan Pergub tersebut sudah tahap harmonisasi tinggal menunggu persetujuan Mendagri. Jika nomor registrasinya sudah ada selanjutnya disosialisasikan kepada Dinas Pendidikan dan masyarakat di 7 Kabupaten se Papua Barat,”kata Abdul Fatah, Jumat (26/4/2024).
Pergub tersebut akan menjadi rujukan dan acuan dalam penyaluran bantuan fasilitas pendidikan yang tentu juga disesuaikan dengan kriteria.
“Sehingga alur bantuan lebih terarah. Tidak lagi berfokus pada mahasiswa di Manokwari saja tetapi semua kabupaten punya peluang untuk memperoleh fasilitas bantuan pendidikan itu,”jelas Fatah
Ia menilai saat ini penyaluran bantuan pendidikan masih didominasi oleh masyarakat kabupaten Manokwari. Sehingga sementara diinventarisir data permohonan bantuan pendidikan dari 6 Kabupaten lainnya.
“Jadi saya sudah perintahkan diinventarisir berapa banyak dari kabupaten lain selain Manokwari, sehingga dana Otsus di dinas Pendidikan bisa dirasakan secara merata di Papua Barat. Jangan hanya terpaut dengan anak anak di Manokwari,”tuturnya
Dan mungkin arah yang disampaikan Pj gubernur beberapa waktu lalu seperti itu supaya ada pemerataan dan Disdik lebih selektif lagi.
Disisi lain juga banyak permohonan bantuan ketimbang ketersediaan anggaran. Sementara sebagian besar Anggaran Otsus APBD Pemprov sudah didrop ke Kabupaten.
“Berapa persen saja di kelola dinas pendidikan, sehingga dengan adanya Pergub anggaran yang ada dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan secara fisik maupun peningkatan SDM yang urgen,”imbuhnya.
Untuk bantuan fisik dikembalikan ke kabupaten misalnya untuk pembangunan sekolah dan bangunan fisik pendidikan lainnya.
“Kami lebih kepada bantuan fisik yang urgen. Misalnya ruang belajar yang mungkin rusak dan atau sangat dibutuhkan untuk segera, itu yang nanti kita lihat dana untuk bantu,”ujarnya lagi.
Ia mengakui, tahun ini Disdik melakukan pergeseran anggaran program yang dinilai tidak efektif.
“Digeser ke bantuan fasilitasi pendidikan beberapa sekolah yang ada di Papua Barat seperti bantuan meja kursi, komputer, laptop, dan infokus. Kesemuanya ini dalam rangka menunjang bantuan-bantuan sekolah dalam proses belajar mengajar maupun dalam proses ujian ini bisa digunakan,”tutupnya.(jp/ask)
