15 C
Munich
Kamis, Mei 30, 2024

Minta Otsus Dicabut, George: Harus Berdasarkan Data Dan Alasan Yang Tepat

Must read

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Ketua Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat, George Dedaida S.Hut,. M.Si mengimbau kepada masyarakat Papua Barat pro pemekaran dan Otsus untuk menahan diri dan harus optimis bahwa Otsus akan membawa perubahan bagi Orang Asli Papua (OAP) di tanah Papua.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat menanggapi isu yang berkembang meminta Otsus dicabut, juga aksi demo penolakan Pemekaran DOB dan pencabutan Otsus yang mengatasnamakan solidaritas Mahasiswa dan masyarakat Papua.

Menurut George, aturan telah ditetapkan “Saya adalah anak kandung dari Otsus itu, dan berdasarkan UU yang baru kita DPRP DPRK, MRPB serta Gubernur adalah anak kandung Otsus. Jika dicabut bagaimana keberpihakan pemerintah kepada OAP,”kata George dengan nada tanya.

Khususnya Masyarakat Papua Barat harus menahan diri tidak melakukan aksi-aksi penolakan terhadap Otsus Papua, mari menata kembali Otsus yang baru dan harus Optimis bahwa Otsus akan membawa perubahan yang baik untuk masyarakat OAP diwilayah ini.

“Kita sudah diberikan hak politik melalui DPRK mari pakai ruang ruang ini untuk menyampaikan aspirasi secara bermartabat dan beretika kepada pemerintah. Sebab pemerintah juga akan mendengar dan melaksnakan apa yang menjadi keinginan masyarakat OAP,”ajak George

Sejak awal lebih lanjut George bahwa sudah disampaikan, jika Otsus ditolak maka harus berdasarkan data untuk melanjutkannya juga harus berdasarkan data.

“Menolak Otsus tanpa alasan tidak akan ada solusi, jika ada data maka mari duduk dan kita bicara. Selama ini data kan belum ada maka untuk implementasi yang baru saya selaku ketua dan Anggota Fraksi Otsus mendorong harus adanya data OAP,”ketua George

Sehingga tambah George data OAP tersebut menjadi indikator mengevaluasi penataan data base baik wilayah maupun manusia OAPnya. Selain itu, indikator pembangunan harus ditata mulai dari awal supaya 20 tahun kemudian akan mudah untuk dievaluasi.

“Nah dan terkait data itulah yang telah kami dorong dalam rekomendasi DPR PB kepada pemprov Papua Barat,”ujarnya.(jp/ask)

- Advertisement -spot_img

More articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Latest article

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta