MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Pj Gubernur Papua Barat Drs Paulus Waterpauw M.Si menyatakan, terkait usulan perampingan OPD Dilingkup pemerintah Provinsi Papua Barat telah mendapat persetujuan Mendagri RI.
“Jadi sesuai dengan usulan kami ke kementerian dalam negeri persetujuannya sudah turun untuk perampingan itu, dari 47 menjadi 30 OPD tetapi ada beberapa catatan yang di arahkan langsung Mendagri untuk ditindaklanjuti,”kata Pj Waterpauw Kamis (14/9/2023) di Manokwari.
Menurut Pj Waterpauw, perampingan sangat penting, melihat dari beberapa kali hasil evaluasi yang dilakukan memang benar Pemprov Papua Barat Gemuk Struktur sementara anggaran yang terbatas.
“Sehingga terkadang program-program yang diakomodir menjadi satu, anggarannya besar yang setelah dibagikan anggarannya menjadi kecil,”ujarnya
Untuk itu, ia memandang perlu agar di buat menjadi lebih efisien, efektif sehingga lebih mudah diawasi dan di kontrol.
“Nah soal catatan dari Mendagri saya sudah arahkan ke pak sekda agar di bahas bersama tentang bagaimana mekanisme proses selanjutnya, karena untuk hal seperti kita harus bijak juga,”tutur jendral bintang tiga ini.
Orang nomor 1 di Papua Barat Drs Paulus Waterpauw menambahkan, sehingga menunggu persiapan dari Sekda untuk dipaparkan.
“Selanjutnya kita akan minta lagi arahan lebih lanjut kepada Kemendagri, yang jelas untuk OPD yang di gabungkan menjadi satu memiliki tupoksi yang hampir sama,”imbuhnya.(jp/alb)
