MANOKWARI,JAGATPAPUA.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Pemprov Papua Barat, menggelar Rapat Koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi di Papua Barat, Rabu (8/6/2022) di Manokwari.
Rakoor tersebut dihadiri oleh Pimpinan KPK RI Dr Nurul Ghufron SH.MH, Pj Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw M.Si, Kejati Papua Barat Juniman Hutagaol, Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren, para Bupati/wali Kota se-Papua Barat dan jajaran Pimpinan OPD dilingkungan pemprov Papua Barat.
Rakoor tersebut diawali dengan paparan capaian presentasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) Pemerintah daerah Kabupaten Kota se-Papua Barat oleh Kepala Inspektorat Papua Barat Sugiono, dilanjutkan dengan paparan penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerag oleh inspektorat Kemendagri RI Dr Ucok A Dementa.
Pj Gubernur Papua Barat mengatakan, Rakoor yang digelar KPK RI ini merupakan bagian dari tindak lanjut komitmen bersama tentang program pemberantasan korupsi terintegrasi dilingkungan pemprov papua barat pada 28 juli 2016 di Auditorium PKK.
Yang dilanjutkan dengan penandatanganan rencana aksi program penegakan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Kota se-Provinsi Papua Barat pada 18 Maret 2018. Dan akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi oleh tim rencana aksi KPK melalui MCP yang memiliki 8 indikator.
“Diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD , Pengadaan Barang dan Jasa, Perijinan Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi pajak daerah, manajemen asset daerah dan tata kelola dana desa/Kampung,”sebut Waterpauw
Dengan kehadiran tim rencana aksi dan pencegahan pemberantasan korupsi lebih lanjut Pj Waterauw, menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPK karena telah mendapatkan bimbingan dan pengawalan agar tidak terjadinya tindak pidana korupsi khususnya dijajaran pemerintahan Provinsi Papua Barat.
“Tim harus melaksnakan isi komitmen bersama sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Dengan melaksanakan komitmen ini saya yakin dan percaya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan akan lebih baik. Memang tak bisa dipungkiri bahwa penyelenggara pemerintahan daerah barang kali masih dinodai oleh oknum-oknum yang melakukan praktek korupsi yang mengakibatkan sejumlah program dan kegiatan pemerintahan daerah tidak tercapai sesuai harapan,”beber Waterpauw
Demikian halnya harapan pelaksanaaan otonomi daerah dengan menyusun desentralisasi kekuasaan dan viskal juga tidak terlepas dari tindak pidana korupsi.
“Oleh karenanya, agar pemprov papua barat tidak melakukan korupsi maka pemda bersama KPK penting melaksanakan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilaksankan ini (red),”ucapnya.
Menurut Waterpauw, upaya pencegahan korupsi diketahui bersama sangat penting untuk mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi karena korupsi adalah tindak kejahatan luar biasa yang dampaknya sangat dirasakan oleh anak cucu.
Untuk itu, dengan semangat nasionalisme positif dan mengutamakan pengabdian kepada bangsa dan negara oleh pendidikan formal informal maka akan sangat memungkinkan orang berbuat tindak pidana korupsi.
Waterpauw berharap kepada seluruh penyelenggara negara di papua barat untuk selalu menegakan aturan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Rakoor tersebut diakhiri dengan penandatangan pakta integritas oleh bupati kabupaten kota se-Papua Barat serta Pj Gubernur Papua Barat dan Pimpinan KPK RI.(jp/yon)
