Connect with us

Ekonomi & Bisnis

Gubernur Papua Barat Sampaikan Nota Pengantar Raperda APBD-P 2020

Published

on

Wakil Gubernur Mohamad Lakotani, sampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD - P Tahun Anggaran 2020, pada Rapat Paripurna DPR Papua Barat, Rabu (21/10/2020).

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Gubernur Papua Barat melalui Wakil Gubernur Mohamad Lakotani, sampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD – P Tahun Anggaran 2020, pada Rapat Paripurna DPR Papua Barat, Rabu (21/10/2020).

Pada tahun 2020, Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang sangat besar, pada perekonomian daerah dan Nasional. Sehingga terjadinya penyesuaian kebijakan di bidang pendapatan, belanja, maupun pembiayaan pembelanjaan daerah dan ini juga berpengaruh pada anggaran transfer daerah dan kegiatan yang telah dirancang di tahun 2019.

“Sejak penetapan APBD 2020, telah dilakukan pergeseran anggaran akibat pandemi Covid-19, sehingga berpengaruh pada postur Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah tahun 2020,” ucap Wagub.

Wagub merincikan pendapatan induk tahun 2020, awalnya Rp.9.120.609.473.505.00, berubah menjadi Rp.7.776.271.305.673.00, meliputi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.369.466.308.262.00. Terdiri dari Pajak Daerah Rp.272.446.854.00, Retribusi Daerah Rp.2.177.499.200.00. Serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp.21.603.374.938.00. Dana PAD lain yang sah Rp.73.238.669.643.00.

Sementara Dana Perimbangan Rp.3.375.650.756.811.00, terdiri dari, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Rp.1.543.885.992.811.00. Dana Alokasi Umum Rp.1.301.320.012.00. Dana Alokasi Khusus Rp.530.444.752.000.00, serta pendapatan sah lainnya Rp.4.21.154.200.600.00.

Selain itu, anggaran belanja secara umum di APBD Induk 2020 Rp.9.371.589.357.540.00, berubah menjadi Rp.10.817.417.624.447.50, terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 7.403.119.895.573.44.

Belanja Tidak Langsung di antaranya, Belanja Pegawai Rp.1.69.657.253.105.00. Belanja Hibah sebesar Rp.978.994.714.660.00. Belanja Bantuan Sosial Rp.61.373.000.000.00. Belanja Bagi Hasil Provinsi, Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa Rp 2.879.295.677.602.94.

Kemudian Belanja Bantuan Keuangan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp.1.784.463.477.564.00. Serta Belanja Tidak Terduga Rp.629.335.382.641.00. Belanja langsung Rp. 3.414.297.728.874.60. Terdiri dari Belanja Pegawai Rp.225.841.714.00. Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.471.439.193.101.42. Belanja Modal sebesar Rp.1.716.963.556.407.99.

Pembiayaan lainnya Rp.3.51.146.318.774.50. Terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 3.51.146.318.774.70.

Sementara Pengeluaran pembiayaan daerah Nihil. Pembiayaan Netto sebesar Rp 3.51.146.318.774.50. Sementara sisa lebih anggaran pengeluaran pembiayaan daerah nihil atau nol.

“Selanjutnya kami meminta masukan dan pemandangan DPR sebagai mitra pemerintah daerah dalam nota keuangan APBD perubahan 2020,” pungkasnya.(sos)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Jangan Ganti Peserta, Lulusan Pesparawi XIII PB Disiapkan Berlaga Di Ajang Nasional 2022

Published

on

Sekda Papua Barat, DR Drs Nataniel Mandacan M.Si.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Ketua Umum LPPD Provinsi Papua Barat DR Drs Nataniel Mandacan M.Si mengingatkan kepada seluruh LPPD tingkat Kabupaten Kota Se-PB agar tidak asal mengganti peserta pemenang lomba peseparawi disemua Kategori hasil Pesparawi ke-XIII Se-Tanah Papua Tingkat Provinsi PB tahun 2021.

“Karena mereka (Peserta) dipersiapkan untuk bertanding pada Pesparawi ke-XIII tingkat Nasional maret 2022 di Jogjakarta,”kata Nataniel

Menurutnya, berdasarkan petunjuk LPPN, setiap daerah wajib mengikutsertakan kontingen Pesparawinya pada 12 kategori lomba, sehingga PB juga mengiktui petunjuk tersebut dengan tetap mengikutsertakan kontingen Pesparawi untuk 12 kategori dimaksud.

“Meskipun ada pergantian tetapi diharapkan tidak mencapai 15 persen maksimal 2 sampai 3 saja, karena terlalu banyak diganti tentu mempengaruhi suara pada saat lomba ditingkat nasional,”tandas Nataniel.(JP/Sos)

Continue Reading

Adat

Bupati Hermus Pastikan Besok Mulai Proses Pemberkasan CPNS Formasi 2018 

Published

on

Ratusan Peserta CPNS Formasi tahun 2018, pemerintah Daerah Manokwari, mendatangi Kantor Bupati, Menuntut kejelasan Proses Pemberkasan, Senin (8/3/2021) di Halaman Kantor Bupati, Sowi Gunung, Manokwari.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH bersama Wakil Bupati Drs Edy Budoyo menerima aspirasi ratusan CPNS Formasi 2018, Senin (8/3/2021) di Halaman Apel Kantor Bupati, Sowi Gunung, Manokwari.

Menurut ia, pemberkasan CPNS Formasi 2018 sudah menjadi perhatian Pemda Manokwari, dan akan dibuka oleh BKD Kabupaten Manokwari mulai besok Selasa (9/3/2021), dan dipastikan pemberkasan akan rampung Senin pekan depan.

“Saya harap kerja sama yang baik dari para peserta CPNS agar selama proses pemberkasan dilakukan dapat memberikan contoh yang baik serta tetap menjaga situasi kemanan di wilayah Manokwari,”Harap orang Nomor 1 di Manokwari ini.

“Formasi umum sebanyak 380 orang dan pemda sudah berupaya melakukan koordinasi untuk penambahan bagi OAP sebanyak 190, sehingga total formasi CPNS 2018 Kabupaten Manokwari berjumlah 570, ini pemberkasannya akan diproses secara bersamaan,”beber Bupati Hermus.

Dari pantauan jagatpapua.com, ratusan peserta CPNS tersebut membawa spanduk berisi tulisan tuntutan peserta CPNS yang lulus formasi tahun 2018. Yang pada poin pertama menuntut agar Pemerintah daerah Manokwari segera tentukan tanggal proses pemberkasan CPNS kabupaten Manokwari tahun 2018 dalam waktu dekat dalam bulan Maret 2021.(JP/sos)

Continue Reading

Adat

Gubernur Dominggus Salurkan 5.329 Bapok Tahap III Untuk Masyarakat Teluk Bintuni

Published

on

Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan saat membacakan sambutannya Pada acara penyerahan Bapok, Jumat (5/3/2021) di Teluk Bintuni.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan kembali menyerahkan 5.329 Bantuan Bahan Pokok (Bapok) untuk masyarkat terdampak covid-19 di Kabupaten Teluk Bintuni.

Penyerahan tersebut dilakukan di Auditorium Kantor Bupati teluk Bintuni, Jumat (5/3/2021) oleh Gubernur secara simbolis kepada masyarakat penerima, didampingi Wakil Bupati Matret Kokop, serta Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Derek Ampnier serta OPD terkait dilingkup pemprov PB.

Gubernur merincikan, Bantuan tahap pertama untuk Kabupaten Teluk Bintuni telah di salurkan lewat lembaga-lembaga keagamaan sebanyak 5.075 paket senilai Rp. 713.037.500,- (tujuh ratus tiga belas juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Tahap kedua sebanyak 5.075 paket dan sekarang tahap ketiga sebanyak 5.329 paket senilai Rp. 748.724.500,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

“Maka total keseluruhan untuk kabupaten teluk bintuni sebanyak 15.479 paket senilai rp. 2.174.799.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dan untuk tahap ketiga saat ini sebanyak 5.329 paket,”sebut Gubernur

Bantuan Bapok tahap III tersebut diperuntukan untuk umat kristen protestan sebanyak, 2.949 paket, umat islam sebanyak 1.780 paket, umat kristen katolik sebanyak 570 paket, umat hindu sebanyak 20 paket, umat budha sebanyak 10 paket.

Menurut Dominggus, pembagian Bapok telah di atur secara bertahap untuk setiap kabupaten/kota di PB dan sekarang merupakan penyerahan tahap ke III, setelah penyerahan tahap I dan II yang telah di laksanakan.

“Dan untuk kuota tahap III, ada penambahan kuota sebanyak 5 % di setiap kabupaten/kota dari kuota tahap II, atau secara total penambahan tahap III sebanyak 5.642 paket se papua barat, khusus untuk kabupaten teluk bintuni penambahan sebanyak 254 paket,”kata Gubernur.

Tentu kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak covid -19 dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui pembagian Bapok sesuai komoditi yang ada yakni beras 10 kg, gula 1 kg, tepung 1 kg dan minyak goreng 1 liter dalam kemasan.(JP/sos)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta