Connect with us

Headline

George Saa Protes Sikap Represif Aparat Dalam Tugas Penyisiran di Maybrat

Published

on

Intelektual muda Papua, George Saa.

MAYBRAT, JAGATPAPUA.com – Intelektual muda Papua, George Saa, prihatin terhadap sikap represif aparat keamanan dalam melaksanakan tugas penyisiran di wilayah kabupaten Maybrat, Papua Barat dalam beberapa waktu terakhir.

“Sebagai bagian dari masyarakat dan publik di NKRJ, saya sangat prihatin dan meminta kepada aparat kepolisian di Maybrat dan di seluruh Indonesia perlu untuk lebih civilized dalam menangani persoalan hari ini di masyarakat  khususnya di Maybrat,” ujar George melalui pesan tertulisnya, Senin (27/4/2020).

Aparat penegak hukum yang melakukan penyisiran di beberapa kampung di wilayah Aifat Timur perlu dipertanyakan. Apabila ini operasi pengejaran, maka masyarakat akan kooperatif apabila aparat lebih mengedepankan pendekatan humanis.

“Saya pikir aparat kepolisian khususnya anak asli Maybrat juga anak asli Sorong Raya bisa ambil sikap dan ambil posisi di depan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam menggali informasi terhadap oknum yang mereka kejar,” ujarnya.

Apabila ada agenda terselubung dari aparat negara untuk menteror, mengintimidasi, mencederai dan memanfaatkan momen penyisiran ini untuk menangkap dan mengkriminalkan aktivis Komite Nasional Papua Barat [KNPB], maka tindakan ini sangat disesalkan dan sangat tidak profesional.

Apabila tujuan dari operasi ini memiliki agenda untuk membubarkan KNPB di wilayah Maybrat, aparat kemanan di negara ini sebaiknya menempuh jalur lain, selain memanfaatkan momen penyisiran tersebut untuk menangkap dan menahan para aktivis di wilayah Maybrat.

“Kami mayoritas publik di tanah Papua akan ikut memantau perkembangan dari penyisiran dan tindakan aparat di wilayah Maybrat dan akan terus meminta transparansi upaya penegakan hukum agar menjadi jelas dan tidak mencederai HAM masyarakat di Aifat Timur,” ujarnya.

Akan sangat disesalkan, kata George, apabila tindakan aparat yang berujung pada penangkapan dan menimbulkan ketakutan di masyarakat, sehingga harus mengungsikan diri ke hutan.

Perlu dipertegas, kejadian penyisiran dan teror oleh aparat keamanan merupakan kemunduran kita semua sebagai manusia-manusia yang hidup berdemokrasi di tanah Papua.

“Ini contoh buruk bagaimana aparat keamanan yang kurang bijak dan tidak belajar dari masa lalu,” tukasnya.

Pemerintah dan DPRD Kabupaten Maybrat harus seriusi dalam menyikapi persoalan penangkapan dan teror dengan meminta pertanggungjawabkan aparat keamanan dan memaksa dengan segera menjelaskan ke publik.

“Saya meminta agar Komnas HAM, Amnesty Internasional, dan institusi-institusi di negara Indonesia dan seluruh dunia untuk segera turun ke Maybrat agar segera mengidentifikasi persoalan sebenarnya yang terjadi,” tuturnya.

Tindakan aparat keamanan di Aifat Timur kabupaten Maybrat, akan mendorong sikap perlawanan dan ketidakpercayaan masyarakat dan orang Papua pada umumnya, terhadap approach aparat keamanan negara yang setiap kali melakukan penyisiran, pasti saja ada teror dan ketakutan yang dirasakan.

“Saya juga meminta para wakil rakyat dari tanah Papua yang duduk di parlemen di Jakarta, untuk segera bersuara menyikapi persoalan penyisiran ini. Saya minta kepada aparat penegak hukum yang telah menangkap dan menahan aktivis di Maybrat, tanpa bukti yang kuat untuk segera memulangkan para aktivis yang di tahan dan DPRD Maybrat harus menjadi penjamin karena mereka ini ada keluarganya yang harus dihidupi,” tulisnya.

Terakhir, kata George, pemerintah Maybrat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, harus mengawal kasus penyisiran ini dan apabila tidak ada kejelasan dan penjelasan dari para pimpinan institusi keamanan dan harus mengambil sikap untuk meminta agar pihak yang melakukan missmanagement dan melanggar HAM masyarakat Aifat Timur dalam penyisiran ini untuk diselidiki.

“Apabila ada indikasi salah guna kekuasaan (abuse of power), maka manusia ini harus segera di pindahkan ke tempat lain. Manusia Papua, Masyarkat Maybrat, dan masyarkat dunia ini sudah paham hak-haknya dan juga mengerti tugas pokok dari aparat keamanan, sehingga tindakan represif seperti penyisiran itu sudah tidak layak lagi dilakukan dengan aksi teror dan kekerasan,” tandasnya.

Terpisah, juru bicara Polda Papua Barat, AKBP Mathias Krey, maupun pejabat Polres Maybrat, Kompol Winarto, yang dikonfirmasi melalui telepon seluler Senin malam, belum memberikan respons terkait dengan tujuan dan target penyisiran aparat kepolisian di wilayah kabupaten Maybrat tersebut.(akp)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Bupati: Pemda Manokwari Akan Tambah 2 Unit Mobil Damkar

Published

on

Bupati Manokwari Hermus Indou SIP,.MH dan Wakil Bupati Drs Edy Budoyo, didampingi Anggota DPRD Alyosius Siep saat meninjau lokasi peristiwa kebakaran di Pasar Wosi Sabtu (27/2/2021).

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Tahun ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari akan menambah 2 unit mobil pemadam kebakaran (Damkar). Sebab 2 Mobil Damkar milik Pemda ludes dibakar massa saat rusuh 19 Agustus 2019 lalu.

Hal itu dilakukan karena masyarakat menilai Pemerintah Lambat dalam mengambil langkah cepat untuk mengirim mobil Damkar ke lokasi kebakaran yang terjadi.

Bupati Manokwari Hermus Indou mengatakan saat ini fasilitas pemadam kebakaran di Kabupaten Manokwari belum tersedia. Tetapi sesuai informasi yang diterima Pemda Manokwari mendapat jatah 2 unit mobil Damkar dari pemprov PB yang waktu realisasinya masih menunggu petunjuk pemprov.

“Sehingga memang beberapa kejadian kebakaran di Wilayah ini penanganannya belum maksimal di lakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari,” ungkap Hermus Indou kepada awak media usai meninjau lokasi kebakaran di pasar wosi, Sabtu ( 27/02/2021 ).

“Ketersediaan Damkar sangat penting untuk mengatasi peristiwa kebakaran seperti ini, sehingga direncanakan akan melakukan pengadaan 2 atau bahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran melalui APBD kita supaya bisa mengantisipasi kejadian-kejadian serupa yang nanti akan terjadi lagi,”tandas Bupati

Sementara Kepala Satpol-PP Kabupaten Manokwari Yusuf Kayukatui membenarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Manokwari memang memiliki 2 unit kendaraan pemadam kebakaran, namun tidak bisa digunakan karena mobil tersebut rusak.

“Ada 2 unit, tapi mobil damkar yang besar pengadaan 2001 sudah tidak bisa dipakai karena mulai rusak, sedangkan mobil hibah dari Pemerintah tahun 2018 sudah terbakar saat terjadi demo pada Agustus 2019. Jadi sampai sekarang kita di Kabupaten Manokwari belum memiliki mobil pemadam kebakaran,”pungkasnya.(JP/alb)

Continue Reading

Adat

Tinjau Lokasi Kebakaran, Bupati Dan Wabub Utamakan Perhatian Bagi Warga Yang Terdampak

Published

on

Bupati Manokwari Hermus Indou SIP,.MH dan Wakil Bupati Drs Edy Budoyo, saat meninjau lokasi peristiwa kebakaran di Pasar Wosi Sabtu (27/2/2021).

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Hermus Indou dan Edi Budoyo meninjau langsung lokasi kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu disekitar Pasar Wosi, Manokwari.

Bupati dan Wabub yang tiba dilokasi kebakaran, Sabtu (27/2/2021) didampingi Anggota DPRD Manokwari, Alyosius Siep serta sejumlah Pimpinan OPD terkait lingkup Pemda Manokwari.

Bupati mengatakan, sangat prihatin atas musibah kebakaran yang menimpa korban juga warga masyarakat diwilayah tersebut yang terkena dampak kebakaran. Menurut ia, tindakan pertama yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari yaitu memperhatikan keluarga yang merupakan korban atas kebakaran tersebut, juga masyarakat yang terkena dampak.

“Kita memperhatikan kebutuhan mereka, selanjutnya kita akan memastikan data jumlah keluarga yang terdampak dari OPD terkait, sehingga kita bisa tahu secara jelas dan pasti berapa keluarga yang terkena dampak dari peristiwa ini,”kata Bupati Indou

selain itu, terkait bangunan yang rusak akibat kebakaran itu akan dikoordinasikan kemudian apakah akan dibangun kembali atau tindaklanjutnya seperti apa.

“Kami tadi juga sudah bertemu dengan Ketua-ketua RT bertanya terkait dengan mengapa sampai terjadi kebakaran, mereka juga sudah menjelaskan bahwa memang itu karena adanya konslet listrik,”ucap Bupati.(JP/alb)

Continue Reading

Adat

Prokes Covid-19 Ketat Diterapkan Selama Lomba Pesparawi XIII Tingkat Provinsi PB

Published

on

Ketua Panitia Pesparawi ke-XIII Se- Tanah Papua, Tingkat Provinsi Papua Barat, Abia Ullu S.Sos.

SORONG,JAGATPAPUA.com– Ketua Panitia Lomba Pesparawi ke-XIII Se Tanah Papua, Tingkat Provinsi Papua Barat, Abia Ullu S.Sos mengatakan, Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 serius diterapkan panitia dan Peserta lomba selama pelaksanaan Lomba Pesparawi.

“Sejak proses awal pelaksanaan lomba pesparawi prokes Covid-19 sangat ketat dilakukan oleh panitia bahkan peserta atau kontingen dari setiap daerah yang mengikuti lomba pesparawi ini,”ungkap Abia, Sabtu (27/2/2021) di gedung Lambert Jitmau Kota Sorong.

Hal ini merupakan protap panitia dalam melaksanakan Pesparawi tingkat Papua Barat, dalam masa situasi pandemic Covid-19. Karena lomba Tarik suara ini jelas memiliki potensi yang sangat besar terhadap penularan virus corona.

Sehingga sekksi dalam kepanitiaan Pesparawai melaksnakan tugasnya dengan baik, terlebih khusus seksi kesehatan, yang terdiri dari tenaga kesehatan (Nakes) Dokter, sangat berperan aktif dalam mengawasi atau memeriksa kesehatan semua panitia termasuk para juri.

“Tim kesehatan ini bertugas selalu memeriksa kesehatan para peserta lomba juga jury, bahkan untuk jury diharuskan mengganti masker dalam setiap 2 jam berjalan,”ujarnya

Termasuk pengaturan posisi tempat duduk dalam setiap ruangan lomba, sangat diperhatikan dengan baik, terutama terkait jarak dari tempat duduk yang satu ke tempat duduk lainnya. Kemudian Juga fasilits lainnya yang berkaitan dengan 3 yaitu mencuci tangan, Menjaga jarak, menggunakan masker”tandasnya

Hal ini dilakukan wajib untuk memutus mata rantai penyebaran Virus corona sesuai dengan instruksi pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah ini.

“Ya saya berharap jika kita ingin suksesnya pelaksanaan pesparawi maka semua orang yang datang harus sehat, dan kualitas puji-pujian yang dipersebahkan sebagai peserta lomba harus berkualitas untuk kemuliaan nama Tuhan”tutupnya.(JP/Sos)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta