MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– DPRD Provinsi Papua Barat menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pemprov Papua Barat Tahun Anggaran 2023, Senin (4/9/2023) malam di Aston Niu Manokwari.
Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Papua Barat Orgenes Wonggor SIP, didampingi Wakil Ketua II Saleh Siknun, dan Wakil Ketua III Yongki Fonataba.
Turut hadir Pj Sekda Papua Barat Yacob Fonataba, Kepala BPKAD Papua Barat Agus Nurodi SE.,M.Si, Serta 7 ketua fraksi DPR Papua Barat dan anggota.
Rapat ini merupakan hasil dari finalisasi Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD di lingkungan Pemprov Papua Barat terkait Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
Pj Sekda Papua Barat mengatakan bahwa rekomendasi DPRD terkait pokok-pokok pikiran yang diakomodir pada beberapa OPD telah klop dan menjadi kesepakatan bersama yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan KUA dan PPAS yang disetujui bersama.
Persetujuan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dokumen KUA PPAS APBD Perubahan Pemprov T.A 2203 oleh Ketua DPRD Papua Barat dan Pj Sekda Papua Barat.
“Puji Tuhan rancangan KUA PPAS APBD Perubahan 2023, bisa klop dan telah kita sepakati bersama, bagi saya ini sangat luar biasa. Intinya saya sampaikan kepada bapak-bapak anggota dewan yang terhormat agar bersama eksekutif mendukung program pembangunan di Papua Barat,”kata Pj Sekda Papua Barat Yacob Fonataba dalam sambutannya.
Untuk itu ia mengajak DPRD Papua Barat agar berjalan bersama dengan Pemprov Papua Barat sesuai dengan kekuatan anggaran yang ada demi suksesnya program membangun Papua Barat kedepan.
“Sehingga masyarakat yang terdampak dari berbagai persoalan bisa berada di zona nyaman, juga keluar dari zona kemiskinan ekstrem dan Stunting yang saat ini menjadi fokus pemerintah untuk dientaskan,”ujarnya.
Sesuai harapan presiden RI Ir Joko Widodo, bahwa pada 2024 kemiskinan ektrem dan Stunting bisa nol.
“Ini yang sedang kita perjuangkan untuk mencapai target yang diinstruksikan Jokowi itu. Jadi sudah tentu dengan pokok pikiran DPRD Papua Barat yang diusulkan dan telah disepakati KUA PPAS ini diharapkan bersama eksekutif bisa berjalan bersama mengentaskan kemiskinan ekstrem,”harap Yacob Fonataba.
Ia mengaku, sudah melaporkan kesepakatan tersebut kepada Pj Gubernur Papua Barat, Drs Paulus Waterpauw M.Si, dan beliau (Pj Gubernur) sangat memberikan apresiasi kepada DPRD Papua Barat yang telah menyetujui Rancangan KUA PPAS APBD Perubahan bersama eksekutif.(jp/adv)
