MANOKWARI,JAGATPAPUA.com— Salah satu pemicu panjangnya antrian BBM Subsidi, baik Bio Solar maupun Pertalite di SPBU Manokwari karena pelayanannya yang tidak dibuka setiap hari.
Hanya dibuka tiga kali dalam satu Minggu, sehingga kebutuhan masyarakat yang menumpuk itulah yang membuat antrian tersebut menjadi sangat panjang.
Meskipun salah satu penyebab utama antrian panjang itu terjadi karena adanya oknum-oknum “nakal” yang melakukan penimbunan BBM Subsidi.
Untuk itu DPR Papua Barat memberikan waktu 1 bulan kepada PT Pertamina dan SPBU agar secara teknis berkoordinasi dan mengatur sehingga antrian panjang tersebut dapat teratasi secara bertahap.
“Tiga kesimpulan yang diambil dalam pertemuan terbatas antara kami DPR Papua Barat dan PT Pertamina juga pihak SPBU kemarin. Pertama kami memberikan waktu kepada PT Pertamina untuk segera menyelesaikan antrian yang panjang di SPBU,”Kata Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor SIP.
Untuk itu, pihak SPBU dengan Pertamina harus membangun koordinasi yang baik sehingga secara bertahap antrian panjang ini juga dapat berangsur normal.
“Ya secara teknis diatur oleh Pertamina dan SPBU. Intinya kami juga meminta agar SPBU membuka pelayanan BBM Subsidi baik Bio Solar maupun Pertalite setiap hari,”tegas Wonggor
“Kenapa, karena jika hanya sekali atau dua kali atau tiga kali dalam seminggu maka otomatis kebutuhan BBM Bio solar tak terpenuhi dan semua menumpuk pada saat pelayanan BBM itu ada,”ujarnya lagi
Terkait hal ini, juga pihaknya telah meminta Sekwan untuk menyurati Dinas ESDM Papua Barat dan BPH Migas untuk membicarakan persoalan tersebut.
Bahkan, hingga ke kementrian ESDM di Jakarta agar dapat mengatasi persoalan ini.
Ia menambahkan pihaknya juga akan menyurati Kapolda Papua Barat meminta agar personelnya ditempatkan untuk menjaga keamanan di SPBU di Manokwari
“SPBU Jalan Baru, Sanggeng dan Sowi 4, kalau polisi sudah jaga maka ketika ada oknum nakal maka disitulah pihak kemanan langsung menindak. Sehingga masalah antrian panjang secara berangsur bisa berjalan normal,”tandasnya
Jika tak ada langkah serius pemerintah daerah maka masalah ini akan berkepanjangan.
Sebagai lembaga legislatif, DPR Papua barat akan mengambil langkah tegas dalam mengawal perkembangan hingga masalah ini tuntas
Ia juga berharap adanya perhatian dari semua pemangku kepentingan. Bergandengan tangan menyelesaikan persoalan ini.(jp/ask)
