MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Gapensi Manokwari Yakob Yenu, meminta agar lembaga pemerintah baik daerah maupun vertikal dibawah Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat berlaku adil bagi seluruh pengusaha konstruksi.
“Lembaga pemerintah itu harus bisa mengontrol CV maupun PT agar mereka yang mendapatkan pekerjaan merupakan pengusaha yang memiliki izin jelas. Jika ditemukan perusahaan yang tidak lengkap administrasinya tapi mendapatkan pekerjaan, maka harus ditindak oleh penegak hukum,” ujar Yenu Selasa (2/6/2020) di Sekretariat BPC Gapensi Manokwari.
Sebagai salah satu asosiasi yang bermitra dengan pemerintah pihaknya peduli dengan pembangunan didaerah. Sehingga adanya kontrol yang selektif maka hanya perusahaan berkualitas yang mengerjakan pembangunan di Manokwari maupun Papua Barat.
Selain itu, Yenu menambahkan dampak dari pergeseran program di APBD karena Pandemi Covid-19, tentu berdampak ke anggota. Sehingga Perlu selektif dan taat pada aturan.(tik)
