MANOKWARI,JAGATPAPUA.com–Pimpinan Komite I DPD RI Perwakilan Papua Barat, Dr. Filep Wamafma bersama Anggota DPD asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Ir. Abraham Liyanto bertemu Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Pertemuan yang digelar di kantor Gubernur Arfai, Manokwari pada Kamis, (28/3/24) dihadiri Kepala Biro Pemerintahan Octovianus Mayor, S.Sos, Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Barat, Rosa Muhammad Thamrin Payapo.
Dalam pertemuan tersebut membahas terkait kesiapan Pemprov dalam rangka pelaksanaan seleksi pengangkatan Anggota DPRP dan DPRK tahun 2024.
Pada kesempatan itu, Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat, Tamrin Payapo memaparkan kesiapan rekrutmen anggota DPRK dan DPRP termasuk regulasi, kesiapan teknis dan pendanaan, jumlah OAP di Papua Barat, alokasi kursi per Kabupaten, tata cara pengisian calon anggota DPRP/DPRK, Daerah Pengangkatan, dan syarat umum sesuai amanat PP 106 tahun 2021 pasal 52 ayat 2 hingga jadwal pelaksanaan.
Senator Filep Wamafma mengatakan, Papua Barat telah berkomitmen menjalankan amanat Otsus secara khusus dalam perekrutan DPR Pengangkatan jalur Otsus.
“Info dari Kesbangpol Papua Barat 18 April 2024 sudah peluncuran seleksi maka tentu sebagai wakil daerah kita akan bersama-sama dengan Pemda untuk memastikan proses rekrutmen berjalan dengan baik dan hasilnya pun baik,”ungkap Filep.
Ia menegaskan proses seleksi harus transparan sehingga wakil rakyat melalui DPR Otsus benar-benar mereka yang berkualitas.
“Mereka mampu sebagai garda terdepan Orang Asli Papua dalam memperjuangkan hak-haknya di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi. Jangan mencari pekerjaan, kalau mencari pekerjaan artinya menjadi wakil rakyat yang mendapatkan gaji lalu gaji digunakan untuk diri sendiri,”tuturnya.
Menjadi wakil rakyat di bidang Otsus harus ada rasa tanggung jawab besar dan memiliki kewajiban untuk mengantarkan masyarakat OAP untuk keluar dari berbagai persoalan menuju perubahan ke arah yang lebih baik.
Pria terbaik asal suku Byak ini juga berharap agar Tim seleksi yang dibentuk kemudian nanti serius bekerja dan tidak mengatasnamakan kelompok tetapi harus bekerja profesional serta mampu untuk meletakan dasar seleksi yang tepat.(jp/ask)
