MANOKWARI,JAGATPAPUA.com— Untuk mengantisipasi ketersediaan stok pangan dan inflasi, Pemprov Papua Barat memanfaatkan sekira 43 hektar lahan di Kampung Susweni Manokwari untuk melakukan budidaya Komoditi Tanaman Pangan.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan Papua Barat Dr Ir Jacob Fonataba, Senin (3/10/2022) kepada awak media.
Ia menerangkan, hal tersebut menindaklanjuti arahan presiden RI tentang antisipasi ketersediaan stok pangan di provinsi Papua barat yang diperkuat dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 525/234/PB 2022 yang ditujukan kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD dan lembaga terkait di Papua Barat.
“Jadi kita membuat model, selain model ini juga nanti akan menjadi suplai pasar untuk menjaga ketersediaan stok pangan terutama komoditi-komoditi pertanian penyumbang inflasi,”kata Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua Barat, Yoppi Fonataba kepada awak media, Senin (3/10/2022) usai Apel Gabungan ASN Pemprov PB, di Kantor Gubernur Arfai.
Dengan demikian, Penjabat Gubernur menyarankan pimpinan OPD dan seluruh PNS di provinsi Papua barat untuk memanfaat lahan milik pemprov di kawasan rumah jabatan Gubernur di Kampung Sesweni Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari untuk melakukan budidaya tanaman jadi budidaya komoditi tanaman pangan.
“Seperti ubi jalar, Ubi Kayu, Keladi kemudian komoditi hortikultura seperti cabe, tomat, terong, kacang panjang dan sayuran yang dapat menjadi bahan pangan bagi masyarakat,”sebut Fonataba
Kemudian lebih lanjut Yoppi Fonataba, sesuai petunjuk Gubernur, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan yang mengkoordinir terkait budidaya tanaman pangan dimaksud.
Untuk menyusun petunjuk teknis dengan melibatkan 46 OPD juga Bank BI, Polda Papua Barat, Badan Pusat Statistik (BPS) yang merupakan tim inflasi, juga Kejaksaan Tinggi. Tentu proses budidaya tanaman pangan ini akan melibatkan masyarakat diwilayah itu dan jemaat GKI Yohanes.
Rencana kerja lahan akan dilakukan oleh masing-masing OPD yang terlibat dengan masyarakat diwilayah tersebut.
“Luasnya kurang lebih ada empat puluh tiga hektar jadi kita bagi, masing-masing OPD punya luas peta kerja 50X25 meter persegi. Secara teknis akan ditentukan,”sebut Jacob Fonataba
“Proses panennya Bapak Gubernur meminta keterlibatan masyarakat. Mereka (masyarakat) akan ambil dan menjualnya sendiri tetapi akan dilakukan secara serentak. Kegiatan pangan serupa akan Berkelanjutan,”terangnya.(jp/win)
