MANOKWARI,JAGATPAPUA.com— Kepala BPKAD Papua Barat, Enos Aronggear mengatakan, Alokasi anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) diakomodir dalam RAPBD Pemprov Papua Barat T.A 2023.
“Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2023 harus dibahas secara serius karena rencana anggaran pemilu baik KPU maupun Bawaslu Papua Barat juga sudah harus diakomodir,”kata Enos Aronggear, Senin (19/9/2022) kepada awak media.
Untuk itu ia menilai, Pemprov Papua Barat sudah harus mematangkan gambaran kondisi keuangan sejak dini. Sebagai Pimpinan, hal tersebut akan dilaporkan kepada Gubernur Papua Barat Drs Paulus Waterpauw M.Si.
Diketahui menghadapi pemilu 2024, pembiayaannya harus dianggarkan oleh pemerintah daerah.
Namun hingga saat, ini Pemprov belum mendapatkan gambaran Permendagri terkait menghitung berapa besaran kebutuhan biaya pemilu untuk penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu.
Dengan begitu sehingga estimasi anggaran pilkada belum bisa disampaikan secara pasti.
“Tetapi setidaknya pilkada tahun sebelumnya menjadi acuan atau gambaran ke depan,”ujarnya
“Jadi tidak serta merta kita menetapkan anggaran itu tetapi harus ada gambaran dulu. Ini jelas kita akan laporkan kepada bapak gubernur,”tuturnya.
Apalagi jumlah penduduk di Papua Barat juga saat ini bertambah.
“Itu juga jadi pertimbangan perhitungan anggaran pemilu nanti,”tutupnya.(jp/adv)
