Connect with us

Hukrim

Akselerasi Produk Hukum Daerah di Papua Barat

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com- Biro Hukum, Setda Papua Barat, menggelar Forum Komunikasi Hukum Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Teluk Wondama.

Dalam menyampaikan materi, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat, Dr. Roberth K. R. Hammar, menegaskan produk hukum di negara hukum Indonesia (Rule of Law, Rechstaat), mengharuskan setiap Lembaga Negara, Lembaga Masyarakat dan warga negara wajib taat dan patuh terhadap hukum.

Namun, lanjut Hammar dalam realitas pemerintahan hukum dengan perangkatnya, yakni Biro, Bagian hukum, Bagian Perundang-undangan Setwan, Provinsi dan Kabupaten/Kota, masih dipandang sebelah mata oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ini yang menyebabkan faktor utama ketidakberhasilan Pemda memproduksi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Peraturan/Keputusan DPRD/DPRPB yang berkualitas.

“Cara pandang yang keliru ini diakibatkan para Pemimpin OPD dan staf belum mengerti dan memahami urgen produk hukum daerah tersebut,” ujar Hammar, melalui rilisnya, Jumat.

Untuk itu, kata Hammar, perlu desiminasi Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, tentang Produk Hukum Daerah, yang telah mengatur tatacara, mekanisme, dan waktu pemrosesan suatu produk hukum.

“Mengantisipasi dan merupakan solusi dari kemandekan tersebut, maka Biro Hukum Setda PB tahun ini menyiapkan Raperdasi dan atau Peraturan Gubernur, tentang Tata Cara dan Mekanisme Peyusunan Produk Hukum Daerah,” terang Hammar.

“Intinya Perdasi atau Perkada mengatur tentang, Tata cara mulai dari tingkat OPD,  Pembahasan di Tingkat  Kabupaten/Kota, Provinsi, Pengajuan ke legislative, Pertimbangan MRPB kalau itu Perdasus,” tukas Hammar.

“Selain itu, harus dilakukan Harmonisasi, Fasilitasi, Ferifikasi dan Evaluasi, baik tingkat Provinsi dan Pusat, karena Semua Raperda/Raperdasus dan Perkada, tingkat Provins  wajib disampaikan ke Kemendagri. Dan Kabupaten/Kota, wajib   disampaikan ke Provinsi dengan batas waktu Faslitasi 15 hari per satu produk hukum,” jelas Hammar.

Hammar menambahkan, dalam pembahasan Produk hukum daerah melibatkan bukan saja para perancang namun juga OPD, maupun pihak yang memiliki otoritas dan kompentesi sesuai substansi Produk Hukum yang digagas, termasuk pembiayaan di setiap tingkat pembahasan.

“Ini maksudnya agar Akselerasi dan kualitas Produk hukum daerah tercapai dan dijadikan dasar hukum tindak pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan menuju masyarakat yang adil, makmur, mandiri, bermartabat, religius, harmonis,” tutup Hammar.(me)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Hormati Umat Islam, Pasokan Miras Dan THM Dihentikan Selama Bulan Puasa

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP.,MH mengimbau kepada semua umat beragama, agar tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban dalam mendukung dan menyukseskan ibadah puasa yang dilakukan oleh umat Islam di Manokwari.

“Mari terus mendukung saudara-saudara kita yang beragama Islam dalam melaksnakan ibadah puasa. Yang tidak hanya meningkatkan iman percaya serta taqwa kepada Tuhan tetapi juga bermanfaat untuk membina kerukunan dan hubungan yang harmonis antar umat beragama,”ajak Bupati, diruang kerjanya.

Terkait hal itu, maka ia menegaskan agar semua tempat hiburan malam yang berada di pusat kota Manokwari, untuk tidak beroperasi selama bulan suci ramadhan berlangsung. Ini bentuk penghormatan dan memberikan kesempatan kepada umat Islam dalam menikmati hubungannya bersama Tuhan dibulan puasa.

“Saya juga imbau agar pasokan miras ilegal yang akan masuk di Manokwari mulai sekarang harus dihentikan selama bulan puasa, saya sangat mengharapkan kerja sama aparat keamanan dalam memperketat penjagaan pintu-pintu masuknya miras tersebut,”tegas Bupati

Hal ini berarti bahwa bersama semua pihak berjuang untuk menjaga Manokwari tetap berada dalam situasi aman dan damai, karena masyarakat yang sehat dan memiliki pikiran positif akan mampu mengendalikan diri dalam mendukung ibadah umat Islam.(JP/AR)

Continue Reading

Adat

PT Cokran Resmi Milik Pemerintah Manokwari Selatan

Published

on

Penandatanganan Berita Acara Pengalihan PT Cokran oleh Bupati Mansel Markus Waran, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 45/KM.6/2021 pada Senin (12/4/2021) di Gedung DJKN, Jakarta Pusat.

JAKARTA,JAGATPAPUA.com– PT Cokran yang sebelumnya merupakan Aset eks Yayasan Iran Jaya Development Foundation (IJJDF) yang berlokasi di Ransiki, sudah resmi menjadi milik Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel).

Hal tersebut ditandai dengan penyerahan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 45/KM.6/2021 pada Senin (12/4/2021) dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan di Gedung DJKN, Jakarta Pusat.

Penyerahan SK tersebut dilakukan oleh DJKN Ronald Silaban kepada Pemda Mansel yang diterima bupati Manokwari Selatan Markus Waran, ST, MT, didampingi Kaban Keuangan Mansel Frengky Mandacan dan Kabid Aset Daerah Mansel Levinus Waran, yang sekaligus dengan penandatanganan berita acara.

“Penyerahan aset eks IJJDF dilakukan setelah terbitnya PMK No. 456 Tahun 2018 tentang penyelesaian aset eks IJJDF. Selaku pengelola barang. DJKN sangat mendukung upaya pemda Mansel dalam penyelesaikan aset eks IJJDF. Dan dukungan itu diberikan dalam bentuk persetujuan atas permohonan status hukum eks IJJDF menjadi BMD pada Pemda Mansel,”beber Silaban

Ia menjelaskan aset eks IJJDF yang memiliki luas 4.093 ha dengan nilai NJOP 6, 1 Trilyun di atasnya terhampar perkebunan coklat yang terletak di desa Ransiki. Sehingga ia berharap, setelah penyerahan aset ini, Pemda Mansel bisa mengelola lahan tersebut secara efektif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat, dalam hal pembukaan lapangan kerja.

Menanggapi hal itu, Waran mengatakan, sangat bersyukur kepada Tuhan, dan sangat terharu karena perjuangan yang sangat panjang soal status hukum eks PT. Cokran, tetapi dapat diselesaikan.

“PT. Cokran sudah jelas dan terang benderang karena sudah jadi milik Pemda Mansel. Karena sudah jelas kepemilikannya kita akan atur dengan baik. Misalnya untuk buat PT atau BUMD yang nantinya mengelola aset tersebut untuk kepentingan rakyat. Termasuk menyelesaikan sejumlah persoalan di atas lahan tersebut,”ucap Waran.(JP/NAE)

Continue Reading

Adat

Daerah Mansel Dijatah 16 Juta Materai 10 Ribu, Materai 3 Dan 6 Ribu Tidak Lagi Digunakan

Published

on

Admin Kantor Pos Cabang Ransiki Deddy, Saat Memberikan pelayanan kepada masyarakat, Senin (12/4/2021).

MANSEL,JAGATPAPUA.com– Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) diberikan jatah 16 juta Materai 10 Ribu, dan saat ini telah diberlakukan.

Hal itu disampaikan, Admin Kantor Pos Cabang Ransiki, Deddy kepada awak media Senin (12/4/2021) di Kantor Pos Ransiki. Dengan demikian kata Deddy, penggunan materai 3 ribu dan 6 ribu tidak lagi digunakan.

“Kemarin akhir Maret Manokwari Selatan dapat jatah 16 juta materai 10 ribu,”sebut Deddy

Untuk stok materai 3 ribu dan 6 ribu yang ada tidak lagi dijual belikan. Sekarang sistem otomatis pakai yang materai 10 ribu.

Menurut ia, stok materai 10 ribu tersebut masih disimpan di Kantor Pos Manokwari dan akan disuplai ke Manokwari Selatan secara berkala.

“Sebulan terakhir ini stok materai 10 ribu selalu habis dengan cepat. Karena sekarang ini ada penerimaan Bintara Noken, jadi materai cepat habis,”akunya

“Selain materai, Manokwari Selatan juga memperoleh pasokan 1,5 juta lembar perangko tambahan,”tutup Deddy.(JP/NAE).

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta