Connect with us

Adat

Wonggor Prediksi Penetapan APBD PB 2021 Dilakukan Bulan Maret

Published

on

Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) Orgenes Wonggor mengatakan, telah menerima Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS ), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun 2021.

Selanjutnya, sesuai mekanisme yang ada di dewan akan dilakukan pertemuan antara Pimpinan dan Anggota, setelah adanya keputusan dari semua fraksi kemudian Badan Musyawarah melakukan penjadwalan.

“Nah tahap hering ini yang membutuhkan waktu cukup lama bisa mencapai 1 bulan. Jadi prediksi saya penetapan APBD akan dilakukan sekitar Bulan Maret 2021 Karena disesuaikan dengan mekanisme Dewan,”ungkap Wonggor, Jumat (29/1/2021) di Kantor DPR Papua Barat, Arfai.

Menurut Wonggor, Dokumen tidak serta merta dibahas dan ditetapkan tetapi  harus dipelajari apakah kebijakan program Pemerintah Daerah berpihak kepada masyarakat atau tidak. Untuk tahun ini, tidak seperti pembahasan dan penetapan tahun sebelumnya yang hanya 2 minggu setelah Dokumen diterima.

“Kami harus mengacu pada mekanisme sebenarnya. Kita jalan sesuai mekanisme Dewan. Ya tentunya jika penetapan dilakukan maret pasti berdampak terhadap pelaksanaan program tetapi keterlambatan ini terjadi bukan di Dewan tetapi dari eksekutif,”tandas Wonggor

Secara kelembagaan kami telah menyurat ke eksekutif pada Oktober dan November 2020, bahkan telah melakukan 8 kali hering dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov PB, namun hingga Desember Dokumen Anggaran belum juga diserahkan, dan DPRPB baru menerima Dokumen tersebut hari ini selanjutnya akan dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.

Sementara Plh Sekwan DPRPB Drs Jasat Kadarusman mengatakan, KUA PPAS diterima pada jam 09.37 WIT, dan sudah kami laporkan kepada Ketua DPRPB sehingga menunggu petunjuk selanjutnya.

Menurut Jasat penyerahan KUA PPAS sudah sangat terlambat, dan berdampak terhadap pembahasan APBD. Seharusnya 30 November 2020, APBD 2021 sudah harus ditetapkan.

“Ya dengan keterlambatan ini sangat berpengaruh untuk semua kegiatan Pemerintah Provinsi dan Dewan sendiri. Karena semua pembiayaan untuk kegiatan belum ada, sementara aktifitas kegiatan atau pekerjaan sudah harus berjalan saat ini,” ungkapnya.

Secara mekanisme, setelah KUA PPAS diterima selanjutnya adalah tugas Badan Musyawarah ( Banmus ) untuk mengagendakan penjadwalan rapat.
Dan untuk Rancangan APBD Jasad menambahkan belum ada, yang baru diterima hanyalah KUA dan PPAS.(JP/me)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Bupati Hermus Ingatkan Masyarakat Tetap Patuhi Prokes Covid-19

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Untuk memutus mata Rantai Penyebaran Virus
Corona di Wilayah Manokwari, masyarakat diingatkan untuk tetap mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19.

Hal itu, disampaikan Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP.,MH diakhir sambutannya, pada Raker I BKAG Kabupaten Manokwari, Jumat (5/3/2021) di Gedung PWKI, Sowi, Manokwari.

“Penyebaran virus Corona di Kabupaten Manokwari masih terus terjadi sehingga saat ini jumlah masyarakat yang terpapar virus Corona sudah semakin banyak meskipun angka kesembuhan juga terus meningkat. Hal ini tentunya menunjukkan kepada kita bahwa virus korona benar-benar nyata dan kita semua bisa terpapar virus Corona,”kata Bupati Hermus.

Menurutnya, Pemerintah Manokwari tentunya membutuhkan kerjasama dari semua elemen masyarakat terutama para pimpinan denominasi gereja untuk bersama-sama pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas masing-masing.

“Hal ini paling sederhana untuk dilakukan, wajib menggunakan masker, rutin mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, jaga jarak dan menghindari keramaian, hal ini bisa dimulai dari diri kita sendiri saya juga berpesan kepada kita sekalian untuk tetap memberikan dukungan doa dan semangat kepada saudara-saudara kita yang terpapar covid agar mereka bisa segera pulih dan dapat beraktifitas seperti biasanya,”tandas Bupati.(JP/alb)

Continue Reading

Adat

Buka Raker I, Bupati Harap BKAG Wujudkan Program Yang Memberkati Jemaat Dan Masyarakat

Published

on

Bupati Manokwari,Hermus Indou SIP.,MH Didampingi Ketua BKAG Manokwari, Hugo Warpur, Ketua PWKI Prov PB, By Febelina Wondiwoy, Membuka secara resmi Raker I BKAG, Jumat (5/3/2021) di Gedung PWKI PB, Sowi, Manokwari.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH mengatakan, Badan Kerja sama Antar Gereja (BKAG) Kabupaten Manokwari, merupakan Mitra kerja Pemerintah sehingga diharapkan mampu bersinergi dan berkolaborasi demi mewujudkan berkat bagi jemaat dan masyarakat melalui program kerjanya.

“Rapat kerja I BKAG ini hendaknya dijadikan wadah untuk semakin mempererat rasa persaudaraan diantara semua pimpinan denominasi gereja yang ada di Kabupaten Manokwari.,”ungkap Bupati Hermus, saat membacakan sambutannya pada pembukaan Raker I BKAG Kabupaten Manokwari, Jumat (5/3/2021), di Gedung PWKI, Sowi, Manokwari.

Bupati Hermus Indou, didampingi Ketua PWKI My Febelina Wondiwoy.

Ia juga mengingatkan, agar dalam penyusunan program kerja nantinya diharapkan sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara sekaligus menjadi jawaban dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang ada.

“Program pemerintah akan berhasil apabila ada dukungan dari seluruh elemen masyarakat termasuk gereja. Selain itu, saya juga berharap agar kedepanagar program kerja yang akan disusun dan dilaksanakan tepat guna dan merupakan program yang nyata yang langsung bersentuhan dengan Jemaat dan masyarakat sehingga pencapaian nilai kasih dapat terwujud,”harap orang Nomor 1 di Manokwari ini.

Disadari bahwa hanya dengan bergandengan tangan dan saling menghormati keharmonisan antara denominasi gereja bahkan denominasi agama akan terjalin penyatuan persepsi dalam bentuk pokok pikiran dan inovasi, sangat diperlukan guna menjawab serta mengoptimalkan program kerja dimaksud.

Sementara, Ketua BKAG Manokwari, Pdt. Hugo Warpur mengatakan, BKAG Manokwari merupakan reprentatif gereja di kabupaten Manokwari sehingga tugas dan tanggung jawabnya yaitu mempersatukan seluruh gereja dan sampai saat ini sdh ada 41 Dedominasi gereja dan berdiri sejak tahun 1980 dan sampai saat ini masi eksis dan menjadi mitra kerja pemerintah.

Kantor BKAG sementara masih sewa di samping Hotel Aston, sehingga pada kesempatan ini kami sangat mengharapkan bantuan dari Bupati Manokwari dengan 1 unit bangunan yg akan kami jadikan sebagai kantor BKAG yang resmi.

“Saya berharap melalui rapat ini kita dapat memberikan masukan berupa Program membangun yang bisa kita kerjakan bersama. Memang diakui Program kerja BKAG saat ini belum maksimal karena belum dilaksanakan rapat kerja untuk menentukan program program yang baik sesuai kehendak Tuhan,”kata Warpur.

Untuk itu Warpur mengajak semua denominasi gereja untuk membangun mitra kerja antara para Dedominasi gereja dengan pemerintah Kabupaten Manokwari bagi kemuliaan nama Tuhan.

Pembukaan Raker tersebut sekaligus penyematan tanda peserta oleh Bupati Manokwari.(JP/alb)

Continue Reading

Adat

Kepsek Diingatkan Tak Pungut Biaya Sekolah Selama Pandemi Covid-19

Published

on

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Barnabas Dowansiba MPd.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Para kepala Sekolah (Kepsek) jenjang pendidikan SMA, SMK dan SLB baik Negeri maupun Swasta se-Papua Barat diingatkan agar tidak melakukan pungutan biaya Sekolah selama Pandemic Covid-19.

“Untuk menghadapi covid-19 serta Ujian Sekolah (US) atau penilaian akhir sekolah (PAS) wajib memperhatikan beberapa hal yaitu sekolah tidak boleh melakukan pungutan biaya yang membebani siswa dan orang tua murid, biaya ujian sekolah atau penilaian akhir sekolah akan menggunakan biaya dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan Bantuan Operasional Sekolah sesuai petunjuknya,”kata kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Barnabas Dowansiba MPd, melalui Surat Edaran Nomor 420/245/DP-III/2021 tentang pungutan Biaya yang ditujukan kepada para Kepsek di semua jenjang pendidikan se-PB, Kamis (4/3/2021).

Selain itu Barnabas juga menegaskan, bahwa pabila ada pungutan maka harus berdasarkan musyawarah mufakat bersama dengan komite sekolah dan apabila ada sekolah yang telah melakukan kebijakan pemungutan biaya US atau PASpenilaian maka mohon untuk dikembalikan secara baik dan bertanggung jawab.

Sedangkan pengawas sekolah berperan untuk memantau dan melaporkan kepada Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

“Saya sdh temukan beberapa sekolah yg sdh melakukan pemungutan. Selanjutnya saya akan menegur sekolah tersebut, dan pengawas harus tingkatkan pengawasan,”tegas Barnabas.(JP/me)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta