Connect with us

Headline

Warinussy :1 Desember, Tak Perlu Dilabeli Negatif Oleh Pemerintah Indonesia

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Sudah bukan rahasia umum, setiap tanggal 1 Desember, oleh beberapa kalangan dari masyarakat Papua, memperingatinya sebagai Hari Kemerdekaan Papua.

Tentu hal ini menjadikan tanggal 1 Desember, mendapat perhatian dari banyak pihak di Indonesia dan dunia. Bahkan pemerintah Indonesia melalui aparat keamanan sudah memberikan perhatian ekstra ketat.

Meski begitu, Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH, meminta agar Pemerintah Indonesia tidak perlu memberi cap separatis atau label negatif terhadap tanggal 1 Desember tersebut.

Pasal, fakta bahwa Rakyat Papua dan tanah Papua ini telah diakui memiliki latar belakang sejarah berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia. Pengakuan negara ini tersirat dalam amanat konsideran menimbang huruf e dari Undang-undang RI No 21 Tahun 2001, Tentang Otsus Bagi Provinsi Papua.

“Sesungguhnya aspirasi rakyat Papua yang menginginkan Referendum atau hak penentuan nasib sendiri (merdeka) tidak bisa serta merta dimusuhi dan dihadapi dengan anarkis oleh negara Indonesia, dan tidak cepat dilabeli kalimat separatis,” jelasnya.

Selain itu, ini juga jelas diatur mekanisme dan prosedur penyelesaiannya secara hukum dalam amanat UU No 21 Tahun 2001, Pasal 46 ayat (1), yang berbunyi dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa di Provinsi Papua dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Sehingga menurut dia gerakan sosial politik rakyat Papua dengan mengusung aspirasi yang berbeda dengan negara Indonesia, semestinya direspon secara lunak dan diwadahi melalui dialog damai, yang melibatkan semua pihak yang selama lebih dari 50 tahun telibat konflik bersenjata dan ide dan kekerasan di Tanah Papua.

Menurut dia, dialog damai ini juga tidak akan terjadi, jika pemerintah Indonesia tidak mau duduk berbicara bersama ULMWP dan OPM ataupun sebaliknya perdamaian sulit terwujud jika OPM maupun ULMWP, PNWP, KNPB, WPNA, WPNCL maupun NRFPB, tidak mau bertemu dan secara damai dengan pemerintah Indonesia.

“Jelang 1 Desember 2019, saya ingin mengingatkan semua pihak, termasuk negara melalui institusi intelijen dan keamanan untuk menahan diri dan tidak saling memprovokasi isu akan ada kejadian luar biasa di Tanah Papua,” tukasnya.

Sebagai Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua, dia berharap semua pihak dapat memahami sesungguhnya yang terjadi pada 1 Desember 1961 dan maknanya bagi sejarah Papua saat itu dan kini.(rls)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Gubernur Resmi Lantik Bupati dan Wabub Manokwari, Mansel, Pegaf dan Raja Ampat

Published

on

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari, Hermus Indou SIP MH dan Drs Edy Budoyo, Manokwari Selatan Markus Waran ST.,MT dan Wempi Weli Rengkung, Pegunungan Arfak Yosias Saroy SH.MH dan Marinus Mandacan SIP, serta Bupati dan Wabub Raja Ampat Abdulatif Faris Umlati dan Orideko Burdam oleh Gubernur PB Drs Dominggus Mandacan, Jumat (26/2/2021) di Gedung PKK PB, Arfai.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan secara resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Manokwari Hermus Indou S.IP.,MH dan Drs Edy Budoyo, Manokwari Selatan Markus Waran ST.,MT dan Wempi Weli Rengkung, Pegunungan Arfak Yosias Saroy SH.MH dan Marinus Mandacan SIP, serta Bupati dan Wabub Raja Ampat Abdulatif Faris Umlati dan Orideko Burdam.

Pelantikan tersebut berdasarkan SK Mendagri Nomor 131.92-278/2021 tentang pengesahan, pengangkatan kepala daerah hasil pilkada serentak di Papua Barat.

“Maka hari ini saya atas nama Mendagri melantik Bupati dan Wakil Bupati di 4 daerah yaitu Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, Mansel, Pegaf dan Raja Ampat,. Dengan tetap mengacu pada prokes tentang pencegahan penyebaran virus corona,”ungkap Mandacan, saat membacakan Sambutannya pada Acara Pelantikan dan pengambilan sumpaj janji, Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024, di Gedung Auditorium PKK Provinsi PB, di Arfai, Jumat (26/2/2021).

Pelantikan 4 Bupati ini merupakan suatu bentuk kepercayaan besar masyarakat sehingga hal ini harus menjadi modal berharga Bupati dan Wabub dalam melaksanakan agenda pembangunan disetiap daerahnya demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.

“ Untuk itu saya ingatkan kepada para Bupati dan Wabub yang baru dilantik bahwa saudara adalah milik seluruh lapisan masyarakat tanpa perbedaan, pertentangan dan permasalahan yang terjadi saat Pilkada,”kata Mandacan

Persoalan yang pernah terjadi dalam pelaksanaan Pilkada harus dihilangkan, dan wujudkan kesejahteraan itu melalui realisasi program kerja yang disosialisasikan kepada masyarakat dalam kampanye politiknya saat Pilkada.

“Pastikan para Bupati bekerja siang dan malam, memastikan seluruh rakyat di pelosok bisa merasakan pelayanan pemerintah dalam kesehariannya. Pastikan rakyat peroleh air bersih , listrik, menikmati layanan transportasi yang memadai serta bisa mengakses layanan pendidikan dan kesehatan dengan kualitas yang baik,”tandasnya

Yang harus diingat Mandacan menambahkan, bahwa persoalan pilkada jangan sampai menjadi jurang pemisah antara satu dan yang lain tetapi justru menjadi sarana mendewasakan seluruh pemangku kepentingan dalam berpolitik.

Pelantikan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatangan Pakta integritas sebagai wujud komitmen terhadap pelaksanaan dan pemberantasan korupsi di daerah. Masyarakat juga diminta untuk mendukung Kepala Daerah yang baru dilantik dalam menjalankan.(JP/me)

Continue Reading

Adat

Di Udapi Hilir Prafi, Kapolda Launching 107 Kampung Yaba Nonti Berdikari

Published

on

Launching Kampung Yaba Nonti, ditandai dengan penabuhan tifa oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing , Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Mohamad Lakotani, Pangdam XVIII/ Kasuari Mayjen I Nyoman Catiasa Kamis ( 25/02/2021 ) di Kampung Udapi Hilir, Prafi.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Polda Papua Barat, melaunching 107 Kampung tanggung Yaba Nonti Berdikari Polda Papua Barat dan jajaran Polres se-Papua Barat yang dipusatkan di Kampung Udapi Hilir Distrik Prafi.

Launching tersebut, ditandai dengan penabuhan tifa oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing , Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Mohamad Lakotani, Pangdam XVIII/ Kasuari Mayjen I Nyoman Catiasa Kamis ( 25/02/2021 ). Sekaligus pemberian bantuan kepada warga masyarakat berupa Beras, Cangkul, dan Tanamam.

Louncing yang dilakukan secara virtual diikuti oleh seluruh polres yang ada di Papua Barat dengan tetap mengutamakan 3M dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker.

“Peran kampung tangguh akan dilaksanakan secara mamaksimalkan testing, tracking, dan treatment atau 3T dan tetap mengutamakan protokol kesehatan 3M, sehingga angka kasus positif covid 19 di PB diharapkan semakin menurun dan tentunya angka kesembuhan diharapkan terus naik. Dengan struktur dan sarana prasarana sesuai dengan standar yang ada,” ungkap Kapolda Tornagogo.

Tornagogo menjelaskan, Pembentukan kampung Yaba Nonti ( Berdikari ) di jajaran Polda Papua Barat dititik beratkan di semua Polres yang ada di Polda Papua Barat untuk Harkamtibmas dan pencegahan Covid-19 terdiri dari Polda Papu Barat, Polres Manokwari 18; Polres Kota Sorong 19; Polres Sorong Selatan 16, Polres Raja Ampat 6, Polres Fakfak 6; Polres Kaimana 9; Polres Teluk Wondama 8; Polres Teluk Bintuni 14; dan Polres Manokwari Selatan 5, total keseluruhannya ada 107 kampung Yaba Nonti.

Untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada project kampung tangguh untuk mendukung pencegahan penyebaran covid-19 di wilayah RT/RW atau desa/ kelurahan yang perlu di siapkan adalah entry and exit screening ( penjagaan keluar dan masuk lokasi rawan covid-19 menjadi satu pintu dengan pengecekan suhu tubuh )

Memberikan sosialisasi secara masif agar meningkatkan pengetahuan tentang bahaya covid-19 dan meningkatkan kesadaran akan pola hidup bersih dan sehat ( 5 M ), meningkatkan recovery rate ( tingkat kesembuhan ) serta menurunnya angka kriminalitas.

Menurut Kapolda, Peningkatan kegiatan kepolisian guna meningkatkan rasa aman bagi masyarakat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Pengembangan struktur (team pop) sampai ke tingkat Polsek. Mengembangkan infrastruktur (posko KTN) agar terhubung mulai dari RW sampai ke Polda.

Penguatan dan dukungan terhadap peran Bhabinkamtibmas yang bersinergi dengan babinsa sebagai analis kejahatan, penilai keamanan, dan pemecahan masalah. Public Health Center (tempat isolasi dan layanan kesehatan sebagai rujukan yang dibantu oleh Satgas maupun TNI dan Polri).

Pemberdayaan Komunitas (memberdayakan komunitas seperti PKK, kelompok pengajian, anak komunitas, karang taruna). Posko kemanusiaan (sebagai pusat pengumpulan bantuan sosial). Social development (ketahanan pangan berupa tanaman dan kolam ikan). PHBS (penerapan perilaku hidup bersih dan sehat). Check Point (lokasi himbauan protokol COVID 19 sebagai sarana edukasi masyarakat).

Operasi Yustisi (penegakan hukum pada lokasi rawan pelanggaran COVID 19). SCC (strategic command center sebagai pusat pengolahan data dan komunikasi publik terkait COVID-19).

Peran kampung tangguh akan dilaksanakan secara maksimal dengan struktur dan sarana prasarana sesuai dengan standar yang sudah ada sehingga peran Polsek dan Polres menjadi utama sebagai fungsi pelaksana dan pengawasan terhadap penyebaran COVID-19 pada lokasi tersebut, serta siapkan posko.

” untuk menghadapi OTG akan disiapkan isolasi mandiri khusus dan diawasi secara ketat tidak ada pergerakan. Posko yang ada harus memiliki data secara lengkap masyarakat yang masuk dalam sosio ekonomi rendah, sehingga kita akan memberikan bantuan sosial pada kelompok masyarakat,” tambahnya.

Selain itu perlu menyiapkan bansos sesuai kebutuhan dengan didukung ketahanan pangan yang sudah dilaksanakan oleh kampung tangguh.

” Akan dikedepankan pemberian edukasi secara masif baik di lapangan maupun ruang siber dengan melibatkan semua Tokoh, Toga, Tomas, Influencer untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, melaksanakan 3T (testing, tracing, treatment) dengan bekerja sama dengan semua pihak,” pungkasnya.(JP/alb)

Continue Reading

Adat

Forkopimda Manokwari Akan Mengikuti Prosesi Pelantikan Bupati-Wabub Secara Virtual

Published

on

Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manokwari, Ivana Roring SST.PAR.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.Com– Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manokwari, Ivana Roring SST.PAR Mengatakan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Manokwari akan mengikuti prosesi Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari secara virtual.

Hal ini dilakukan karena situasi pandemic covid-19 yang masih mewabah hingga saat ini, sehingga tamu yang ikut dalam gedung pelantikan dibatasi. Namun adanya kebijakan daerah agar pelaksanaan pelantikan dapat diikuti Forkopimda Manokwari tetapi secara virtual, Jumat (26/2/2021) di Gedung Wanita.

“Diperkirakan sekitar 200-300 orang yang ikut serta dalam pelantikan secara virtual tersebut. Selain Forkopimda, pejabat Eselon II, Tim Sukses, partai pengusung juga tokoh masyarakat serta KPU dan Bawaslu,”kata Ivana Kamis (24/2/2021) di Gedung PKK Provinsi PB, Arfai.

Direncanakan setelah pelantikan, Bupati dan wakil Bupati menuju Gedung wanita untuk menyapa para tamu undangan yang mengikuti prosesi pelantikan secara virtual tersebut . Dan pada senin (1/3/2021) akan dilaksanakan pengucapan syukur Pemda Kabupaten Manokwari juga serah terima jabatan bupati.

“Ucapan selamat datang dirangkaikan dengan Serah terima jabatan Bupati di lapangan apel atas Kantor Bupati . Terbuka untuk semua masyarakat karena kita mau batasi tetapi eforia masyarakat kan tidak bisa dibendung. Tetapi intinya kita tetap mematuhi prokes covid-19 ,”tandas Ivana

Dalam acara sertijab juga diawali dengan tarian adat Maluku juga beberapa tarian adat lainnya.(JP/me)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta