Connect with us

Adat

Waran Imbau Warga Pendukungnya Tetap Jaga Kamtibmas

Published

on

Calon Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran saat Bernegosiasi dengan Massa Pendukungnya Untuk Tidak Melakukan Konvoi, Rabu (9/12/2020).

MANSEL,JAGATPAPUA.com-Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, Markus Waran dan Wempi Rengkung (Mawar) mengimbau agar masyarakat pendukungnya tetap taat aturan, dan tidak melakukan Konvoi.

Dengan hasil penghitungan suara sementara ditingkat TPS MAWAR unggul, namun kepada warga masyarakat diharapkan tetap tenang, usai menyalurkan hak suaranya warga sebaiknya kembali ke rumah masing-masing.

Konvoi menurut waran hanya akan mengganggu Kamtibmas di wilayah Manokwari Selatan.

“Saya berharap masa pendukung mawar tetap menaati peraturan yang ada tetap menunggu hingga penetapan hasil di KPU nanti. Mengingat proses perhitungan suara masih berlangsung hingga penetapan oleh KPU Manokwari,”Kata Waran, Rabu (9/12/2020) sore di Ransiki.

“Jika kalian (masyarakat) sayang saya dan pak wempy tolong jaga keamanan tidak lakukan pawai hingga penetapan KPU nanti,”tandasnya

Ia mengingatkan, jika hanya mengantar surat suara  tidak harus pawai, tetap tertib mengikuti aturan dan membubarkan diri mengingat proses pelaksnaanan Pilkada masih berlanjut.

” Pada kesempatan ini saya haturkan terima kasih kepada warga mansel yang sudah menyalurkan hak suaranya, dan masih setia menjaga keamanan hingga saat ini,”ucapnya.(nae)

Continue Reading
Advertisement


 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Pekan Depan Dokumen APBD PB Tahun 2021 Diserahkan Ke DPRPB Untuk Dibahas

Published

on

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani SH.,M.Si.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Direncanakan pekan depan, pemerintah Provinsi Papua Barat menyerahkan Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi PB tahun 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) untuk dibahas dan disahkan.

“Untuk penetapan APBD Provinsi Papua Barat tahun 2021 akan dilaksanakan dalam waktu bersama DPR Papua Barat. Jika tidak berhalangan akhir pekan ini tetapi jika masih ada kendala maka kemungkina diserahkan pekan depan,”ungkap Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Mohammad Lakotani SH.,M.Si Selasa (26/1/2021) kepada awak media di Ruang kerjanya.

Proses penyerahan Dokumen anggaran bahkan belum ditetapkannya APBD PB tahun 2021 karena terkendala penyesuaian system SIPKD ( Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) yang diharuskan berdasarkan petunjuk Pemerintah Pusat.

“Penetapan Anggaran ini bukan hanya di Papua Barat saja melainkan di seluruh Provinsi di Indonesia. Itu dikarenakan penyesuaian system SIPKD. Sehingga semua OPD harus menyesuaikan,”tandasnya

Alasannya mungkin terkesan klasik karena system ini harus digunakan oleh seluruh Pemerintah Provinsi bahkan Kabupaten/Kota di Indonesia, dengan mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan sistem SIPKD.

“Selain system SIPKD kita di Papua Barat juga terkendala adanya kebijakan dalam mencegah penularan covid-19 secara estimasi sehingga diadakan kerja dari rumah, tetapi saat ini kita memutuskan untuk bekerja kembali di kantor dengan tetap memenuhi protokol kesehatan,”imbuhnya

Ditambah dengan pelaksanaan Sosialisasi yang terhambat karena Work From Home (WFH) bekerja dari rumah sehingga ikut menghambat penginputan RKPD.(JP/me)

Continue Reading

Adat

Pemprov PB Minta Polisi Tindak Tegas Pelaku Rasisme Ambroncius Nababan

Published

on

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani SH.,M.Si.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com-Pemerintah Provinsi Papua Barat meminta kepada pihak Kepolisian agar menindak secara tegas pelaku Rasisme yang dilakukan Ambroncius Nababan kepada Natalius Pigay melalui akun Facebooknya.

“Pelaku dugaan Rasisme kita tahu sedang ditangani pihak kepolisian, dengan demikian kita berharap tidak berdampak secara meluas bagi masyarakat Manokwari maupun Papua Barat secara umum. Masyarakat tetap tenang dan percayakan semua proses ini kepada pihak berwajib,”Ungkap Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani SH.,M.Si Selasa (26/1/2021) kepada Awak media.

Menurut ia, jika kasus ini tidak ditindak secara cepat maka akan berdampak buruk terhadap stabilitas kemanan di Manokwari dan Papua Barat secara Umum.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan tegas kami mengutuk perilaku rasis, karena ini merupakan sebuah tindakan yang tidak patuh sehingga kita minta supaya di proses hukum, agar menjadi suatu pembelajaran, karena kasus ini terus berulang,”tegas Lakotani

Sebagai seorang yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan terpandang mestinya yang bersangkutan tidak bersikap rasis tetapi lebih arif, bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat ditengah-tengah masyarakat.

“Kita hidup dalam demokrasi yang tumbuh dengan subur dan baik, perbedaan pendapat itu saya kira sesuatu yang lumrah yang wajar, bahkan kita juga tau bersama ada anggota DPR RI yang dalam forum sidang dewan yang terhormat menolak untuk di vaksin, itu sesuatu yang wajar saja, kemudian saudara Natalius Pigai berpandangan menolak di vaksin itu juga disiasati dengan biasa-biasa saja,”bebernya

Mengantisipasi peristiwa 2019 akibat Rasis terulang kembali dan itu menjadi pembelajaran. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, untuk secara bijaksana menyikapi persoalan ini sehingga tidak merugikan diri kita sendiri.

“Karena dengan bersusah payah kita membangun daerah dan rakyat ini dengan berbagai sumberdaya yang kita miliki, menguras energi, menguras pikiran, tenaga, jangan sampai kemudian pendekatan kita yang berlebihan merugikan kita sendiri,”Imbau Lakotani

Disamping itu, ia mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan kepada pihak kepolisian serta meminta keseriusannya untuk memproses pelaku Rasis sesuai Hukum yang berlaku.

“Saya harap hal ini tidak dikaitkan dengan etnis, karena etnis dari pelaku sendiri yang berada di papua mempunyai hubungan sangat baik dengan seluruh masyarakat yang ada di papua barat. Mereka tentu akan mengutuk kejadian atau perilaku ini dan ini perbuatan personal sehingga tidak pantas jika dikait-kaitkan dengan sebuah etnis atau identitas,”harap Lakotani.(JP/me)

Continue Reading

Adat

Ribuan Pelaku Usaha OAP PB Jadi Target Utama Penerima Bantuan Stimulus

Published

on

Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Papua Barat, Stefanus Selang.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Orang Asli Papua (OAP) di wilayah Papua Barat menjadi target penerima stimulus Rp2 juta/pengusaha.

Hal itu diungkapkan kepala Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Papua Barat, Stefanus Selang selasa (26/1/2021) di ruang kerjanya. Menurutnya melalui program stimulus tahun ini sebanyak 5.350 pelaku usaha akan dibantu dana Rp2 juta/pengusaha yang terdampak Covid-19.

Ia mengaku program stimulus tersebut merupakan program lanjutan tahun 2020 yang juga menjadi perioritas di tahun ini.

“Ini program lanjutan dari tahun lalu, sehingga berdasarkan data tahun ini pemberian stimulus untuk 5.350 sebesar Rp 2 juta rupiah per pengusaha per tahun,”sebut Selang

Pemberian stimulus tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 4.968 pengusaha. Namun semua ini masih dalam tahap pengusulan, yang masih menunggu pembahasan DPR-PB, sehingga diharapkan pengusulan program tersebut tidak akan berubah hingga penetapan APBD 2021.

” Ditambahkan Stepanus yang mama tahun ini penerima stimulus paling banyak OAP, penerima ini bersyarat
yakni punya usaha, punya KTP ( syarat mutlak ) karena bukan lagi penyerahan langsung tunai tetapi melalui rekening,” pungkasnya.(JP/alb)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta