Connect with us

Adat

Wagub Beberkan RAPBD PB 2021 Rp6 Triliun Lebih, Pada Rapat Paripurna Penyerahan KUA-PPAS

Published

on

Penyerahan Dokumen KUA-PPAS RAPBD Papua Barat Tahun 2021 Oleh Wakil Gubernur PB Mohamad Lakotani SH.M.Si kepada DPRPB, Kamis (4/2/2021), di Hotel Aston, Manokwari.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani SH.,M.Si membeberkan rincian Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2021, dengan total nilai sebesar Rp 6.830.068.181.373,00 ( enam triliun, delapan ratus tiga puluh miliar, enam puluh delapan juta, seratus delapan puluh satu ribu, tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Nilai tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer pemerintah pusat berdasarkan kebijakan pendapatan daerah. Terdiri dari PAD sebesar Rp412.577.256.373,00 miliar, dan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp6.417.490.925.000-, triliun.

Kemudian, rencana belanja adalah sebesar Rp7.757.517.657.980.00 triliun, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.3.149.940.543.621,00 triliun, Belanja modal sebesar Rp2.328.071.882,385,00, miliar, belanja tuidak terduga sebesar Rp158.659.452.009,00, miliar, dan belanja transfer sebesar Rp2.100.651.045.202,00 triliun.

Sedangkan pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran 2020 diperkirakan sebesar Rp927.449.478.628,00.

“Rancangan Kebijakan Umum APBD dimaksudkan sebagai upaya membangun komitmen Pemerintah Daerah Dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen ini diberlakukan dengan pertimbangan banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi disisi lain adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki,”ungkap Lakotani saat membacakan pidato pengantar Gubernur Papua Barat, pada Rapat Paripurna Penjelasan dan Penyerahan Dokumen KUA-PPAS dan RAPBD Provinsi Papua Barat, Tahun anggaran 2021, Kamis (4/2/2021) di Hotel Aston Niu, Manokwari.

Menurutnya, pokok materi dalam KUA mencakup asumsi dasar kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.
Ia merinci, kebijakan pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu besarnya target Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat untuk tahun ini turun bila dibandingkan dengan Jumlah pendapatan tahun 2020 sebesar 12,5%.

Kebijakan belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih belanja meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Estimasi total belanja daerah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar 28,3% dari jumlah belanja daerah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2020.

Kemudian, kebijakan pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya PPAS merupakan langkah awal dalam proses penyiapan rancangan APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah perlu disusun prioritas serta plafon anggaran sebagai dokumen kebijakan politik menyangkut arah dan besaran alokasi untuk setiap program.

Dokumen tersebut selanjutnya digunakan sebagai landasan penyusunan dokumen-dokumen anggaran selanjutnya seperti RKA- SKPD maupun RAPBD.

APBD tahun ini adalah instrumen operasional tahunan keuangan daerah yang diperlukan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan dan sasaran dari Pembangunan Daerah. Oleh sebab itu esensi APBD adalah memberikan hasil dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mengatasi berbagai masalah dalam struktur kehidupan masyarakat.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan dalam rancangan kerja pemerintah daerah provinsi Papua Barat tahun ini berpedoman pada misi pembangunan RPJMD Provinsi Papua Barat tahun 2017 -2022 pada tahun ketiga.

Sebagaimana RKPD Provinsi Papua Barat tahun ini difokuskan pada 4 perioritas daerah yaitu mendorong terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas dan stabilitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya alam (SDA) dan potensi unggulan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan, memperkuat infrastruktur guna mewujudkan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pelayanan dasar serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung transformasi pelayanan publik serta optimalisasi pelaksanaan otsus yang efektif dan prioritas daerah tersebut disatukan ke dalam tema pembangunan ekonomi berbasis keunggulan daerah berdaya saing yang didukung SDM unggul dan inspiratif untuk kemandirian daerah.

Oleh karena itu dalam penyusunan PPAS sebagai landasan penyusunan RAPBD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2021, tetap disusun bertumpu pada kondisi kebutuhan dasar masyarakat dan realita permasalahan sosial politik dalam penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang relatif dinamis.

Tujuan penyusunan dokumen prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun 2021 adalah mengembangkan plafon anggaran SKPD berdasarkan kemendesakan atau keprioritasan terhadap penanganan isu strategis daerah mengembangkan skenario prioritas daerah yang berbasis pada agenda-agenda jangka menengah di tahun penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Pimpinan dan anggota DPRPB serta Pimpinan OPD dilingkup Pemerintahan Provinsi Papua Barat(.JP/me)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

MRPB Harap 4 Bupati Yang Baru Dilantik Bekerja Maksimal Untuk Rakyat

Published

on

Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Ketua Majelis Rakyat Papua Barat ( MRPB) Maxsi Nelson Ahoren mengatakan, para bupati dan wakil Bupati yang baru dilantik, agar programnya lebih dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat di daerah masing-masing.

“Atas nama Majelis Rakyat Papua kami mendukung sepenuhnya Bupati dan Wakil Bupati yang telah dilantik dan dalam melaksanakan tugas nanti kami harapkan bisa maksimal untuk kemajuan masyarakat,”harap Ahoren

Maxsi juga menyampaikan ucapan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Raja Ampat.

“Semua pertandingan sudah selesai dan semuanya sudah berakhir, harapan saya kita kembali lagi seperti semula lagi tidak ada lawan musuh karena ajang Pilkada juga sudah selesai,”tandas Ahoren

Untuk Bupati Manokwari agar memperhatikan dan memperjuangkan pembentukan Kota Madya, setelah pemerintah pusat menarik moratorium.

“Harapan saya Kota Madya harus ada, namun semua itu harus ada penarikan moratorium dulu karena sampai saat ini belum di buka,” ujarnya

Sementara ia berharap untuk 5 kepala daerah lainnya yang belum dilantik termasuk kabupaten Teluk Wondama yang proses gugatannya masih berlangsung d MK agar menghilangkan perbedaan dan menyatukan tujuan bersama untuk membangun daerah.(JP/me)

Continue Reading

Adat

Bupati Indou Sebut Media Dan Pers Jadi Corong Informasi Pembangunan Manokwari

Published

on

Bupati Kabupaten Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP.,MH mengatakan, keterlibatan media dan pers dalam mengawal program kerja dan pembangunan diwilayah kabupaten Manokwari sangat penting untuk didukung oleh pemerintah daerah.

“Kita beri tempat yang selayaknya bagi media dan pers, mereka akan menjadi Mitra strategis pemerintah yang kemudian menjadi corong pemerintah untuk bisa menyampaikan informasi dua arah dari rakyat kepada pemerintah dan sebaliknya pemerintah kepada masyarakat,”ucap Bupati

Tentunya perkembangan rogram pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah diharapkan kedepan harus diketahui dan diikuti oleh masyarakat Manokwari.

Untuk itu, maka sangat pentingnya keterbukaan publik oleh pemerintah kepada masyrakat. Sehingga presepsi positif masyarakat kepada pemerintah dengan sendirinya akan bertumbuh.

“Karena realita selama ini, banyak hal pembangunan yang sudah dikerjakan oleh pemerintah tetapi karena kurangnya keterbukaan Informasi Publik melalui media masa sehingga persepsi negative masyarakat itu muncul dan mengatakan bahwa pemerintah belum mengerjakan banyak kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat,”tandasnya.(JP/me)

Continue Reading

Adat

Ny. Juliana Mandacan Lantik Ketua Tim penggerak PKK 4 Daerah

Published

on

Foto Bersama Pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi PB dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dan Raja Ampat, Jumat (26/2/2021) di Auditorium PKK, Arfai.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Ketua tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat, Ny Juliana Mandacan S.Sos melantik 4 Ketua tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten, di Provinsi Papua Barat.

Empat Ketua Tim penggerak PKK yang dilantik tersebut yaitu Ketua Tim Penggerak PKK Manokwari Ny Febelina Wondiwoy. Ketua tim penggerak PKK Mansel, Ketua Tim penggerak PKK pegaf dan Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Raja Ampat.

“Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dan pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat dengan tujuan mewujudkan keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa”ungkap Ny Juliana dalam sambutannya pada acara pelantikan Pengurus Penggerak PKK 4 Kabupaten di Gedung PKK arfai, Jumat ( 26/02/2021 ).

Menurut ia, PKK sebagai mitra kerja pemerintah, berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana kendali dan penggerak untuk terwujudnya 10 program pokok PKK disemua jenjang kepengurusan.

Untuk masa bhakti ketua PKK sudah di atur dalam Permendgari Nomor 36 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan, dan peraturan presiden nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan pembayaan dan kesejahteraan keluarga, dan masa bakti ketua PKK adalah 5 tahun.

” Pembentukan atau pergantian kepengurusan ditingkat kabupaten berdasarkan loyalitas dan kapasitas serta memperkembangkan keberlangsungan program dan kegiatan,” ungkapnya

Juliana menyampaikan selain itu dalam pelaksanaan tugas pasti akan mendapat dukungan dari pembina di daerah, mari kita jaga baik semua kepercayaan dan fasilitas yang diberikan oleh pembina, demikian juga hubungan kemitraan dengan organisasi perangkat daerah ( OPD ) teknis didaerah dalam Pelaksanaan program kerja.

Saya berharap koordinasi dan konsultasi terus dilakukan untuk menjangkau kesulitan pelaksanaan program di lapangan, kesulitan di Kabupaten juga menjadi kesulitan kami di Provinsi, mari kita bergandengan tangan untuk terus bersama mewujudkan keluarga sejahtera dalam wadah PKK dengan semangat ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul

” Sebagai program PKK akan dilakukan pembinaan untuk peningkatan kapasitas ketua tim penggerak PKK, yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan April. Kami memohon izin dan dukungan dari ketua Pembina Provinsi dan kabupaten untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas ketua tim penggerak PKK se Provinsi Papua Barat,” tutupnya.(JP/alb)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta