Connect with us

Papua Barat

Wacana Penundaan Pilkada Serentak 2020, Ini Kata Ketua Perindo Papua Barat

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di Indonesia yang diwacanakan sejumlah pihak, ditanggapi oleh Ketua Partai Perindo Papua Barat, Marinus Bonepay.

Menurut Bonepay, apabila penundaan Pilkada serentak di atas enam bulan, maka itu bukan lagi penundaan tetapi semua tahapan kembali dimulai dari nol. Sehingga akan berakibat fatal karena ada kepala daerah yang habis masa periodenya di Februari 2021.

“Kalau masa jabatan Kepala Daerah berakhir, tentu imbasnya ke pelayanan kepada masyarakat akan menjadi tidak maksimal, apalagi adanya situasi Pandemi Covid-19 ini,” ujarnya, Senin (15/6/2020).

“Maka pendapat saya Pilkada harus dilaksanakan tahun ini, sehingga tidak ada lagi jabatan kepala daerah yang sifatnya Plh, karena tugas pejabat definitif dan plh tentu berbeda kewenangan dalam suatu pemerintahan,” tukasnya.

Sementara sesuai tahapan dan jadwal yang diputuskan oleh pemerintah, Pilkada dilaksanakan tahun ini, tahapan pemilihan calon kepala daerah akan berlangsung pada 9 Desember 2020.

“Situasi Pandemi Covid-19, bukan alasan penundaan Pilkada, karena Protokol Kesehatan bisa dilaksanakan,” tandasnya.(me)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi & Bisnis

Bahas Izin Prinsip Tambang Emas, Pemkab Pegaf Akan Bertemu Pemprov

Published

on

Sekda Kabupaten Pegaf, Everd Dowansiba.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Potensi tambang emas di Distrik Minyambauw dan Testega di Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) saat ini mulai dilirik oleh pemda setempat dan akan segera disiapkan perijinannya.

“Potensi tambang ini sudah diketahui termasuk masyarakat di Pegaf. Sehingga sesegera mungkin kita akan mengurus hal-hal terkait izin prinsip, dan kami masih menunggu izin itu dari Pemerintah Provinsi Papua Barat,” ujar Sekda Kabupaten Pegaf, Everd Dowansiba.

Dia juga mengatakan izin prinsip mengenai tambang dan juga Kehutanan itu kewenangannya di provinsi, sehingga Pemkab hanya sifatnya berkoordinasi terkait perijinan tersebut.

“Diupayakan dalam waktu dekat kita akan bentuk tim untuk bekerjasama dengan provinsi dalam hal ini dinas terkait, dan dalam pengelolaannya tentu melibatkan masyarakat adat setempat,” tukasnya.

Selain itu, keberadaan izin ini agar tidak terkesan ilegal ketika masyarakat melakukan aktivitas pendulangan emas, serta ada wadah yang mengatur aktivitas masyarakat tersebut.

“Izin prinsip ini juga untuk memberikan jaminan kepada masyarakat, agar kedepannya tidak ada masalah, apalagi akan didirikan koperasi tambang,” tukasnya.(me)

Continue Reading

Adat

Kawal Dana Otsus, MRPB Akan Teken MoU Dengan Kejati Papua Barat

Published

on

Ketua MRPB Papua Barat, Maxi N Ahoren.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), akan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, untuk mengawal dan mengawasi penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang sangat besar nilainya.

Kerja sama tersebut akan dilakukan melalui penandatangan Nota kesepahaman Memorandum Of Undarstanding (MoU), yang direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Kami sudah lakukan koordinasi dengan Kejati dan penandatangan MoU ini secara khusus untuk mengawal terkait pengelolaan dan penggunaan dana Otsus di Papua Barat. Jadi bersama kejaksaan kita sama-sama awasi penggunaan dana tersebut,” ungkap Ketua MRPB Papua Barat, Maxi N Ahoren.

Untuk konsep kerjasamanya kata Ahoren masih disiapkan, begitu juga Kejati yang telah mengirim konsepnya untuk kemudian dipadukan. Selain penggunaan dana Otsus juga menyangkut hak-hak Orang Asli Papua (OAP), misalnya soal tanah masyarakat adat dan batas-batas wilayah adat.

“Selama ini ketika tanah masyarakat adat dan batas wilayah adat bermasalah hukum dan disidangkan di Pengadilan dengan substansi tuntutan ganti rugi, tidak ada keberpihakan keadilan, masyarakat kalah karena tidak adanya bantuan hukum dari pemerintah,” ucapnya.

Menurut dia, hal ini tentu sangat disayangkan, yang seharusnya masyarakat adat berhak menang atas kasus-kasus tersebut tetapi terkendala pengacara, sehingga selalu saja haknya berpihak kepada lain.(me)

Continue Reading

Hukrim

Jelang HUT Hari Bhakti Adhyaksa, Kejati Papua Barat Gelar Berbagai Kegiatan

Published

on

Kepala Kejati Papua Barat, Yusuf, SH, MH.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Dalam serangkaian hari Bhakti Adhyaksa ke-60 yang jatuh pada tanggal 22 Juli 2020 mendatang, Kejaksaan Tinggi Papua Barat menggelar berbagai kegiatan.

Kepala Kejati Papua Barat, Yusuf, SH, MH, mengatakan kegiatan yang sudah dilakukan yakni kegiatan internal berupa optimalisasi kinerja dan pemulihan publik trust.

“Jadi kegiatan itu ada dua internal maupun external. Untuk internal kita lakukan penguatan profesional, bagaimana ciptakan jaksa yang profesional, baik dalam tugas, hubungan dengan masyarakat dan publick trust. Kita buat masyarakat percaya dan terbuka kegiatan apa yang sudah diakukan,” ujar Yusuf belum lama ini.

Sedangkan untuk eksternal, telah dilakukan perjanjian kerjasama bersama 12 lembaga, baik perbankan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, BUMD, dan KPU, serta pihak terkait lainnya.

“Rencananya dalam bulan ini kita juga akan lakukan perjanjian kerjasama dengan Pertamina, PLN, Balai Kehutanan, Bulog, Perhubungan dan Pemprov Papua Barat,” tandasnya.(me)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta