Connect with us

Adat

Tolak Otsus, Manfun Kawasa Byak Rekomendasikan ‘Referendum’ Kepada MRP

Published

on

Ketua Dewan Adat Suku Byak (Manfun Kawasa Byak) Papua, Apolos Sroyer.

BIAK,JAGATPAPUA.com– Ketua Dewan Adat Suku Byak (Manfun Kawasa Byak) Papua, Apolos Sroyer, mengatakan bahwa Rapat Dengar Pendapat Majelis Rakyat Papua (RDP-MRP) di Biak tidak melibatkan unsur adat karena diduga dipolitisir oleh Pemerintah Daerah berserta perangkat aparat keamanan secara sistematis.

Apolos mengungkap, bahwa RPD-MRP yang semula dijadwalkan berlangsung tanggal 17 hingga 19 November melibatkan rakyat tapi dilakukan secara tertutup oleh Pemda Biak Numfor di tempat yang tidak diketahui.

“RDP-MRP di Biak, baru dilaksanakan pada tanggal 18 November secara tertutup dan tidak melibatkan rakyat di seluruh wilayah adat Saireri, (Biak, Yapen dan Waropen). Tapi pemerintah dengan caranya sendiri, melakukan pertemuan secara tertutup bersama wakil MRP, tempatnya pun tidak kami ketahui,” ujar Apolos kepada jagatpapua.com melalui telepon selulernya, Kamis (19/11/2020).

Hasil dari pertemuan tertutup itu, kata Apolos, mereka (Pemerintah) dan komponen yang terlibat dalam pertemuan tertutup itu menyatakan menerima dan mendukung kelanjutan Otsus di Papua. Menurut dia, Sembilan mananwir (kepala suku), tidak diberi ruang dalam RDP-MRP itu sebagaimana amanat pasal 77 UU Otsus Papua.

Ditegaskan Apolos, bahwa kepala suku Byak menolak keputusan Bupati dan perangkat Pemda Biak Numfor tentang evaluasi Otsus yang mengatas-namakan rakyat Biak Numfor, dan dianggap ilegal, karena tak diberinya ruang kepada perwakilan masyarakat adat.

“Pertemuan mereka tertutup, dan tidak diketahui oleh rakyat Biak. Jadi itu hanya kepentingan elit politik, dan pernyataan kami yang resmi telah diterima oleh rakyat di 9 (sembilan) wilayah adat dengan menandatangani pernyataan tersebut,”katanya.

Dia juga menghimbau kepada Pemerintah kabupaten Biak Numfor dan seluruh pejabat asli Papua untuk setop dengan cara-cara yang mengorbankan hak masyarakat asli Papua.

Sementara, sekertaris Kankain Karkara Byak (KKB), Gerard Kafiar, menyatakan bahwa pernyataan sikap dan rekomendasi rakyat Byak telah diserahkan kepada dua wakil MRP [di luar] forum RDP.

“Pernyataan sikap kami baru kami berikan kepada anggota MRP pukul 01.00 Waktu Papua (Kamis dini hari) yaitu kepada anggota MRP, Neles Rumbarar dan Yuliana Wambrauw,” katanya.

Diharapkan, dua anggota MRP ini tetap melanjutkan kesepakatan 9 kepala adat (mananwir) wilayah Biak dalam pernyataan sikap tersebut tanpa terpancing dengan pernyataan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah Biak Numfor.

“Karena itu cara-cara lama, yang pernah dilakukan kepada orangtua kami, dan sekarang dilakukan lagi oleh anak-anak asli Papua (pejabat) yang dipolitisir oleh sistem pemerintah.

Dewan suku Byak harap, MRP berdiri tegak di atas dasar yang benar, atas prinsip-prinsip keadilan dengan pertimbangkan nasib bangsa dan rakyat Papua.

“Karena seluruh rakyat sudah nyatakan sikap untuk menolak perpanjangan Otsus Papua dan meminta ‘Referendum’,” tandasnya.(me)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Hermus Imbau Masyarakat Tak Jual Tanah, Tapi Tanam Kelapa Sawit

Published

on

Salah satu lahan peremajaan kelapa Sawit, di SP7 Masni Manokwari. (Dok jagat)

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Masyarakat pemilik ulayat yang tinggal di wilayah dataran Warmare, Prafi, Masni, Sidey (Warmpramasi) Kabupaten Manokwari diingatkan untuk tidak menjual tanahnya, tetapi dimanfaatkan untuk peremajaan kelapa sawit.

Karena saat ini, pemerintah daerah sedang memperjuangkan kehadiran pabrik Sawit, dan salah satu syarat terwujudnya kehadiran pabrik dimaksud harus ditunjang oleh hasil produksi sawit itu sendiri.

Untuk itu, masyarakat mulai saat ini harus melakukan peremajaan sawit diatas lahan masing-masing. Peremajaan sawit yang sudah dicanangkan di Mimbowi Distrik Masni beberapa waktu lalu akan terus dikawal pemerintah hingga tuntas, sebagai dasar diperjuangkannya pabrik tersebut.

Untuk itu ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak menjual tanah, karena uang bisa bisa habis saat ini juga, dan kalian (masyrakat) kembali tinggal di Gunung lagi.

“Tolong sampaikan pesan ini kepada semua orang tua. Saya minta dengan Hormat agar jangan jual tanah, yang punya lahan kelapa sawit pemerintah pasti dukung untuk peremajaan, demi kepentingan masyarakat itu sendiri, dan hasilnya bisa dinikmati dalam waktu yang lama, tidak seperti jual tanah, terima uang, uang habis hari ini juga,”tandas Hermus, Minggu (11/4/2021).

Ia berharap dukungan masyarakat terutama suku arfak pemilik ulayat yang mendiami dataran Warmpramasi untuk bersama mendorong pelaksanaan peremajaan sawit, sebagai dasar dibangunnya Pabrik.

“Karena pabrik tidak akan dibangun sepanjang belum ada produksi Sawit yang siap. Inti dari semuanya ini kita hanya mau rakyat sejahtera , jangan terima uang hari ini langsung habis hari ini juga tapi mari pikir anak cucu kita kedepan, supaya mereka bisa menikmati hasilnya dalam waktu yang lama,”ucap Bupati Hermus.(JP/AR)

Continue Reading

Adat

Agar Tepat Sasaran, Perbub Bantuan Biaya Pendidikan Manokwari Segera Diterbitkan

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Pemerintah Daerah Manokwari, akan segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) terkait bantuan biaya pendidikan, sehingga tepat sasaran dan lebih merata.

Hal ini diungkapkan Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP.,MH saat menjawab aspirasi warga masyrakat Kampung Snaimboy, Sabtu (10/4/2021), dikampung Snaimboy.

“Terkait bantuan Biaya pendidikan untuk mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar manokwari maupun di manokwari, sudah saya instruksikan ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, untuk segera diterbitkan Perbub,”Kata Hermus

Setelah perbub diterbitkan baru dilanjutkan dengan pendataan mahasiswa yang berada di setiap kota study. Hal ini dimaksudkan agar kedepan penyaluran bantuan pendidikan lebih tepat sasaran dan merata. Tentu hal ini juga disesuaikan dengan jenis pendidikannya karena tentu postur pembiayaannya juga berbeda.

“Bantuan pendidikan hanya diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan ber KTP Manokwari. Jangan KTP Kabupaten Pegunungan arfak datang terima di Manokwari, atau kabupaten lain datang ajukan di manokwari. Saya akan lebih tegas, kita harus disiplin ya,”tegas Hermus

Sebab kata ia, pemerintah Manokwari tidak hanya memperhatikan mahasiswa asal suku Arfak saja, tetapi juga suku papua lainnya yang sudah menetap di Manokwari dan menempuh pendidikan di luar Papua.

“Kita harus mengaturnya secara baik, supaya semua orang bisa mendapatkan kesempatan ketika yang bersangkutan memenuhi syarat dan aturan, yang ada”tutup Hermus.(JP/AR)

Continue Reading

Adat

Lulus Dikmata TNI AD, 340 Prajurit Diingatkan Tetap Jaga Kesehatan Untuk Pendidikan Selanjutnya

Published

on

Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, Bupati Mansel Markus Waran ST.,MT, saat menutup Dikmata TNI AD Gelombang II TA 2020 (OV) di Rindam XVIII Kasuari, Distrik Momiwaren, Sabtu (10/4/2021).

MANSEL,JAGATPAPUA.com– Pangdam XVIII Kasuari Papua Barat, kembali mencetak 340 Prajurit lulusan Pendidikan Pratama Tamtama (Dikmata) TNI AD Gelombang II T.A 2020 (VO), di Rindam XVIII, Distrik Momiwaren.

“Kepada 340 prajurit yang baru lulus saya ingatkan agar tetap menjaga kesehatan tubuh untuk mengikuti pendidikan selanjutnya”kata Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, saat menutup Dikmata TNI AD Gelombang II TA 2020 (OV) di Rindam XVIII Kasuari, Distrik Momiwaren, Sabtu (10/4/2021).

“Makanlah makanan yang bergizi. Jangan begadang. Irit pakai uang, tapi jangn juga tidak makan makanan yang bergizi. Tetap jaga stamina tubuh,” tegas Pangdam.

Jendral Nyoman menjelaskan, pada Dikmata tersebut, 220 prajurit menyelesaikan pendidikan di Rindam XVIII/Kasuari, sementara 120 orang dititip di Rindam XVI/Patimura.

Menurut ia, 220 siswa yang telah menyelesaikan Dikmata tersebut nantinya akan melanjutkan pendidikan baik kecabangan infantri maupun pendidikan kejuruan lainnya. Untuk pendidikan kecabangan dilalsanakan di Rindam, sedangkan kejuruan lainnya di pusat pendidikan kecabangan di Jawa Barat.

Lanjut Pangdam, setelah resmi menjadi anggota TNI, 340 siswa Diktama tersebut akan menerima gaji penuh. Olehnya, Pangdam meminta agar upah yang diterima bisa digunakan sebaik-baiknya.

“Sekarang sudah terima gaji, sudah bukan uang saku lagi. Pakai uang untuk keperluan yang baik,” kata Pangdam.

Turut hadir pada penutupan Dikmata tersebut, Bupati Mansel Markus Waran ST.,MT, beserta para pejabat utama Kodam XVIII/Kasuari.(JP/NAE)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta