Connect with us

Adat

Tolak Otsus, Manfun Kawasa Byak Rekomendasikan ‘Referendum’ Kepada MRP

Published

on

Ketua Dewan Adat Suku Byak (Manfun Kawasa Byak) Papua, Apolos Sroyer.

BIAK,JAGATPAPUA.com– Ketua Dewan Adat Suku Byak (Manfun Kawasa Byak) Papua, Apolos Sroyer, mengatakan bahwa Rapat Dengar Pendapat Majelis Rakyat Papua (RDP-MRP) di Biak tidak melibatkan unsur adat karena diduga dipolitisir oleh Pemerintah Daerah berserta perangkat aparat keamanan secara sistematis.

Apolos mengungkap, bahwa RPD-MRP yang semula dijadwalkan berlangsung tanggal 17 hingga 19 November melibatkan rakyat tapi dilakukan secara tertutup oleh Pemda Biak Numfor di tempat yang tidak diketahui.

“RDP-MRP di Biak, baru dilaksanakan pada tanggal 18 November secara tertutup dan tidak melibatkan rakyat di seluruh wilayah adat Saireri, (Biak, Yapen dan Waropen). Tapi pemerintah dengan caranya sendiri, melakukan pertemuan secara tertutup bersama wakil MRP, tempatnya pun tidak kami ketahui,” ujar Apolos kepada jagatpapua.com melalui telepon selulernya, Kamis (19/11/2020).

Hasil dari pertemuan tertutup itu, kata Apolos, mereka (Pemerintah) dan komponen yang terlibat dalam pertemuan tertutup itu menyatakan menerima dan mendukung kelanjutan Otsus di Papua. Menurut dia, Sembilan mananwir (kepala suku), tidak diberi ruang dalam RDP-MRP itu sebagaimana amanat pasal 77 UU Otsus Papua.

Ditegaskan Apolos, bahwa kepala suku Byak menolak keputusan Bupati dan perangkat Pemda Biak Numfor tentang evaluasi Otsus yang mengatas-namakan rakyat Biak Numfor, dan dianggap ilegal, karena tak diberinya ruang kepada perwakilan masyarakat adat.

“Pertemuan mereka tertutup, dan tidak diketahui oleh rakyat Biak. Jadi itu hanya kepentingan elit politik, dan pernyataan kami yang resmi telah diterima oleh rakyat di 9 (sembilan) wilayah adat dengan menandatangani pernyataan tersebut,”katanya.

Dia juga menghimbau kepada Pemerintah kabupaten Biak Numfor dan seluruh pejabat asli Papua untuk setop dengan cara-cara yang mengorbankan hak masyarakat asli Papua.

Sementara, sekertaris Kankain Karkara Byak (KKB), Gerard Kafiar, menyatakan bahwa pernyataan sikap dan rekomendasi rakyat Byak telah diserahkan kepada dua wakil MRP [di luar] forum RDP.

“Pernyataan sikap kami baru kami berikan kepada anggota MRP pukul 01.00 Waktu Papua (Kamis dini hari) yaitu kepada anggota MRP, Neles Rumbarar dan Yuliana Wambrauw,” katanya.

Diharapkan, dua anggota MRP ini tetap melanjutkan kesepakatan 9 kepala adat (mananwir) wilayah Biak dalam pernyataan sikap tersebut tanpa terpancing dengan pernyataan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah Biak Numfor.

“Karena itu cara-cara lama, yang pernah dilakukan kepada orangtua kami, dan sekarang dilakukan lagi oleh anak-anak asli Papua (pejabat) yang dipolitisir oleh sistem pemerintah.

Dewan suku Byak harap, MRP berdiri tegak di atas dasar yang benar, atas prinsip-prinsip keadilan dengan pertimbangkan nasib bangsa dan rakyat Papua.

“Karena seluruh rakyat sudah nyatakan sikap untuk menolak perpanjangan Otsus Papua dan meminta ‘Referendum’,” tandasnya.(me)

Continue Reading
Advertisement


 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Para Tokoh Pegunungan dan Pesisir Sampaikan Papua Butuh Otsus

Published

on

Para Tokoh Pegunungan dan Pesisir di Provinsi Papua, mendukung keberlanjutan dana Otonomi Khusus (Otsus).

JAYAPURA, JAGATPAPUA.com – Para Tokoh Pegunungan dan Pesisir di Provinsi Papua, mendukung keberlanjutan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk membangun provinsi paling timur Indonesia tersebut.

Ketua Rayon V Rukun Jawijaya atau Lapago di Jayapura David M Hubi, mengaku di wilayah Pegunungan dengan belasan kabupaten masih banyak ketertinggalan, sehingga butuh sentuhan pembangunan lewat Otsus yang diberikan oleh pemerintah.

“Kami inginkan pembangunan yang setara, sama dengan daerah lainnya karena saudara kami di gunung masih ada yang tertinggal, 14 atau 16 kabupaten di gunung itu perlu dimekarkan jadi provinsi Pegunungan Tengah Papua agar bisa membangun disegala bidang,” ujarnya di Kota Jayapura.

Hubi mengatakan jika ada pihak yang sengaja mengembangkan isu atau wacana tolak Otsus, hal itu merupakan hal yang salah karena yang terjadi hingga kini masyarakat di pegunungan masih ada yang belum memakai pakaian (telanjang).

“Saya selaku orang tua, karena Otsus kita bisa tahu hitung uang atau pegang uang karena sekolah, jika dibandingkan dengan sebelum kebijakan Otsus diberlakukan hal itu belum terjadi, inikan aneh jika ada yang menolak,” ucap Hubi

Senada, Ondoafi Sosiri Boas Asa Enoch mengatakan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Undang-undang nomor 21 tahun 2001.

“Otsus yang diberikan agar Provinsi Papua dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat asli Papua. Anggaran Otsus yang dikucurkan pemerintah pusat dari tahun 2000 hingga 2020 terus meningkat yang difokuskan untuk empat program prioritas yaitu aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Hal itu menjadi bukti, bahwa perhatian pemerintah pusat ke Papua begitu besar. Contoh keberhasilan Otsus itu banyak, seperti dalam bidang pendidikan, ada ribuan anak asli Papua dikirim sekolah keluar negeri, selain itu berbagai infrastruktur prasarana dan sarana transportasi di sektor perhubungan darat, laut dan udara juga dibangun. Bahkan, jalan trans Papua sepanjang 1.071 KM telah tersambung dan terus ditingkatkan kondisinya.

“Yang saya ikuti diberbagai media hingga kini, jalan trans Papua yang sudah beraspal sepanjang 743 KM dan sisanya masih agregat atau perkerasan tanah dan terbukti memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat dengan semakin murahnya harga barang-barang kebutuhan pokok,” ujarnya.

“Melihat perkembangan pembangunan Papua yang semakin baik, maka kami sebagai tokoh masyarakat adat Papua dari daerah pesisir dan pegunungan mendukung pelaksanaan Otsus dan mendorong pemerintah pusat untuk tetap melakukan evaluasi, sehingga akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua,” tutup Boas.

Pada kesempatan itu turut hadir Sekretaris Peradilan Dewan Adat Suku Sentani (DASS) Philipus Deda, Wakil Ketua DASS Yakob Fiabetauw, Kepala Suku Lapago wilayah Yapis Jayapura Ernest Tabuni, Kepala Suku Lapago wilayah Entrop Andius Tabuni dan Kepala Suku Lapago wilayah Angkasa Waila.(rls/jp)

Continue Reading

Adat

Pemprov Papua Barat Terima DIPA 2021 Sebesar Rp24,4 Triliun

Published

on

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Pemerintah Provinsi Papua Barat menerima Daftar Isian Pengelolaan Anggaran (DIPA) tahun 2021 dari Pemerintah pusat sebesar Rp26,4 Triliun.

Hal ini tidak terlepas dari perintah presiden RI Joko Widodo dengan maksud agar belanja APBN dapat memicu pemulihan ekonomi dari situasi pandemi Covid-19.

DIPA tersebut diserahkan oleh Presiden Joko Widodo secara virtual kepada Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, pada Rabu (25/11/2020) dan DIPA tersebut dilanjutkan Gubernur kepada Pemerintah Kabupaten Kota Se-Papua Barat pada Kamis (26/11/2020) di swisbel Hotel Manokwari.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Hari Utomo menyampaikan bahwa total dana APBN tahun 2021 yang terdiri dari dana DIPA Kementerian Negara/Lembaga ( K/L ), Dana Transfer dan Dana Desa yang dialokasikan untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp 26,4 triliun.

“Peran penting APBN sebagai instrumen fiskal dan sekaligus instrumen untuk melakukan counter cyclical perlu dimaksimalkan bersama. APBN dapat berfungsi sebagai stimulus untuk terus mendorong belanja Negara yang efektif, inklusif terukur dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan ekonomi baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,”Ungkap Hari

Ia merinci, DIPA yang diserahkan kepada satuan kerja (Satker) kementerian/lembaga serta pemerintah daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Walikota berjumlah 382 DIPA dengan total alokasi dana sebesar Rp 9,62 triliun, atau meningkat 37,68 persen dari tahun sebelumnya yang sempat mengalami penyesuaian akibat pandemi. Sedangkan alokasi dana transfer dan Dana desa se Provinsi Papua Barat tahun 2021 sebesar Rp16,82 triliun atau menurun 14,58 persen dari tahun sebelumnya sebagai konsekuensi dari pandemi yang masih terjadi.

“Dana transfer Pusat ke Papua Barat meliputi dana alokasi umum sebesar Rp7,73 triliun, dana bagi hasil Rp 905,06 miliar, dana otonomi khusus Rp4,09 triliun, dana alokasi khusus fisik Rp1,43 triliun, dana alokasi khusus non-fisik Rp 919, 45, miliar, dana insentif daerah Rp191,52 miliar; dan dana desa Papua Barat pada tahun 2021 mendapat alokasi sebesar Rp 1,55 triliun,”bebernya.(me)

Continue Reading

Adat

Bertemu Relawan Warmpramasi, Alyosius: Perjitu Strategi Dan Komitmen Relawan Wujudkan Kemenangan HEBO

Published

on

Ketua Tim Pemenangan HEBO, Alyosius Siep.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Ketua Tim Pemenangan HEBO Alyosius Siep mengatakan, menjelang Pilkada Manokwari, Tim relawan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari tahun 2020, Hermus Indou dan Edy Budoyo (HEBO) terus memperjitu strategi dan komitmen untuk mewujudkan kemenangan HEBO.

“Kemenangan HEBO sudah ada tinggal kerja untuk mendapat kemenangan itu. Jadi mari tim relawan kita perjitu dan jaga strategi kita untuk mewujudkan kemenangan itu, Karena Hermus-Budoyo adalah calon pemimpin yang layak pimpin manokwari,”ungkap Alyosius, saat berjumpa tim relawan di dataran Warmpramasi dengan Paslon Hermus-Budoyo, Kamis (26/11/2020).

Pada kesempatan itu, Alyo juga mengingatkan relawan maupun warga masyarakat Warmpramasi agar waspada dengan isu kartu gratis. Kartu yang menggratiskan penyediaan perumahan, pendidikan, kesehatan yang sesungguhnya hal tersebut merupakan program wajib Pemerintah Daerah.

“Jika paslon HEBO bilang program itu tidak benar itu wajar, kita bisa buktikan itu berdasarkan data, persoalan kesehatan itu ada Jamkesmas juga KIS, Dan agar dipahami masyarakat bahwa pendidikan gratis itu sudah diberlakukan sejak masa pemerintahan almarhum Demas. Jika sekarang ada yang bilang masih bayar mungkin itu uang komite yang sudah disepakati antara orang tua dan pihak Sekolah.

Pemda hanya menangani soal pendidikan jenjang SD dan SMP, sedangkan SMA dan perguruan tinggi itu kewenangan Pemprov dan Pusat.

Ketua Perindo Kabupaten Manokwari ini juga mengatakan, Dukungan 8 parpol dengan 19 kursi di DPRD Manokwari itu tidak sembarang, ini benar-benar menunjukan sangat besar potensi kemenagan HEBO.

Sementara Hermus dalam arahannya mengatakan, jika mau menang maka tugas kita adalah menjaga tempat pemungutan suara (TPS) guna memperoleh hasil pemungutan yang sesuai. Sehingga tidak terkesan menang hanya di baliho, tweter, facebook, sebab kemenangan yang pasti itu ada dihati rakyat dan TPS.

“Bukan facebook, memangnya facebook yang kasih menang kita kah?. Tugas tim adalah mengajak masyarakat ke TPS untuk memilih, sehingga tidak ada yang golput. Tim harus memberikan pemahaman baik kepada warga, termasuk program kerja HEBO,”ujarnya

Tim harus kerja sama, saling merangkul karena jika kebersamaan itu dipupuk maka kemenangan HEBO akan terwujud. Dukungan untuk HEBO sudah jelas sehingga diharapkan tim relawan bekerja sesuai tugas masing-masing.(advetorial)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta