MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Otto Parorongan, mengatakan sampai pada Jumat akhir pekan ini, 10.224 tenaga kesehatan (nakes) di provinsi Papua Barat sudah mendaftarkan diri untuk menerima vaksin covid-19 lewat aplikasi yang tersedia.

“Nakes penerima vaksin yang mendaftar sudah mencapai 10.224 orang, tersebar di 12 Kabupaten/1 kota. Nakes terdaftar inipun tak saja dari instansi Pemerintah tapi juga nakes dari unsur TNI/Polri dan swasta,” kata Otto, Sabtu (23/1/2021) di Manokwari.

Dikatakan, bahwa sejak vaksinasi Covid-19 perdana pada 14 Januari lalu, sampai saat ini di Papua Barat belum ditemukan keluhan ikutan pasca vaksinasi. Namun vaksinasi ke dua dijadwalkan pada tanggal 28 Januari 2020.

“Saya salah satu yang divaksin pertama pada tanggal 14. Sampai saat ini saya baik-baik saja, tidak ada gejala ikutan. Kami akan kembali divaksin pada tanggal 28 Januari nanti,” ujar Otto.

Sementara, juru bicara Satgas Covid-19 Papua Barat, dr.Arnold Tiniap, mengatakan bahwa vaksin Covid-19 bukan satu-satunya obat, namun cara kerja vaksin Covid-19 hanya untuk melemahkan virus dan menambah kekebalan tubuh. Oleh karen itu protokol kesehatan masih tetap yang utama.

“Vaksin Covid-19 sudah ada, tapi bukan berarti kita abai terhadap protokol kesehatan. Virus ini masih ada di antara kita dan sangat mengancam. Tetap pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak di tempat umum,” ujar Tiniap menambahkan. (JP/sos).

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Papua Barat kembali menerima 12.040 dosis Vaksin Covid-19 (Corona) tahap II, untuk selanjutnya didistribusikan ke 10 Kabupaten di Provinsi PB.

Vaksin tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi PB Otto Parorongan didampingi Jubir Satgas Covid-19  Papua Barat Arnoldus Tiniap dan dikawal ketat oleh Anggota Brimob Polda PB, Sabtu (23/1/2021) di Bandara Rendani Manokwari.

Kepala dinas kesehatan Papua Barat, Otto Parorongan, mengatakan jumlah vaksin tahap II yang diterima Papua Barat sebanyak 12.040 dosis.

“Hari ini kami jemput 12.040 dosis vaksin Sinovac di Bandara. sebelum didistribusikan, akan disimpan sement di gudang vaksin Provinsi di Manokwari,” ujar Otto

Dia mengatakan, 10 kabupaten yang akan menerima vaksin tahap II ini adalah Fakfak, Kaimana, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Sorong Selatan, Tambrauw, Maybrat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama dan Pegunungan Arfak.

“12.040 dosis vaksin ke 10 kabuaten inipun masih diprioritaskan bagi tenaga kesehatan,” kata Otto menambahkan.

12.040 Dosis Vaksin Corona dikawal Ketat Oleh Anggota Brimob.

Secara teknis, jumlah vaksin/dosis yang akan didistribusikan di 10 kabupaten yaitu, Fakfak 1.920 dosis vaksin untuk 949 naskes, Kaimana 1.880 dosis vaksin untuk 911 nakes, kabupaten Sorong 2.160 dosis vaksin untuk 1.059 nakes.

Raja Ampat 960 dosis vaksin untuk 406 nakes, Sorong Selatan 1.360 dosis untuk 666 nakes, Tambrauw 400 dosis vaksin untuk 173 nakes, Maybrat 560 dosis vaksin untuk 239 nakes, Teluk Bintuni 1.400 dosis vaksin untuk 659 nakes, Teluk Bintuni 1.280 dosi vaksin untuk 592 nakes dan Pegunungan Arfak 120 dosis vaksin untuk 42 nakes.

“Jadi total nakes di 10 kabupaten penerima vaksin termin II ini sebanyak 5.696 orang dengan jumlah vaksin 12.040 dosis. Nakes penerim vaksin ini tidak hanya nakes dibawah dinas Kesehatan (Pemerintah) tetapi juga nakes dari swasta dan TNI/Polri,” bebernya

Sebelumnya Gubernur Papua Barat Dominggus Mandaca pada 14 Januari lalu, telah melakukan launching vaksinasi Covid-19 di Papua Barat sekaligus melepas dustribusi vaksin tahap pertama sebanyak 7.160 dosis ke tiga daerah yaitu Manokwari, kota Sorong dan Manokwari Selatan.

Dia berharap, vaksinasi Covid-19 di Papua Barat dapat berjalan aman terutama bagi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan.

“Tahap pertama kita prioritaskan bagi nakes, nanti menyusul petugas layanan publik dan masyarakat umum,” kata Mandacan.

Diketahui, distribusi vaksin termin pertama 7.160 dosis ke tiga daerah yaitu Manokwari 4.200 dosis vaksin untuk 2.077 nakes, kota Sorong 2.600 dosis vaksin untuk 1.424 nakes dan 360 dosis vaksin ke Mansel untuk 163 nakes. (JP/Sos).

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com-Pengangkatan 1.283 Tenaga honorer dilingkup Pemerintahan Provinsi Papua Barat tahun 2019 masih menuai protes dari ribuan tenaga honorer lainnya yang juga telah mengabdi untuk kepentingan Daerah.

Ketua Pokja Agama MRPB, Kelly Duwiri,MA.,MM mengatakan sebagai lembaga kultur yang diakui Negara MRPB telah menerima aspirasi ribuan tenaga honorer dimaksud dan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut kepada pemerintah Pusat dalam hal ini Menpan-RB.

Berdasarkan data yang diperoleh MRPB, terdapat sekitar 1.300 lebih tenaga honorer yang menuntut pemerintah untuk diangkat sebagai PNS maupun P3K.

“Jadi sesuai data yang kami peroleh, masih ada 1.300 lebih tenaga honorer yang harus diperhatikan. Dari jumlah itu, 500 diantaranya yang sebenarnya masuk dalam formasi pengangkatan 1.283 tetapi diganti dengan tenaga honor siluman,”ungkap Duwiri

Sedangkan 800 lebih tenaga honorer lainnya adalah mereka yang mengabdi sejak tahun 2013-2019. Terkait hal ini, Duwiri mengaku pihaknya pernah memanggil Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setda Papua Barat, untuk duduk membahas persoalan ini.

Sebab berbicara Pegawai Negeri Sipil sama halnya berbicara dokumen Negara yang harus dilaksankan oleh BKD.
“Dengan adanya hal seperti ini maka kita anggap BKD kecolongan,”tandas Duwiri saat ditemui wartawan di ruang kerjanya.

Menurutnya jika hal ini tidak disikapi MRPB maka akan memicu konflik dan jelas berdampak buruk terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Maka MRPB menganggap penting untuk memperhatikan persoalan ini.

Dan untuk menindaklanjuti aspirasi ribuan tenaga honor tersebut tanggal 22 Desember 2020 MRPB bersama Tenaga Ahli Bidang Kesra dan Bidang Pemerintah Provinsi Papua Barat ke Jakarta untuk bertemu Menpan-RB tetapi karena satu dan lain hal sehingga dijadwalkan awal bulan Februari 2021.

“Dengan demikian maka dalam waktu dekat kita akan ke Jakarta bertemu Menpan-RB. Tetapi sebelum itu kita juga akan bertemu Gubernur meminta kebijakan untuk memberikan kepastian nasib honorer yang tidak terakomodir, karena berbicara masalah pegawai ini berbicara masalah status sosial masyarakat,”bebernya

Mengacu pada UU Otsus pasal 27 ayat 1, tentang kepegawaian berbicara kebutuhan daerah. Daerah dapat mengangkat pegawai sesuai kebutuhan daerah.

“Kita bisa menggunakan dana Otsus untuk membiayai pegawai. Daripada dana Otsus dipakai buat hal-hal yang tidak jelas dan dijadikan proyek.”pungkasnya

Kelly mengulas pada tahun 70 an dilakukan pengangkatan pegawai daerah, sehingga ada yang memakai NIP 64. Itu merupakan pegawai pengangkatan daerah PGPN (Pengkatan Pegawai Pembiayaan Negara) saat itu. Lalu mengapa saat ini di era otonomi khusus adanya kebijakan afirmasi yang luas lalu mengapa pemerintah daerah tidak berani mengangkat pegawai.

“Kami sangat berharap 1.300 lebih honorer ini juga diangkat jadi pegawai. Lebih baik dana Otsus digunakan untuk membiayai orang, agar bisa merubah nasib dan masa depan mereka. Ia juga berharap Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini BKD perlu kerjasama, karena mereka yang sekarang ini sudah mengabdi. MRPB di sini hanya sebagai penyambung aspirasi dan Pemerintah Provinsi Papua Barat akan menjawab itu secara bijaksana,”harap Duwiri.(JP/me)