Connect with us

Adat

Soal Tambahan Uang Dan Pemekaran Dalam Revisi UU Otsus, Mandacan Minta Jakarta Libatkan Pemprov PB

Published

on

Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com-Pemerintah Provinsi Papua Barat, mengakui adanya tawaran uang dan pemekaran yang membanyangi dinamika revisi UU 21 Tahun 2001 dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2021 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI).

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, tak menampik jika tambahan uang dan pemekaran wilayah di pulau Papua sedang diperbincangkan oleh Jakarta.
Meski demikian, Mandacan masih berharap adanya pertimbangan khusus DPR RI terhadap usulan pokok pikiran revisi UU Otsus versi Pemerintah Papua Barat bersama dua lembaga kultur asal daerahnya.

“Memang benar, Jakarta sedang tawarkan tambahan uang dan pemekaran dalam revisi UU Otsus. Tapi, kami juga berharap ada pertimbangan lewat usulan pokok pikiran kami (Pemprov), usulan MRPB lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan usulan Fraksi Otsus DPR Papua Barat,” kata Mandacan.

Meski tak beri ultimatum dalam pembahasan revisi UU Otsus, Mandacan sebut pihaknya tetap menunggu undangan resmi dari Pemerintah Pusat untuk hadirkan semua pihak yang disebutkan pada satu agenda pembahasan sebelum nasib Otsus Papua diputuskan.

“Semua pokok pikiran dari Pemprov, DPR PB dan MPRB sudah diserahkan ke pusat. Intinya, kita tunggu saja kapan ada pembahasan lebih lanjut kita siap hadir sama-sama untuk bahas langkah selanjutnya,” kata Mandacan, usai meresmikan kantor MRPB di Manokwari, Senin (8/2/2021).

Sementara ketua MRPB, Maxsi Nelson Ahoren, tetap pada nada yang sama, yaitu berharap pemerintah pusat tidak sepihak dalam menentukan nasib [revisi] Otsus Papua dengan tawaran uang dan pemekaran.

Ahoren menegaskan, hasil RDP Otsus versi MRPB yang telah ditetapkan bersama orang asli Papua adalah aspirasi murni yang wajib didengar dan dipertimbangkan oleh Jakarta. Karena, sebut Ahoren, uang dan pemekaran bukan solusi.

“Bukan revisi pada Pasal dalam UU Otsus yang membahas uang dan pemekaran yang diminta, tapi pembahasan pada sejumlah Pasal yang membahas ‘keberpihakan’ bagi orang asli Papua,” ujarnya.
Jakarta, kata Ahoren, dinilai melanggar konstitusi/UU sendiri jika dengan sepihak lakukan revisi UU Otsus.

Dia mengakui, bahwa lembaga MRPB mendapat legitimasi Negara Indonesia sebagai roh dari Otsus Papua. Sehingga akan sangat disayangkan jika pokok pikirian/peritimbangan MRPB tidak disertakan dalam revisi UU Otsus.

Dia pun menegaskan, bahwa MRPB tidak dapat berikan jaminan kepada Negara dalam waktu 20 tahun ke depan orang Papua tak lagi meminta hak penentuan nasib sendiri.

“Kami tidak bisa beri jaminan untuk bagian itu dalam 20 tahun ke depan kalau Jakarta masih pakai cara-cara.(JP/alb).

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Bupati Buka Uji Coba Pelayanan KB Metode MKPJ, Mari Wujudkan Para Generasi Berkualitas

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH saat membuka kegiatan Uji Coba Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKPJ), Selasa (2/3/2021) di Puskesmas Sowi, Distrik Manokwari Selatan.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Untuk mewujudkan Keluarga yang Harmonis, Sejahtera serta menghasilkan para Generasi penerus yang berkualitas, maka untuk mengatur waktu kehamilan para ibu diharapkan dapat mengikuti program Keluarga Berencana (KB) Sesuai Dengan Metode yang diinginkan.

Hal itu diungkapan Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH saat membuka kegiatan Uji Coba Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKPJ), Selasa (2/3/2021) di Puskesmas Sowi, Distrik Manokwari Selatan.

Menurutnya program KB Metode MKPJ menggunakan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Pemerintah Pusat Tahun 2021.

“MKJP adalah salah satu metode kontrasepsi yang menggunakan alat kontrasepsi untuk menunda serta membuat jarak kehamilan para ibu yang berusia subur. Metode ini memiliki efektifitas tinggi yang berarti sangat baik digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan,”beber Bupati Hermus

Program KB tersebut menjadikan keluarga berkualitas yang sehat dan sejahtera, maju, mandiri, serta harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan. Dengan mengatur jarak atau menunda kehamilan bagi pasangan usia subur dapat mengatur keluarganya secara baik dan terencana.

“Juga Mampu merencanakan jumlah anak , kehidupan anak, mengatur keuangan keluarga dengan baik serta menjaga keharmonisan keluarga. Dengan mengikuti KB, Setiap pasangan akan mampu mewujudkan keluarga yang sejahtera dan akan tercipta generasi-generasi SDM yang berkualitas untuk kemajuan daerah ini,”kata Bupati

Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui BKKBN Provinsi PB yang telah mengalokasikan anggaran operasional KB untuk kepentingan masyarakat Manokwari dengan tujuan terwujudnya keluarga berkualitas dan pertumbuhan yang seimbang.

“Untuk itu marilah bersama kita bangun keluarga berkualitas dalam mengikuti Program KB. Saya harap melalui kegiatan ini, keputusan untuk mengikuti Program KB semakin meningkat,”Ajak Bupati.(JP/alb)

Continue Reading

Adat

Bupati Indou Sebut Pemekaran Kota Madya Masuk Dalam RPJMD Manokwari

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH mengatakan, pemekaran Kota Madya Manokwari menjadi program strategis dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari.

“Pemekaran Kota Madya Manokwari menjadi program strategis yang masuk dalam RPJMD masa pemerintahan saya dan pak Wakil Bupati Edy Budoyo,”ungkap Bupati kepada awak media di ruang kerjanya, Senin ( 01/02/2021 ).

Pemekaran kota madya tersebut dilakukan setelah adanya kebijakan Presiden untuk mencabut moratorium pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Kita menunggu sampai moratorium dicabut oleh pemerintah dan pembukaan kembali ruang pemekaram di seluruh Indonesia. Jika moratorium dicabut maka tidak ada alasan lagi untuk pemekaran daerah otonomi baru,”tukasnya.

Sudah jelas pihaknya akan mendorong pemekaran Kota Madya dimaksud bahkan terkait hal ini tetap masuk dalam RPJMD Manokwari. Tentu diharapkan, hal ini didukung oleh semua pihak terkait, termasuk masyarakat yang ada diwilayah Manokwari.(JP/alb)

Continue Reading

Adat

Bupati: Percepatan Realisasi Program Daerah, Butuh ASN Yang Paham Pemerintahan

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Pemerintah Daerah Manokwari membutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang paham terkait birokrasi pemerintahan, untuk mempercepat realisasi program pembangunan daerah disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Masa jabatan Saya dan Pak Edy hanya tiga setengah tahun, karena itu tentu kita butuh percepatan realisasi dalam semua program Pembangunan Daerah. Saat ini kita butuh ASN yang mengerti tentang pemerintahan, pembangunan dan juga pembinaan kemasyarakatan pada setiap tugas pokok dan fungsi di setiap OPD,” kata Bupati

Sehingga dapat membantu Kepala Daerah dalam mengakselerasi setiap program kerjanya dengan baik sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Manokwari, yaitu Kabupaten Manokwari menjadi pusat peradaban di tanah Papua dan ibukota provinsi Papua Barat yang religius berdaya saing Mandiri dan sejahtera.

Dalam masa 100 hari kerja, pihaknya akan melakukan konsolidasi Pemerintahan dan program kerja di Lingkup pemda Kabupaten Manokwari. Dimana dalam konsulidasi nanti tidak adanya istilah “cuci gudang” atau perombakan kabinet tetapi terkait penilaian atas kelayakan ASN yang akan diberikan kepercayaan dan juga wewenang untuk membantunya dalam penyelenggarakan tugas pemerintahan.

“Tetapi juga pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan termasuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Manokwari. Jadi dalam evaluasi nanti kita hanya melihat kelayakan dan kecocokan ASN dengan jabatannya juga kompetensinya seperti apa itu yang dinilai,”tandas Hermus saat ditemui wartawan, Senin ( 01/03/2021 ).

Selanjutnya sesudah penilaian tersebut dilakukan, maka diharapkan proses rekrutmen itu segera kita lakukan sehingga pengisian dan juga penyegaran di dalam sistem pemerintahan kita harus segera kita lakukan.

Untuk evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh sehingga kekosongan jabatan termasuk kepala OPD akan terisi sedangkan yang sudah terisi perlu dievaluasi.

“Rolling akan dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masin ASN. Selain itu saya berharap agar dipercepat musrembang RPJMD sehingga grand desain pembangunan Kabupaten Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi baik infrastrukturnya, ekonominya, maupun sosial dan aspek-aspek dari grand desain tersebut bisa diselesaikan dalam 100 hari kerja saya dan pak Wakil,”harap Hermus.(JP/alb).

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta