Connect with us

DPRD Manokwari

Soal Rumdis Pensiunan, DPRD dan Pemda Manokwari Gelar Pertemuan

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Persoalan lelang rumah dinas (Rumdis) yang ditempati para pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Manokwari, akhirnya sampai kemeja DPRD Manokwari.

Komisi C DPRD Manokwari, Rabu (19/2/2020) menggelar pertemuan dengan Pemkab Manokwari, untuk membahas lelang berupa asset tidak bergerak tersebut.

Sekretaris Komisi C DPRD Manokwari Johani Brian Makatita, mengatakan persoalan lelang rumah dinas yang lebih dikenal dengan istilah DUM menjadi pertanyaan bagi masyarakat.

“Saat kita turun reses persoalan DUM ini selalu menjadi pertanyaan konstituen, terutama di Distrik Manokwari Barat. Sehingga kita minta pemkab untuk bisa menindaklanjutinya,” ujar Makatita.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Manokwari Norman Tambunan mengatakan selama ini para pensiunan banyak yang ingin melelang rumah tersebut, namun tidak mengetahui mekanismenya.

“Banyak pensiunan yang ingin melelang rumahnya, tapi memang masalah kalau lelang tahap pertama masih belum tuntas. Apalagi kebanyakan mereka tidak rutin membayar, tapi jangan juga membebani para pensiunan ini,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Norman banyak yang ingin lelang, tetapi banyak ASN aktif yang juga belum punya rumah. Sehingga bagi pensiunan yang tidak mencicil lelang sebaiknya di sanksi, sehingga rumah dinas ini perlu di data ulang.

“Kalau dibandingkan dengan harga rumah sekarang ini, harga rumah yang mau dilelang itu sangat murah. Sebenarnya kalau mau disesuaikan dengan NJOP pasti lebih mahal,” ucap Norman.

Sementara, Asisten I Setda Manokwari Wanto, mengatakan sesuai ketentuan para pensiunan dapat melunasi lelang rumah dalam jangka waktu 10 tahun.

“Saya akan sampaikan ke bupati agar bisa mengumpulkan para pensiunan yang rumahnya masuk daftar lelang tahap 1 berlaku dari tahun 2006. Jika dihitung sudah lewat, karena seharusnya bisa diselesaikan dalam 10 tahun,” ungkapnya, pada pertemuan tersebut.

Wanto juga mengatakan, separuh dari jumlah rumah yang dilelang masih belum lunas, bahkan ada yang belum mencicilnya, sehingga ini perlu dicari jalan keluarnya agar mereka tau harus melunasi sesuai dengan nilai rumahnya.

“Rumah yang bisa dilelang hanyalah rumah yang sudah ada sertifikatnya. Sesuai ketentuan rumah yang bisa dilelang adalah rumah dinas, sedangkan rumah jabatan tidak bisa. Nilai rumah bernilai dari belasan juta hingga 80 juta. Sesuai SK tahun 2006, terdapat 272 rumah yang akan dilelang,” tandasnya.(tik)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD Manokwari

Gubernur/Bupati Tidak Satu Kata Soal Kebijakan Covid 19, Parlemen : Jangan Bikin Bingung Masyarakat

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Anggota DPRD Manokwari, Aloysius Siep menyarankan agar Gubernur dan Para Bupati duduk bersama untuk membahas soal kebijakan yang diambil dalam penanganan Covid 19 di Papua Barat.

Pasalnya, ketidak seragaman antara kebijakan yang diambil Bupati dan perintah Gubernur justru membuat bingung masyarakat.

“Para kepala daerah tingkat I dan II harus duduk bersama membicarakan soal ini. Pemerintah harus berpikir matang untuk mengambil kebijakan agar penyebaran Virus Corona bisa dicegah. Seperti yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe untuk mengambil tindakan pembatasan pelabuhan dan bandara,” ujarnya, Jumat (27/3/2020).

Kata dia, disaat beberapa bupati sudah mengambil langkah pembatasan akses transportasi penumpang di pelabuhan dan di Bandara, Gubernur justru meminta kebijakan itu mencabut.

“Kalau seperti ini, masyarakat yang jadi bingung dan bisa panik dan kebijakan gubernur ini menimbulkan pro-kontra, termasuk antar kepala daerah,” kata Politisi Perindo itu.

Seharusnya, tambah dia, Gubernur mengambil langkah yang sama seperti pembatasan di bandara dan pelabuhan.

“Pertimbangan keselamatan masyarakat harus lebih penting. Kalo antar kepala daerah saling lempar kebijakan maka dampaknya ke masyarakat. Bisa-bisa masyarakat yang malah terjangkit penyakit lainnya juga,” tutupnya.(tik)

Continue Reading

DPRD Manokwari

Pemda Manokwari Alokasikan Rp 15 M Untuk Penanganan Covid-19

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Pemerintah Kabupaten Manokwari, berupaya serius menangani penyebaran kasus Covid-19 di wilayah tersebut. Pemerintah langsung mengalokasikan anggaran khusus dari APBD untuk penanganan kasus Covid-19.

Alokasi anggaran yang disepakati pada pertemuan antara Pemkab dan DPRD Manokwari, Rabu (25/3/2020), sebesar Rp. 15.312.817.000.

Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan mengatakan alokasi anggaran tersebut diambil dari Silpa tahun 2019 lalu.

“Kita ambil langkah strategis untuk pengendalian dan penanganan covid-19 yaitu menyetujui anggaran untuk tim yang sudah dibentuk,” ucap Bupati.

“Jumlah anggaran sekitar 15 milyar, tinggal secara teknis peruntukannya akan diatur. Anggaran ini untuk estimasi selama 6 bulan kedepan sambil melihat perkembangan covid 19,” ungkap Demas.

Bupati juga mengatakan, sejumlah peralatan sudah dipesan mengingat kebutuhan yang mendesak, terlebih sampel pasien yang dalam pengawasan sudah dikirim ke Kementrian Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan.

Sementara, pertemuan itu Wakil Ketua DPRD Manokwari Bons Rumbruren mengatakan pihak pemda harus cepat bergerak. Secara kelembagaan pihaknya menyetujui alokasi anggaran tersebut.

Dari data yang dihimpun, alokasi anggaran untuk sejumlah kebutuhan, seperti honor, konsumsi dan BBM.(tik)

Continue Reading

DPRD Manokwari

Politisi Nasdem Bagi-Bagi Penyemprot Disinfektan Dirumah Ibadah

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Aksi nyata untuk memerangi penyebaran virus corona (Covid-19) terus dilakukan oleh banyak pihak. Salah satunya Anggota DPRD Manokwari, Cheroline Makalew, yang membagikan cairan disinfektan dan alat penyemprotnya disejumlah rumah ibadah.

Politisi Nasdem itu mengatakan ini sebagai langkah untuk meminimalisir penyebaran Virus Corona di Kabupaten Manokwari.

“Melihat kondisi negara bahkan dunia, semua sedang berjuang melawan epidemi Covid 19, dan ini hanya sebuah langkah cepat yang bisa saya ambil dengan memberikan sedikit bantuan berupa alat penyemprotan atau hand spraiyer kepada rumah ibadah, gereja dan masjid,” ungkapnya Selasa (24/3/2020).

Dia berharap dengan disemprotkan disinfektan, rumah-rumah ibadah dapat lebih steril, dengan tujuanya memberikan rasa aman bagi masyarakat yang hendak melakukan ibadah agar tidak merasa takut atau khawatir tertular.

Dari pantauan, terdapat 12 alat penyemprot yang dibagikan, seperti di Masjid An- Nur Kampung Ambon, masjid Nurul Khasanah Kampung Jawa, gereja GKI Ebenheazer, GBI Penuai Bukit Doa, GKI Elim Kwawi dan GKI Manyosi.(tik)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta