Connect with us

Manokwari

Serapan Dana Covid-19 Provinsi Papua Barat Minim, Baru Capai 30 Persen

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Serapan anggaran penanganan Covid-19 yang dialokasikan Pemprov Papua Barat, sejak mewabahnya Covid-19 pada Maret 2020 lalu masih minim.

Bahkan hingga menjelang penerapan ‘New Normal’ di Provinsi Papua Barat, anggaran yang sudah digunakan masih di bawah 50 persen atau berkisar 30 persen.

Realisasi anggaran tersebut khusus pengadaan fasilitas kesehatan untuk kepentingan penanganan Covid-19 di RSU provinsi dan pengadaan bantuan sembako untuk masyarakat di Papua Barat.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Drs Nataniel Mandacan M.Si mengakui penyerapan anggaran untuk penanganan Covid-19 masih rendah. Namun jika hal ini terus terjadi maka dana transfer dari pusat akan melambat.

Untuk itu, Sekda mengimbau kepada seluruh OPD yang tergabung didalam Satgas Covid-19, segera melakukan pengadaan kebutuhan.

“Ini yang harus dipahami semua divisi dalam Satgas Covid-19. Intinya pengadaan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga penyerapan anggarannya juga bisa meningkat,” kata Sekda, Rabu (23/6/2020) di RSU Provinsi Papua Barat.

Selain itu Sekda juga mengatakan, total anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp197,8 Miliar bukan Rp400 miliar yang sering disebutkan, dan dari total anggaran itu baru direalisasikan untuk kepentingan kesehatan.

“Yang sementara berjalan bantuan
untuk kesehatan, namun itu belum terserap secara baik,” tandas Sekda.(me)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Kawal Dana Otsus, MRPB Akan Teken MoU Dengan Kejati Papua Barat

Published

on

Ketua MRPB Papua Barat, Maxi N Ahoren.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), akan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, untuk mengawal dan mengawasi penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang sangat besar nilainya.

Kerja sama tersebut akan dilakukan melalui penandatangan Nota kesepahaman Memorandum Of Undarstanding (MoU), yang direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Kami sudah lakukan koordinasi dengan Kejati dan penandatangan MoU ini secara khusus untuk mengawal terkait pengelolaan dan penggunaan dana Otsus di Papua Barat. Jadi bersama kejaksaan kita sama-sama awasi penggunaan dana tersebut,” ungkap Ketua MRPB Papua Barat, Maxi N Ahoren.

Untuk konsep kerjasamanya kata Ahoren masih disiapkan, begitu juga Kejati yang telah mengirim konsepnya untuk kemudian dipadukan. Selain penggunaan dana Otsus juga menyangkut hak-hak Orang Asli Papua (OAP), misalnya soal tanah masyarakat adat dan batas-batas wilayah adat.

“Selama ini ketika tanah masyarakat adat dan batas wilayah adat bermasalah hukum dan disidangkan di Pengadilan dengan substansi tuntutan ganti rugi, tidak ada keberpihakan keadilan, masyarakat kalah karena tidak adanya bantuan hukum dari pemerintah,” ucapnya.

Menurut dia, hal ini tentu sangat disayangkan, yang seharusnya masyarakat adat berhak menang atas kasus-kasus tersebut tetapi terkendala pengacara, sehingga selalu saja haknya berpihak kepada lain.(me)

Continue Reading

Hukrim

Jelang HUT Hari Bhakti Adhyaksa, Kejati Papua Barat Gelar Berbagai Kegiatan

Published

on

Kepala Kejati Papua Barat, Yusuf, SH, MH.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Dalam serangkaian hari Bhakti Adhyaksa ke-60 yang jatuh pada tanggal 22 Juli 2020 mendatang, Kejaksaan Tinggi Papua Barat menggelar berbagai kegiatan.

Kepala Kejati Papua Barat, Yusuf, SH, MH, mengatakan kegiatan yang sudah dilakukan yakni kegiatan internal berupa optimalisasi kinerja dan pemulihan publik trust.

“Jadi kegiatan itu ada dua internal maupun external. Untuk internal kita lakukan penguatan profesional, bagaimana ciptakan jaksa yang profesional, baik dalam tugas, hubungan dengan masyarakat dan publick trust. Kita buat masyarakat percaya dan terbuka kegiatan apa yang sudah diakukan,” ujar Yusuf belum lama ini.

Sedangkan untuk eksternal, telah dilakukan perjanjian kerjasama bersama 12 lembaga, baik perbankan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, BUMD, dan KPU, serta pihak terkait lainnya.

“Rencananya dalam bulan ini kita juga akan lakukan perjanjian kerjasama dengan Pertamina, PLN, Balai Kehutanan, Bulog, Perhubungan dan Pemprov Papua Barat,” tandasnya.(me)

Continue Reading

Adat

Hadapi Corona, Ahoren Minta Ada Pemeriksaan Bagi Seluruh Anggota MRPB

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Ketua MRP Papua Barat, Max Ahoren berharap Gugus Tugas Covid-19 Papua Barat, dapat melaksanakan pemeriksaan Rapit Test dan pemeriksaan swab bagi anggota MRPB.

Sebab hal itu dinilai penting sebagai upaya meminimalisir penyebaran wabah corona dilembaga kultur Orang Asli Papua (OAP) tersebut.

“Seminggu lalu saya sudah ikut pemeriksaan swap di kantor Kejaksaan Negeri Manokwari dan 3 hari lalu 6 anggota MRPB juga sudah ikut pemeriksaan di Teluk Bintuni. Sehingga ini perlu dilakukan bagi anggota lainnya, termasuk staf dan honorer,” ujarnya.

Selain itu, kata Ahoren dalam pemeriksaan nanti bisa dilakukan dikantor MRPB dengan mengikutsertakan pemeriksaan bagi seluruh tokoh adat diwilayah Papua Barat.

“Saya harap tim Covid-19 memiliki waktu untuk bersama-sama dengan MRPB mengundang seluruh element masyarakat OAP melakukan pemeriksaan Rapit Test dan Swap di kantor MRPB,” ucapnya.

“Untuk kebutuhan secara teknis dalam pemeriksaan tentu kita harapkan dari Pemprov Papua Barat melalui tim Covid-19, apalagi tugas MRPB adalah bagaimana menyelamatkan OAP diwilayah Papua Barat,” tandasnya.(alb)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta