Connect with us

Bintuni

Roy Marthen : Pernyataan Yahya Agofa Terhadap Anisto Tendensius Dan Tidak Berdasar

Published

on

Penyerahan pembayaran uang sewa perahu oleh Roy Marthen Masyewi, SPd.

BINTUNI, JAGATPAPUA.com – Roy Marthen Masyewi, SPd, salah satu pemuda asli 7 suku di Kabupaten Teluk Bintuni, menyayangkan pengakuan Yahya Agofa dalam pemberitaan salah satu media online di Papua Barat, yang terkesan mencemarkan nama baik salah satu calon dalam Pilkada Teluk Bintuni.

Dalam berita berjudul, “Posko Kobe Oser Onar Baru Alihkan Dukungan ke PMK2, kenapa ?” yang dirilis Kamis (15/10/2020), diberitakan Yahya Agofa beralih dukungan dari Paslon AYO ke PMK2, dilatarbelakangi belum dibayarnya biaya sewa perahu.

Roy dengan tegas menyatakan informasi itu adalah hoax atau berita bohong yang berpotensi merugikan Yohanis Manibuy (Anisto), sekaligus menciptakan situasi yang tidak kondusif di masa – masa jelang pemilihan kepala daerah.

Ia sangat menyayangkan pengakuan Yahya tersebut. Pasalnya, biaya sewa perahu telah dibayarkan ketika Paslon Ali Ibrahim Bauw – Yohanis Manibuy (AYO) melakukan kampanye di Distrik Sumuri beberapa waktu lalu.

Bukti kuitansi pembayaran sewa perahu.

“Jadi itu hoax, itu berita bohong. Perahu itu Anisto sudah bayar sebelum Paslon Petahana PMK2 kampanye di Sumuri. Saya yang pergi ketemu Yahya dan bayar. Dokumentasinya semua lengkap,” ucap Roy yang juga menjabat sebagai salah satu Korwil Tim Pemenangan AYO.

Padahal awal mula ceritanya, kata Roy, Anisto tidak pernah memerintahkan Yahya untuk melakukan perjalanan menggunakan perahu tersebut.

Perahu itu digunakan atas inisiatif Yahya sendiri kemudian ia membebankan pembayaran sewa perahu kepada Anisto. Meski begitu, Anisto tidak mempersoalkan dan tetap membayar biaya sewa tersebut.

“Ceritanya itu Yahya ini pakai perahu dari Sumuri ke Bintuni waktu pendaftaran di KPU, itupun bukan atas perintah Anisto, tapi dia pakai saja baru setelah selesai acara dia minta Anisto yang bayar”, ungkap Roy.

“Anisto ini orang baik, orang pakai barang tinggal kerumah kasih nota suruh dia bayar, padahal dia tidak pernah suruh. Tapi dia tetap bayar, karena dia menghargai orang lain”, bebernya.

Roy juga turut sesali si penulis berita yang tidak melakukan konfirmasi atas benar atau tidaknya informasi yang ia peroleh ketika melakukan liputan kampanye PMK2 di Distrik Sumuri.

“Terus kenapa wartawan itu juga bisa tulis seperti ini, dia harusnya konfirmasi ke Anisto bukan tulis sembarang seperti itu, dia harus pahami Lilkada aman damai ini juga tergantung peran media. Jangan tulis dan sebarkan hoax yang bisa picu konflik,” ujar Roy.

Ia mengaku, kasus ini akan dipelajari bersama Tim Koalisi, dan apabila ditemukan adanya pelanggaran, akan di proses sesuai aturan yang berlaku.(rls/jp)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Dimasa Pemerintahan Hermus-Budoyo Pembayaran Iuran Supir Rental Akan Ditiadakan

Published

on

Penyerahan Aspirasi Komunitas Supir Mobil Rental, Kepada Cabub Manokwari, Hermus Indou, Selasa (13/10/2020).

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Dimasa pemerintahan Bupati dan wakil Bupati Manokwari periode 2020-2025 Hermus Indou dan Edy Budoyo (HEBO), akan membebaskan pembayaran iuran bagi para supir Mobil Rental di Kabupaten Manokwari.

Hal itu diungkapkan Cabub Hermus Indou menjawab aspirasi komunitas mobil Rental Manokwari, Selasa (13/10/2020) saat melakukan Kampanye Politiknya di Abreso Caffe Manokwari.

Menurut Hermus apa yang telah dilakukan almarhum Demas Mandacan akan tetap ditindaklanjutinya dalam masa pemerintahannya nanti.

“Terima kasih atas pertemuan ini, dengan harapan HEBO kepada bapak ibu sekalian untuk memberikan dukungan dalam kontestasi pilkada di Manokwari,”ucap Indou.

Terdapat beberapa hal mengenai kebutuhan para supir mobil rental Manokwari perlu diperhatikan, salah satunya mengenai Regulasi. Sehingga hal- hal terkait jasa mobil Rental akan dicover dalam Regulasi dimaksud.

Ia menyadari, Mobil rental memiliki kontribusi penyediaan jasa transportasi bagi warga masyarakat juga pemerintah yang mebutuhkan, juga Pendapatan asli Daerah (PAD) pajak. Sehingga kedepan akan ada regulasi yang mengatur hal-hal terkait dengan mobil rental tersebut.

Misalnya legalitas usaha jasanya, juga penguatan bagi komunitas rental Manokwari yang merupakan ciri dari masyarakat modern. Membentuk organisasi yang membawahi para supir mobil rental.

“Minimal ada solidaritas dalam organisasi tersebut yang sangat membantu ketika ada masalah hukum. Misalnya mobil rental dipakai dan tidak dibayar nah dengan organisasi rental yang memiliki legalitas hukum itulah akan mempermudah proses  hukum,”tuturnya

Dengan organisasi yang bisa ditata serta memiliki pemasukan untuk kesejahteraan anggota, maka hal ini dipandang penting untuk harus dibentuk secara terstruktur.

Kedepan juga bisa diterapkan jasa mobil rental secara online sehingga akan lebih optimal berkembang. Termasuk penggajian juga akan dimasukan dalam regulasi.

“Sesuai aspirasi bapak ibu, pangkalan mobil rental akan kami tata menjadi lebih baik dan nyaman dalam melayani pengguna jasa, selain itu, akan tetap memperkuat komunitas rental dari sisi organisasi. Kita berharap komunitas Mobil rental ini terus ada. sehingga ada masalah bisa mendapat pelayanan hukum. ada juga dukungan ril kepada komunitas ini, pemerintah akan menggunakan jasa rental dalam berbagai iven besar misalkan keluar kota Manokwari dan kegiatan besar lainnya,”beber Hermus

“Saya percaya bahwa pertemuan kita hari ini sebagai bentuk dukungan para supir dalam pembangunan Manokwari kedepan yang lebih baik,”ujarnya.

Pada silaturahmi tersebut juga Hermus meminta dukungan Doa serta dukungan politik dari para supir mobil rental untuk memenangkan HEBO pada Pilkada Manokwari.

Pada Pertemuan itu juga Hermus menerima aspirasi dari Komunitas Mobil rental yang diserahkan oleh Koordinator, Rustam.

Rustam mengatakan, pada prinsipnya Supir Mobil rental memberikan dukungan kepada Paslon HEBO di Pilkada Manokwari, dengan harapan setelah sah menjadi Bupati dan Wakil Bupati kiranya memperhatikan hal-hal yang menyangkut kebutuhan Pejasa Rental.(alb)

Continue Reading

Bintuni

Tim Calon Bupati ‘AYO’ Laporkan Ujaran Kebencian ke Bawaslu

Published

on

Pendamping Hukum Tim Pasangan Calon Ali Ibrahim Bauw - Yohanis Manibuy (AYO), Yoldy T, SH saat melapor dugaan ujaran kebencian dan pengrusakan APK ke Bawaslu.

BINTUNI, JAGATPAPUA.com – Video viral dugaan pelanggaran pilkada di Kabupaten Teluk Bintuni, beredar di media sosial. Calon petahana diduga menyerang pasangan calon lain.

Dalam video berdurasi 1 Menit 44 detik, calon bupati petahana menyerang calon lain dengan menyebut kas kosong yang artinya otak kosong. Temuan ini pun dilaporkan ke Bawaslu Teluk Bintuni, Senin (12/10/2020) sore.

Pendamping Hukum Tim Pasangan Calon Ali Ibrahim Bauw – Yohanis Manibuy (AYO), Yoldy T., SH mengatakan, ada dua laporan yang mereka adukan ke Bawaslu.

Laporan pertama berkaitan dengan kampanye petahana yang menyebut kas kosong otak kosong.

“Ini sudah menyerang pribadi. UU Pemilu tidak memperbolehkan itu. Makanya kita laporkan,” ujarnya, saat ditemui, Selasa (13/10/2020).

Sedangkan laporan kedua terkait pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) milik Paslon AYO di KM 06 Kampung Wesiri, yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Bintuni berinisial MT.

Ketua Tim Pemenangan partai koalisi AYO, Edison Orocomna berharap pengaduan itu bisa diproses hingga ke tingkat atas. Sebab menurutnya, jika yang berbicara adalah tim pemenangan, maka tidak menjadi soal, sementara dalam video jelas kas kosong otak kosong dikatakan langsung oleh kandidat.

Bawaslu Teluk Bintuni, Bagian Divisi Hukum, Daniel Balubun membenarkan telah menerima laporan dari tim pasangan calon Ali Ibrahim Bauw – Yohanis Manibuy (AYO).

“Ya benar, kita sudah menerima laporan dari Tim Paslon AYO, dan masih akan dikaji. Kalau memenuhi unsur pidana akan ditindaklanjuti. Laporan masuk ada dua, ujaran kebencian dan pengrusakan Alat Peraga Kampanye,” ucap Daniel, saat dikonfirmasi, Selasa sore.(red/jp)

Continue Reading

Adat

Jimmi Ijie: Harus Syukuri Otsus, Papua Belum Bisa Merdeka

Published

on

Anggota DPR-RI, Dapil Papua Barat, Jimmi Demianus Ijie.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Anggota DPR RI, jimmi D Ijie menyebut bahwa Otsus tidak perlu menjadi pro kontra, melainkan harus di syukuri. Sementara soal keinginan merdeka, kata dia Papua belum bisa merdeka.

“Untuk apa diprokontrakan harusnya berayukur bahwa otsus itu yang bikin orang papua punya muka. Itu pandangan saya dalam konsep yang sederhana,”ucap Idjie usai menghadiri Acara HUT PB Ke-21 Tahun, Senin (12/10/2020) di Lobi Kantor Gubernur PB, Arfai.

Menurutnya, soal politik, Papua belum bisa Merdeka untuk menjadi Negara sendiri dan terlepas dari NKRI sebab ada 5 negara yang punya hak suara di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang notabena adalah negara yang berkepentingan dengan indonesia.

“Inggris, Amerika, Perancis, Rusia dan China. Semua Negara ini berkepentingan untuk indonesia. Jadi bagaimana mungkin mereka tinggalkan mitra mereka (indonesia),” bebernya

Ijie mengaku sering berbicara
kepada anak-anak papua yang pro terhadap Papua Meredeka.

“Saya bilang, Urus yang bisa kamu dapat hari ini. Pintu papua Merdeka sudah tertutup. Sebab jika ada kemungkinan , semestinya Komisi dekolonisasi PBB sudah memberikan sinyal. Tetapi kan nyatanya, hanya ada 17 Negara mines Papua,”ungkapnya.

Bagi Ijie, Dekolonisasi Papua sudah selesai sejak tahun 1969. Namun, bukan tidak mungkin merdeka, semua kata dia tergantung pada persoalan di Papua.

“Kalau eskalasi pendekatan militernya luar biasa maka bisa menjadi pintu masuk,” katanya.

Soal Otsus, bagi Ijie tidak perlu lagi menjadi pro kontra karena otsus hanya akan berhenti jika UUnya dicabut oleh Negara Indonesia. Selama belum ada tindakan Negara untuk mencabut UU tersebut maka sampai kapanpun akan terus berlaku.

“Jangan dipikir Otsus itu ada jilid I dan Jilid II. Bukan begitu, Otsus itu UU dan pemberlakuannya ditentukan oleh Negara. Kalau mau tolak kenapa tidak dari awal saja sekalian. Otsus sudah berjalan dan sudah dinikmati. Terutama ASN, mereka ikut bersuara soal Otsus, padahal selama ini mereka menikmati gaji itu kan dari Otsus. Jadi bagi ASN jangan pernah berkata Otsus itu gagal,” tuturnya.

Karena lanjut Jimmi, meski otsus ditolak dengan cara apapun, negara akan tetap melanjutkannya. Apabila penolakan Otsus masih tetap disuarakan masyarakat hingga batas akhir tahun 2021 dipastikan Negara akan bertindak dengan strategi baru misalnya mengeluarkan Perpu, ditambah persetujuan DPR maka jadilah UU.

“Jadi jangan ditolak tetapi dikritisi mana yang kurang agar diperbaiki. Itu jauh lebih penting dari pada menolak. Karena menolakpun Negara akan tetap melaksnakan,” tandasnya. (me)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta