MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Grafik Virus Covid-19 secara Nasional terus meningkat, data per 26 Mei 2020 telah mencapai angka 23.165 orang yang terpapar Virus Corona dan Papua Barat termasuk daerah penyumbang naiknya kurva Covid-19 tersebut.
Salah satu Tokoh Politik Perempuan Papua, dr. Rosalina Irene Rumaseuw, M.Kes, mengatakan salah satu penyebab terus naiknya kurva Covid-19, akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.
Diantaranya, menggunakan masker saat bepergian, rutin mencuci tangan, menjaga jarak dan juga tetap berada di rumah jika tidak ada kepentingan yang urgen. Karena itu untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Semua ini dilakukan agar masyarakat yang sehat tetap sehat dan sakit bisa sembuh. Covid ini bukan tipu-tipu, penyebarannya sudah mendunia, dan pembawaannya buka dari hewan, seperti nyamuk yang dipukul langsung mati, tapi kalau manusia kan tidak mungkin setelah terinfeksi kita bunuh,” ujarnya.
Selain itu, dia mengatakan himbauan yang diberikan oleh pemerintah sudah jelas, baik melalui media cetak, elektronik maupun online dan radio, bahkan dari lembaga keagamaan, dan para tokoh masyarakat. Hanya saja pemberlakuan tersebut kembali kepada kesadaran masyarakat itu sendiri.
“Masyarakat harus tahu kekebalan tubuh setiap orang tidak sama. Bersyukur jika masih ada masyarakat yang belum terkena penyakit ini. Tetapi jangan menganggap remeh, patuhi anjuran pemerintah karena mereka adalah wakil Allah didunia,” ucapnya.
“Kalau pemerintah sudah imbau, maka mau tidak mau, suka tidak suka harus diikuti, karena itu untuk kebaikan bersama, dan apabila selama pemberlakuan protokol ada hal-hal yang dianggap tidak berkenan, atau mungkin ada saran bisa disampaikan saja ke pemerintah melalui tokoh adat ataupun agama terdekat,” tukasnya.
Dilain sisi, dia juga menilai salah satu yang membuat masyarakat acuh tidak acuh dengan situasi saat ini karena bantuan sembako dari pemerintah belum merata.
“Kita lihat di Itali, begitu diberlakukan lockdown semua masyarakat akar rumput diberikan jaminan ekonominya dan itu dilakukan pemerintah secara terbuka. Namun ini tidak dilakukan oleh Pemda di kabupaten/kota atau provinsi Papua Barar. Padahal itu penting dan tentu pemerintah juga harus berbenah diri,” ucapnya.
Memang diakui, penyakit ini muncul mendadak dan pemerintah sendiri tidak punya persiapan anggaran sigap seperti di Singapore yang mempunyai dana simpan untuk menghadapi bencana non alam seperti Covid-19.
Sementara di Indonesia untuk alokasi anggaran sesuai instruksi Presiden, sehingga tinggal bagaimana pemerintah daerah menjabarkannya agar masyarakat juga tidak serta merta menyalahkan pemerintah.
Dia mencontohkan ketegasan pemberlakuan aturan penanganan Covid-19 di Kabupaten Biak Numfor, patut dicontohi Pemkab Manokwari dan Papua Barat secara umum. Aturan yang dikeluarkan oleh bupati setempat disesuaikan dengan watak masyarakatnya dan penerapan protokol kesehatan Covid-19 disertai pengawasan langsung oleh TNI dan Polri melalui Satgas Penanganan Covid-19. Aktivitas masyarakat diawasi secara ketat dan dibatasi sesuai waktu yang ditentukan.
“Ketegasan Bupati Biak Numfor, dalam penanganan Covid-19 patut dicontohi. Bupati memberikan batas waktu pasar hingga jam 14.00 Wit, yang lewat waktu akan disanksi. Dan hasil kebun mama Papua diborong oleh Pemda melalui pemerintah kampung di mana masyarakat itu tinggal, baik hasil kebun juga hasil melaut,” jelasnya.
“Saya pribadi sedih kalau Papua menganggap remeh, serta jangan samakan kita dengan masyarakat non Papua. Mereka banyak sementara SDM kita hanya sedikit. Ini yang harus kita jaga mencegah penyebaran Covid-19 dengan mematuhi anjuran pemerintah, karena itu sama saja kita menjaga kehidupan para generasi penerus kedepannya,” ujarnya.
Dia menambahkan cara penyebaran Virus ini tidak seperti jenis penyakit lainnya, Corona akan memyebar dengan sangat cepat ketika adanya kerumunan warga, maka harus menjaga jarak. Karena ketika sudah terinfeksi jelas keluarga kita juga akan kena, dan masyarakat juga tidak boleh menstigma negatif, karena ini bukan penyakit memalukan, tetapi mari saling mendukung sehingga bisa menghambat penyebaran virus tersebut.
“Medis kita sedikit, sangat terbatas, tidak seimbang dengan populasi pasien jika terjadi outbreak, karena penanganan Covid-19 ada SOPnya tidak sama dengan bencana alam. Ini yang harus dipikirkan pemerintah,” tutupnya.(me)