Connect with us

Hukrim

RDP Soal Kamtibmas di Maybrat, Hasilkan 6 Kesepakatan

Published

on

KUMURKEK, JAGATPAPUA.com – Menyikapi situasi Kamtibmas di Distrik Aifat Timur, Distrik Aifat Selatan dan Distrik Mare, DPRD Maybrat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak eksekutif dan TNI/Polri yang dihadiri Kapolres Sorong Selatan, Dandim 1804 Sorong serta Danjen Brimob Sorong.

Ketua DPRD Maybrat, Ferdinandus Solosa, SE, mengatakan RDP ini sebagai bentuk tindakan realisasi sesuai dengan fungsi DPRD yakni fungsi pengawasan, fungsi anggaran serta legislasi.

Pada RDP itu menghasilkan enam butir kesepakatan bersama oleh pemerintah setempat, TNI/Polri, serta parah tokoh masyarakat di wilayah tersebut.

Adapun point kesepakatan yakni :

1. Mendukung keamanan dalam mengungkap pelaku serta barang bukti.
2. Mendukung terbentuknya Polres dan Kodim di Maybrat.
3. Mendukung pembentukan Pos Koramil dan Polsek di Aifat Timur dan Mare.
4. Memberikan kepastian keamanan di Wilayah Aifat Timur Raya, Aifat Selatan dan Mare.
5. Masyarakat Aifat Timur Raya dan Aifat Selatan yang sementar menyebar ke kampung-kampung lain karena panik, agar segera dipulangkan ke wilayahnya.
6. Meminta jaminan keamanan bagi lima warga yang sementara ditahan di Polres Sorong Selatan.

“Poin yang telah disepakati ditandatangani Kapolres Sorsel, Dandim 1804 Sorong, Danjen Brimob Sorong, Wakil Bupati Maybrat, pihak gereja Katolik dan GKI Maybrat serta perwakilan tokoh masyarakat,” sebutnya.(sawe)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Bupati Buka Uji Coba Pelayanan KB Metode MKPJ, Mari Wujudkan Para Generasi Berkualitas

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH saat membuka kegiatan Uji Coba Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKPJ), Selasa (2/3/2021) di Puskesmas Sowi, Distrik Manokwari Selatan.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Untuk mewujudkan Keluarga yang Harmonis, Sejahtera serta menghasilkan para Generasi penerus yang berkualitas, maka untuk mengatur waktu kehamilan para ibu diharapkan dapat mengikuti program Keluarga Berencana (KB) Sesuai Dengan Metode yang diinginkan.

Hal itu diungkapan Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH saat membuka kegiatan Uji Coba Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKPJ), Selasa (2/3/2021) di Puskesmas Sowi, Distrik Manokwari Selatan.

Menurutnya program KB Metode MKPJ menggunakan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Pemerintah Pusat Tahun 2021.

“MKJP adalah salah satu metode kontrasepsi yang menggunakan alat kontrasepsi untuk menunda serta membuat jarak kehamilan para ibu yang berusia subur. Metode ini memiliki efektifitas tinggi yang berarti sangat baik digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan,”beber Bupati Hermus

Program KB tersebut menjadikan keluarga berkualitas yang sehat dan sejahtera, maju, mandiri, serta harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan. Dengan mengatur jarak atau menunda kehamilan bagi pasangan usia subur dapat mengatur keluarganya secara baik dan terencana.

“Juga Mampu merencanakan jumlah anak , kehidupan anak, mengatur keuangan keluarga dengan baik serta menjaga keharmonisan keluarga. Dengan mengikuti KB, Setiap pasangan akan mampu mewujudkan keluarga yang sejahtera dan akan tercipta generasi-generasi SDM yang berkualitas untuk kemajuan daerah ini,”kata Bupati

Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui BKKBN Provinsi PB yang telah mengalokasikan anggaran operasional KB untuk kepentingan masyarakat Manokwari dengan tujuan terwujudnya keluarga berkualitas dan pertumbuhan yang seimbang.

“Untuk itu marilah bersama kita bangun keluarga berkualitas dalam mengikuti Program KB. Saya harap melalui kegiatan ini, keputusan untuk mengikuti Program KB semakin meningkat,”Ajak Bupati.(JP/alb)

Continue Reading

Adat

Bupati Indou Sebut Pemekaran Kota Madya Masuk Dalam RPJMD Manokwari

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH mengatakan, pemekaran Kota Madya Manokwari menjadi program strategis dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari.

“Pemekaran Kota Madya Manokwari menjadi program strategis yang masuk dalam RPJMD masa pemerintahan saya dan pak Wakil Bupati Edy Budoyo,”ungkap Bupati kepada awak media di ruang kerjanya, Senin ( 01/02/2021 ).

Pemekaran kota madya tersebut dilakukan setelah adanya kebijakan Presiden untuk mencabut moratorium pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Kita menunggu sampai moratorium dicabut oleh pemerintah dan pembukaan kembali ruang pemekaram di seluruh Indonesia. Jika moratorium dicabut maka tidak ada alasan lagi untuk pemekaran daerah otonomi baru,”tukasnya.

Sudah jelas pihaknya akan mendorong pemekaran Kota Madya dimaksud bahkan terkait hal ini tetap masuk dalam RPJMD Manokwari. Tentu diharapkan, hal ini didukung oleh semua pihak terkait, termasuk masyarakat yang ada diwilayah Manokwari.(JP/alb)

Continue Reading

Adat

Bupati: Percepatan Realisasi Program Daerah, Butuh ASN Yang Paham Pemerintahan

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Pemerintah Daerah Manokwari membutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang paham terkait birokrasi pemerintahan, untuk mempercepat realisasi program pembangunan daerah disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Masa jabatan Saya dan Pak Edy hanya tiga setengah tahun, karena itu tentu kita butuh percepatan realisasi dalam semua program Pembangunan Daerah. Saat ini kita butuh ASN yang mengerti tentang pemerintahan, pembangunan dan juga pembinaan kemasyarakatan pada setiap tugas pokok dan fungsi di setiap OPD,” kata Bupati

Sehingga dapat membantu Kepala Daerah dalam mengakselerasi setiap program kerjanya dengan baik sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Manokwari, yaitu Kabupaten Manokwari menjadi pusat peradaban di tanah Papua dan ibukota provinsi Papua Barat yang religius berdaya saing Mandiri dan sejahtera.

Dalam masa 100 hari kerja, pihaknya akan melakukan konsolidasi Pemerintahan dan program kerja di Lingkup pemda Kabupaten Manokwari. Dimana dalam konsulidasi nanti tidak adanya istilah “cuci gudang” atau perombakan kabinet tetapi terkait penilaian atas kelayakan ASN yang akan diberikan kepercayaan dan juga wewenang untuk membantunya dalam penyelenggarakan tugas pemerintahan.

“Tetapi juga pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan termasuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Manokwari. Jadi dalam evaluasi nanti kita hanya melihat kelayakan dan kecocokan ASN dengan jabatannya juga kompetensinya seperti apa itu yang dinilai,”tandas Hermus saat ditemui wartawan, Senin ( 01/03/2021 ).

Selanjutnya sesudah penilaian tersebut dilakukan, maka diharapkan proses rekrutmen itu segera kita lakukan sehingga pengisian dan juga penyegaran di dalam sistem pemerintahan kita harus segera kita lakukan.

Untuk evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh sehingga kekosongan jabatan termasuk kepala OPD akan terisi sedangkan yang sudah terisi perlu dievaluasi.

“Rolling akan dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masin ASN. Selain itu saya berharap agar dipercepat musrembang RPJMD sehingga grand desain pembangunan Kabupaten Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi baik infrastrukturnya, ekonominya, maupun sosial dan aspek-aspek dari grand desain tersebut bisa diselesaikan dalam 100 hari kerja saya dan pak Wakil,”harap Hermus.(JP/alb).

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta