Connect with us

Hukrim

Rayakan HUT ke 12 KNPB, Alex Nekenem : Referendum Harga Mati

Published

on

Perayaan hari jadi KNPB ke 12 Tahun di Manokwari.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Komite Nasional Papua Barat (KNPB), wilayah Manokwari merayakan ulang tahunnya yang ke-12 pada 19 November 2020, dengan menggelar ibadah syukur.

“Hari ini, KNPB tepat berusia 12 tahun. Kami di wilayah Manokwari syukuri itu dalam ibadah bersama sambil merefleksi kembali perjuangan rakyat Papua, sekaligus benahi kekurangan dan tingkatkan kemajuan yang telah diraih,” kata Ketua KNPB wilayah Manokwari, Alexander Nekenem, melalui telepon selulernya Kamis (19/11/2020).

Refleksi yang dilakukan, kata Nekenem, baik di internal perjuangan KNPB sendiri selama 12 tahun maupun dengan gerakan perjuangan lainnya.

“Jadi, kita benahi semua dan bangun kebersamaan, untuk satu tujuan yaitu bagaimana terwujudnya referendum di atas tanah Papua dengan langkah mogok sipil nasional untuk menolak Otsus Papua,” ujarnya.

Kesempata itu, Nekenem juga menyatakan konsekuensi dalam sebuah perjuangan revolusi menuju referendum tidaklah mulus. Sehingga di momen 12 tahun, diakui tak saja ‘penjara’, nyawapun jadi taruhan dalam sebuah perjuangan.

“Soal masuk penjara ditengah perjuangan revolusi, itu bagian dari konsekuensi perjuangan, jadi apapun yang menjadi halangan dan tantangan, pasti kita hadapi,” ucapnya.

“Kami tidak salahkan proses yang ada, tapi kami tetap tuntut keadilan, apa yang menjadi cita-cita rakyat Papua itulah yang harus diwujudkan di atas tanah ini. “Referendum”, tutup Nekenem.(sos)

Continue Reading
Advertisement


 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

DKPP RI Segera Proses Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu di Sorsel

Published

on

Ketua DKPP RI, Prof. Muhammad.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) RI, segera menindaklanjuti laporan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan (Sorsel) Piter Kondjol – Madum Nawawan (PRIMA), terkait dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh KPU Sorsel.

“Laporan Paslon PRIMA telah diterima dan sementara diproses. Memang laporan penyelenggara Pemilu yang diterima DKPP akan dipilah mana yang masuk prioritas dan mana yang baru akan diproses setelah proses Pilkada selesai,” kata Ketua DKPP RI, Prof. Muhammad, di Manokwari, Selasa (24/11/2020).

Ia mengaku pengaduan dari Paslon PRIMA di Sorsel, masuk dalam skala prioritas untuk diproses dan diupayakan sudah mendapat putusan hukum sebelum tanggal 30 November 2020 atau pelaksanaan debat putaran kedua.

“Sorsel masuk prioritas. Intinya semua yang terkait potensi diskualifikasi atau keputusan KPU yang digugat itu menjadi perioritas DKPP, apalagi masalah kode etik yang terkait langsung dengan tahapan Pilkada,” ujarnya.

Selain itu, ia juga memberikan masyarakat pencerahan bahwa Pilkada bukan tujuan akhir dari kehidupan. Pilkada adalah sarana kita mendapatkan pemimpin untuk menerjemahkan aspirasi masyarakat.

“Jadi ayo kita ikuti aturan baik peserta Pilkada maupun penyelenggara, DKPP mengimbau kepada KPU dan Bawaslu di Papua Barat yang melaksanakan Pilkada untuk serius mempedomani aturan dan mengindahkan kode etik,” tutupnya.(me)

Continue Reading

Hukrim

Kepala Kampung Himbau Warganya Jaga Situasi Kamtibmas Jelang Pilkada 2020

Published

on

Kepala Kampung Trikora Distrik Kaimana, Simeon Mudeheru

KAIMANA, JAGATPAPUA.com – Kepala Kampung Trikora Distrik Kaimana, Simeon Mudeheru mengajak seluruh warganya, agar berperan aktif dalam menjaga situasi Kamtibmas menjelang Pilkada serentak Desember 2020 di wilayah Kaimana.

“Setiap kali pertemuan selalu saya ingatkan agar menjaga Kamtibmas jelang Pilkada Kaimana. Kita inginkan Pilkada dapat berlangsung aman dan damai di wilayah Kaimana, lebih kusus di Kampung Trikora,” ujarnya, Kamis (19/11/2020).

Selain itu, dia juga meminta masyarakat Kampung Trikora, yang berdomisi di RT 1 hingga RT 7, agar dapat menyaring informasi yang beredar dengan tidak mudah mempercayai isu-isu, kabar hoax (berita bohong), ujaran kebencian serta provokasi yang menyesatkan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan.

“Masyarakat harus dukung pihak Kepolisian dalam menjaga situasi Kamtibmas, dan hubungan baik yang sudah terjalin antara perangkat desa dan pihak Kepolisian, harus terus dipertahankan,” ucapnya.

“Mari kita sama-sama bersinergi mewujudkan tahapan Pemilu hingga berakhirnya aman dan damai di Kaimana, khususnya Kampung Trikora Kaimana,” tandasnya.(lc)

Continue Reading

Adat

Tolak Otsus, Manfun Kawasa Byak Rekomendasikan ‘Referendum’ Kepada MRP

Published

on

Ketua Dewan Adat Suku Byak (Manfun Kawasa Byak) Papua, Apolos Sroyer.

BIAK,JAGATPAPUA.com– Ketua Dewan Adat Suku Byak (Manfun Kawasa Byak) Papua, Apolos Sroyer, mengatakan bahwa Rapat Dengar Pendapat Majelis Rakyat Papua (RDP-MRP) di Biak tidak melibatkan unsur adat karena diduga dipolitisir oleh Pemerintah Daerah berserta perangkat aparat keamanan secara sistematis.

Apolos mengungkap, bahwa RPD-MRP yang semula dijadwalkan berlangsung tanggal 17 hingga 19 November melibatkan rakyat tapi dilakukan secara tertutup oleh Pemda Biak Numfor di tempat yang tidak diketahui.

“RDP-MRP di Biak, baru dilaksanakan pada tanggal 18 November secara tertutup dan tidak melibatkan rakyat di seluruh wilayah adat Saireri, (Biak, Yapen dan Waropen). Tapi pemerintah dengan caranya sendiri, melakukan pertemuan secara tertutup bersama wakil MRP, tempatnya pun tidak kami ketahui,” ujar Apolos kepada jagatpapua.com melalui telepon selulernya, Kamis (19/11/2020).

Hasil dari pertemuan tertutup itu, kata Apolos, mereka (Pemerintah) dan komponen yang terlibat dalam pertemuan tertutup itu menyatakan menerima dan mendukung kelanjutan Otsus di Papua. Menurut dia, Sembilan mananwir (kepala suku), tidak diberi ruang dalam RDP-MRP itu sebagaimana amanat pasal 77 UU Otsus Papua.

Ditegaskan Apolos, bahwa kepala suku Byak menolak keputusan Bupati dan perangkat Pemda Biak Numfor tentang evaluasi Otsus yang mengatas-namakan rakyat Biak Numfor, dan dianggap ilegal, karena tak diberinya ruang kepada perwakilan masyarakat adat.

“Pertemuan mereka tertutup, dan tidak diketahui oleh rakyat Biak. Jadi itu hanya kepentingan elit politik, dan pernyataan kami yang resmi telah diterima oleh rakyat di 9 (sembilan) wilayah adat dengan menandatangani pernyataan tersebut,”katanya.

Dia juga menghimbau kepada Pemerintah kabupaten Biak Numfor dan seluruh pejabat asli Papua untuk setop dengan cara-cara yang mengorbankan hak masyarakat asli Papua.

Sementara, sekertaris Kankain Karkara Byak (KKB), Gerard Kafiar, menyatakan bahwa pernyataan sikap dan rekomendasi rakyat Byak telah diserahkan kepada dua wakil MRP [di luar] forum RDP.

“Pernyataan sikap kami baru kami berikan kepada anggota MRP pukul 01.00 Waktu Papua (Kamis dini hari) yaitu kepada anggota MRP, Neles Rumbarar dan Yuliana Wambrauw,” katanya.

Diharapkan, dua anggota MRP ini tetap melanjutkan kesepakatan 9 kepala adat (mananwir) wilayah Biak dalam pernyataan sikap tersebut tanpa terpancing dengan pernyataan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah Biak Numfor.

“Karena itu cara-cara lama, yang pernah dilakukan kepada orangtua kami, dan sekarang dilakukan lagi oleh anak-anak asli Papua (pejabat) yang dipolitisir oleh sistem pemerintah.

Dewan suku Byak harap, MRP berdiri tegak di atas dasar yang benar, atas prinsip-prinsip keadilan dengan pertimbangkan nasib bangsa dan rakyat Papua.

“Karena seluruh rakyat sudah nyatakan sikap untuk menolak perpanjangan Otsus Papua dan meminta ‘Referendum’,” tandasnya.(me)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta