Connect with us

Ekonomi & Bisnis

Rapat Koorwil TPID Se-Sulampua, Wagub Sebut Devisit Daging Ayam dan Telur Ayam Perlu Dikerjasamakan

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) wilayah Sulawesi Maluku dan Papua (Sulampua) dilakukan melalui vidio converece, Kamis (25/6/2020).

Rakoorwil tersebut dimonitor oleh TPID Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Gorontalo, Papua, Sulawesi Barat, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara.

Untuk Kondisi perkembangan perekonomian Provinsi Papua Barat, di paparkan langsung oleh Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani SH, M.Si.

Dalam paparannya, Wagub, menyatakan inflasi Provinsi Papua Barat, hingga Mei 2020 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,01 persen. Kondisi tersebut, berbeda dibanding bulan April 2020.

Selain itu, juga terdapat perbedaan realisasi secara spasial di dua kabupaten, yakni Manokwari dan Sorong. Untuk Manokwari tercatat inflasi tertinggi sebesar 0,15 persen, sedangkan di Kabupaten Sorong deflasi sebesar 0,06 persen.

“Secara tahunan inflasi Papua Barat, tercatat 1,24 persen berada dibawa deflasi nasional,” ucap Wagub.

Wagub juga mengatakan, terdapat 5 komoditas yang memiliki andil dalam menyumbang inflasi dan deflasi per bulan Mei 2020. Komoditas penyumbang inflasi yaitu bawang merah, emas perhiasan, ikan segar, telur ayam, dan gula pasir.

Sementara 5 komoditas yang menyumbang deflasi terbesar terdiri dari ikan kembung, tomat, cabe rawit, kangkung dan ikan Mumar. Sedangkan 5 komoditas penyumbang inflasi dan deflasi tahunan yaitu ikan cakalang/ikan sisik, bawang merah, perhiasan, nasi dan lauk, biaya jaringan seluler serta televisi berlangganan.

Sementara komoditas penyumbang deflasi tahunan tertinggi yaitu transportasi udara yang harganya mengalami fluktuaktif diperiode tahun 2019, cabe rawit, ikan kembung, ikan teri, dan bawang putih.

Dari kondisi ini atau berdasarkan realisasi inflasi dan hasil kajian serta eksistensi inflasi mendapatkan komoditas yang dapat dijadikan sebagai komoditas paling berpotensi untuk dikerjasamakan dalam kerja sama antar daerah, yaitu komoditas daging ayam, telur ayam, ikan segar, cabe rawit, cabe merah, bawang merah, bawang putih dan beras.

“Tentunya komoditas ini sebagian surplus di Papua Barat, tetapi sebagian besarnya devisit sehingga dibutuhkan kerja sama antar daerah untuk dapat didatangkan dari daerah kawasan Sulampua,” ujarnya.

Secara terinci disampaikan misalnya untuk daging ayam, Papua Barat mengalami devisit atau kekurangan stok sebanyak 5.103 ton atau sebesar 18 persen dari kebutuhan.

“Ini peluang untuk kita kerjasamakan antar daerah di Papua Barat juga Se-Sulampua. Telur ayam juga mengalami devisit sebesar 5.783 ton atau 17 persen. Ikan segar juga demikian, surplus dan selama ini mengalami over stok. Sementara cabe rawit adalah komoditas yang tersedia dan cukup atau over stok dan bawang merah dan putih kami mengalami devisit pasokan,” jelas Wagub.

Dengan demikian pemerintah mengambil langkah dalam pengendalian inflasi di daerah dengan tetap mengacu pada pedoman 4 K sebagai pedoman umum yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, komunikasi antar tim serta kelancaran distribusi.

“Langkah kongkrit yang telah diambil ditengah Pandemi Covid-19, yaitu pemda dan BI melakukan sosialisasi dan iklan layanan masyarakat, operasi pasar murah, pembinaan terhadap calster, baik claster cabe rawit, pembelian bawang merah dan putih secara mandiri,” tandas Wagub.(me)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi & Bisnis

Bahas Izin Prinsip Tambang Emas, Pemkab Pegaf Akan Bertemu Pemprov

Published

on

Sekda Kabupaten Pegaf, Everd Dowansiba.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Potensi tambang emas di Distrik Minyambauw dan Testega di Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) saat ini mulai dilirik oleh pemda setempat dan akan segera disiapkan perijinannya.

“Potensi tambang ini sudah diketahui termasuk masyarakat di Pegaf. Sehingga sesegera mungkin kita akan mengurus hal-hal terkait izin prinsip, dan kami masih menunggu izin itu dari Pemerintah Provinsi Papua Barat,” ujar Sekda Kabupaten Pegaf, Everd Dowansiba.

Dia juga mengatakan izin prinsip mengenai tambang dan juga Kehutanan itu kewenangannya di provinsi, sehingga Pemkab hanya sifatnya berkoordinasi terkait perijinan tersebut.

“Diupayakan dalam waktu dekat kita akan bentuk tim untuk bekerjasama dengan provinsi dalam hal ini dinas terkait, dan dalam pengelolaannya tentu melibatkan masyarakat adat setempat,” tukasnya.

Selain itu, keberadaan izin ini agar tidak terkesan ilegal ketika masyarakat melakukan aktivitas pendulangan emas, serta ada wadah yang mengatur aktivitas masyarakat tersebut.

“Izin prinsip ini juga untuk memberikan jaminan kepada masyarakat, agar kedepannya tidak ada masalah, apalagi akan didirikan koperasi tambang,” tukasnya.(me)

Continue Reading

Ekonomi & Bisnis

Menuju Era Tatanan ‘New Normal’ SOP Bidang Pariwisata Papua Barat Sedang Disiapkan

Published

on

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat, Yusak Wabia.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Dalam rangka menuju era tatanan ‘New Normal’, Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat, tengah menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus di bidang pariwisata.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat, Yusak Wabia mengatakan penyusunan SOP ini secara berjenjang mulai dari pusat hingga ke daerah, dan akan segera dilaporkan kepada Gubernur Papua Barat.

“Intinya SOP sementara kami siapkan,” ujar Wabia.

Selain itu, dia mengatakan pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap pariwisata di Papua Barat. Bahkan banyak pelaku usaha di bidang pariwisata yang telah merumahkan karyawannya, karena wisatawan mancanegara macet total sejak beberapa waktu lalu ketika akses transportasi udara dan laut ditutup.

“Saat ini kita harapkan virus ini cepat berakhir, sehingga aktivitas di bidang pariwisata bisa aktif kembali. Dan khusus karyawan dibidang pariwisata bisa kembali bekerja lagi, dan melanjutkan hidup mereka,” ucap Wabia.

Dia juga mengatakan saat ini, akses transportasi udara dan laut sebagian daerah di Papua Barat, sudah dibuka, termasuk Sorong, Manokwari dan Teluk Wondama, dengan demikian sangat dimungkinkan para wisatawan akan mulai berdatangan lagi ke daerah tersebut.

“Kemungkinan akan banyak wisatawan yang berkunjung ke Raja Ampat dan tempat wisata lainnya di Papua Barat. Untuk itu SOP ini juga diupayakan finish secepatnya, sehingga wisatawan yang berkunjung mematuhi SOP itu,” tukasnya.

Yusak menambahkan, dalam hal normalisasi di bidang pariwisata tetap harus mematuhi Protokol Covid-19, menjaga jarak, menggunakan masker, dan para wisatawan di periksa baik rapid test maupun swabnya.(alb)

Continue Reading

DPRD Manokwari

Sejumlah Wilayah Masih “Tidak ada Sinyal”, DPRD Manokwari RDP Dengan Diskominfo

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – DPRD Manokwari menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Manokwari, serta Telkomsel, Senin (29/6/2020).

RDP tersebut menindaklanjuti masih adanya keluhan disejumlah wilayah yang belum mendapatkan jaringan, terutama di Warmare, Prafi, Masni, Sidey (Warpramasi), yang merupakan wilayah terjauh.

Pimpinan rapat Romer Tapilatu mengatakan banyak masyarakat yang mengeluh dengan kondisi jaringan telekomunikasi di Manokwari, terutama dengan kebijakan Work From Home (WFH).

“Masih ada wilayah yang belum terjangkau jaringan. Kita ingin tau apa penyebabnya, bahkan didalam kota saja ada yang belum stabil. Dengan adanya kebijakan kerja dan sekolah dari rumah dengan kondisi jaringan internet yang tidak stabil tentu bisa mengganggu,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Infokom Manokwari Bondan Santoso, mengatakan selama ini pemasangan menara telekomunikasi oleh Telkomsel meminta rekomendasi dari Dinas Infokom.

“Beberapa wilayah akan dipasang menara baru seperti di Soribo dan Inggramui. Untuk wilayah yang jauh memang belum baik jaringannya, kita sudah meminta ke Kementrian Infokom untuk bisa dibantu melalui tower merah putih tetapi belum terealisasi karena banyak daerah yang juga meminta,” ujarnya.

“Memang itu merupakan program pusat untuk membuka akses, tetapi hanya bisa 2G. Kedepan akan diupayakan agar seluruh daerah bisa terakses jaringan. Saat ini menara telekomunikasi di Manokwari berjumlah 54 menara,” sambungnya.

Sementara Fahri sebagai perwakilan dari Telkomsel Manokwari menjelaskan belum meratanya jaringan di wilayah Warpramasi karena ada kendala pemasangan kabel optik. Namun dia menjamin dalam dua bulan kedepan jaringan akan lebih baik.

“Memang diwilayah Warpramasi 4 G agak lambat, tetapi kalau untuk telpon dan 2 G masih bisa digunakan. Semoga pemasangan kabel optik yang dilakukan Telkom tidak ada kendala,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu sempat menjadi sorotan CSR dari Telkomsel, dan Fahri mengatakan, CSR diberikan pada warga yang berdomisili disekitar menara telekomunikasi dalam bentuk uang tunai.(tik)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta