MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) dan pemuda adat Papua, yang tergabung dalam solidaritas Noken Kasuari, menggelar aksi unjukrasa dihalaman Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Rabu (15/7/2020)
Aksi tersebut dipicu karena mahalnya biaya rapid test, yang dibebankan hingga ratusan ribu rupiah bagi pelaku perjalanan.
Massa aksi hadir dengan membawa beberapa spanduk, salah satunya bertuliskan “Berikan subsidi Rapit Test bagi masyarakat kurang mampu”. Kehadiran massa ini, akhirnya diarahkan melakukan audiensi dengan Kepala Kejati Papua Barat, Yusuf SH, MH.
Koordinator aksi Galang Pahala mengatakan pada prinsipnya sangat menghargai kinerja para pihak pemerintah terkait dalam penanganan Covid-19, baik ditingkat kabupaten maupun provinsi. Namun masih terdapat hal yang dikeluhkan oleh masyarakat, terutama tarif Rapid Test yang masih cukup tinggi.
“Biaya Rapid Test tidak diharuskan gratis, namun jika ada subsidi maka berikanlah kepada masyarakat yang tidak mampu maupun secara umum, karena banyak masyarakat yang hendak berpergian karena keperluan penting, tetapi terhalang karena biaya Rapit Test yang masih tinggi,” sebutnya.
“Kalau situasi seperti ini dan Rapid Test dikenakan biaya yang cukup tinggi, maka hanya orang kaya saja yang bisa bepergian dan yang miskin tetap tinggal di tempat meskipun mereka punya kebutuhan yang mengharuskan,” sambungnya.
Untuk itu, diharapkan kepada Kejati Papua Barat, agar memperketat setiap pengawasan terhadap penyaluran anggaran Covid-19.
“Kami sangat memberikan apresiasi kepada Kepala Kejati Papua Barat, yang sudah menerima kami dan mendengar aspirasi masyarakat. Kami juga tidak memaksakan, tetapi jika dianggap penting, maka aspirasi kami harus ditindaklanjuti,” tukasnya.
Sementara itu, Kajati Papua Barat, Yusuf, SH, MH, mengapresiasi para mahasiswa dan pemuda adat, yang begitu peduli dengan kesejahteraan masyarakat di Manokwari dan Papua Barat secara umim.
Aspirasi tersebut, kata Kajati penting dan akan ditindaklanjutinya, diharapkan kedepan kepada pemerintah dan gugus tugas dalam penanganan anggaran agar harus lebih fokus.
“Anggaran ini harus dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat. Anggaran terkait program prioritas untuk kesehatan akan diawasi, apakah ada penyimpangan, atau pengadaan fasilitas yang kurang tepat,” ucapnya.
“Kita juga akan berikan kajian pendapat hukum kepada Gustu terkait adanya standarisasi tarif 150 ribu sekali test, apakah benar untuk kesejahteraan masyarakat atau tidak,” tutupnya.(alb)
