Connect with us

Manokwari

Peristirahatan SBY Jadi Puing Berabuh Dibalik Kemegahan Situs Pekebaran Injil

Published

on

Oleh : Safwan

JAGATPAPUA.com – Nasib rumah honai yang menjadi tempat persinggahan Presiden RI ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono saat meresmikan situs Pekebaran Injil, kini hanya tersisa puing puing berabuh yang membisu ditengah kemegahan situs pekebaran injil di Pulau Mansinan.

Aksi ‘heroik’ pembakaran honai ini berawal dari tidak maksimalnya badan pengelolaan situs Mansinam yang dibentuk dengan dukungan anggaran sejak 2016 lalu. Alhasil, tempat yang harusnya menjadi monumen itu menjadi korban dari luapan serta kekecewaan mereka. Bahkan tak ada yang tau siapa yang membawa si jago merah menghanguskan saksi saksi kehadiran situs PI itu.

Menggelitik rasanya ketika mendengar
pernyataan Albert Rumbarar,(43) Tokoh Gereja di Kampung Mansinam, yang ditemui pekan kemarin. Dari rasa bangga dan yakin akan dampak positif dari pembangunan mega proyek situs Pekebaran Injil, kini harapan itu pun sirna. Semua kata dia berbalik hanya karena ‘uang besar’.

“Awalnya lewat bangunan yang diresmikan SBY ini, semuanya berharap pasti ada dampak positif untuk merubah ekonomi masyarakat. Namun, nyatanya setelah bangunan ini hadir di Mansinam dan sudah diresmikan, tidak seperti yang diharapkan. Semuanya karena, badan pengurus (pengelola) situs, tidak maksimal untuk mengatur sejak akhir tahun 2016 hingga saat ini,” ucap Rumbarar. Bahkan, ‘uang besar’ membuat kehilafan itu muncul hingga kepentingan pribadi dikedepankan ketimbang kepentingan masyarakat.

“Hari ini semua orang boleh katakan, bahwa kami masyarakat Mansinam malas dan tidak bisa mengurus situs ini. Namun yang sebenarnya tidak demikian, pengurus situsnya yang hingga kini tidak jelas,” ujar Rumbarar sembari berharap polemik ini harus cepat tuntas.

Warga lain, Albert Lambertus Rumbrawer. (34) mengaku bahwa honai itu tak lagi diperhatikan sehingga ambruk. Entah disengaja atau tidak, dibakar atau tidak dia pun tak tahu pasti. Sebab, honai itu terbakar ditengah musim kemarau.

Dibalik siapa oknum yang membakar, tentu ini adalah dampak dari pengelolaan situs yang beberapa tahun ini tidak efektif.

“Honai itu menjadi sejarah, Presiden kita sendiri turun di pulau ini, namun sayangnya dihargai dengan kelakuan semacam ini,” ujar Lambertus sembari menyesali kejadian tersebut.

“Biar satu hari namun SBY sudah datang dan istirahat sejenak. Sekarang sudah menjadi puing puing kenangan,” harunya.

Apa ? dan mengapa ? Akademisi Unipa, Andreas J. Deda, berujar bahwa kalau tindakan semacam itu adalah bagian dari pemberontak, dan juga merupakan ekspresi kekecewaan. Bago dia ekspresi tersebut juga menjadi pertanda bahwasanya gereja punya tanggung jawab besar untuk bisa memikirkan segala sesuatu itu.

“Saya kira sudah jelas, pemerintah dan gereja harus bisa menterjemahkan niat baik SBY untuk membangun situs tersebut. Sebagai Presiden saat itu, ia sudah menjawab permintaan ‘kalian’, padahal dari Sabang sampai Merauke banyak yang ingin perhatian seorang Presiden, terus kenapa peninggalannya tidak di jaga ? Tanya Andreas.

Dari berbagai pulau di Indonesia, seorang Presiden sudah memberikan perhatiannya ke Pulau Mansinam, kemudian pernahkah kalian memahami bahwasanya kenapa dia harus menjawab itu? itu harus di mengerti. ? Sambung dia lagi., sebab kalau kita tidak mengerti apa maksud seorang SBY membuat semua itu untuk kita, maka kita juga tidak akan menghargai apa yang sudah dia lakukan.

Bagi dia, manusia yang mengelola situ itu harus memiliki kepekaan kepada sebuah tempat sejarah. Meski dia tahu, dibalik kemegahan itu tersimpan masalah yang besar untuk masyarakat lokal di sana.

“Sampai dengan hari ini, entah gereja dan juga pemerintah, belum bisa menyelesaikan masalah itu. Dan itu menjadi ekspresi mereka,” ungkap Andreas. Ia berharap kepada pihak gereja untuk merefleksikan saat khotbah di mimbar, sehingga umat bisa memahami, dan selanjutnya menghargai semua itu.(*)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Masyarakat Tak Patuhi Perda Covid-19, Kadistrik Sidey Ancam Beri Sanksi

Published

on

Kepala Distrik Sidey, Mirdan D. Husein, SH.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Pemerintah Distrik Sidey, bakal memperketat pengawasan Peraturan Daerah (Perda) yang diterbitkan oleh Pemkab Manokwari, tentang Penanganan Covid-19 dengan memberi sanksi bagi para pelanggar.

Ini diungkap Kepala Distrik Sidey, Mirdan D. Husein, SH, saat mendatangi Pasar Sidey bersama TNI/Polri.

Bahkan pada kunjungannya itu, ia sempat menegur sejumlah warga dan pedagang yang kedapatan tidak menggunakan masker.

“Kami sudah beberapa kali mensosialisasikan penggunaan masker serta bahaya Covid-19. Sekarang Perda sudah keluar dan masker sudah dibagikan. Jadi tidak ada alasan mereka tidak mau memakai masker. Yang melanggar tentu akan dikenakan sanksi,” ungkapnya.

Dia melanjutkan kasus konfirmasi positif di Sidey memang belum ada. Namun hal itu jangan membuat kita lengah, tetapi kita terus mengantisipasi penyebaran virus yang belum ada obatnya tersebut. Selain melakukan sosialisasi kepada warga, koordinasi dengan aparat di Sidey, terus ditingkatkan.

“Komunikasi antara TNI, Kepolisian terus kami jalin,” tukasnya.

Hal yang sama diakui Babinsa Sidey, Koptu Ading Ari Yanto. Ading menuturkan, penegakan disiplin warga untuk bermasker tidak hanya dilakukan di pasar. Tapi juga di tempat umum lainnya dan mendatangi rumah-rumah warga.

“Kita akan tegas menindak dan memberi sanksi bagi yang melanggar dan masyarakat di Sidey juga sangat mendukung. Bahkan mereka secara swadaya mengumpulkan dana untuk membeli masker dan dibagikan gratis kepada warga,” tandasnya.(rls/jp)

Continue Reading

Manokwari

Positif Covid-19 di Papua Barat, Per 26 September 1951 Kasus, 131 Tambahan Kasus Baru

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Kasus positif virus Corona (Covid-19) di Papua Barat hari ini, Sabtu (26/9/2020), bertambah 131 orang. Dengan penambahan tersebut, total kasus positif virus Corona di Papua Barat menjadi 1951 orang.

Penambahan kasus positif hari ini berasal dari Kota Sorong 98 orang, Manokwari 24 orang, Raja Ampat 6 orang, Teluk Wondama 2 orang dan Kabupaten Sorong 1 orang.

“Jumlah pasien sembuh di Papua Barat semakin bertambah, dan hari ini ada tambahan 17 orang,” kata Juru Bicara Penanganan Covid-19 Papua Barat, dr. Arnoldus Tiniap, melalui rilisnya.

Secara persentase, kata dia, tingkat kesembuhan di Papua Barat, angkanya mencapai 54,1 persen.

Sebanyak 17 pasien baru sembuh itu, sesuai data yang masuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yakni 10 orang dari Kabupaten Sorong Selatan, Kota Sorong 5 orang dan Teluk Wondama 2 orang.

“Untuk meninggal dunia yang terkonfirmasi positif saat ini di Papua Barat tercatat sebanyak 29 orang,” sebutnya.

Sementara itu, hari ini ada tambahan 3 orang suspek dari Manokwari. Sedangkan untuk kontak erat ada tambahan 53 orang, 37 dari Manokwari, 7 orang dari Kota Sorong, 6 orang dari Raja Ampat dan 3 orang dari Fakfak.

Selain itu, Tiniap juga mengatakan dari data yang ada menunjukan bahwa virus ini dapat menginfeksi siapa saja, tanpa memandang status, pekerjaan, jabatan, suku dan agama.

Untuk itu dia menghimbau agar semua orang tanpa terkecuali dapat menerapkan protokol kesehatan (jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker).

“Yang tidak bisa ditawar dan wajib hukumnya adalah penggunaan masker. Sehingga mari kita semua tetap waspadah, saling mengingatkan, saling melindungi, mengambil tanggungjawab untuk melindungi diri kita, keluarga, dan masyarakat luas,” tandasnya.(red)

Continue Reading

Bintuni

Gubernur Papua Barat Lantik Pejabat Sementara di Lima Wilayah Penyelenggara Pilkada

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan mengukuhkan lima pejabat sementara (Pjs) bupati di lima kabupaten dari sembilan kabupaten, yang akan mengikuti Pilkada serentak 2020, Sabtu (26/9/2020).

Kelima Pjs tersebut berasal dari pejabat pimpinan tertinggi (esselon II) di Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Adapun lima pejabat yang dikukuhkan, yakni Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Pemerintahan dan Otsus, Robert Rumbekwan sebagai Pjs Bupati Manokwari, Asisten I Bidang Pemerintahan Papua Barat Drs. Musa Kamudi sebagai Pjs Bupati Manokwari Selatan, Kepala Dinas Sosial Papua Barat Lasarus Indow sebagai Pjs Bupati Pegunungan Arfak.

Selanjutnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Papua Barat, Abdul Latief Suhaeri sebagai Pjs Bupati Teluk Wondama, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat, Agustinus Melkias Rumbino sebagai Pjs Teluk Bintuni.

Mereka berlima resmi melaksanakan tugas sebagai pejabat sementara mulai 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020 mendatang seiring dengan masa kampanye Pilkada di wilayah-wilayah tersebut.

Dalam paparannya, Gubernur meminta kelima pejabat tersebut memaksimalkan kondusifitas sosial politik selama kampanye pilkada berlangsung.

“Pjs Bupati memiliki tugas dan kewenangan sama sebagai kepala daerah, namun harus mempertimbangkan keputusan dan kewajaran daerah, melakukan pembahasan rancangan Perda dan menandatangi APBD, melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda, serta wajib melaporkan tugasnya sebagai bentuk pertanggungjawaban,” ungkap Gubernur.

Gubernur juga meminta Pjs Bupati segera berkoordinasi dengan KPU setempat untuk mengguatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan selama kampanye. Jangan sampai kerawanan potensi penularan Covid-19 meningkat.

Selain itu, Pjs Bupati dapat merangkum semua kelompok yang ada di masyarakat dan mengoptimalkan peran DPRD, Parpol, Forkopimda dan semua tokoh di daerah, untuk menjaga stabilitas keamanan dan pemerintahan, serta tidak mengambil kebijakan yang dapat mengakibatkan kontra horizintal.

“Jaga netralitas ASN di masing-masing wilayah, jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya sederhana hingga sangat besar,” ucap Gubernur.

Sementara lima kepala daerah beserta wakilnya yang kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah di daerah yang sama, wajib menjalani masa cuti di luar tanggungan negara.(top)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta