Connect with us

Manokwari

Peristirahatan SBY Jadi Puing Berabuh Dibalik Kemegahan Situs Pekebaran Injil

Published

on

Oleh : Safwan

JAGATPAPUA.com – Nasib rumah honai yang menjadi tempat persinggahan Presiden RI ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono saat meresmikan situs Pekebaran Injil, kini hanya tersisa puing puing berabuh yang membisu ditengah kemegahan situs pekebaran injil di Pulau Mansinan.

Aksi ‘heroik’ pembakaran honai ini berawal dari tidak maksimalnya badan pengelolaan situs Mansinam yang dibentuk dengan dukungan anggaran sejak 2016 lalu. Alhasil, tempat yang harusnya menjadi monumen itu menjadi korban dari luapan serta kekecewaan mereka. Bahkan tak ada yang tau siapa yang membawa si jago merah menghanguskan saksi saksi kehadiran situs PI itu.

Menggelitik rasanya ketika mendengar
pernyataan Albert Rumbarar,(43) Tokoh Gereja di Kampung Mansinam, yang ditemui pekan kemarin. Dari rasa bangga dan yakin akan dampak positif dari pembangunan mega proyek situs Pekebaran Injil, kini harapan itu pun sirna. Semua kata dia berbalik hanya karena ‘uang besar’.

“Awalnya lewat bangunan yang diresmikan SBY ini, semuanya berharap pasti ada dampak positif untuk merubah ekonomi masyarakat. Namun, nyatanya setelah bangunan ini hadir di Mansinam dan sudah diresmikan, tidak seperti yang diharapkan. Semuanya karena, badan pengurus (pengelola) situs, tidak maksimal untuk mengatur sejak akhir tahun 2016 hingga saat ini,” ucap Rumbarar. Bahkan, ‘uang besar’ membuat kehilafan itu muncul hingga kepentingan pribadi dikedepankan ketimbang kepentingan masyarakat.

“Hari ini semua orang boleh katakan, bahwa kami masyarakat Mansinam malas dan tidak bisa mengurus situs ini. Namun yang sebenarnya tidak demikian, pengurus situsnya yang hingga kini tidak jelas,” ujar Rumbarar sembari berharap polemik ini harus cepat tuntas.

Warga lain, Albert Lambertus Rumbrawer. (34) mengaku bahwa honai itu tak lagi diperhatikan sehingga ambruk. Entah disengaja atau tidak, dibakar atau tidak dia pun tak tahu pasti. Sebab, honai itu terbakar ditengah musim kemarau.

Dibalik siapa oknum yang membakar, tentu ini adalah dampak dari pengelolaan situs yang beberapa tahun ini tidak efektif.

“Honai itu menjadi sejarah, Presiden kita sendiri turun di pulau ini, namun sayangnya dihargai dengan kelakuan semacam ini,” ujar Lambertus sembari menyesali kejadian tersebut.

“Biar satu hari namun SBY sudah datang dan istirahat sejenak. Sekarang sudah menjadi puing puing kenangan,” harunya.

Apa ? dan mengapa ? Akademisi Unipa, Andreas J. Deda, berujar bahwa kalau tindakan semacam itu adalah bagian dari pemberontak, dan juga merupakan ekspresi kekecewaan. Bago dia ekspresi tersebut juga menjadi pertanda bahwasanya gereja punya tanggung jawab besar untuk bisa memikirkan segala sesuatu itu.

“Saya kira sudah jelas, pemerintah dan gereja harus bisa menterjemahkan niat baik SBY untuk membangun situs tersebut. Sebagai Presiden saat itu, ia sudah menjawab permintaan ‘kalian’, padahal dari Sabang sampai Merauke banyak yang ingin perhatian seorang Presiden, terus kenapa peninggalannya tidak di jaga ? Tanya Andreas.

Dari berbagai pulau di Indonesia, seorang Presiden sudah memberikan perhatiannya ke Pulau Mansinam, kemudian pernahkah kalian memahami bahwasanya kenapa dia harus menjawab itu? itu harus di mengerti. ? Sambung dia lagi., sebab kalau kita tidak mengerti apa maksud seorang SBY membuat semua itu untuk kita, maka kita juga tidak akan menghargai apa yang sudah dia lakukan.

Bagi dia, manusia yang mengelola situ itu harus memiliki kepekaan kepada sebuah tempat sejarah. Meski dia tahu, dibalik kemegahan itu tersimpan masalah yang besar untuk masyarakat lokal di sana.

“Sampai dengan hari ini, entah gereja dan juga pemerintah, belum bisa menyelesaikan masalah itu. Dan itu menjadi ekspresi mereka,” ungkap Andreas. Ia berharap kepada pihak gereja untuk merefleksikan saat khotbah di mimbar, sehingga umat bisa memahami, dan selanjutnya menghargai semua itu.(*)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Kawal Dana Otsus, MRPB Akan Teken MoU Dengan Kejati Papua Barat

Published

on

Ketua MRPB Papua Barat, Maxi N Ahoren.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), akan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, untuk mengawal dan mengawasi penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang sangat besar nilainya.

Kerja sama tersebut akan dilakukan melalui penandatangan Nota kesepahaman Memorandum Of Undarstanding (MoU), yang direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Kami sudah lakukan koordinasi dengan Kejati dan penandatangan MoU ini secara khusus untuk mengawal terkait pengelolaan dan penggunaan dana Otsus di Papua Barat. Jadi bersama kejaksaan kita sama-sama awasi penggunaan dana tersebut,” ungkap Ketua MRPB Papua Barat, Maxi N Ahoren.

Untuk konsep kerjasamanya kata Ahoren masih disiapkan, begitu juga Kejati yang telah mengirim konsepnya untuk kemudian dipadukan. Selain penggunaan dana Otsus juga menyangkut hak-hak Orang Asli Papua (OAP), misalnya soal tanah masyarakat adat dan batas-batas wilayah adat.

“Selama ini ketika tanah masyarakat adat dan batas wilayah adat bermasalah hukum dan disidangkan di Pengadilan dengan substansi tuntutan ganti rugi, tidak ada keberpihakan keadilan, masyarakat kalah karena tidak adanya bantuan hukum dari pemerintah,” ucapnya.

Menurut dia, hal ini tentu sangat disayangkan, yang seharusnya masyarakat adat berhak menang atas kasus-kasus tersebut tetapi terkendala pengacara, sehingga selalu saja haknya berpihak kepada lain.(me)

Continue Reading

Hukrim

Jelang HUT Hari Bhakti Adhyaksa, Kejati Papua Barat Gelar Berbagai Kegiatan

Published

on

Kepala Kejati Papua Barat, Yusuf, SH, MH.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Dalam serangkaian hari Bhakti Adhyaksa ke-60 yang jatuh pada tanggal 22 Juli 2020 mendatang, Kejaksaan Tinggi Papua Barat menggelar berbagai kegiatan.

Kepala Kejati Papua Barat, Yusuf, SH, MH, mengatakan kegiatan yang sudah dilakukan yakni kegiatan internal berupa optimalisasi kinerja dan pemulihan publik trust.

“Jadi kegiatan itu ada dua internal maupun external. Untuk internal kita lakukan penguatan profesional, bagaimana ciptakan jaksa yang profesional, baik dalam tugas, hubungan dengan masyarakat dan publick trust. Kita buat masyarakat percaya dan terbuka kegiatan apa yang sudah diakukan,” ujar Yusuf belum lama ini.

Sedangkan untuk eksternal, telah dilakukan perjanjian kerjasama bersama 12 lembaga, baik perbankan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, BUMD, dan KPU, serta pihak terkait lainnya.

“Rencananya dalam bulan ini kita juga akan lakukan perjanjian kerjasama dengan Pertamina, PLN, Balai Kehutanan, Bulog, Perhubungan dan Pemprov Papua Barat,” tandasnya.(me)

Continue Reading

Adat

Hadapi Corona, Ahoren Minta Ada Pemeriksaan Bagi Seluruh Anggota MRPB

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Ketua MRP Papua Barat, Max Ahoren berharap Gugus Tugas Covid-19 Papua Barat, dapat melaksanakan pemeriksaan Rapit Test dan pemeriksaan swab bagi anggota MRPB.

Sebab hal itu dinilai penting sebagai upaya meminimalisir penyebaran wabah corona dilembaga kultur Orang Asli Papua (OAP) tersebut.

“Seminggu lalu saya sudah ikut pemeriksaan swap di kantor Kejaksaan Negeri Manokwari dan 3 hari lalu 6 anggota MRPB juga sudah ikut pemeriksaan di Teluk Bintuni. Sehingga ini perlu dilakukan bagi anggota lainnya, termasuk staf dan honorer,” ujarnya.

Selain itu, kata Ahoren dalam pemeriksaan nanti bisa dilakukan dikantor MRPB dengan mengikutsertakan pemeriksaan bagi seluruh tokoh adat diwilayah Papua Barat.

“Saya harap tim Covid-19 memiliki waktu untuk bersama-sama dengan MRPB mengundang seluruh element masyarakat OAP melakukan pemeriksaan Rapit Test dan Swap di kantor MRPB,” ucapnya.

“Untuk kebutuhan secara teknis dalam pemeriksaan tentu kita harapkan dari Pemprov Papua Barat melalui tim Covid-19, apalagi tugas MRPB adalah bagaimana menyelamatkan OAP diwilayah Papua Barat,” tandasnya.(alb)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta