Connect with us

Manokwari

Peristirahatan SBY Jadi Puing Berabuh Dibalik Kemegahan Situs Pekebaran Injil

Published

on

Oleh : Safwan

JAGATPAPUA.com – Nasib rumah honai yang menjadi tempat persinggahan Presiden RI ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono saat meresmikan situs Pekebaran Injil, kini hanya tersisa puing puing berabuh yang membisu ditengah kemegahan situs pekebaran injil di Pulau Mansinan.

Aksi ‘heroik’ pembakaran honai ini berawal dari tidak maksimalnya badan pengelolaan situs Mansinam yang dibentuk dengan dukungan anggaran sejak 2016 lalu. Alhasil, tempat yang harusnya menjadi monumen itu menjadi korban dari luapan serta kekecewaan mereka. Bahkan tak ada yang tau siapa yang membawa si jago merah menghanguskan saksi saksi kehadiran situs PI itu.

Menggelitik rasanya ketika mendengar
pernyataan Albert Rumbarar,(43) Tokoh Gereja di Kampung Mansinam, yang ditemui pekan kemarin. Dari rasa bangga dan yakin akan dampak positif dari pembangunan mega proyek situs Pekebaran Injil, kini harapan itu pun sirna. Semua kata dia berbalik hanya karena ‘uang besar’.

“Awalnya lewat bangunan yang diresmikan SBY ini, semuanya berharap pasti ada dampak positif untuk merubah ekonomi masyarakat. Namun, nyatanya setelah bangunan ini hadir di Mansinam dan sudah diresmikan, tidak seperti yang diharapkan. Semuanya karena, badan pengurus (pengelola) situs, tidak maksimal untuk mengatur sejak akhir tahun 2016 hingga saat ini,” ucap Rumbarar. Bahkan, ‘uang besar’ membuat kehilafan itu muncul hingga kepentingan pribadi dikedepankan ketimbang kepentingan masyarakat.

“Hari ini semua orang boleh katakan, bahwa kami masyarakat Mansinam malas dan tidak bisa mengurus situs ini. Namun yang sebenarnya tidak demikian, pengurus situsnya yang hingga kini tidak jelas,” ujar Rumbarar sembari berharap polemik ini harus cepat tuntas.

Warga lain, Albert Lambertus Rumbrawer. (34) mengaku bahwa honai itu tak lagi diperhatikan sehingga ambruk. Entah disengaja atau tidak, dibakar atau tidak dia pun tak tahu pasti. Sebab, honai itu terbakar ditengah musim kemarau.

Dibalik siapa oknum yang membakar, tentu ini adalah dampak dari pengelolaan situs yang beberapa tahun ini tidak efektif.

“Honai itu menjadi sejarah, Presiden kita sendiri turun di pulau ini, namun sayangnya dihargai dengan kelakuan semacam ini,” ujar Lambertus sembari menyesali kejadian tersebut.

“Biar satu hari namun SBY sudah datang dan istirahat sejenak. Sekarang sudah menjadi puing puing kenangan,” harunya.

Apa ? dan mengapa ? Akademisi Unipa, Andreas J. Deda, berujar bahwa kalau tindakan semacam itu adalah bagian dari pemberontak, dan juga merupakan ekspresi kekecewaan. Bago dia ekspresi tersebut juga menjadi pertanda bahwasanya gereja punya tanggung jawab besar untuk bisa memikirkan segala sesuatu itu.

“Saya kira sudah jelas, pemerintah dan gereja harus bisa menterjemahkan niat baik SBY untuk membangun situs tersebut. Sebagai Presiden saat itu, ia sudah menjawab permintaan ‘kalian’, padahal dari Sabang sampai Merauke banyak yang ingin perhatian seorang Presiden, terus kenapa peninggalannya tidak di jaga ? Tanya Andreas.

Dari berbagai pulau di Indonesia, seorang Presiden sudah memberikan perhatiannya ke Pulau Mansinam, kemudian pernahkah kalian memahami bahwasanya kenapa dia harus menjawab itu? itu harus di mengerti. ? Sambung dia lagi., sebab kalau kita tidak mengerti apa maksud seorang SBY membuat semua itu untuk kita, maka kita juga tidak akan menghargai apa yang sudah dia lakukan.

Bagi dia, manusia yang mengelola situ itu harus memiliki kepekaan kepada sebuah tempat sejarah. Meski dia tahu, dibalik kemegahan itu tersimpan masalah yang besar untuk masyarakat lokal di sana.

“Sampai dengan hari ini, entah gereja dan juga pemerintah, belum bisa menyelesaikan masalah itu. Dan itu menjadi ekspresi mereka,” ungkap Andreas. Ia berharap kepada pihak gereja untuk merefleksikan saat khotbah di mimbar, sehingga umat bisa memahami, dan selanjutnya menghargai semua itu.(*)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi & Bisnis

Pokja Agama MRPB Minta Aktivitas Ojek sementara Dihentikan Untuk Cegah Covid-19

Published

on

Wakil Ketua Pokja Agama, MRP Papua Barat, Edi Kirihio.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Wakil Ketua Pokja Agama, MRP Papua Barat, Edi Kirihio meminta gubernur dan bupati se Papua Barat, agar mengeluarkan kebijakan menghentikan sementara aktivitas pejasa ojek, guna mencegah penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Menurut dia, kebijakan ini tentu sejalan dengan penetapan status darurat Covid-19, sehingga dibutuhkan langkah tepat untuk memastikan pencegahan penyebaran Virus Corona. Apalagi aktivitas pejasa ojek terkadang full 24 jam.

“Sebagai representatif masyarakat kultur, kami meminta para pimpinan daerah untuk mengeluarkan sebuah kebijakan terkait pembatasan aktivitas pejasa ojek tersebut,” ungkap Edi Kirihio, Minggu (5/3/2019).

Dia menambahkan dengan kondisi saat ini ada ribuan ojek di Papua Barat, terus beroperasi sehingga perlu diantisipasi.

“Ini berbahaya, banyak masyarakat yang sadar akan upaya pencegahan, tetapi ada juga yang belum,” tutupnya.(me)

Continue Reading

Ekonomi & Bisnis

MRPB Minta Anggaran Perjalanan Dinas Dialihkan Untuk Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19

Published

on

Ketua MRP Papua Barat, Maxi Ahoren.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Penyebaran Virus Corona (Covid-19), yang meluas, membuat pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan kebijakan social distancing atau menjaga jarak, dan menghimbau kepada masyarakat agar bisa bekerja dari rumah.

Namun dampak imbauan itu membuat perekonomian masyarakat turun, terutama mereka yang memiliki penghasilan harian. Oleh karenanya Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat, mengusulkan agar Gubernur dapat mengalihkan anggaran perjalanan dinas untuk penanganan Covid-19.

“Saya sudah surati Gubernur, agar baiknya anggaran perjalanan dinas ASN, DPR PB dan MRPB dialihkan untuk membantu masyarakat, yang sekarang mulai terasa dampak sosial akibat Virus Corona tersebut,” ungkap Ketua MRP Papua Barat, Maxi Ahoren.

Selain itu, lanjut dia berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat di beberapa kabupaten, harga bahan pokok meningkat drastis, dan masyarakat kesulitan untuk membeli.

“Kalau hal ini dibiarkan terus akan berdampak lebih buruk lagi,” tukasnya.

Dia juga mengaku, dalam surat itu dirinya meminta agar gaji PNS, khususnya MRPB dan DPR PB dapat dibayarkan sekaligus tiga bulan, karena kondisi saat ini banyak rakyat yang datang untuk meminta bantuan baham makanan.

“Saya kira apa yang disampaikan pak Presiden sudah jelas, tinggal ditindaklanjuti oleh Gubernur, untuk kepentingan masyarakat,” tutupnya.(me)

Continue Reading

Manokwari

Pemerintah Papua Barat dan FKUB Sepakati Jam Doa Bersama

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), mendukung Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2020, tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh wilayah Papua Barat.

Kesepakatan dukungan itu diputuskan dalam pertemuan yang digelar, Jumat (3/4/2020), dengan melibatkan Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) bersama FKUB Papua Barat, di salah satu hotel di Manokwari.

Selain penerapan PSBB, Gubernur Dominggus Mandacan bersama ketua FKUB Papua Barat, Pdt.Sadrak Simbiak, menyepakati pelaksanaan doa bersama secara serentak dilaksanakan dua kali dalam seminggu selama masa tanggap darurat Covid-19.

“Doa bersama serentak dilakukan pada hari Selasa dan Kamis pada jam 12.00 WIThingga selesai, dan pelaksanaannya dilakukan di tempat masing-masing sesuai tuntutan agamanya,” ujar Pdt.Sadrak Simbiak.

Segala aktivitas dihentikan sementara selama pelaksanaan doa pada hari dan jam yang ditetapkan. Pelaksanaan doa bersama inipun akan ditandai dengan bunyi sirene oleh petugas pada waktu yang disepakati.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakanan ini, menjadi tanggung jawab Gugus Tugas Covid-19 Papua Barat dan Gugus tugas Covid-19 kabupaten/kota. Mengingat kesepakatan bersama tersebut akan dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten/kota.

Rapat Forkopimda dan FKUB Papua Barat itu turut dihadiri Kapolda Papua Barat, perwakilan Pangdam Kasuari, Ketua MRPB, Bupati Manokwari, Ketua PGGP Papua Barat dan pimpinan perwakilan unsur Agama.(akp)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta