Connect with us

Manokwari

Peristirahatan SBY Jadi Puing Berabuh Dibalik Kemegahan Situs Pekebaran Injil

Published

on

Oleh : Safwan

JAGATPAPUA.com – Nasib rumah honai yang menjadi tempat persinggahan Presiden RI ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono saat meresmikan situs Pekebaran Injil, kini hanya tersisa puing puing berabuh yang membisu ditengah kemegahan situs pekebaran injil di Pulau Mansinan.

Aksi ‘heroik’ pembakaran honai ini berawal dari tidak maksimalnya badan pengelolaan situs Mansinam yang dibentuk dengan dukungan anggaran sejak 2016 lalu. Alhasil, tempat yang harusnya menjadi monumen itu menjadi korban dari luapan serta kekecewaan mereka. Bahkan tak ada yang tau siapa yang membawa si jago merah menghanguskan saksi saksi kehadiran situs PI itu.

Menggelitik rasanya ketika mendengar
pernyataan Albert Rumbarar,(43) Tokoh Gereja di Kampung Mansinam, yang ditemui pekan kemarin. Dari rasa bangga dan yakin akan dampak positif dari pembangunan mega proyek situs Pekebaran Injil, kini harapan itu pun sirna. Semua kata dia berbalik hanya karena ‘uang besar’.

“Awalnya lewat bangunan yang diresmikan SBY ini, semuanya berharap pasti ada dampak positif untuk merubah ekonomi masyarakat. Namun, nyatanya setelah bangunan ini hadir di Mansinam dan sudah diresmikan, tidak seperti yang diharapkan. Semuanya karena, badan pengurus (pengelola) situs, tidak maksimal untuk mengatur sejak akhir tahun 2016 hingga saat ini,” ucap Rumbarar. Bahkan, ‘uang besar’ membuat kehilafan itu muncul hingga kepentingan pribadi dikedepankan ketimbang kepentingan masyarakat.

“Hari ini semua orang boleh katakan, bahwa kami masyarakat Mansinam malas dan tidak bisa mengurus situs ini. Namun yang sebenarnya tidak demikian, pengurus situsnya yang hingga kini tidak jelas,” ujar Rumbarar sembari berharap polemik ini harus cepat tuntas.

Warga lain, Albert Lambertus Rumbrawer. (34) mengaku bahwa honai itu tak lagi diperhatikan sehingga ambruk. Entah disengaja atau tidak, dibakar atau tidak dia pun tak tahu pasti. Sebab, honai itu terbakar ditengah musim kemarau.

Dibalik siapa oknum yang membakar, tentu ini adalah dampak dari pengelolaan situs yang beberapa tahun ini tidak efektif.

“Honai itu menjadi sejarah, Presiden kita sendiri turun di pulau ini, namun sayangnya dihargai dengan kelakuan semacam ini,” ujar Lambertus sembari menyesali kejadian tersebut.

“Biar satu hari namun SBY sudah datang dan istirahat sejenak. Sekarang sudah menjadi puing puing kenangan,” harunya.

Apa ? dan mengapa ? Akademisi Unipa, Andreas J. Deda, berujar bahwa kalau tindakan semacam itu adalah bagian dari pemberontak, dan juga merupakan ekspresi kekecewaan. Bago dia ekspresi tersebut juga menjadi pertanda bahwasanya gereja punya tanggung jawab besar untuk bisa memikirkan segala sesuatu itu.

“Saya kira sudah jelas, pemerintah dan gereja harus bisa menterjemahkan niat baik SBY untuk membangun situs tersebut. Sebagai Presiden saat itu, ia sudah menjawab permintaan ‘kalian’, padahal dari Sabang sampai Merauke banyak yang ingin perhatian seorang Presiden, terus kenapa peninggalannya tidak di jaga ? Tanya Andreas.

Dari berbagai pulau di Indonesia, seorang Presiden sudah memberikan perhatiannya ke Pulau Mansinam, kemudian pernahkah kalian memahami bahwasanya kenapa dia harus menjawab itu? itu harus di mengerti. ? Sambung dia lagi., sebab kalau kita tidak mengerti apa maksud seorang SBY membuat semua itu untuk kita, maka kita juga tidak akan menghargai apa yang sudah dia lakukan.

Bagi dia, manusia yang mengelola situ itu harus memiliki kepekaan kepada sebuah tempat sejarah. Meski dia tahu, dibalik kemegahan itu tersimpan masalah yang besar untuk masyarakat lokal di sana.

“Sampai dengan hari ini, entah gereja dan juga pemerintah, belum bisa menyelesaikan masalah itu. Dan itu menjadi ekspresi mereka,” ungkap Andreas. Ia berharap kepada pihak gereja untuk merefleksikan saat khotbah di mimbar, sehingga umat bisa memahami, dan selanjutnya menghargai semua itu.(*)

Continue Reading
Advertisement


 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bintuni

100 Personil Brimob Digeser Ke Kabupaten Teluk Bintuni

Published

on

Pergeseran 100 personil Brimob BKO Bali ke Kabupaten Teluk Bintuni, Kamis ( 3/12/2020 ).

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat, mulai melakukan pergeseran 100 personil Brimob BKO Bali ke Kabupaten Teluk Bintuni, Kamis ( 3/12/2020 ).

Personil BKO itu, untuk membantu membeckup Polres Teluk Bintuni, dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020.

Pelepasan personil BKO itu dilakukan oleh Wakapolda Papua Barat, Brigjen Pol Patrige Rudolf Renwarin, pada upacara dihalaman Mapolda Papua Barat, Maripi.

“100 personil ini akan bertugas kurang lebih 15 hari dalam kondisi kondusif, namun apabila eskalasi berubah meningkat, maka tidak menutup kemungkinan akan diperpanjang hingga situasi benar-benar kondusif,” ungkap Wakapolda.

“Kepada seluruh anggota personil BKO, saya harap dapat bersikap preventif dalam melaksanakan operasi pengamanan,” ujar Wakapolda.

Wakapolda Papua Barat, Brigjen Pol Patrige Rudolf Renwarin.

Lanjut Wakapolda, 100 personil Brimob ini akan bertugas untuk pengamanan kota, pengamanan objek-objek vital dan juga pengamanan beberapa perkantoran, baik itu di KPU, Bawaslu dan kantor-kantor pemerintahan lainnya.

“Tidak menutup kemungkinan mereka juga akan melakukan patroli skala kecil maupun skala sedang untuk menjamin situasi di kota Bintuni, tetap kondusif,” ucap Wakapolda.

Selain itu, Wakapolda juga menyampaikan Kabupaten Teluk Bintuni, sudah teridentifikasi masuk data Bawaslu maupun Mabes Polri, yang indeks kerawanan Pilkada cukup rawan.

“Di Papua Barat ada empat daerah yang teridentifikasi cukup rawan. Sehingga kan kita kirim anggota untuk membantu membeckup Polres setempat, diantaranya Bintuni, Manokwari, Raja Ampat, dan Kaimana,” tukas Wakapolda.(me)

Continue Reading

Ekonomi & Bisnis

BI Menjamin Kebutuhan Uang Layak Edar Jelang Natal dan Tahun Baru

Published

on

Kepala BI Perwakilan Papaua Barat, Rut. W Eka Trisilowati.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Kepala BI Perwakilan Papaua Barat, Rut. W Eka Trisilowati, mengatakan momen Natal dan Tahun Baru, yang akan dirayakan secara meriah oleh seluruh komponen masyarakat di Papua Barat, akan mendorong peningkatan jumlah kebutuhan uang rupiah di masyarakat.

Sebagai bentuk kesiapan, dalam menyambut momen tersebut, Kantor Perwakilan BI Papua Barat, telah melakukan koordinasi dengan seluruh perbankan di wilayah kerja untuk menyediakan uang rupiah layak edar dalam jumlah yang mencukupi dan dalam pecahan yang memadai.

“Berdasarkan proyeksi yang telah disusun, kebutuhan uang (ouflow) selama masa Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 diprakirakan mencapai Rp1,39 triliun atau menurun tipis 1,16% dibandingkan kebutuhan uang masa Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 sebesar Rp1,42 triliun,” ungkapnya, melalui rilis yang diterima media ini, Kamis (3/12/2020).

Dia juga mengatakan kebutuhan uang di masa pandemi ini utamanya berasal dari persiapan perbankan dalam rangka penyerapan anggaran di akhir tahun, serta realisasi anggaran Dana Desa dan proyek pemerintah di samping kebutuhan masyarakat di momen Natal dan Tahun Baru.

“Kebutuhan uang di masyarakat yang cukup tinggi, KPw BI Papua Barat menjamin ketersediaan uang rupiah dan akan terus memantau perkembangan jumlah uang beredar di Papua Barat,” sebutnya.

Sebagai upaya dalam pencapaian sasaran inflasi daerah tahun 2020 sebesar 3±1% (yoy), serta menyikapi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pihaknya mengimbau setiap pemangku kepentingan dapat memperkuat komitmen dalam meningkatkan komunikasi ekspektasi untuk menjaga agar konsumsi tetap terjaga, serta turut terlibat melakukan persuasi belanja bijak dengan merencanakan dan berbelanja untuk kebutuhan yang produktif dan diarahkan pada peningkatan produktivitas usaha.

“Hal ini juga menjadi upaya bersama dalam mendorong pemulihan ekonomi Nasional, khususnya di Provinsi Papua Barat, dengan kampanye, “Bangga Produk Indonesia” dengan menggunakan/konsumsi produk lokal,” tukasnya.

Di sisi lain, dengan cukup tingginya peredaran uang pada akhir tahun ini, Bank Indonesia senantiasa mengajak masyarakat untuk memperhatikan ciri-ciri keaslian uang rupiah dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang (3D).

“Masyarakat juga diharapkan turut memperlakukan dan menjaga rupiah dengan baik melalui 5 ‘JANGAN’, (Jangan Dicoret, Jangan Distapler, Jangan Diremas, Jangan Dibasahi dan Jangan Dilipat), sehingga kualitas uang Rupiah yang beredar senantiasa dalam kondisi layak edar (ULE),” terangnya.

Selain itu, sebagai bagian dari pencegahan penyebaran Covid-19, KPw BI Papua Barat, juga telah menerapkan protokol kesehatan dalam penanganan uang.

Ditambahkan BI, sejak 12 November 2020 telah kembali membuka layanan penukaran uang rusak. Penukaran uang rusak dibuka setiap hari Kamis, pukul 08.00-11.30 WIT di loket layanan KPw BI Papua Barat.

Pembukaan kembali layanan penukaran uang rupiah rusak merupakan upaya Bank Indonesia, dalam memastikan ketersediaan uang rupiah yang layak edar di masyarakat, dengan tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19.

“Untuk menukarkan uang rupiah rusak, masyarakat cukup membawa uang rupiah rusak yang masih memenuhi persyaratan ke Kantor BI sesuai jadwal layanan,” tandasnya.

Informasi mengenai kriteria uang Rupiah kertas dan logam rusak yang diberikan penggantian dapat dilihat pada tautan berikut : (https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/BI-Buka-Kembali-Layanan-Penukaran-Uang-Rupiah-Rusak.aspx).(rls/jp)

Continue Reading

Adat

MRPB Usulkan Anggaran Rp98 Miliar di Tahun 2021

Published

on

Ketua BURT MRPB, Yulianus Thebu

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), mengusulkan penambahan anggaran di tahun 2021 sebesar Rp96 miliar.

Ketua BURT MRPB, Yulianus Thebu mengatakan usulan anggaran itu telah diplenokan dalam rapat penetapan rencana kerja anggaran MRPB tahun 2021, dan telah diserahkan kepada fraksi Otsus DPR Papua Barat.

“Usulan anggaran Rp96 miliar untuk menunjang seluruh kegiatan lembaga dan sekretariat yang difokuskan pada 4 program, yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi, program dukungan pelaksanaan tupoksi MRPB, program sekretariat MRPB dan program utama penunjang MEPB,” ungkapnya di Manokwari, Rabu (2/12/2020).

“Dari 4 program ini, akan dirinci lagi pada sub-sub program. Kita harap DPR Papua Barat dan pemerintah provinsi bisa menetapkan sesuai usulan kami,” sambungnya.

Ketua MRP Papua Barat, Maksi Ahoren.

Di tahun 2020, sebut Thebu, lembaga MRPB hanya mengelola anggaran sebesar Rp49 miliar dimana di dalamnya, porsi dana Otsus hanya sebesar Rp3 miliar yang telah direalokasi untuk kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.

“Oleh karena itu, dari total usulan Rp96 miliar di tahun 2021, kami plotkan porsi dana Otsus sebesar Rp50 miliar, dan sisanya Rp46 miliar dapat ditambahkan dari dana bagi hasil maupun dana alokasi khusus (DAK) Papua Barat,” jelasnya.

Sementara Ketua MRPB, Maxsi Nelson Ahoren, mengaku usulan Rp96 miliar sesuai dengan kebutuhan, mengingat wilayah kerja MRPB meliputi dua wilayah adat Domberai dan Bomberai.

Selain itu, Ahoren juga mengatakan selama terbentuknya MRPB di Papua Barat, baru pertama kalinya MRPB melakukan pleno usulan anggaran kepada DPR dan Pemerintah, karena telah tertuang dalam Pasal 21 poin (c) UU No.21 Tahun 2001.

“Selama ini, rancangan dan pembahasan anggaran oleh DPR dan Pemerintah Provinsi, tidak pernah melibatkan MRPB. Dan hari ini kami berinisiatif sesuai ketentuan UU 21], pertama kali dilaksanakan pembahasan dan penyerahan usulan anggaran MRPB kepada DPR,” tandasnha.(JP)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta