Connect with us

Headline

Periode Kedua Jokowi, Ini Harapan LP3BH Manokwari

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, memberi apresiasi kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden, M. Jusuf Kalla, yang telah mengakhiri kerjanya bersama selama 5 (lima) tahun memimpin negara dan bangsa Indonesia.

Namun, dipemerintahan tersebut masih banyak persoalan hukum yang belum terselesaikan, seperti kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di tanah Air, lebih khususnya di tanah Papua.

Sehingga dipemerintahan yang kedua 2019-2024, Presiden Joko Widodo bersama wakilnya Muhammad Ma’ruf Amin, dituntut oleh para korban pelanggaran HAM dapat memberikan langkah nyata dan terukur yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut.

“Ini akan nampak, pertama, saat Jokowi memberi sambutan setelah dilantik sebagai Presiden RI (Minggu 20 Oktober 2019), dan kedua, menetapkan siapa yang menduduki posisi Menteri Menko Polhukam serta Jaksa Agung RI,” jelas Warinussy, melalui rilisnya, Sabtu (19/10/2019).

Warinussy mengatakan posisi Jaksa Agung adalah relevan dan penting terkait posisi hukum Kejaksaan Agung RI sebagai penyidik dalam tahapan proses penegakan hukum kasus dugaan pelanggaran HAM Berat menurut amanat UU RI No. 26 Tahun 2000 Tentang HAM.

Selain itu juga telah diatur dalam UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Karena itu, sekali Presiden “salah menunjuk” orang pada kedua posisi strategis tersebut, maka harapan terpenuhinya rasa keadilan dan kepastian hukum para korban dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua akan kian jauh.

“LP3BH pada akhir September 2019 telah melakukan Focuss Group Disscussion (FGD) bersama para korban dugaan pelanggaran HAM Berat Wasior tahun 2001. Kesimpulannya, korban membutuhkan penyelesaian hukum (litigasi/legal) dikedepankan dan memperoleh hasil nyata,” ungkap Warinussy.

Menurut Warinussy, kasus Wasior 2001 dan Wamena 2003, merupakan 2 (dua) kasus dugaan pelanggaran HAM yang Berat di Tanah Papua dan sudah melalui segenap tahapan proses hukum acara menurut UU RI No. 26 Tahun 2000, yang seyogyanya dapat dibawa ke pengadilan HAM.

Namun sayangnya, pengadilan HAM yang imparsial sesuai amanat pasal 45 UU RI No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua belum pernah diinisiasi oleh negara untuk berdiri segera di Tanah Papua.

“Tantangan keterpilihan kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB (United Nations Human Rights Council/UNHRC), kiranya menjadi “cemeti” bagi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu dan serius menyelesaikan segera dugaan pelanggaran HAM Berat di Wasior dan Wamena tersebut,” tandas Warinussy.(rls)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Hermus Imbau Masyarakat Tak Jual Tanah, Tapi Tanam Kelapa Sawit

Published

on

Salah satu lahan peremajaan kelapa Sawit, di SP7 Masni Manokwari. (Dok jagat)

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Masyarakat pemilik ulayat yang tinggal di wilayah dataran Warmare, Prafi, Masni, Sidey (Warmpramasi) Kabupaten Manokwari diingatkan untuk tidak menjual tanahnya, tetapi dimanfaatkan untuk peremajaan kelapa sawit.

Karena saat ini, pemerintah daerah sedang memperjuangkan kehadiran pabrik Sawit, dan salah satu syarat terwujudnya kehadiran pabrik dimaksud harus ditunjang oleh hasil produksi sawit itu sendiri.

Untuk itu, masyarakat mulai saat ini harus melakukan peremajaan sawit diatas lahan masing-masing. Peremajaan sawit yang sudah dicanangkan di Mimbowi Distrik Masni beberapa waktu lalu akan terus dikawal pemerintah hingga tuntas, sebagai dasar diperjuangkannya pabrik tersebut.

Untuk itu ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak menjual tanah, karena uang bisa bisa habis saat ini juga, dan kalian (masyrakat) kembali tinggal di Gunung lagi.

“Tolong sampaikan pesan ini kepada semua orang tua. Saya minta dengan Hormat agar jangan jual tanah, yang punya lahan kelapa sawit pemerintah pasti dukung untuk peremajaan, demi kepentingan masyarakat itu sendiri, dan hasilnya bisa dinikmati dalam waktu yang lama, tidak seperti jual tanah, terima uang, uang habis hari ini juga,”tandas Hermus, Minggu (11/4/2021).

Ia berharap dukungan masyarakat terutama suku arfak pemilik ulayat yang mendiami dataran Warmpramasi untuk bersama mendorong pelaksanaan peremajaan sawit, sebagai dasar dibangunnya Pabrik.

“Karena pabrik tidak akan dibangun sepanjang belum ada produksi Sawit yang siap. Inti dari semuanya ini kita hanya mau rakyat sejahtera , jangan terima uang hari ini langsung habis hari ini juga tapi mari pikir anak cucu kita kedepan, supaya mereka bisa menikmati hasilnya dalam waktu yang lama,”ucap Bupati Hermus.(JP/AR)

Continue Reading

Adat

Agar Tepat Sasaran, Perbub Bantuan Biaya Pendidikan Manokwari Segera Diterbitkan

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Pemerintah Daerah Manokwari, akan segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) terkait bantuan biaya pendidikan, sehingga tepat sasaran dan lebih merata.

Hal ini diungkapkan Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP.,MH saat menjawab aspirasi warga masyrakat Kampung Snaimboy, Sabtu (10/4/2021), dikampung Snaimboy.

“Terkait bantuan Biaya pendidikan untuk mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar manokwari maupun di manokwari, sudah saya instruksikan ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, untuk segera diterbitkan Perbub,”Kata Hermus

Setelah perbub diterbitkan baru dilanjutkan dengan pendataan mahasiswa yang berada di setiap kota study. Hal ini dimaksudkan agar kedepan penyaluran bantuan pendidikan lebih tepat sasaran dan merata. Tentu hal ini juga disesuaikan dengan jenis pendidikannya karena tentu postur pembiayaannya juga berbeda.

“Bantuan pendidikan hanya diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan ber KTP Manokwari. Jangan KTP Kabupaten Pegunungan arfak datang terima di Manokwari, atau kabupaten lain datang ajukan di manokwari. Saya akan lebih tegas, kita harus disiplin ya,”tegas Hermus

Sebab kata ia, pemerintah Manokwari tidak hanya memperhatikan mahasiswa asal suku Arfak saja, tetapi juga suku papua lainnya yang sudah menetap di Manokwari dan menempuh pendidikan di luar Papua.

“Kita harus mengaturnya secara baik, supaya semua orang bisa mendapatkan kesempatan ketika yang bersangkutan memenuhi syarat dan aturan, yang ada”tutup Hermus.(JP/AR)

Continue Reading

Adat

Lulus Dikmata TNI AD, 340 Prajurit Diingatkan Tetap Jaga Kesehatan Untuk Pendidikan Selanjutnya

Published

on

Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, Bupati Mansel Markus Waran ST.,MT, saat menutup Dikmata TNI AD Gelombang II TA 2020 (OV) di Rindam XVIII Kasuari, Distrik Momiwaren, Sabtu (10/4/2021).

MANSEL,JAGATPAPUA.com– Pangdam XVIII Kasuari Papua Barat, kembali mencetak 340 Prajurit lulusan Pendidikan Pratama Tamtama (Dikmata) TNI AD Gelombang II T.A 2020 (VO), di Rindam XVIII, Distrik Momiwaren.

“Kepada 340 prajurit yang baru lulus saya ingatkan agar tetap menjaga kesehatan tubuh untuk mengikuti pendidikan selanjutnya”kata Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, saat menutup Dikmata TNI AD Gelombang II TA 2020 (OV) di Rindam XVIII Kasuari, Distrik Momiwaren, Sabtu (10/4/2021).

“Makanlah makanan yang bergizi. Jangan begadang. Irit pakai uang, tapi jangn juga tidak makan makanan yang bergizi. Tetap jaga stamina tubuh,” tegas Pangdam.

Jendral Nyoman menjelaskan, pada Dikmata tersebut, 220 prajurit menyelesaikan pendidikan di Rindam XVIII/Kasuari, sementara 120 orang dititip di Rindam XVI/Patimura.

Menurut ia, 220 siswa yang telah menyelesaikan Dikmata tersebut nantinya akan melanjutkan pendidikan baik kecabangan infantri maupun pendidikan kejuruan lainnya. Untuk pendidikan kecabangan dilalsanakan di Rindam, sedangkan kejuruan lainnya di pusat pendidikan kecabangan di Jawa Barat.

Lanjut Pangdam, setelah resmi menjadi anggota TNI, 340 siswa Diktama tersebut akan menerima gaji penuh. Olehnya, Pangdam meminta agar upah yang diterima bisa digunakan sebaik-baiknya.

“Sekarang sudah terima gaji, sudah bukan uang saku lagi. Pakai uang untuk keperluan yang baik,” kata Pangdam.

Turut hadir pada penutupan Dikmata tersebut, Bupati Mansel Markus Waran ST.,MT, beserta para pejabat utama Kodam XVIII/Kasuari.(JP/NAE)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta