Connect with us

MRP Provinsi Papua Barat

Penunjukan Ketua Pansel DPR PB Jalur Otsus Hari Ini Dibahas

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Pemberhentian Maksi N Ahoren, dari Ketua Panitia Seleksi (Pansel), pemilihan anggota DPR Papua Barat melalui jalur pengangkatan (Otsus) periode 2019-2024, tidak berpengaruh terhadap proses perekrutan yang sedang berjalan.

Bahkan, hari ini Rabu (15/1/2020), Pemprov akan menggelar rapat terkait penunjukan Ketua baru Pansel Pemilihan Anggota DPR jalur pengangkatan (Otsus) tersebut.

“Jadi setelah rapat hari ini, baru kita ambil langkah kedepannya seperti apa,” kata Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, seusai melantik pejabat eselon III dan IV dilingkup pemprov Papua Barat.

Gubernur mengatakan, untuk proses perekrutan bakal calon berjalan baik dan seharusnya seleksi oleh Pansel sudah mulai dilakukan sejak tanggal 13 Januari 2020. Namun karena belum ada penunjukan pengganti Ketua Pansel oleh MRPB, sehingga masih menunggu waktu.

“Kewenangan itu juga ada di kita. Kalau memang nantinya penunjukan itu MRPB mundur, maka kita bisa putuskan Kepala Suku untuk menjadi Ketua Pansel. Artinya, prosedur sudah ditempuh, kemudian akan dilihat sesuai kewenangan yang ada,” ucap Gubernur.

Sebelumnya, Ketua MRPB, Maksi Nelson Ahoren diangkat menjadi Pansel Pemilihan Anggota DPR Jalur Otsus periode 2019-2024, dan dilantik oleh Gubernur Papua Barat, namun menuai konflik. Pasalnya pengangkatan tersebut dinilai bertentangan dengan UU Otsus.

Dalam amanat UU Otsus pasal 20 Perdasus Nomor 4 Tahun 2019, tentang tata cara pengisian keanggotaan DPRPB, melalui sebuah mekanisme pengangkatan.

Di dalam pasal 19 hingga 25 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus khusus bagi Provinsi Papua Barat. Tidak, ada ketentuan mengatur atau memberi kewenangan kepada MRP untuk menunjuk anggota MRP menjadi Ketua Pansel.

Untuk itu, memilih atau melakukan seleksi calon anggota MRP Papua dan Papua Barat dari jalur pengangkatan sesuai ketentuan pasal 6 ayat (2) UU RI Nomor 21 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua, sebagaimana dirubah UU RI Nomor 35 tahun 2008. Hal Ini sesuai pasal 20 ayat (1) huruf C disebutkan, masyarakart adat 1 orang ditunjuk oleh MRPB dilakukan melalui rapat.(me)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

Pansel Tunda Tahapan Pemanggilan Calon Anggota DPRPB Jalur Otsus

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Panitia Seleksi (Pansel) Calon anggota DPRPB melalui jalur pengangkatan (Otsus) periode 2019-2024 menunda tahapan seleksi pemanggilan calon anggota.

Pasalnya, dokumen hasil Kerja Panitia Penjaringan (Panja) ditingkat kabupaten, dinilai belum sesuai mekanismenya. Akibatnya ada sejumlah masyarakat dan bakal calon yang mengadukan kejanggalan ini ke Pansel.

“Ada yang keberatan soal hal teknis pekerjaan Panja. Sehingga perlu ada penjelasan dan Pansel juga telah menyurat kepada Gubernur untuk melakukan pertemuan bersama dengan menghadirkan pihak terkait,” ungkap Ketua Pansel, Yohan Warijo, Senin (9/3/2020).

Lanjut Warijo, pertemuan ini penting, karena ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi agar dokumen hasil kerja Panja ditingkat kabupaten singkron dengan Pansel.

“Jadi untuk tahapan ditunda, hingga mendapatkan penjelasan dari stekholder terkait, dan Pansel hanya tinggal tunggu waktu pertemuannya,” ujar Warijo.

“Kalau masalah ini tidak diselesaikan dikuatirkan setelah tahapan selesai ada pihak calon yang protes. Sehingga setelah pertemuan dan semua sudah jelas, maka dilanjutkan ke tahap pemanggilan calon untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan dan Narkotika,” jelas Warijo.

Warijo berharap pertemuan itu secepatnya dapat dilakukan, sehingga tidak menghambat proses atau tahapan selanjutnya.

“Untuk beberapa pengaduan dari masyarakat saat ini ditampung di Kesbangpol, dan akan dibahas bersama,” tandasnya.(me)

Continue Reading

Manokwari

MRPB Dukung Pembuatan Film Dokumenter Mansinam

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Majelis Rakyat (MRP) Papua Barat, mendukung Yayasan Bejana (YB), dalam pembuatan film dokumenter The Mansinam.

Hal itu sesuai surat rekomendasi dari MRP Papua Barat bernomor : 007/012/MRPB/I/2019, yang ditandatangani Ketua MRPB Maksi Nelson Ahoren, Rabu (15/01/2020).

Dalam surat rekomendasi ini tertulis MRPB menyatakan mendukung penuh sesuai tugas dan fungsi MRPB memperhatikan surat dari YB, nomor 001-RQREC-/BEJ-KMRPB/2019206.

Perwakilan YB Papua Barat, Edy Claus kirihio mengatakan setelah rekomendasi ini, pihaknya akan mengupayakan penandatanganan MoU bersama pihak keluarga Zendeling (Misionaris) dan pemilik sejarah Pulau Mansinam.

“Kita upayakan tanggal 5 Februari 2020 saat perayaan HUT PI, penandatanganan MoU itu dapat teresealisasikan,” tandasnya.(chl)

Continue Reading

Adat

Maxsi Ahoren Bantah Ada SK Revisi Pansel DPR Jalur Otsus

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Ketua MRP Papua Barat, Maksi Ahoren, mengklarifikasi tundingan revisi Surat Keputusan (SK) Panitia Seleksi (Pansel) jalur pengangkatan anggota DPR (Otsus) oleh Gubernur Papua Barat.

Dalam suratnya, Gubernur, Drs. Dominggus Mandacan, meminta MRP mempertimbangkan posisi Maxsi Ahoren, sebagai Panitia seleksi DPR jalur Otonomi Khusus (Otsus) periode 2019-2024.

Ketika ditemui, Maxsi menjelaskan posisinya di Pansel sebagai sebagai keterwakilan anak adat, bukan perwakilan dari MRP.

“Jadi sudah diklarifikasi surat itu, dengan tetap berpedoman pada keputusan Paripurna MRP yang sifatnya final dan mengikat, sehingga saya di Pansel sesuai mekanisme Perdasus Nomor 4 tahun 2019,” jelasnya.

“Kemarin pak gubernur hanya meminta MRP untuk mempertimbangkan kedudukan saya di Pansel, jangan sampai bertentangan dengan undang-undang, bukan membatalkan SK,” sebutnya.

Dia mengatakan dalam Perdasus Nomor 4 Tahun 2019, Gubernur dan MRP tidak miliki kepentingan dalam pengangkatan DPR Fraksi Otsus, meski kedua lembaga tersebut bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan Otsus.

“Bagian ini perlu dipertimbangkan secara baik dan benar, sebab lembaga MRP adalah lembaga kultur atau mandat Otsus dan kedudukan Gubernur di Papua Barat wajib menjalankan amanat Otsus,” tukasnya.

“Saat ini yang terpenting tahapan seleksi anggota DPR jalur Otsus berjalan, kemudian baru dilakukan revisi Perdasus Nomor 4 tahun 2019. Sebab dalam Perdasus itu, gubernur hampir tidak diberikan kewenangan, termasuk kewenangan dari MRP,” tandasnya.(chl)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta