Connect with us

Papua Barat

Pengalihan Bekas Lapas Doom Jadi SMAN 4, Rampung Tahun Ini!

Published

on

Acara pisah sambut Kepala Kanwil Kemenkumham Papua barat, Kamis (7/01/2021).

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Bekas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sorong yang berlokasi di Pulau Dom, Kota Sorong, Papua Barat, akan dialihfungsikan sebagai gedung SMAN IV Doom.

Pengalihan fungsi bangunan Lapas yang telah dihibahkan kepada Pemprov Papua Barat, diharapkan dapat dikawal pejabat baru Kepala Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Slamet Prihantara.

Hal itu diungkapkan pejabat lama Antonius Ayorbaba, pada acara pisah sambut Kepala Kanwil Kemenkumham Papua barat, Kamis(7/01/2021).

“Saya harap kepada Kepala Kanwil yang baru ikut mengawal proses pengibahan ex Lapas Doom Sorong, untuk dijadikan gedung SMA Negeri IV Doom Kota Sorong,” ujarnya.

“Saya bersama kepala BNN dan Sekjen, juga meminta nama SMAN dapat ditambah jadi SMAN 4 Pengayoman Doom, dan tahun ini semoga direalisasikan karena dokumennya sudah kita kerjakan,” terangnya.

Anthonius Ayorbaba, sendiri menjabat sebagai Kepala Kanwil Kemenkumham Papua Barat, sejak tanggal 30 November 2018 hingga 28 Desember 2020 atau kurang lebih bertugas selama 2 tahun.(alb)

Continue Reading
Advertisement


 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

MRPB Minta Pempus Tidak Sepihak Merevisi UU Otsus

Published

on

Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Maxi Ahoren.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, meminta agar Pemerintah Pusat (Pempus) tidak bertindak sepihak dalam merevisi beberapa pasal UU Otsus Nomor 21 tahun 2001 sesuai ide dan pikiran Pemerintah.

karena Otsus Papua Hadir dari Hati Rakyat Papua bukan lahir karena pemerintah Pusat.

“Kita berbicara komitmen kita meminta kepada Pemerintah Pusat untuk tidak terlalu cepat mengambil langkah merevisi pasal dalam UU Otsus Nomor 21 tahun 2001 atas ide dan pikiran mereka sendiri,”tegas Ketua MRPB-PB Maxi Nelson Ahoren kepada awak Media Jumat (22/1/2021).

Sebagai lembaga Kultur kata Ahoren tengah memperjuangkan apa yang menjadi keinginan dan harapan rakyat papua barat, agar bisa duduk bersama melalui dialog dengan melibatkan pemerintah Pusat, daerah dan  masyarakat Papua.

Dalam pertemuan  nanti masyarakat bisa menyampaikan secara langsung harapan mereka.

“Terkait pertemuan ini, MRPB sudah menyampaikan kepada ketua MPR RI di Jakarta dan beliau juga menyatakan kesanggupan untuk mempertemukan kita dengan presiden. Bahkan kami sudah menyurati Presiden meminta presiden mempercepat pertemuan bersama para tokoh juga masyarakat,”kata Ahoren

Namun jika pertemuan dimaksud belum juga terlaksana dan Pempus tetap melakukan revisi melalui prolegnas maka sikap tersebut berarti bahwa UU Otsus 21 tahun 2001 tersebut dibuat atas pikiran dan ide Pemerintah Jakarta.

“Sangat disayangkan jika hal ini terjadi sepihak. Nah hal ini berarti apa yang menjadi cita-cita dan harapan masyarakat Papua sama sekali tidak terakomodir dan revisi dilakukan sepihak,”tandas Ahoren

“Kita yang punya Rumah, Dapur sendiri kita yang harus masak bukan orang lain karena kita yang lebih tahu selera kita. Bukan mereka (pempus) yang mengatur, itu salah. Kami secara tegas mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Jakarta atas revisi beberapa pasal dalam UU Otsus adalah sepihak tanpa melibatkan MRPB dan seluruh lapisan masyarakat papua,”tukasnya

Menurut ahoren dialog itu penting, bukan ancaman bagi pemerintah pusat bahwa orang papua pasti minta Merdeka.

“Tetapi saat ini dengan Bahasa dialog orang Jakarta merasa itu ancaman bahwa orang papua minta merdeka nah ini yang salah. Jika ada pikiran bahwa dialog adalah ancaman bagi negara itu salah cara pandang negara terhadap apa yang menjadi keinginan masyarakat. Masyrakat hanya butuh kesejahteraan,”imbuhnya

Ahoren juga menambahkan, sementara terkait penyerahan hasil RDPU masih menunggu waktu pihak-pihak terkait termasuk Pemerintah Pusat untuk dilakukan.

“Pada prinsipnya surat sudah diserahkan ke anggota DPRRI melalui ketua DPRRI meminta waktu pertemuan baik dengan MRP Papua dan Papaua Barat. Untuk itu masyarakat diharapkan bersabar menunggu proses yang tidak lama lagi dilaksanakan,”harap Ahoren.(JP/alb)

Continue Reading

Adat

Bahas Soal Otsus, Ahoren: Jangan Korbankan Rakyat Papua Hanya Untuk Kepentingan Lembaga

Published

on

Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Maxi Ahoren.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Pemerintah Provinsi dan Fraksi Otsus DPR Papua Barat harus bergandengan tangan  dalam membahas nasib Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Tidak dengan versi masing-masing, sehingga dapat menghasilkan  prespektif yang senada.
“Rakyat tak boleh dikorbankan dalam setiap kepentingan lembaga, terutama untuk membahas Otsus Papua, karena MRPB telah melakukan setar lebih awal untuk menampung aspirasi rakyat Papua terhadap Otsus,”kata Ketua MRPB Maxi Ahoren.

Jangan lagi ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) versi A atau B, tapi kita harus satu prespektif untuk suarakan aspirasi masyarakat asli Papua di Papua Barat yang telah ditetapkan dalam agenda RDP-MRPB.

“DPR fraksi Otsus seharusnya dukung apa yang sedang didorong oleh MRPB untuk mencapai satu tujuan yaitu dialog bermartabat sebelum Jakarta ambil kesimpulan tentang Otsus Papua,” ujar Ahoren.

Ahoren akui, bahwa dalam waktu dekat akan mengundang Fraksi Otsus DPR Papua Barat dan Pemerintah Provinsi, untuk duduk bersama. “Kami akan undang Fraksi Otsus DPR PB dan Pemprov untuk satukan sikap terhadap Otsus demi rakyat Papua,” kata Ahoren.

Menurut Ahoren, pemekaran dan tambahan anggaran Otsus bagi Papua dan Papua Barat, sampai kapanpun tidak dapat menyentuh hati rakyat Papua untuk meminta keadilan. Dia menuturkan, bahwa masih banyak catatan kelam masa lalu dan luka yang belum juga terselesaikan sejak pemberlakuan Otonomi khusus di atas tanah Papua.

Dia pun tak menampik bahwa sikap Jakarta dalam merespons aspirasi masyarakat Papua justru akan menambah ketidak percayaan orang Papua kepada Pemerintah Pusat. Akhir-akhir ini sebut Ahoren, telah bermunculan kelompok pro perpanjangan Otsus Papua yang berseberangan pendapat dengan kelompok Tolak Otsus Jilid II.

Sikap cuek Jakarta justru akan mimicu ketidak percayaan orang Papua kepada pemerintah pusat, bahkan bisa pula memicu konflik horizontal, antara kelompok pro dan kontra terhadap Otsus Papua. Ini adalah realita yang harus dipertimbangkan oleh Jakarta.(JP/alb)

Continue Reading

Manokwari

Dinas PUPR Papua Barat Akan Bangun 97 Unit Rumah Layak Huni Bagi OAP

Published

on

Kepala Dinas PUPR Papua Barat, Heri G.N Saflembolo ST, MT.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) Papua Barat, akan membangun rumah layak huni kepada masyarakat. Rumah layak huni sebanyak 97 unit tersebut dikhususkan bagi Orang Asli Papua (OAP), yang tersebar di 12 kabupaten dan 1 kota.

“Masing-masing Kabupaten/Kota mendapatkan 7 unit dan ini tidak berbeda dengan tahun kemarin, karena merupakan program lanjutan,” kata Kepala Dinas PUPR Papua Barat, Heri G.N Saflembolo ST, MT, Rabu (20/1/2021) di Manokwari.

Dia melanjutkan, dalam penentuan siapa yang berhak mendapatkan rumah tersebut belum ada kriterianya, tetapi yang jelas OAP yang memang memiliki rumah yang sudah tidak layak dihuni.

“Pada prinsipnya pembangunan itu dilakukan berdasarkan usulan dari masyarakat, seperti mereka memasukkan proposal dan akan kita pelajari siapa yang layak menerima bantuan rumah layak huni ini,” tukasnya.

“Memang saat ini kita belum memiliki data valid terkait penerima rumah layak huni, tetapi kedepan kita akan kerjasama dengan teman-teman yang lain membenahi data guna mendapat data yang valid,” tambahnya.

Ditambahkan rumah layak huni yang akan dibangun bertipe 4×5, dan semua disiapkan termasuk isi rumah, sehingga nantinya masyarakat hanya membawa diri untuk tinggal.

“Dalam pembangunannya, kita akan memberdayakan teman-teman OAP, karena nilainya di bawah R 1 Millyar, begitu juga kegiatan lainnya menyangkut pemberdayaan akan kita utamakan dan prioritaskan, apalagi saat ini kita lebih banyak membuat kegiatan yang sifatnya padat karya,” tandasnya.(jp/sos)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta