Connect with us

Adat

Pemprov Papua Barat Akan Godok Perda Hutan Adat Masyarakat

Published

on

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Pemprov Papua Barat, akan segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda), yang mengatur mengenai Hutan Adat Masyarakat.

Hal ini diungkapkan Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan, setelah adanya SK Hutan adat Masyarakat, yang telah diserahkah oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

“Adanya SK Hutan Adat, maka Pemprov akan tindaklanjuti dalam bentuk Pergub atau regulasi, karena selama ini kita masih gunakan regulasi Nasional,” ujar Gubernur.

Selain itu, Gubernur juga mengatakan Hutan Adat ini, harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Apalagi, Presiden sudah mengingatkan jangan menjadikan lahan itu sebagai lahan tidur dan tidak dimanfaatkan.

Disisi lain, lanjut Gubernur Perda hukum masyarakat adat sejatinya adalah mandat Putusan MK No. 35 Tahun 2012. Putusan itu mengeluarkan hutan adat dari kawasan hutan negara dan mengakui hutan adat sebagai hutan yang berada dalam masyarakat hukum adat.

“Namun keberadaan masyarakat hukum adat ini, hanya dapat dikukuhkan baik oleh Peraturan Daerah atau melalui SK Kepala Daerah,” tandas Gubernur.

Sementara, Kabid Pengembangan Sistem KDL Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan Asdep Kajian Dampak Lingkungan, Erik Teguh Primiantoro mengatakan, Kementrian LHK memiliki 3 program besar, yakni pengembangan ekonomi rakyat berbasis kemudahan akses, dan pemulihan ekonomi dan guna lingkungan, serta kemudahan perijinan.

“Hutan adat konteksnya sepanjang ada regulasi dari Perda, Pempus bisa memproses penetapan untuk wilayah hutan adatnya (WHA),” ujarnya.

“WHA ini sudah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia yang sudah ada Perdanya untuk ditetapkan sebagai hutan adat, terkecuali Papua Barat dan beberapa daerah lainnya di Indonesia,” sebutnya.

Ditambahkan, Papua Barat memiliki banyak wilayah adat, sehingga diharapkan dapat mempercepat proses Lerda dimaksud sehingga memberikan akses menjadi hutan adat.(alb)

Continue Reading
Advertisement


 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Besok PDIP Papua Barat Gelar Aksi Tanam Pohon

Published

on

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Papua Barat menggelar rapat persiapan untuk pelaksanaan aksi menanam pohon di wilayah Manokwari dan Manokwari Selatan.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPD PDIP Papua Barat Markus Waran, didampingi pengurus Partai Beni Supit dan ketua DPC PDIP Kabupaten Manokwari Doni Mandacan serta dihadiri oleh beberapa pengurus lainnya.

Aksi menanam Pohon yang akan digelar besok Sabtu (23/1/2021) dilaksanakan serentak secara Nasional dalam rangka memperingati hari ulang tahun PDIP yang ke-48 tahun 2021.

Selain itu, kegiatan ini juga akan menjadi tolak ukur loyalitas para pengurus terhadap partai.

“Saya ingatkan kita semua pengurus partai yang hadir agar tidak lupa untuk memaksimalkan protokol kesehatan dimasa pandemi Covis-19. Oleh sebab itu peserta yang akan dilibatkan pada aksi penanaman pohon nanti juga akan dibatasi,”kata Waran Jumat (22/1/2021) di Manokwari.

Dan khusus bagi mereka (pengurus) yang telah dihubungi untuk terlibat langsung dalam aksi tersebut diwajibkan hadir berpartisipasi sebab kegiatan ini nantinya juga akan menjadi tolak ukur loyalitas masing-masing kader.

“Khusus bagi mereka yang menerima instruksi namun tidak ikut berpartisipasi akan kita evaluasi keanggotaannya ini adalah instruksi dari DPP, dipusat mereka sudah melaksanakannya, dan kita di Papua Barat juga harus mensukseskan kegiatan ini,”tandas waran saat menyampaikan arahannya.

Sesuai pantauan media ini, terdapat beberapa titik yang menjadi target menanam pohon yaitu disekitar kali dingin dan pantai Maruni, Tanah Rubuh dan Wedoni. Penanaman pohon ini diharapkan dapat mengurangi potensi banjir dan abrasi pantai.(JP/nae)

Continue Reading

Adat

MRPB Minta Pempus Tidak Sepihak Merevisi UU Otsus

Published

on

Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Maxi Ahoren.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, meminta agar Pemerintah Pusat (Pempus) tidak bertindak sepihak dalam merevisi beberapa pasal UU Otsus Nomor 21 tahun 2001 sesuai ide dan pikiran Pemerintah.

karena Otsus Papua Hadir dari Hati Rakyat Papua bukan lahir karena pemerintah Pusat.

“Kita berbicara komitmen kita meminta kepada Pemerintah Pusat untuk tidak terlalu cepat mengambil langkah merevisi pasal dalam UU Otsus Nomor 21 tahun 2001 atas ide dan pikiran mereka sendiri,”tegas Ketua MRPB-PB Maxi Nelson Ahoren kepada awak Media Jumat (22/1/2021).

Sebagai lembaga Kultur kata Ahoren tengah memperjuangkan apa yang menjadi keinginan dan harapan rakyat papua barat, agar bisa duduk bersama melalui dialog dengan melibatkan pemerintah Pusat, daerah dan  masyarakat Papua.

Dalam pertemuan  nanti masyarakat bisa menyampaikan secara langsung harapan mereka.

“Terkait pertemuan ini, MRPB sudah menyampaikan kepada ketua MPR RI di Jakarta dan beliau juga menyatakan kesanggupan untuk mempertemukan kita dengan presiden. Bahkan kami sudah menyurati Presiden meminta presiden mempercepat pertemuan bersama para tokoh juga masyarakat,”kata Ahoren

Namun jika pertemuan dimaksud belum juga terlaksana dan Pempus tetap melakukan revisi melalui prolegnas maka sikap tersebut berarti bahwa UU Otsus 21 tahun 2001 tersebut dibuat atas pikiran dan ide Pemerintah Jakarta.

“Sangat disayangkan jika hal ini terjadi sepihak. Nah hal ini berarti apa yang menjadi cita-cita dan harapan masyarakat Papua sama sekali tidak terakomodir dan revisi dilakukan sepihak,”tandas Ahoren

“Kita yang punya Rumah, Dapur sendiri kita yang harus masak bukan orang lain karena kita yang lebih tahu selera kita. Bukan mereka (pempus) yang mengatur, itu salah. Kami secara tegas mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Jakarta atas revisi beberapa pasal dalam UU Otsus adalah sepihak tanpa melibatkan MRPB dan seluruh lapisan masyarakat papua,”tukasnya

Menurut ahoren dialog itu penting, bukan ancaman bagi pemerintah pusat bahwa orang papua pasti minta Merdeka.

“Tetapi saat ini dengan Bahasa dialog orang Jakarta merasa itu ancaman bahwa orang papua minta merdeka nah ini yang salah. Jika ada pikiran bahwa dialog adalah ancaman bagi negara itu salah cara pandang negara terhadap apa yang menjadi keinginan masyarakat. Masyrakat hanya butuh kesejahteraan,”imbuhnya

Ahoren juga menambahkan, sementara terkait penyerahan hasil RDPU masih menunggu waktu pihak-pihak terkait termasuk Pemerintah Pusat untuk dilakukan.

“Pada prinsipnya surat sudah diserahkan ke anggota DPRRI melalui ketua DPRRI meminta waktu pertemuan baik dengan MRP Papua dan Papaua Barat. Untuk itu masyarakat diharapkan bersabar menunggu proses yang tidak lama lagi dilaksanakan,”harap Ahoren.(JP/alb)

Continue Reading

Adat

Bahas Soal Otsus, Ahoren: Jangan Korbankan Rakyat Papua Hanya Untuk Kepentingan Lembaga

Published

on

Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Maxi Ahoren.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Pemerintah Provinsi dan Fraksi Otsus DPR Papua Barat harus bergandengan tangan  dalam membahas nasib Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Tidak dengan versi masing-masing, sehingga dapat menghasilkan  prespektif yang senada.
“Rakyat tak boleh dikorbankan dalam setiap kepentingan lembaga, terutama untuk membahas Otsus Papua, karena MRPB telah melakukan setar lebih awal untuk menampung aspirasi rakyat Papua terhadap Otsus,”kata Ketua MRPB Maxi Ahoren.

Jangan lagi ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) versi A atau B, tapi kita harus satu prespektif untuk suarakan aspirasi masyarakat asli Papua di Papua Barat yang telah ditetapkan dalam agenda RDP-MRPB.

“DPR fraksi Otsus seharusnya dukung apa yang sedang didorong oleh MRPB untuk mencapai satu tujuan yaitu dialog bermartabat sebelum Jakarta ambil kesimpulan tentang Otsus Papua,” ujar Ahoren.

Ahoren akui, bahwa dalam waktu dekat akan mengundang Fraksi Otsus DPR Papua Barat dan Pemerintah Provinsi, untuk duduk bersama. “Kami akan undang Fraksi Otsus DPR PB dan Pemprov untuk satukan sikap terhadap Otsus demi rakyat Papua,” kata Ahoren.

Menurut Ahoren, pemekaran dan tambahan anggaran Otsus bagi Papua dan Papua Barat, sampai kapanpun tidak dapat menyentuh hati rakyat Papua untuk meminta keadilan. Dia menuturkan, bahwa masih banyak catatan kelam masa lalu dan luka yang belum juga terselesaikan sejak pemberlakuan Otonomi khusus di atas tanah Papua.

Dia pun tak menampik bahwa sikap Jakarta dalam merespons aspirasi masyarakat Papua justru akan menambah ketidak percayaan orang Papua kepada Pemerintah Pusat. Akhir-akhir ini sebut Ahoren, telah bermunculan kelompok pro perpanjangan Otsus Papua yang berseberangan pendapat dengan kelompok Tolak Otsus Jilid II.

Sikap cuek Jakarta justru akan mimicu ketidak percayaan orang Papua kepada pemerintah pusat, bahkan bisa pula memicu konflik horizontal, antara kelompok pro dan kontra terhadap Otsus Papua. Ini adalah realita yang harus dipertimbangkan oleh Jakarta.(JP/alb)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta