Connect with us

Adat

Pemerintah Siapkan 5.000 Dosis Vaksin Untuk Wartawan Se-Indonesia

Published

on

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com – Pemerintah menyiapkan sebanyak 5.000 dosis vaksin COVID-19 untuk diberikan kepada wartawan pada akhir Februari 2021 hingga awal Maret 2021.

“Nanti keluar dari PT Bio Farma Persero (sebanyak) 12 juta dosis, kita berikan 5.000 untuk awak media,” kata Presiden Joko Widodo pada acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 yang disiarkan secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Jokowi mengatakan saat ini pemerintah sedang fokus melakukan vaksinasi COVID-19 ke tenaga kesehatan. Kemudian, para petugas pelayanan masyarakat.

Presiden mengatakan dirinya memahami banyak tantangan yang dihadapi pekerja media selama pandemi COVID-19, dari tantangan risiko kesehatan hingga kesejahteraan.

Pemerintah juga telah menyiapkan beberapa insentif untuk meringankan beban industri media selama pandemi COVID-19. Di antara insentif itu adalah pembebasan Pajak Penghasilan 21 (PPh 21) bagi awak media, yang berlaku hingga Juni 2021.

“Juga untuk industri media, dilakukan pengurangan PPh badan, kemudian pembebasan PPh impor dan juga percepatan restitusi dan insentif ini juga berlaku sampai Juni 2021. Insentif yang diberikan ke industri lain juga diberikan ke industri media, termasuk pembebasan abonemen listrik,” ujar Presiden.

Ia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengawal realisasi insentif fiskal bagi industri media ini.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan terima kasih kepada insan pers dalam menjaga harapan serta optimisme masyarakat di tengah masa sulit pandemi COVID-19.

“Saya juga menyadari bahwa industri media sedang terdesak dengan perkembangan media sosial yang sangat masif dan cepat. Saya setuju diperlukan konvergensi dan level playing field yang adil dan sebagian aspirasi ini telah ditampung dalam Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Presiden.

Teranyar, kata Jokowi sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah dari UU Cipta Kerja yaitu PP tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Postelsiar). “Namun demikian pemerintah masih membuka diri terhadap aspirasi dari awak media,” tambah Jokowi.

PP tersebut antara lain mengatur mengenai perubahan aturan terutama untuk sektor telekomunikasi untuk penetapan tarif penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi hingga keberadaan lembaga penyiaran publik.

“Saya akan perintahkan kepada menteri-menteri terkait dengan rancangan regulasi yang melindungi ‘publisher’ agar manfaat ekonomi bisa dinikmati secara berimbang antara media konvensional dengan ‘open the top’ yaitu layanan melalui internet,” tambah Prsiden.

Menurut Presiden Jokowi, UU Cipta Kerja juga mengatur tentang digitalisasi penyiaran dan ini perlu dioptimalkan oleh industri media.

“Saya juga telah memperoleh laporan bahwa telah terbit peraturan menteri yang mengatur tata kelola penyelenggara sistem elektronik lingkup privat,” ungkap Presiden.

Presiden Jokowi menjelaskan aturan tersebut mengatur keseimbangan antara perkembangan ekonomi digital dan kedaulatan data. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan konvergensi antara media konvensional dengan platform digital.

Jokowi memastikan, pemerintah terus membuka diri terhadap masukan dari insan pers. “Jasa insan pers sangat besar bagi kemajuan bangsa selama ini dan di masa yang akan datang,” ucap Presiden.

Ia pun mengajak agar pers bersama-sama membangun harapan dan menyuarakan optimisme.

“Kita ingin berhasil melakukan penanganan krisis kesehatan dengan penanganan krisis ekonomi dan juga ingin meraih banyak lompatan-lompatan kemajuan,” ungkap Presiden.

Sebelumnya, Ketua PWI Pusat Atal S. Depari di hadapan Presiden, berharap insentif ekonomi untuk industri pers yang pernah dijanjikan pemerintah dapat segera diwujudkan.

“Inilah salah satu kesimpulan dari konvensi nasional media massa yang kami selenggarakan kemarin,” jelas dia.

Atal mengatakan, pandemi COVID-19 yang menerjang dunia khususnya Indonesia, telah segala mengganggu keberlangsungan seluruh sektor, salah satunya industri media.

“Pers dan media pun sedang sakit, tapi pers dan media dituntut oleh tugas kemanusiaan menjadi jembatan komunikasi dan informasi,” ujar Atal.

Bersama Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 kata dia, wartawan telah diterjunkan sebagai ujung tombak agar masyarakat sadar akan protokol kesehatan. Namun di sisi lain, krisis ekonomi akibat COVID-19 juga telah mengakibatkan performa Industri media menurun.

“Ada perusahaan yang lahirnya terpaksa mem-PHK, tidak sedikit media gulung tikar tapi ada yang menyambung hidup dari idealismenya pindah ke online sambil belajar beradaptasi,” sambungnya.

Lanjut dia, bila krisis tersebut khususnya kesehatan dan ekonomi tidak segera berlalu, media hanya mampu bertahan hidup dalam waktu hitungan bulan.

Dari Istana juga hadir Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, duta-duta besar negara sahabat, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, Ketua PWI Pusat Atal S. Depari, insan pers dalam dan luar negeri, serta tamu undangan baik secara langsung maupun virtual.(JP/me)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Pelantikan Bupati Bintuni, Sorsel, Fak-Fak dan Kaimana Dilakukan Bertahap

Published

on

Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan mengatakan Pelantikan Bupati dan wakil Bupati terpilih Kabupaten Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Kaimana dan Fak-Fak akan dilakukan secara bertahap sesuai masa akhir jabatan.

Sedangkan untuk Pelantikan Bupati Kabupaten Teluk Wondama Masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi karena proses sengketa Pilkadanya saat ini masih berlangsung.

“Pikada serentak tahun 2020, di Papua barat dilaksanakan di 9 daerah dan saat ini 4 Bupati dan Wabub terpilihnya sudah dilantik, masih 5 bupati dan Wabub yang belum, khusus Bintuni, Sorsel, Kaimana dan Fak-Fak akan dilantik bertahap sesuai masa akhir jabatan kepala daerah masing-masing. Sedangkan Teluk Wondama masih tunggu outusan MK,”bebernya

Untuk 4 Kabupaten yang Bupati dan wabubnya sudah ditetapkan KPU masing-masing, maka selanjutnya Gubernur mengusulkan ke kemendagri untuk disahkan dan diangkat melalui Putusan Mendagri.

Terkait hal itu maka berdasarkan pasal 164 ayat 1 UU Nomor 10 tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan PP pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Bupati wakil dan bupati dan wali kota dan wakil wali kota menyatakan pelantikannya di ibukota provinsi PB.(JP/me)

 

Continue Reading

Adat

Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Manokwari Tetap Jadi Perioritas

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH dan Wakil Bupati Manokwari Drs Edy Budoyo.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Bupati Kabupaten Manokwari, Hermus Indou mengatakan, Di Masa Pemerintahannya bersama Wakil Bupati Edy Budoyo program peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Manokwari menjadi prioritas.

“ Kegiatan yang menyentuh kesejahteraan masyarakat itu yang perioritas sesuai visi misi kami. Termasuk pelayanan pendidikan dasar, kesehatan, dan juga bagaimana kita memberdayakan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Manokwari,”Ungkap Hermus usai dilantik Gubernur Jumat (26/2/2021) kepada Awak Media di Gedung PKK Provinsi PB, Arfai.

Yang diinginkan bersama adalah masyarakat bisa hidup mandiri dan bisa menghasilkan sesuatu bagi kehidupannya. Mampu berusaha sendiri dengan mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan yang tentunya tidak terlepas dari dukungan pemerintah Daerah Manokwari.

Selain itu, Hermus menambahkan, dalam masa kepemimpinannya yang baru, pihaknya akan melakukan konsulidasi ditingkat pemerintahan manokwari dalam mengevaluasi kinerja baik secara politik maupun pemerintahan.

“Juga terkait kinerja ASN yang ada, karena masa jabatan kita hanya tiga setengah tahun dan kita ingin berlari lebih cepat dengan beberapa program-program unggulan daerah termasuk pembangunan icon kota Manokwari,”tukasnya

Bupati berharap citra Manokwari sebagai ibu kota provinsi bisa dapat diwujudkan, juga sebagai pusat peradaban di tanah papua maka diperlukan peran serta ASN dan OPD terkait. Sebab untuk mewujudkan hal tersebut membutuhkan kerja sama yang baik termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bukan hanya itu, upaya dalam memutus mata rantai Corona juga menjadi penting, yang jelas pemda Manokwari akan bersama-sama pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk hal dimaksud.

“Karena saat ini pandemi Covid-19 menjadi momok bagi seluruh rakyat tapi juga bangsa dan negara. Saya kira ini harus kita berantas, kita atasi, supaya masyarakat bisa menjalani kehidupan sebagaimana biasanya normal kembali, aktifitas ekonomi tetapi juga kehidupan sosial masyarakat bisa kembali normal,”tutup Bupati Indou.(JP/alb)

Continue Reading

Adat

Gubernur Resmi Lantik Bupati dan Wabub Manokwari, Mansel, Pegaf dan Raja Ampat

Published

on

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari, Hermus Indou SIP MH dan Drs Edy Budoyo, Manokwari Selatan Markus Waran ST.,MT dan Wempi Weli Rengkung, Pegunungan Arfak Yosias Saroy SH.MH dan Marinus Mandacan SIP, serta Bupati dan Wabub Raja Ampat Abdulatif Faris Umlati dan Orideko Burdam oleh Gubernur PB Drs Dominggus Mandacan, Jumat (26/2/2021) di Gedung PKK PB, Arfai.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan secara resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Manokwari Hermus Indou S.IP.,MH dan Drs Edy Budoyo, Manokwari Selatan Markus Waran ST.,MT dan Wempi Weli Rengkung, Pegunungan Arfak Yosias Saroy SH.MH dan Marinus Mandacan SIP, serta Bupati dan Wabub Raja Ampat Abdulatif Faris Umlati dan Orideko Burdam.

Pelantikan tersebut berdasarkan SK Mendagri Nomor 131.92-278/2021 tentang pengesahan, pengangkatan kepala daerah hasil pilkada serentak di Papua Barat.

“Maka hari ini saya atas nama Mendagri melantik Bupati dan Wakil Bupati di 4 daerah yaitu Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, Mansel, Pegaf dan Raja Ampat,. Dengan tetap mengacu pada prokes tentang pencegahan penyebaran virus corona,”ungkap Mandacan, saat membacakan Sambutannya pada Acara Pelantikan dan pengambilan sumpaj janji, Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024, di Gedung Auditorium PKK Provinsi PB, di Arfai, Jumat (26/2/2021).

Pelantikan 4 Bupati ini merupakan suatu bentuk kepercayaan besar masyarakat sehingga hal ini harus menjadi modal berharga Bupati dan Wabub dalam melaksanakan agenda pembangunan disetiap daerahnya demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.

“ Untuk itu saya ingatkan kepada para Bupati dan Wabub yang baru dilantik bahwa saudara adalah milik seluruh lapisan masyarakat tanpa perbedaan, pertentangan dan permasalahan yang terjadi saat Pilkada,”kata Mandacan

Persoalan yang pernah terjadi dalam pelaksanaan Pilkada harus dihilangkan, dan wujudkan kesejahteraan itu melalui realisasi program kerja yang disosialisasikan kepada masyarakat dalam kampanye politiknya saat Pilkada.

“Pastikan para Bupati bekerja siang dan malam, memastikan seluruh rakyat di pelosok bisa merasakan pelayanan pemerintah dalam kesehariannya. Pastikan rakyat peroleh air bersih , listrik, menikmati layanan transportasi yang memadai serta bisa mengakses layanan pendidikan dan kesehatan dengan kualitas yang baik,”tandasnya

Yang harus diingat Mandacan menambahkan, bahwa persoalan pilkada jangan sampai menjadi jurang pemisah antara satu dan yang lain tetapi justru menjadi sarana mendewasakan seluruh pemangku kepentingan dalam berpolitik.

Pelantikan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatangan Pakta integritas sebagai wujud komitmen terhadap pelaksanaan dan pemberantasan korupsi di daerah. Masyarakat juga diminta untuk mendukung Kepala Daerah yang baru dilantik dalam menjalankan.(JP/me)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta