Connect with us

Ekonomi & Bisnis

Pasca Dirumahkan, 32.317 Ribu Pekerja di Papua Barat Terima Bantuan Dana Tunai Rp600 Ribu/Bulan

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Sebanyak 32.317 ribu pekerja di sektor formal dan informal di 13 kabupaten/kota menerima bantuan tunai dari pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar Rp600 ribu/bulan yang dibayarkan tiga bulan sekaligus terhitung sejak April – Juni 2020 dengan total Rp1.800 ribu/orang.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat, Frederik Saidui megatakan, dana bantuan tersebut dituangkan dalam program tangan kasih Pemprov, dan diberikan kepada para pekerja disektor formal maupun informal pasca dirumahkan dan di PHK, akibat dampak Covid-19.

Frederik merincikan, di 13 kabupaten/kota, masing-masing jumlah penerima bantuan bagi pekerja yaitu Manokwari 4.332, Sorong 3.950, Fakfak 2.034, Kaimana 3.784, Raja Ampat 3.454, Teluk Bintuni 3.715, Teluk Wondama 1.624.

Kemudian Kota Sorong 2.834, Manokwari Selatan 1.300, Pegunungan Arfak 1.248, Maybrat 1.301, Tambrauw 1.304, dan Sorong Selatan 1.430. Sehingga total keseluruhannya 32.317 orang pekerja.

“Penyerahan dana bantuan telah dilakukan secara simbolis oleh Gubernur, Drs. Dominggus Mandacan dan di Kelurahan Padarni, SP2 Prafi dan Pasar Sanggeng,” ujarnya.

Sementara Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, pada acara Soft Launching Penyerahan Bantuan Tunai Program Tangan Kasih, di Aston Niu Hotel, Kamis (23/7/2020) mengatakan saat ini kita semua mengalami situasi bencana non alam Pandemi Covid- 19 dan telah mengubah tatanan kehidupan di semua wilayah di dunia dan khususnya di Provinsi Papua Barat.

Untuk mengurangi penularan virus corona, maka pemerintah mengeluarkan aturan dan himbauan agar dilakukan sosialisasi di semua sektor dan dalam kehidupan masyarakat, khusus dunia usaha baik yang berskala besar maupun kecil. Akibat adanya aturan itu, para pengusaha melakukan kebijakan merumahkan para pekerja dan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK.

“Ini tentu sangat menyulitkan para pekerja dan keluarganya karena mengalami kesulitan ekonomi, dan data pekerja sektor formal di Provinsi Papua Barat mencapai 63.648 orang dengan perusahaan berjumlah 24.476,” ucap Gubernur.

“Dari data itu tentunya pemprov tidak dapat menjangkau semua pekerja formal, karena bantuan ini diberikan kepada pekerja informal yang merupakan kelompok pekerja Mandiri yang terdiri dari tukang ojek, sopir, pedagang, petani atau nelayan serta profesi mandiri lainnya,” ujarnya.

Sedangkan pekerja formal yang dilaporkan di PHK dan dirumahkan di Papua Barat berjumlah sekitar 6.534 orang. Untuk itu melalui program tangan kasih ini, pemprov memberikan bantuan guna meringankan beban pekerja di sektor formal maupun informal selama masa tanggap darurat,” tukas Gubernur.

Gubernur berharap bantuan ini dapat membantu meringankan ekonomi keluarga pekerja di masa Pandemi Covid-19.

“Pemprov juga memiliki keterbatasan anggaran untuk membantu semua pekerja formal maupun informal, sehingga peran penting bupati/walikota diharapkan dapat meringankan beban ekonomi para pekerja tersebut,” tandas Gubernur.(alb)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Bupati Indou Sebut Pemekaran Kota Madya Masuk Dalam RPJMD Manokwari

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH mengatakan, pemekaran Kota Madya Manokwari menjadi program strategis dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari.

“Pemekaran Kota Madya Manokwari menjadi program strategis yang masuk dalam RPJMD masa pemerintahan saya dan pak Wakil Bupati Edy Budoyo,”ungkap Bupati kepada awak media di ruang kerjanya, Senin ( 01/02/2021 ).

Pemekaran kota madya tersebut dilakukan setelah adanya kebijakan Presiden untuk mencabut moratorium pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Kita menunggu sampai moratorium dicabut oleh pemerintah dan pembukaan kembali ruang pemekaram di seluruh Indonesia. Jika moratorium dicabut maka tidak ada alasan lagi untuk pemekaran daerah otonomi baru,”tukasnya.

Sudah jelas pihaknya akan mendorong pemekaran Kota Madya dimaksud bahkan terkait hal ini tetap masuk dalam RPJMD Manokwari. Tentu diharapkan, hal ini didukung oleh semua pihak terkait, termasuk masyarakat yang ada diwilayah Manokwari.(JP/alb)

Continue Reading

Adat

Bupati: Percepatan Realisasi Program Daerah, Butuh ASN Yang Paham Pemerintahan

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Pemerintah Daerah Manokwari membutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang paham terkait birokrasi pemerintahan, untuk mempercepat realisasi program pembangunan daerah disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Masa jabatan Saya dan Pak Edy hanya tiga setengah tahun, karena itu tentu kita butuh percepatan realisasi dalam semua program Pembangunan Daerah. Saat ini kita butuh ASN yang mengerti tentang pemerintahan, pembangunan dan juga pembinaan kemasyarakatan pada setiap tugas pokok dan fungsi di setiap OPD,” kata Bupati

Sehingga dapat membantu Kepala Daerah dalam mengakselerasi setiap program kerjanya dengan baik sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Manokwari, yaitu Kabupaten Manokwari menjadi pusat peradaban di tanah Papua dan ibukota provinsi Papua Barat yang religius berdaya saing Mandiri dan sejahtera.

Dalam masa 100 hari kerja, pihaknya akan melakukan konsolidasi Pemerintahan dan program kerja di Lingkup pemda Kabupaten Manokwari. Dimana dalam konsulidasi nanti tidak adanya istilah “cuci gudang” atau perombakan kabinet tetapi terkait penilaian atas kelayakan ASN yang akan diberikan kepercayaan dan juga wewenang untuk membantunya dalam penyelenggarakan tugas pemerintahan.

“Tetapi juga pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan termasuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Manokwari. Jadi dalam evaluasi nanti kita hanya melihat kelayakan dan kecocokan ASN dengan jabatannya juga kompetensinya seperti apa itu yang dinilai,”tandas Hermus saat ditemui wartawan, Senin ( 01/03/2021 ).

Selanjutnya sesudah penilaian tersebut dilakukan, maka diharapkan proses rekrutmen itu segera kita lakukan sehingga pengisian dan juga penyegaran di dalam sistem pemerintahan kita harus segera kita lakukan.

Untuk evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh sehingga kekosongan jabatan termasuk kepala OPD akan terisi sedangkan yang sudah terisi perlu dievaluasi.

“Rolling akan dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masin ASN. Selain itu saya berharap agar dipercepat musrembang RPJMD sehingga grand desain pembangunan Kabupaten Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi baik infrastrukturnya, ekonominya, maupun sosial dan aspek-aspek dari grand desain tersebut bisa diselesaikan dalam 100 hari kerja saya dan pak Wakil,”harap Hermus.(JP/alb).

Continue Reading

Adat

Sebagai Wujud Janji Politik, Hermus-Budoyo Akan Jumpa Masyarakat Di 9 Distrik

Published

on

Bupati Kabupaten Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH. dan Wakil Bupati Drs Edy Budoyo.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Sesuai Komitmen dan janji Politik pada kontestasi Pemilukada Desember 2020, Bupati Manokwari Hermus Indou dan Wakil Bupati Edy Budoyo akan bertemu masyarakat di 9 Distrik se-Kabupaten Manokwari.

“Sebagai kepala Daerah kita berupaya untuk mewujudkan terlebih dahulu program 100 hari kerja di masa pemerintahan HEBO saat ini, yakni secara seremonial akan di lakukan syukuran dibeberapa distrik, karena perjuangan ini adalah perjuangan seluruh rakyat di kabupaten manokwari,”kata Bupati Hermus Indou, Senin (1/3/2021) dikantor Bupati.

Mendatangi masyarakat dan menyampaikan terima kasih adalah suatu keharusan sebab rakyat telah berpartisipasi dalam memberikan dukungan saat Pemilukada.

“Dalam pertemuan nantinya kita ingin menyampaikan pesan pemerintah kepada rakyat untuk mendukung pemerintah saat ini tanpa ada batas-batas atau kelompok. Juga tidak ada konflik yang membuat disintegrasi sosial dan juga disintegrasi politik di tengah-tengah masyarakat,”tandas Bupati.(JP/alb)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta