28.5 C
Munich
Jumat, Juli 19, 2024

Pagu Anggaran Indikatif Pemprov 2024 Alami Defisit 1,5 Triliun, Ini Penjelasan Agus Nurodi

Must read

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemprov Papua Barat T.A 2024 yang diajukan ke Bappeda totalnya senilai Rp5,3 Triliun dan yang di tetapkan hanya Rp3,8 Triliun.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat Agus Nurodi menjelaskan bahwa proses penganggaran T.A 2024 tersebut didasarkan pada penghitungan kemampuan keuangan Daerah Rp 3,8 triliun dari RKPD yang diajukan ke bappeda totalnya Rp 5,3 triliun.

Sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp1,5 triliun yang dimana angka relatif pada APBD induk 2023 sebesar Rp5,5 Triliun kemudian adanya penambahan, sehingga totalnya mencapai Rp6 triliun.

Total Pagu Anggaran Indikatif pemprov Rp3,8 Triliun itu termasuk kebijakan Gubernur agar harus mempertahankan TPP sehingga sama dengan tahun ini.

Ia menerangkan TPP tahun 2023 sesungguhnya di biayai dari SiLPA T.A 2022 bukan murni pendapatan pada T.A 2023.

“Karena DAU habis digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan diluar TPP.
Sehingga secara umum pagunya menurun, hanya sekitar 60 persen dari angka tahun 2023,”kata Agus Nurodi pada penyerahan Dokumen Pagu Indikatif Pemprov PB Tahun 2024, Selasa (14/11/2023).

Dengan demikian, diketahui kemampuan anggaran tahun 2024 berpengaruh terhadap pagu anggaran semua OPD ikut menurun.

“Semoga di 2024 mungkin prediksi Silpa Rp200 miliar bisa meningkat sehingga ada kebijakan yang dibuat oleh Pj Gubernur untuk bisa menambah pagu anggaran 2024,”sebut Nurodi

Proses ini kata Kaban Keuangan telah dilaporkan ke TAPD dan telah disetujui oleh Pimpinan daerah dalam hal ini Pj Gubernur PB.

Menurut Agus sejak 2017, 2018 dan hingga saat ini Papua barat diplot sumber dana Otsus block grand (1%) Otsus penerimaan umum, Otsus spesifik Grant (1,25%) Otsus berbasis kinerja, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, Dana Alokasi Umum (DAU) arahan (pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum), Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi, DBH migas, Gaji Pegawai, dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Ini sudah diplotkan dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan terkait ini kita sudah rapat dengan Bappeda dan kita sepakat angka per sumber dananya sudah ditentukan. Jadi saya harap sumber dana itu sudah diarahkan untuk apa saja belanjanya,”tutupnya.(jp/fir)

- Advertisement -spot_img

More articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Latest article

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta