Connect with us

Adat

Ny Juliana Mandacan Lantik Sri Maryanti Mambor Sebagai Ketua TP-PKK Teluk Wondama

Published

on

Foto Bersama Ketua TP-PKK Provinsi PB Ny Juliana Mandacan bersama Ketua TP-PKK Kabupaten Teluk Wondama By Sri Maryanti Mambor, Usai Pelantikan, Selasa (5/5/2021) di Gedung PKK Arfai.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Ketua TP-PKK Provinsi Papua Barat, Ny Juliana Mandacan S.Sos melantik Ny Sri Maryanti Mambor sebagai ketua TP-PKK Kabupaten Teluk Wondama, Selasa (5/5/2021).

Ny Juliana Mandacan dalam sambutannya mengatakan, Sebagai mitra kerja pemerintah TP- PKK berfungsi sebagai fasilitator perencanaan pelaksanaan pengendali dan penggerak untuk terwujudnya 10 program pokok PKK di semua jenjang kepengurusan.

Setelah pelantikan ketua TP-PKK Kabupaten Teluk wondama akan melaksanakan serah terima jabatan dan membentuk pengurus di Kabupaten Teluk Wondama. Untuk itu, selaku ketua tim penggerak Provinsi Papua Barat Juliana mengimbau agar pembentukan atau pergantian kepengurusan di tingkat kabupaten loyalitas dan kapasitas pengurus menjadi dasar untuk mempertimbangkan keberlangsungan program dan kegiatan sebagaimana amanat pasal 22 dari Permendagri nomor 36 tahun 2020.

Selain itu kata ia, dalam pelaksanaan tugas pasti akan mendapat dukungan oleh pembina di daerah, untuk itu, ia mengajak secara bersama menjaga baik semua bentuk kepercayaan dan fasilitas yang diberikan oleh Bupati sebagai Pembina TP-PKK, demikian juga hubungan kemitraan dengan organisasi perangkat daerah teknis di daerah dalam pelaksanaan program kerja.

Menurut Juliana kondisi geografis Papua Barat sangat unik, sehingga sering menjadi penghalang untuk melaksanakan program kerja oleh TP-PKK. Terutama pada saat ini kita masih diperhadapkan dengan pandemi covid -19.

“Sehingga kita mempunyai tugas tambahan untuk menyuluh kepada masyarakat tentang hidup dengan tatanan normal baru. Saya berharap sebagai penyuluh kita mulai dari diri kita sendiri, bagaimana hidup dengan tatatanan normal baru,”ungkap Ny Juliana.

Dengan penerapan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak dari kerumunan dan juga penyadaran untuk mengonsumsi makanan yang bergizi dan dimasak dengan baik.

TP-PKK dituntut untuk terus belajar agar dapat memberdayakan diri secara maksimal, meningkatkan kapasitas diri sesuai kebutuhan dan tuntutan kondisi yang kita hadapi. Juliana berharap koordinasi dan konsultasi tetap terus dilakukan untuk menjangkau kesulitan pelaksanaan program di lapangan.

“Karena kesulitan di Kabupaten juga menjadi kesulitan kami di provinsi. Untuk itu mari kita bergandengan tangan untuk terus bersama mewujudkan keluarga sejahtera dalam wadah PKK dengan semangat “ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul”,”tutur Juliana

Pada Kesempatan itu, Ny Juliana meminta dukungan dari ketua Pembina provinsi dan kabupaten teluk wondama untuk setiap pelaksanaan 10 program pokok PKK di semua jenjang kepengurusan. (JP/SOS)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Sebelum Akhir Jabatan, MRPB Akan Tuntaskan Persoalan Revisi Sejumlah Pasal UU Otsus

Published

on

Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Sebelum masa akhir jabatan menjemput, Majelis Rakyat Papua Barat, akan berupaya menyelesaikan persoalan revisi sejumlah pasal dalam UU Otsus nomor 21 tahun 2001, sesuai dengan harapan masyarakat papua.

Hal itu, disampaikan Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren kepada awak media Rabu ( 12/05/2021 ) di ruang kerjanya. Menurut ia apa yang menjadi harapan masyarakat Papua sesuai dengan hasil RDPU maka sebagai lembaga kultur MRPB akan memperjuangkan terwujudnya harapan rakyat tersebut.

Terkait hal itu, Maxi mengatakan MRPB akan melakukan pertemuan-pertemuan bersama pemerintah pusat terkait untuk membahas nasib revisi UU Otsus. Dan harus mengakomodir apa yang menjadi keinginan dan harapan rakyat.

“Pada pertemuan nanti, kita berharap tak hanya dua pasal saja yang akan kita bicarakan nanti, tetapi ada pasal-pasal lain juga yang akan kita bicarakan, kami sepakat pasal keuangan dibicarakan tapi kenapa ada pasal pemekaran. Sebenarnya pasal pemekaran itu di ganti dengan bab V menyangkut kewenangan, kalau kemarin kewenangan yang dibicarakan itu tidak jadi masalah,”tandas Maxi Ketua

“Disisa masa jabatan, MRPB akan fokus agar kewenangan juga diakomodir pemerintah pusat. Ini menjadi kunci utama kami, kalau dengan adanya kewenangan maka semuanya itu akan terpenuhi, keuangan, pemekaran dengan sendirinya akan ada,”tandas Maxi

Namun pihaknya juga tidak mengabaikan kepentingan lain dari masyarakat, dalam hal memperjuangkan hak-hak asli orang Papua (OAP) baik terkait afirmasi yang sementara dibuka oleh beberapa kedinasan. Salah satunya yang akan didorong adalah penerima kejaksaan bagi anak-anak Papua, yang sesuai informasi dalam waktu dekat akan di buka.(JP/SOS)

Continue Reading

Adat

Berani Bangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Tornagogo Puji Sat Brimob Polda PB

Published

on

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Sat Brimob Polda Papua dinilai berani membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM untuk menyukseskan program Kapolri.

Hal itu diungkapkan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing pada launching Aplikasi Buina dan Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM oleh sat Brimob Polda Papua Barat kemarin.

“Ini sangat penting dan tentu di ketahui oleh kita semua bahwa kami Polda Papua barat dan seluruh satker memberanikan diri untuk melaksanakan program zona integritas, karena konteks dari pada pelayanan publik itu kita harus berani secara internal mendeklarasikan bahwa kita adalah institusi yang mengarah kepada zona integritas khususnya Polda Papua barat beserta jajarannya,”kata Kapolda

Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM lebih lanjut Kapolda, sudah disampaikan dan disambut baik oleh Mabes Polri. Sebagai komitmen di tahun ini, melaksnakan program tersebut dengan baik dalam konteks zona integritas. Menurut ia Zona integritas bukan hanya sebuah sebutan tetapi juga secara fisik, pelayanan dan segalanya harus ke arah yang baik dengan pelayanan publik yang lebih baik lagi.

“Tidak hanya aplikasi ini, tetapi Polda Papua barat saat ini sudah melaunching berbagai macam aplikasi dan kemudahan-kemudahan yang kemudian tujuannya untuk memudahkan masyarakat publik dalam mengakses pelayanan-pelayanan yang ada di kepolisian,”tandas Tornagogo

Dalam pelayanannya akan tetap menggunakan satu nomor yaitu 110 dengan SMS gateway. Nomor inilah yang akan digunakan masyarakat untuk melaporkankan segala kejadian juga permintaan pelayanan untuk masyarakat. Yang paling penting saat ini adalah masyarakat di berikan kemudahan dalam pelayanan publik.

Kapolda juga berpesan, brimob harus ramah dan bisa menjawab apa yang menjadi persoalan dari masyarakat.

“Brimob itu bukan pasukan bertempur untuk mengalahkan musuh, brimob adalah polisi yang betul-betul mengayomi masyarakat, dan bisa mewujudkan situasi Kamtibmas ini dengan baik,”tukasnya.(JP/ADV)

Continue Reading

Adat

Launching Aplikasi Buina, Sat Brimob Polda Segera Sosialisasikan 5 Katalog Terkandung

Published

on

Launching Aplikasi Buina dan Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM, Selasa (11/5/2021), di Mako Brimob, Sogun, Manokwari.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Satuan Brimob Polda Papua Barat melaunching layanan unggulan aplikasi Brimob Untuk Indonesia (Buina) dan Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.

Launching Aplikasi Buina dan Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM, Selasa (11/5/2021), di Mako Brimob, dihadiri Bupati Manokwari, Kapolda Papua Barat, Ombudsman Papua Barat, Ketua Mekessa, Forkopimda Papua Barat.

Dansat Brimob Polda Papua Barat Kombes Pol Sammi Ronny Tabaa menjelaskan, hari ini telah melaunching aplikasi Buina dengan lima katalog yang terkandung, yaitu Layanan Kesehatan, Layanan Bencana Alam, Layanan Potensi Kerusuhan Massa, Layanan Laporan Kebakaran, dan Layanan Penemuan BOM dan KBR ( Kimia Biologi dan Radiologi Aktif ) sebagai layanan unggulan dari Sat Brimob Polda Papua Barat sesuai dengan tugas dan kerja di fungsi Brimob.

“Karena semangat adalah bagian dari kita,”ucap Dansat Brimob

Aplikasi tersebut menindaklanjuti ide, gagasan dalam bentuk kebijakan Kapolri Drs Listyo Sigit Prabowo dengan program prioritas. ” Polri yang presisi, prediktif responbilitas kemudian transparansi berkeadilan” ungkap Dansat Brimob Polda Papua Barat Kombes Pol Sammi Ronny Tabaa.

Terkait hal ini, ia mengaku telah melakukan koordinasi bersama Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing. Dan sesuai yang beliau (Kapolda) perintahkan bahwa tidak boleh ada banyak nomor Otline untuk aduan layanan masyarakat,.

“Bahwa cukup satu nomor yang sudah di launching Polda beberapa waktu lalu, tetapi disampaikan layanan ini tetap untuk layanan WA dengan lima katalog dalam layanan itu, dan nantinya tetap akan kita sosialisasikan,”ujarnya

” Pada prinsipnya kita akan berupaya untuk menindaklanjuti perintah pimpinan sehingga kegiatan hari ini tidak ujuk-ujuk ada persiapan, perencanaan, baik personil, sarpas untuk mewujudkan aplikasi Buina,” tandasnya

Berdasarkan perintah atau instruksi dari Kapolda Papua Barat layanan tetap dengan aplikasi Buina dengan lima katalog layanan yaang terkandung. Menurut Dansat Brimob, untuk layanan Buinar untuk WA tetap menggunakan nomor yang kami sudah sebutkan.

Ditambahkan Dansat yang mana untuk layanan kesehatan bisa digunakan untuk masyarakat yang sakit dan mau kerumah sakit tapi tidak ada biaya untuk mendapat layanan ambulance, maka Sat brimob membantu khusus untuk masyarakat yang kurang mampu.

Kata dia ada lagi layanan kesehatan, kita Brimob Polda Papua Barat ini secara periodik dan berkala ada permintaan-permintaan donor darah ada urgen emergency untuk warga Manokwari yang membutuhkan darah maka dari kami siap membantu.(JP/AR)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta