Connect with us

Manokwari

Musda III Golkar Papua Barat Dialihkan ke Jakarta

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Setelah dua kali ditunda, Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) III, Partai Golkar Papua Barat akan digelar di Jakarta.

Hal itu sesuai surat dari DPP partai Golkar nomor B-120/GOLKAR/III/2020, perihal perubahan kedua penetapan Musda Partai Golkar Papua Barat.

Ketua Panitia Musda, Suriyati Faisal, saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. “Iya memang benar Musda dipindahkan ke Jakarta sesuai surat dari DPP,” ujar Suriyati, yang juga merupakan DPRD Manokwari ini, Senin (16/3/2020).

Sebelumnya Suriyati, mengatakan sejumlah pengurus I DPD Golkar Papua Barat, telah menghadap ke DPP pasca penundaan 11 Maret lalu. Padahal sebagai penyelenggara pihaknya sudah mempersiapkan Musda di Manokwari.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen Partai Golkar pada 14 Maret itu tertulis, menindaklanjuti surat DPP Golkar nomor B-96/Goliar/III/2020, dengan ini DPP Partai Golkar menetapkan perubahan kedua jadwal penyelenggaraan Musda, yang semula 11-12 Maret diubah menjadi 20-21 Maret 2020 dan tempat pelaksanaan di Jakarta.

Agenda Musda III akan memilih Ketua DPD I Golkar Papua Barat. Ada dua bakal calon yang telah mendaftar, yaitu Mosez Rudi Timisela dan Lambert Jitmau.(tik)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi & Bisnis

Pokja Agama MRPB Minta Aktivitas Ojek sementara Dihentikan Untuk Cegah Covid-19

Published

on

Wakil Ketua Pokja Agama, MRP Papua Barat, Edi Kirihio.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Wakil Ketua Pokja Agama, MRP Papua Barat, Edi Kirihio meminta gubernur dan bupati se Papua Barat, agar mengeluarkan kebijakan menghentikan sementara aktivitas pejasa ojek, guna mencegah penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Menurut dia, kebijakan ini tentu sejalan dengan penetapan status darurat Covid-19, sehingga dibutuhkan langkah tepat untuk memastikan pencegahan penyebaran Virus Corona. Apalagi aktivitas pejasa ojek terkadang full 24 jam.

“Sebagai representatif masyarakat kultur, kami meminta para pimpinan daerah untuk mengeluarkan sebuah kebijakan terkait pembatasan aktivitas pejasa ojek tersebut,” ungkap Edi Kirihio, Minggu (5/3/2019).

Dia menambahkan dengan kondisi saat ini ada ribuan ojek di Papua Barat, terus beroperasi sehingga perlu diantisipasi.

“Ini berbahaya, banyak masyarakat yang sadar akan upaya pencegahan, tetapi ada juga yang belum,” tutupnya.(me)

Continue Reading

Ekonomi & Bisnis

MRPB Minta Anggaran Perjalanan Dinas Dialihkan Untuk Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19

Published

on

Ketua MRP Papua Barat, Maxi Ahoren.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Penyebaran Virus Corona (Covid-19), yang meluas, membuat pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan kebijakan social distancing atau menjaga jarak, dan menghimbau kepada masyarakat agar bisa bekerja dari rumah.

Namun dampak imbauan itu membuat perekonomian masyarakat turun, terutama mereka yang memiliki penghasilan harian. Oleh karenanya Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat, mengusulkan agar Gubernur dapat mengalihkan anggaran perjalanan dinas untuk penanganan Covid-19.

“Saya sudah surati Gubernur, agar baiknya anggaran perjalanan dinas ASN, DPR PB dan MRPB dialihkan untuk membantu masyarakat, yang sekarang mulai terasa dampak sosial akibat Virus Corona tersebut,” ungkap Ketua MRP Papua Barat, Maxi Ahoren.

Selain itu, lanjut dia berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat di beberapa kabupaten, harga bahan pokok meningkat drastis, dan masyarakat kesulitan untuk membeli.

“Kalau hal ini dibiarkan terus akan berdampak lebih buruk lagi,” tukasnya.

Dia juga mengaku, dalam surat itu dirinya meminta agar gaji PNS, khususnya MRPB dan DPR PB dapat dibayarkan sekaligus tiga bulan, karena kondisi saat ini banyak rakyat yang datang untuk meminta bantuan baham makanan.

“Saya kira apa yang disampaikan pak Presiden sudah jelas, tinggal ditindaklanjuti oleh Gubernur, untuk kepentingan masyarakat,” tutupnya.(me)

Continue Reading

Manokwari

Pemerintah Papua Barat dan FKUB Sepakati Jam Doa Bersama

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), mendukung Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2020, tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh wilayah Papua Barat.

Kesepakatan dukungan itu diputuskan dalam pertemuan yang digelar, Jumat (3/4/2020), dengan melibatkan Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) bersama FKUB Papua Barat, di salah satu hotel di Manokwari.

Selain penerapan PSBB, Gubernur Dominggus Mandacan bersama ketua FKUB Papua Barat, Pdt.Sadrak Simbiak, menyepakati pelaksanaan doa bersama secara serentak dilaksanakan dua kali dalam seminggu selama masa tanggap darurat Covid-19.

“Doa bersama serentak dilakukan pada hari Selasa dan Kamis pada jam 12.00 WIThingga selesai, dan pelaksanaannya dilakukan di tempat masing-masing sesuai tuntutan agamanya,” ujar Pdt.Sadrak Simbiak.

Segala aktivitas dihentikan sementara selama pelaksanaan doa pada hari dan jam yang ditetapkan. Pelaksanaan doa bersama inipun akan ditandai dengan bunyi sirene oleh petugas pada waktu yang disepakati.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakanan ini, menjadi tanggung jawab Gugus Tugas Covid-19 Papua Barat dan Gugus tugas Covid-19 kabupaten/kota. Mengingat kesepakatan bersama tersebut akan dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten/kota.

Rapat Forkopimda dan FKUB Papua Barat itu turut dihadiri Kapolda Papua Barat, perwakilan Pangdam Kasuari, Ketua MRPB, Bupati Manokwari, Ketua PGGP Papua Barat dan pimpinan perwakilan unsur Agama.(akp)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta