Connect with us

Papua Barat

Musa : Bupati Ikut Pilkada Wajib Cuti Kampanye

Published

on

Asisten I Bidang Pemerintahan Papua Barat, Drs. Musa Kamudi.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Calon petahana yang akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, wajib cuti selama masa tahapan kampanye berlangsung. Cuti itu dilaksanakan selama 71 hari.

Ini diungkapkan, Asisten I Bidang Pemerintahan Papua Barat, Drs. Musa Kamudi, Rabu (9/9/2020) di Manokwari.

Dia menjelaskan, menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah gubernur, bupati dan walikota, pada pasal 70 ayat 3 menyatakan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan.

“Pertama, tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya,” ucapnya.

Kedua, lanjut dia, menjalani cuti di luar tanggungan negara saat petahana cuti untuk kembali ikut Pilkada. Serta, pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Artinya, selama cuti atau masa kampanye yang bersangkutan tidak boleh menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apapun. Harus melepaskan tanggungan negara sebagai petahana,” terangnya.

Sementara itu, lanjut dia, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 2018, tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 tahun 2016 tentang cuti diluar tanggungan negara bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditunjuk pejabat sementara (pjs) hingga selesai masa kampanye.

Sedangkan pasal 4 ayat 3, Pjs. Bupati, Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari pejabat pimpinan tinggi Pratama pemerintah daerah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri, sementara dalam pasal 5 ayat 2 PJS Bupati Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 ditunjuk oleh Menteri atas usul gubernur.

“Adanya Pilkada ini, maka gubernur dapat menyiapkan usulan Pjs. bupati atau walikota bagi kabupaten yang bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara bersama melaksanakan cuti diluar tanggungan negara selama masa kampanye pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020,” tukasnya.

Selain itu, tambah dia Pjs dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak menggunakan atau menempati rumah dinas yang digunakan oleh kepala daerah selama melaksanakan cuti diluar tanggungan negara.(top)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Buka Raker I, Bupati Harap BKAG Wujudkan Program Yang Memberkati Jemaat Dan Masyarakat

Published

on

Bupati Manokwari,Hermus Indou SIP.,MH Didampingi Ketua BKAG Manokwari, Hugo Warpur, Ketua PWKI Prov PB, By Febelina Wondiwoy, Membuka secara resmi Raker I BKAG, Jumat (5/3/2021) di Gedung PWKI PB, Sowi, Manokwari.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH mengatakan, Badan Kerja sama Antar Gereja (BKAG) Kabupaten Manokwari, merupakan Mitra kerja Pemerintah sehingga diharapkan mampu bersinergi dan berkolaborasi demi mewujudkan berkat bagi jemaat dan masyarakat melalui program kerjanya.

“Rapat kerja I BKAG ini hendaknya dijadikan wadah untuk semakin mempererat rasa persaudaraan diantara semua pimpinan denominasi gereja yang ada di Kabupaten Manokwari.,”ungkap Bupati Hermus, saat membacakan sambutannya pada pembukaan Raker I BKAG Kabupaten Manokwari, Jumat (5/3/2021), di Gedung PWKI, Sowi, Manokwari.

Bupati Hermus Indou, didampingi Ketua PWKI My Febelina Wondiwoy.

Ia juga mengingatkan, agar dalam penyusunan program kerja nantinya diharapkan sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara sekaligus menjadi jawaban dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang ada.

“Program pemerintah akan berhasil apabila ada dukungan dari seluruh elemen masyarakat termasuk gereja. Selain itu, saya juga berharap agar kedepanagar program kerja yang akan disusun dan dilaksanakan tepat guna dan merupakan program yang nyata yang langsung bersentuhan dengan Jemaat dan masyarakat sehingga pencapaian nilai kasih dapat terwujud,”harap orang Nomor 1 di Manokwari ini.

Disadari bahwa hanya dengan bergandengan tangan dan saling menghormati keharmonisan antara denominasi gereja bahkan denominasi agama akan terjalin penyatuan persepsi dalam bentuk pokok pikiran dan inovasi, sangat diperlukan guna menjawab serta mengoptimalkan program kerja dimaksud.

Sementara, Ketua BKAG Manokwari, Pdt. Hugo Warpur mengatakan, BKAG Manokwari merupakan reprentatif gereja di kabupaten Manokwari sehingga tugas dan tanggung jawabnya yaitu mempersatukan seluruh gereja dan sampai saat ini sdh ada 41 Dedominasi gereja dan berdiri sejak tahun 1980 dan sampai saat ini masi eksis dan menjadi mitra kerja pemerintah.

Kantor BKAG sementara masih sewa di samping Hotel Aston, sehingga pada kesempatan ini kami sangat mengharapkan bantuan dari Bupati Manokwari dengan 1 unit bangunan yg akan kami jadikan sebagai kantor BKAG yang resmi.

“Saya berharap melalui rapat ini kita dapat memberikan masukan berupa Program membangun yang bisa kita kerjakan bersama. Memang diakui Program kerja BKAG saat ini belum maksimal karena belum dilaksanakan rapat kerja untuk menentukan program program yang baik sesuai kehendak Tuhan,”kata Warpur.

Untuk itu Warpur mengajak semua denominasi gereja untuk membangun mitra kerja antara para Dedominasi gereja dengan pemerintah Kabupaten Manokwari bagi kemuliaan nama Tuhan.

Pembukaan Raker tersebut sekaligus penyematan tanda peserta oleh Bupati Manokwari.(JP/alb)

Continue Reading

Adat

Kepsek Diingatkan Tak Pungut Biaya Sekolah Selama Pandemi Covid-19

Published

on

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Barnabas Dowansiba MPd.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Para kepala Sekolah (Kepsek) jenjang pendidikan SMA, SMK dan SLB baik Negeri maupun Swasta se-Papua Barat diingatkan agar tidak melakukan pungutan biaya Sekolah selama Pandemic Covid-19.

“Untuk menghadapi covid-19 serta Ujian Sekolah (US) atau penilaian akhir sekolah (PAS) wajib memperhatikan beberapa hal yaitu sekolah tidak boleh melakukan pungutan biaya yang membebani siswa dan orang tua murid, biaya ujian sekolah atau penilaian akhir sekolah akan menggunakan biaya dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan Bantuan Operasional Sekolah sesuai petunjuknya,”kata kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Barnabas Dowansiba MPd, melalui Surat Edaran Nomor 420/245/DP-III/2021 tentang pungutan Biaya yang ditujukan kepada para Kepsek di semua jenjang pendidikan se-PB, Kamis (4/3/2021).

Selain itu Barnabas juga menegaskan, bahwa pabila ada pungutan maka harus berdasarkan musyawarah mufakat bersama dengan komite sekolah dan apabila ada sekolah yang telah melakukan kebijakan pemungutan biaya US atau PASpenilaian maka mohon untuk dikembalikan secara baik dan bertanggung jawab.

Sedangkan pengawas sekolah berperan untuk memantau dan melaporkan kepada Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

“Saya sdh temukan beberapa sekolah yg sdh melakukan pemungutan. Selanjutnya saya akan menegur sekolah tersebut, dan pengawas harus tingkatkan pengawasan,”tegas Barnabas.(JP/me)

Continue Reading

Adat

Berikan Contoh Kepada Masyarakat, Bupati Manokwari Disuntik Vaksin Corona

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH, saat menjalani Screening untuk persiapan penyuntikan Vaksin Corona, Rabu (3/3/2021) di Gedung Arfak, Polda PB..

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Sebagai Publik Figure, wajib memberikan contoh positif kepada masyarakat terkait vaksinasi Covid-19.

Hal ini dilakukan Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH, yang menjalani vaksinasi Rabu (3/3/2021), di Gedung Arfak Polda PB, Maripi, Manokwari.

“Vaksinasi yang dilakukan hari ini adalah untuk kesehatan dalam memutus mata rantai Corona, dan setelah saya divaksin sy tetap sehat dan tidak ada efek samping, Sangat aman,” kata Hermus

Sebagai Bupati ia mengajak seluruh warga masyarakat menyiapkan diri untuk divaksin, sehingga dapat dipastikan bahwa khusus untuk Manokwari kita bisa berantas penyebaran virus covid-19.

“Semua warga masyarakat kita bisa hidup sehat aman dan juga nyaman,”tandas hermus

Sebagai pejabat publik Hermus menambahkan, baik Gubernur bersama jajarannya, juga Bupati dan wakil bupati serta forkopimda dijajaran pemda kabupaten Manokwari, wajib hukumnya untuk divaksin sehingga melindungi diri kita sendiri tetapi juga melindungi masyarakat.

Karena bentuk aktivitas pemerintah sebagai publik figure diakui cukup tinggi, pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga kita juga harus memastikan diri tidak menjadi sumber penyebaran Corona. Karena tindakan dalam memproteksi diri sudah dilakukan terlebih dulu melalui vaksinasi.

“Tentu pencanangan serta Penyuntikan vaksinasi yang dilakukan hari ini juga untuk membangun spirit dan juga memberikan contoh bagi seluruh warga masyarakat khususnya di kabupaten Manokwari,”ucap orang Nomor 1 di Manokwari ini.(JP/me)

 

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta