Connect with us

Manokwari

MUI Manokwari di Demo Soal Penjaringan Bakal Calon Wakil Bupati Manokwari

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manokwari, melakukan aksi protes di depan kantor MUI Papua Barat, Jumat (22/5/2020).

Aksi ini bentuk kekecewaan terhadap MUI Kabupaten Manokwari, yang pada Minggu (17/5/2020) lalu, menggelar pertemuan untuk melakukan penjaringan Bakal Calon Wakil Bupati Manokwari. Tindakan MUI itu dinilai telah melecehkan marwah umat.

Koordinator lapangan, Safwan Ashari Raharusun mengatakan aksi ini untuk meminta pertanggungjawaban terhadap oknum Ketua MUI Kabupaten Manokwari terkait proses penjaringan bakal calon bupati tersebut.

“Aksi ini bentuk kekecewaan kami, karena MUI telah mengatasnamakan umat dan ormas Islam pada pertemuan tersebut,” ujar Safwan.

Selain itu, Safwan juga menyayangkan sikap Ketua MUI Provinsi Papua Barat yang juga terlibat, dan mengambil bagian dari pertemuan tersebut.

“Olehnya itu, kami melihat lembaga yang mulia dan sebagai cerminan dari umat sudah secara terang terangan ditunggangi oleh kepentingan politik dan golongan,” tuturnya.

“Berkaca dari pertemuan tersebut, kami meminta agar kedua Ketua MUI harus dengan jantan, untuk menyatakan sikap mundur, karena sudah secara jelas menjadi motor penggerak partai politik,” tegasnya.

Pjs. Ketua HMI Cabang Manokwari, Rahmad Jaya menambahkan, dari segi sejarah berdirinya MUI, tidak melihat adanya hasrat politik praktis atau politik kekuasaan dari para ulama.

“Lembaga MUI ini berdiri murni ingin melindungi umat, dan menasehati pemerintah,” ujarnya.

“Adanya pertemuan itu, kami menilai kabupaten telah melupakan sejarah berdirinya MUI dan jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, maka kita akan kembali melakukan aksi yang melibatkan umat agar lembaga tersebut bersih dari politik praktis,” tandasnya.

Sementara Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat, Alfaris Labagu mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi secara organisatoris terhadap pimpinan MUI Kabupaten Manokwari.

Langkah itu dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan penjaringan bakal calon wakil bupati Manokwari, yang mendapat kecaman sejumlah elemen umat karena dianggap mempolitisir ulama, agama dan umat.

“Apa yang dilakukan MUI Manokwari itu fatal. Jadi kami akan evaluasi. Bukan tidak mungkin akan dicopot, seperti ketua MUI di sebuah daerah yang juga dicopot dari jabatannya karena hal yang sama,” ungkapnya.

Alfaris menjelaskan, sesungguhnya saat rapat itu terjadi MUI Papua Barat juga sudah memberikan teguran, termasuk dari wakil-wakil ormas yang diundang seperti NU dan Muhammadiyah. Sayangnya, MUI Manokwari meneruskan agenda rapat.

Seorang peserta rapat yang dikonfirmasi menjelaskan ada 3 nama yang disodorkan oleh MUI saat itu. Yakni Mugiono, Aljabar Makatita dan Haji Abdul Fatah.

Namun pada akhirnya mengerucut menjadi satu nama. Nama itu bukanlah nama yang muncul dari floor atau undangan (ormas-ormas Islam) tapi terkesan sudah disiapkan oleh inisiator rapat.

Alfaris sebelum menerima poin-poin aspirasi Mahasiswa memberi jaminan bahwa MUI Papua Barat, akan tegas meminta MUI Manokwari menghentikan proses penjaringan calon wakil bupati Manokwari.

Disepakati juga forum dialog akan digelar sehari setelah Idul Fitri sebagai momen bagi MUI Manokwari untuk meminta maaf kepada umat Islam.(rls)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Pengamanan Idul Fitri Sukses, Kapolda Puji TNI-Polri, Pemerintah Dan Masyarakat

Published

on

Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Dr. Tornagogo Sihombing, S.Ik., M.Si memberikan apresiasi kepada personil TNI-Polri, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang telah mendukung suksesnya pengamanan selama perayaan idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 M di Wilayah hukum Polda Papua Barat.

“Sehingga perayaan idul fitri berjalan aman dan kondusif. Termasuk Perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang bersamaan dengan idul Fitri hari ini,”kata Kapolda Kamis (13/5/2021).

“Kesemuanya itu terwujud berkat kerja sama, Polri yanga didukung TNI, panitia perayaan ibadah Pemprov Papua Barat, stakeholder terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan seluruh masyarakat Papua Barat,”ucap Kapolda

Termasuk peran serta para insan pers dan media dalam hal mensosialisasikan kepada masyarakat Papua Barat tentang aturan protokol kesehatan selama proses sebelum kegiatan sholat idul fitri dilaksanakan melalui pemberitaannya.

“Kedepan tentu kerjasama yang baik ini kita pertahankan, bahkan bisa ditingkatkan untuk Papua Barat yang kita cintai bersama,”ujar Kapolda Papua Barat.

Menurut Kapolda penerapan protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan pada perayaan hari ibadah Idul Fitri hari juga kegiatan – kegiatan lainnya, semua ini untuk kesehatan masyarakat dan kebaikan masyarakat papua barat.(JP/ADV)

Continue Reading

Adat

Sebelum Akhir Jabatan, MRPB Akan Tuntaskan Persoalan Revisi Sejumlah Pasal UU Otsus

Published

on

Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Sebelum masa akhir jabatan menjemput, Majelis Rakyat Papua Barat, akan berupaya menyelesaikan persoalan revisi sejumlah pasal dalam UU Otsus nomor 21 tahun 2001, sesuai dengan harapan masyarakat papua.

Hal itu, disampaikan Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren kepada awak media Rabu ( 12/05/2021 ) di ruang kerjanya. Menurut ia apa yang menjadi harapan masyarakat Papua sesuai dengan hasil RDPU maka sebagai lembaga kultur MRPB akan memperjuangkan terwujudnya harapan rakyat tersebut.

Terkait hal itu, Maxi mengatakan MRPB akan melakukan pertemuan-pertemuan bersama pemerintah pusat terkait untuk membahas nasib revisi UU Otsus. Dan harus mengakomodir apa yang menjadi keinginan dan harapan rakyat.

“Pada pertemuan nanti, kita berharap tak hanya dua pasal saja yang akan kita bicarakan nanti, tetapi ada pasal-pasal lain juga yang akan kita bicarakan, kami sepakat pasal keuangan dibicarakan tapi kenapa ada pasal pemekaran. Sebenarnya pasal pemekaran itu di ganti dengan bab V menyangkut kewenangan, kalau kemarin kewenangan yang dibicarakan itu tidak jadi masalah,”tandas Maxi Ketua

“Disisa masa jabatan, MRPB akan fokus agar kewenangan juga diakomodir pemerintah pusat. Ini menjadi kunci utama kami, kalau dengan adanya kewenangan maka semuanya itu akan terpenuhi, keuangan, pemekaran dengan sendirinya akan ada,”tandas Maxi

Namun pihaknya juga tidak mengabaikan kepentingan lain dari masyarakat, dalam hal memperjuangkan hak-hak asli orang Papua (OAP) baik terkait afirmasi yang sementara dibuka oleh beberapa kedinasan. Salah satunya yang akan didorong adalah penerima kejaksaan bagi anak-anak Papua, yang sesuai informasi dalam waktu dekat akan di buka.(JP/SOS)

Continue Reading

Adat

Berani Bangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Tornagogo Puji Sat Brimob Polda PB

Published

on

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Sat Brimob Polda Papua dinilai berani membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM untuk menyukseskan program Kapolri.

Hal itu diungkapkan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing pada launching Aplikasi Buina dan Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM oleh sat Brimob Polda Papua Barat kemarin.

“Ini sangat penting dan tentu di ketahui oleh kita semua bahwa kami Polda Papua barat dan seluruh satker memberanikan diri untuk melaksanakan program zona integritas, karena konteks dari pada pelayanan publik itu kita harus berani secara internal mendeklarasikan bahwa kita adalah institusi yang mengarah kepada zona integritas khususnya Polda Papua barat beserta jajarannya,”kata Kapolda

Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM lebih lanjut Kapolda, sudah disampaikan dan disambut baik oleh Mabes Polri. Sebagai komitmen di tahun ini, melaksnakan program tersebut dengan baik dalam konteks zona integritas. Menurut ia Zona integritas bukan hanya sebuah sebutan tetapi juga secara fisik, pelayanan dan segalanya harus ke arah yang baik dengan pelayanan publik yang lebih baik lagi.

“Tidak hanya aplikasi ini, tetapi Polda Papua barat saat ini sudah melaunching berbagai macam aplikasi dan kemudahan-kemudahan yang kemudian tujuannya untuk memudahkan masyarakat publik dalam mengakses pelayanan-pelayanan yang ada di kepolisian,”tandas Tornagogo

Dalam pelayanannya akan tetap menggunakan satu nomor yaitu 110 dengan SMS gateway. Nomor inilah yang akan digunakan masyarakat untuk melaporkankan segala kejadian juga permintaan pelayanan untuk masyarakat. Yang paling penting saat ini adalah masyarakat di berikan kemudahan dalam pelayanan publik.

Kapolda juga berpesan, brimob harus ramah dan bisa menjawab apa yang menjadi persoalan dari masyarakat.

“Brimob itu bukan pasukan bertempur untuk mengalahkan musuh, brimob adalah polisi yang betul-betul mengayomi masyarakat, dan bisa mewujudkan situasi Kamtibmas ini dengan baik,”tukasnya.(JP/ADV)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta