Connect with us

Adat

MRP PB Siap Fasilitasi Masyarakat Adat Gugat SK Pansel DPR Otsus

Published

on

Ketua MRPB Maxi Ahoren

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP PB), Maxsi Nelson Ahoren, mengatakan bahwa lembaga MRP PB siap memfasilitasi masyarakat adat dari 5 Kabupaten di PB, yang akan menggugat Surat Keputusan (SK) Panitia Seleksi calon anggota DPR Papua Barat mekanisme pangangkatan  periode 2019/2024 Nomor: 15/K-P/2020 ke Pengadilan Negeri Manokwari.

“Mereka gugat atas nama masyarakat adat yang merasa dirugikan bukan kami lembaga MRPB. Saya kan tidak mungkin menggugat karena saya ini lembaga negara MRPB tetap berdiri untuk membantu, dan siap menjadi saksi dalam gugatan tersebut,”ungkap Ahoren, Jumat (10/7/2020) dikantor MRPB.

Menurut Ahoren, rencana gugatan tersebut dilakukan pada senin (13/7/2020) oleh masyarakat adat 5 kabupaten di Papua Barat. Gugatan tersebut disampaikan oleh masyarakat adat kepada MRPB sebagai lembaga kultur OAP di PB.

Gugatan tersebut didasari sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam proses seleksi hingga penetapan 11 nama anggota DPR Papua Barat mekanisme pengangkatan (jalur otsus) yang dilakukan oleh panitia seleksi (pansel).

Kesempatan pertama  telah diberikan kepada Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, agar segera melakukan pertemuan internal bersama sejumlah instansi yang berkaitan langsung dengan proses seleksi anggota DPR Papua Barat jalur Otsus.

“Secara kelembagaan, MRP Papua Barat tak bermaksud melakukan intervensi atas kerja Panitia Seleksi, namun pertimbangan, usul dan saran telah disampaikan sebelumnya. Hal tersebut kita lakukan untuk mencegah tidak ada cela hukum di kemudian hari,”ujarnya

Dijelaskan Ahoren, Lima kabupaten yang mengadu ke MRPB karena perwakilan daerah mereka tidak disertakan dalam 11 kursi DPR Otsus di Papua Barat. Lima daerah itu adalah Fakfak, Bintuni, Mansel, Raja Ampat dan kabupaten Manokwari.

“Para tokoh dan pemuda adat dari lima daerah yang kami terima aspirasinya hari ini, akan melayangkan gugatan terhadap SK Panitia Seleksi ke Pengadilan Negeri Manokwari, mereka didampingi pengacara Habel Rumbiak. Gugatan akan dilakukan Senin 13 Juli 2020,” kata Ahoren menambahkan.

Sedangkan menyangkut perdasus Nomor, 4 tahun 2019 MRPB terdiri dari Pokja adat, Agama dan Perempuan jika dirasa masyarakat adat merasa bahwa perdasus tersebut cacat hukum berarti silahkan kepada masyarakat adat, perempuan dan agama untuk menggugat.

“Saya pimpinan masyarakat adat sehingga patut memberikan kesempatan kepada perempuan agama dan adat yang merasa perdasus itu merugikan mereka silahkan untuk menggugat,”ucap ahoren

Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang tatacara pengisian keanggotaan DPR Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat.

“Kuasa hukum sudah siap, gugatan terhadap Persasus nomor 4 tahun 2019 akan segera dilakukan di PT Jakarta,”kata Ahoren

Ahoren menambahkan, gugatan terhadap Perdasus nomor 4 tahun 2019 oleh MRP Papua Barat, didampingi oleh Advokad Jhonson Pandjaitan di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat.(me)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Bupati Indou Sebut Pemekaran Kota Madya Masuk Dalam RPJMD Manokwari

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH mengatakan, pemekaran Kota Madya Manokwari menjadi program strategis dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari.

“Pemekaran Kota Madya Manokwari menjadi program strategis yang masuk dalam RPJMD masa pemerintahan saya dan pak Wakil Bupati Edy Budoyo,”ungkap Bupati kepada awak media di ruang kerjanya, Senin ( 01/02/2021 ).

Pemekaran kota madya tersebut dilakukan setelah adanya kebijakan Presiden untuk mencabut moratorium pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Kita menunggu sampai moratorium dicabut oleh pemerintah dan pembukaan kembali ruang pemekaram di seluruh Indonesia. Jika moratorium dicabut maka tidak ada alasan lagi untuk pemekaran daerah otonomi baru,”tukasnya.

Sudah jelas pihaknya akan mendorong pemekaran Kota Madya dimaksud bahkan terkait hal ini tetap masuk dalam RPJMD Manokwari. Tentu diharapkan, hal ini didukung oleh semua pihak terkait, termasuk masyarakat yang ada diwilayah Manokwari.(JP/alb)

Continue Reading

Adat

Bupati: Percepatan Realisasi Program Daerah, Butuh ASN Yang Paham Pemerintahan

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Pemerintah Daerah Manokwari membutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang paham terkait birokrasi pemerintahan, untuk mempercepat realisasi program pembangunan daerah disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Masa jabatan Saya dan Pak Edy hanya tiga setengah tahun, karena itu tentu kita butuh percepatan realisasi dalam semua program Pembangunan Daerah. Saat ini kita butuh ASN yang mengerti tentang pemerintahan, pembangunan dan juga pembinaan kemasyarakatan pada setiap tugas pokok dan fungsi di setiap OPD,” kata Bupati

Sehingga dapat membantu Kepala Daerah dalam mengakselerasi setiap program kerjanya dengan baik sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Manokwari, yaitu Kabupaten Manokwari menjadi pusat peradaban di tanah Papua dan ibukota provinsi Papua Barat yang religius berdaya saing Mandiri dan sejahtera.

Dalam masa 100 hari kerja, pihaknya akan melakukan konsolidasi Pemerintahan dan program kerja di Lingkup pemda Kabupaten Manokwari. Dimana dalam konsulidasi nanti tidak adanya istilah “cuci gudang” atau perombakan kabinet tetapi terkait penilaian atas kelayakan ASN yang akan diberikan kepercayaan dan juga wewenang untuk membantunya dalam penyelenggarakan tugas pemerintahan.

“Tetapi juga pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan termasuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Manokwari. Jadi dalam evaluasi nanti kita hanya melihat kelayakan dan kecocokan ASN dengan jabatannya juga kompetensinya seperti apa itu yang dinilai,”tandas Hermus saat ditemui wartawan, Senin ( 01/03/2021 ).

Selanjutnya sesudah penilaian tersebut dilakukan, maka diharapkan proses rekrutmen itu segera kita lakukan sehingga pengisian dan juga penyegaran di dalam sistem pemerintahan kita harus segera kita lakukan.

Untuk evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh sehingga kekosongan jabatan termasuk kepala OPD akan terisi sedangkan yang sudah terisi perlu dievaluasi.

“Rolling akan dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masin ASN. Selain itu saya berharap agar dipercepat musrembang RPJMD sehingga grand desain pembangunan Kabupaten Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi baik infrastrukturnya, ekonominya, maupun sosial dan aspek-aspek dari grand desain tersebut bisa diselesaikan dalam 100 hari kerja saya dan pak Wakil,”harap Hermus.(JP/alb).

Continue Reading

Adat

Sebagai Wujud Janji Politik, Hermus-Budoyo Akan Jumpa Masyarakat Di 9 Distrik

Published

on

Bupati Kabupaten Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH. dan Wakil Bupati Drs Edy Budoyo.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Sesuai Komitmen dan janji Politik pada kontestasi Pemilukada Desember 2020, Bupati Manokwari Hermus Indou dan Wakil Bupati Edy Budoyo akan bertemu masyarakat di 9 Distrik se-Kabupaten Manokwari.

“Sebagai kepala Daerah kita berupaya untuk mewujudkan terlebih dahulu program 100 hari kerja di masa pemerintahan HEBO saat ini, yakni secara seremonial akan di lakukan syukuran dibeberapa distrik, karena perjuangan ini adalah perjuangan seluruh rakyat di kabupaten manokwari,”kata Bupati Hermus Indou, Senin (1/3/2021) dikantor Bupati.

Mendatangi masyarakat dan menyampaikan terima kasih adalah suatu keharusan sebab rakyat telah berpartisipasi dalam memberikan dukungan saat Pemilukada.

“Dalam pertemuan nantinya kita ingin menyampaikan pesan pemerintah kepada rakyat untuk mendukung pemerintah saat ini tanpa ada batas-batas atau kelompok. Juga tidak ada konflik yang membuat disintegrasi sosial dan juga disintegrasi politik di tengah-tengah masyarakat,”tandas Bupati.(JP/alb)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta