Connect with us

Adat

Maxsi Ahoren, Ditunjuk Sebagai Ketua Pansel Anggota DPR Jalur Otsus

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Maxsi N Ahoren, ditunjuk sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel) anggota DPR Papua Barat dari jalur pengangkatan (Otsus) periode 2019-2024.

Saat dihubungi melalui telepon selulernya, Sabtu (29/11/2019), Maxsi N Ahoren, membenarkan hal tersebut.

“Saya ditunjuk sebagai ketua Pansel, bukan karena sebagai Ketua MRPB, tetapi posisi saya disini mewakili anak adat di 13 kabupaten/kota di Papua Barat,” jelasnya.

Dia mengatakan, penunjukan tersebut juga merupakan hasil keputusan bersama seluruh pengurus adat dan masyarakat 12 kabupaten/1 Kota di Papua Barat.

“Penunjukan ini agar tidak ada kecemburuan sosial antara satu suku dan suku lainya. Masyarakat adat juga mendukung 100 persen, dan saya telah terima surat pemberitahuan dari gubernur,” sebutnya.

Dia menginginkan ke depan anggota DPR Otsus yang terpilih benar-benar adalah perwakilan masyarakat adat di wilayah masing- masing.

“Kami juga akan meminta para calon membuat makalah Raperdasus. Apakah mereka ini memahami Raperdasus atau tidak, dan berkasnya akan dikembalikan ke MRPB, untuk dicek keapsahan dari para calon tersebut,” tuturnya.(me)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Frangki Umpain Resmi Dilantik Jadi Anggota Pansel DPR Jalur Otsus

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan melantik satu orang anggota Panitia Seleksi (Pansel) tingkat provinsi, Frangki Umpain.

Pelantikan yang dilakukan, Kamis (11/6/2020), kepada Frangki Umpain untuk menggantikan almarhum Yohan Albert Warijo, sesuai usulan pengganti dari Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat sebagai keterwakilan dari unsur masyarakat adat Papua.

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan dalam sambutannya mengatakan Pansel ini bertugas untuk mengangkat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dari Jalur pengangkatan atau Otsus.

“Pelantikan anggota Pansel ini merupakan pelantikan pengganti anggota Pansel sebelumnya dari unsur masyarakat adat menggantikan almarhum Yohan Albert Warijo,” ungkap Gubernur.

Selain itu, lanjut Gubernur berdasarkan putusan MK Republik Indonesia Nomor : 116/PUU-VII/2009, menyebutkan proses pengisian calon anggota DPR periode 2019-2024 sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2019 anggota pansel terdiri dari lima unsur. Di antaranya unsur masyarakat adat, akademisi, pers, kejaksaan, dan pemerintah.

Sementara itu, Gubernur mengatakan, proses
seleksi DPR Papua Barat Fraksi Otsus sudah berjalan sampai menyeleksi 35 calon dan selanjutnya menyisakan tahapan wawancara, namun tertunda karena adanya Pandemi Covid-19 sejak awal Maret 2020 lalu.

Untuk itu setelah pengisian keanggotaan Pansel ini, maka diharapkan Pansel bersama sekretariat Pansel agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.(me)

Continue Reading

Adat

Dakwaan Jaksa KPK Dinilai Mengkriminalisasi Dominggus Mandacan, Warga Akan Turun Jalan

Published

on

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Kelompok pemuda di Manokwari, mempertanyakan proses hukum kasus Wahyu Setiawan, mantan komisioner KPU yang berkembang dalam penyidikan hingga turut mencatut nama Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dalam Surat Dakwaan Jaksa KPK, yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis lalu.

Aloysius Siep, tokoh muda Papua dia Manokwari, mendesak pihak yang telah mencatut nama Gubernur Dominggus Mandacan hingga ikut terseret dalam Surat Dakwaan Jaksa KPK agar segera membuktikan kebenaran keterlibatan Mandacan.

“Bapak Mandacan adalah orangtua kami, sehingga kami minta proses hukum yang sedang berjalan untuk tersangka/terdakwa Wahyu Setiawan tidak mengkriminalkan sosok Mandacan,” kata Siep kepada awak media, Sabtu (30/5/2020).

Dia menegaskan, bahwa dalam waktu dekat , warga Manokwari akan menggelar aksi demonstrasi untuk memprotes proses hukum yang terkesan hanya mengkriminalisasi Gubernur Papua Barat.

“Kami akan aksi demo besar-besaran, untuk menentang sikap kriminalisasi terhadap Gubernur Papua Barat, tutur Siep.

Sementara, Timotius D.Yelimolo, koordinator Pemuda Adat Papua Barat di Manokwari, menyatakan bahwa ada sejumlah hal yang tidak beres dalam proses hukum kasus Wahyu Setiawan, dan belakangan nama Dominggus Mandacan ikut terseret dalam Surat Dakwaan Jaksa KPK.

Dia mengatakan, sebagai seorang pejabat public, Dominggus Mandacan seharusnya diberikan informasi tentang dugaan keterlibatannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat proses penyidikan.
“Ada yang aneh, karena Pak Mandacan tidak tahu tentang hal itu. Jangankan di dalam Surat Dakwaan Jaksa, saat proses penydikan pun BAP pak Mandacan tidak diberitahukan oleh para Penyidik,” kata Yelimolo.

Yelimolo menambahkan, bahwa selain jabatan Gubernur, perlu diketahui pula bahwa Dominggus adalah sosok kepala suku besar Suku Arfak di Papua Barat.
“Dari kelompok adat, kami tetap ikut dalam aksi protes nanti karena kepala suku besar Arfak, Dominggus Mandacan, jangan dikriminalisasi hanya dengan keterangan Rosa M.Thamrin Payapo, ASN yang ditugaskan sebagai sekertaris KPU Papua Barat,” tukasnya. (akp).

Continue Reading

Adat

Alfons Kambu Sebut Keputusan MRPB Untuk Frengky Umpain Sah!

Published

on

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Wasa Kabupaten Maybrat, Alfons Kambu.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Wasa Kabupaten Maybrat, Alfons Kambu, menyayangkan pernyataan Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Maya Raja Ampat, soal latar belakang keaslian Frengky Umpain yang saat ini dipercayakan MRPB, sebagai perwakilan adat dalam keanggotaan Panitia Seleksi calon anggota DPR Papua Barat mekanisme pengangkatan.

Alfons berpendapat, MRPB merupakan senator adat bagi Orang Asli Papua (OAP), sehingga keputusan yang diambil untuk mengusulkan seseorang, telah melalui pertimbangan yang sah sesuai mekanisme yang berlaku di internal lembaga kultur tersebut.

“Kepada pihak yang tidak setuju dengan pengusulan Frengky Umpain, agar tak keliru dan lebih baik berpikir sebelum berkomentar,” kata Alfons, Jumat (22/5/2020).

Dikatakan Alfons, pertimbangan dan keputusan MRPB untuk Frengky Umpain sebagai anggota tim seleksi DPR Papua Barat mekanisme pengangkatan, bukan faktor kesukuan tertentu, tetapi soal rekam jejak ke organisasian, performance serta kompetensi individual yang dimiliki.

“Saya harap, kita bekerja sama mendukung apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh lembaga kultur kita di Provinsi Papua Barat,” ujar Alfons.

Sebelumnya, dalam Pleno MRPB tanggal 4 Mei 2020, menetapkan dan menunjuk Frengky Umpain sebagai Ketua Pansel DPR Papua Barat mekanisme pengangkatan, menggantikan posisi John Warijo (alm).

Keputusan MRPB ini diprotes Ketua DAS Maya Raja Ampat, Kristian Thebu, yang mempersoalkan latar belakang dan keaslian Frengky Umpain di dalam lingkungan DAS Maya.(akp)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta