Connect with us

Manokwari

Marinus Bonepay – Yosep Yowen Akan Hadir Untuk Tambrauw Yang Lebih Baik

Published

on

Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Papua Barat, Marinus Bonepay.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Papua Barat, Marinus Bonepay telah siap bertarung di Pilkada Kabupaten Tambrauw Tahun 2021.

Setelah Tahapan Pilkada Tambrauw dimulai oleh KPU, ia akan mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati bersama Yosep Yowen sebagai calon Wakil Bupati.

“Saya sudah sangat siap. Dan persiapan ini bukan baru dilakukan, tetapi sudah sekitar 10 tahun lamanya. Untuk basis saya pastikan aman dan sudah saya petakan basis-basisnya,” ucapnya.

Marinus menyadari berbicara politik tidak terlepas dari dukungan partai politik, maka dalam hal dirinya telah mengkomunikasikan dengan beberapa partai pemilik kursi di DPRD setempat.

“Saya sudah persiapkan kendaraan politik, dan Perindo miliki 2 kursi di DPRD,” ujarnya.

Marinus memastikan kedepan Tambrauw akan menjadi lebih baik dan persolan konflik yang berkepanjangan harus diakhiri, sesuai moto Marinus-Yosep, Tambrauw yang damai, karena daerah yang tidak aman tentu berdampak pada pelayanan pemerintah dan kehidupan bermasyarakat.

“Ini yang menjadi target kami bahwa harus kembalikan kehidupan masyarakat Tambrauw, rukun damai dan bersatu. Maju bupati Tambrau saya sudah sangat siap mendaftar ke KPU dan bertarung di Pilkada Tambrauw,” tandas Marinus.(me)

Continue Reading
Advertisement


 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Manokwari

Yarollo : Jangan Main Soal Otsus Tapi Buka Ruang Dialog Papua – Jakarta

Published

on

Anggota Pokja agama MRPB Leonard Yarollo.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Anggota Pokja agama MRPB Leonard Yarollo, mengatakan nasib Otonomi Khusus (Otsus) Papua, seperti bermain petak umpet yang tidak menemukan titik terang bagi nasib orang Papua.

“Tak dipungkiri Otsus tetap berjalan, tetapi jangan mengabaikan hak orang Papua, karena NKRI masih bagian dari orang Papua dan orang Papua masih bagian NKRI, sehingga tidak ada lagi yang bermain kucing-kucingan,” ujarnya.

Untuk itu, kata dia, pemerintah pusat perlu membuka diri untuk melaksanakan dialog Papua – Jakarta dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Papua.

“Kami sedang memperjuangkan pelaksanaan dialog tersebut. Setelah di setujui maka semua elemen akan dilibatkan, sehingga tidak ada saling menyalahkan tetapi keterbukaan,” tandasnya.(jp/alb)

 

Continue Reading

Headline

Inspektorat Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK Terhadap LHP Pengelolaan Dana Covid -19

Published

on

Kepala Inspektorat Papua Barat, Sugiyono.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Kepala Inspektorat Papua Barat, Sugiyono mengatakan, terdapat sejumlah rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas Laporan Hasil Pengelolaan dana Covid-19 Papua Barat.

Rekomendasi tersebut disampaikan BPK pada tanggal 14 Januari 2021, saat penyerahan LHP anggaran penanganan Covid-19. Beberapa catatan BPK ini tentu harus menajdi perhatian Satgas Covid-19.

“Catatan BPK ini akan ditindaklanjuti selama 60 hari kerja setelah LHP tersebut diserahkan,” ujarnya.

“LHPnya biasa-biasa saja yang penting apa yang menjadi rekomendasi itu yang kita kejar. Rekomendasi BPK ini terkait administrasi dan pengelolaan keuangan, termasuk pelaporan dan pertanggung jawaban yang perlu dibenahi,” ucapnya.

“Ini tugas inspektorat untuk selalu memantau 60 hari kerja. Aman-aman saja, untuk dugaan penyalahgunaan anggaran tidak ada,” tutupnya.(jp/me)

Continue Reading

Adat

MRPB Minta Pempus Tidak Sepihak Merevisi UU Otsus

Published

on

Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Maxi Ahoren.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, meminta agar Pemerintah Pusat (Pempus) tidak bertindak sepihak dalam merevisi beberapa pasal UU Otsus Nomor 21 tahun 2001 sesuai ide dan pikiran Pemerintah.

karena Otsus Papua Hadir dari Hati Rakyat Papua bukan lahir karena pemerintah Pusat.

“Kita berbicara komitmen kita meminta kepada Pemerintah Pusat untuk tidak terlalu cepat mengambil langkah merevisi pasal dalam UU Otsus Nomor 21 tahun 2001 atas ide dan pikiran mereka sendiri,”tegas Ketua MRPB-PB Maxi Nelson Ahoren kepada awak Media Jumat (22/1/2021).

Sebagai lembaga Kultur kata Ahoren tengah memperjuangkan apa yang menjadi keinginan dan harapan rakyat papua barat, agar bisa duduk bersama melalui dialog dengan melibatkan pemerintah Pusat, daerah dan  masyarakat Papua.

Dalam pertemuan  nanti masyarakat bisa menyampaikan secara langsung harapan mereka.

“Terkait pertemuan ini, MRPB sudah menyampaikan kepada ketua MPR RI di Jakarta dan beliau juga menyatakan kesanggupan untuk mempertemukan kita dengan presiden. Bahkan kami sudah menyurati Presiden meminta presiden mempercepat pertemuan bersama para tokoh juga masyarakat,”kata Ahoren

Namun jika pertemuan dimaksud belum juga terlaksana dan Pempus tetap melakukan revisi melalui prolegnas maka sikap tersebut berarti bahwa UU Otsus 21 tahun 2001 tersebut dibuat atas pikiran dan ide Pemerintah Jakarta.

“Sangat disayangkan jika hal ini terjadi sepihak. Nah hal ini berarti apa yang menjadi cita-cita dan harapan masyarakat Papua sama sekali tidak terakomodir dan revisi dilakukan sepihak,”tandas Ahoren

“Kita yang punya Rumah, Dapur sendiri kita yang harus masak bukan orang lain karena kita yang lebih tahu selera kita. Bukan mereka (pempus) yang mengatur, itu salah. Kami secara tegas mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Jakarta atas revisi beberapa pasal dalam UU Otsus adalah sepihak tanpa melibatkan MRPB dan seluruh lapisan masyarakat papua,”tukasnya

Menurut ahoren dialog itu penting, bukan ancaman bagi pemerintah pusat bahwa orang papua pasti minta Merdeka.

“Tetapi saat ini dengan Bahasa dialog orang Jakarta merasa itu ancaman bahwa orang papua minta merdeka nah ini yang salah. Jika ada pikiran bahwa dialog adalah ancaman bagi negara itu salah cara pandang negara terhadap apa yang menjadi keinginan masyarakat. Masyrakat hanya butuh kesejahteraan,”imbuhnya

Ahoren juga menambahkan, sementara terkait penyerahan hasil RDPU masih menunggu waktu pihak-pihak terkait termasuk Pemerintah Pusat untuk dilakukan.

“Pada prinsipnya surat sudah diserahkan ke anggota DPRRI melalui ketua DPRRI meminta waktu pertemuan baik dengan MRP Papua dan Papaua Barat. Untuk itu masyarakat diharapkan bersabar menunggu proses yang tidak lama lagi dilaksanakan,”harap Ahoren.(JP/alb)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta