10.5 C
Munich
Jumat, Maret 29, 2024

Mandenas Desak Presiden Terbitkan Peppres Penarikan Pasukan Organik Dari Tanah Papua

Must read

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Rentetan kasus penembakan yang terjadi di Papua, menuntut perlu adanya pendekatan baru dalam penanganan persoalan di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Pasalnya pendekatan militerisme dinilai tidak relevan dalam penyelesaikan persoalan di Papua. Untuk itu, salah satu upaya yang terus di dorong, yakni desakan penarikan pasukan organik di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat.

“Kedatangan pasukan organik, justru menimbulkan konflik baru yang berujung terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Papua, sehingga kami mendesak Presiden segera menarik pasukan organik yang dikirim ke tanah Papua,” kata Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dapil Papua, Yan Permenas Mandenas, belum lama ini.

Menurut Mandenas pendekatan militerisme berbasis pada pasukan organik diubah menjadi operasi penguatan kelembagaan dan organisasi TNI oleh pasukan TNI non organik. Karena itu, kebijakan penerimaan 1.000 Tentara khusus orang asli Papua, melalui kucuran dana otsus dinilai tepat.

Hal ini diharapkan mampu mengisi kebutuhan organisasi dan lembaga TNI di daerah. Sehingga memperkecil potensi pengiriman pasukan TNI organik dari luar Papua ke tanah Papua.

“Pendekatan militerisme harus dihentikan dan diubah menjadi pendekatan teritorial atau kewilayahan. Pola komunikasi yang memungkinkan terjalinnya rasa harmonis antara Tentara dan masyarakat agar tumbuh rasa saling percaya” ucapnya.

Ia juga meminta, partisipasi dan dukungan dari pemerintah daerah baik Papua maupun Papua Barat, dalam menyelesaikan persoalan di tanah Papua.

Dia berharap Gubernur bersama dengan DPR, MRP segera menggelar pertemuan di Jakarta dengan Presiden melalui Menteri Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam).

“Forkopimda bersama Gubernur dan MRP harus satu suara menyampaikan pokok pilihan dan strategis kepada Presiden, sehingga mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat,” kata politisi muda partai Gerindra itu.

Selain itu, dia juga berharap Presiden segera menerbitkan peraturan/ instruksi Presiden untuk segera menarik seluruh Pasukan organik yang ada di Papua. Apabila aspirasi ini dikabulkan, maka kasus penembakan yang berpotensi terjadinya pelanggaran HAM berat tidak terulang kembali di Papua dan Papua Barat.

“Kita harus bergerak cepat dan bergerak bersama, dalam tugas dan kapasitas saya sebagai DPR yang membidangi pertahanan dan TNI, untuk segera rapat evaluasi dengan Panglima TNI di Jakarta,” tukasnya.(rls/jp)

- Advertisement -spot_img

More articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Latest article

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta