Connect with us

Hukrim

Lecehkan Kinerja Pers, Jurnalis di Kaimana Kecam Aksi Demo Mahasiswa

Published

on

Aksi demo damai mahasiswa asal Kota Studi Manokwari ke DPRD Kaimana, Kamis (11/6/2020).

KAIMANA, JAGATPAPUA.com – Aksi demo damai mahasiswa asal Kota Studi Manokwari ke DPRD Kaimana, Kamis (11/6/2020) dinilai telah melecehkan kinerja pers.

Terkait hal itu, sejumlah wartawan pun mengecam tindakan salah seorang orator saat aksi demo tersebut. Bahkan, pelecehan terhadap kinerja para kuli tinta ini, diulang-ulang hingga 5 kali di tempat yang berbeda.

Ketua PWI Papua Barat, Bustam saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Kamis (11/6/2020) mengatakan, orator yang bersangkutan harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan.

“Bisa buat laporan polisi dan kita juga akan sampaikan ke publik, sehingga publik tidak salah menilai kita wartawan. Dia harus meminta maaf kepada khalayak umum terkait apa yang dia sampaikan,” tegasnya seraya mengaku, PWI Papua Barat akan siap memback up para jurnalis di Kaimana atas pelecehan kinerja pers tersebut.

Yakobus Onweng, salah seorang wartawan Senior di Kaimana dalam keterangannya, menyebutkan, apa yang ditulis wartawan bukan asal bunyi.

“Kami menghormati hak setiap narasumber, sebagaimana kode etik jurnalis, sehingga apa yang kami tulis, hanya menginformasikan supaya publik bisa mengetahui. Selebihnya, publik menilainya sendiri,” tegasnya.

Dia juga mengatakan, apa yang ditulis oleh wartawan tidak dari opini wartawan, tetapi fakta yang diperoleh.

“Kalau mengikuti opini, lalu siapa yang akan bertanggungjawab. Terus terang, banyak wartawan yang telah menjadi korban kekerasan, namun tidak ada yang peduli, padahal kami menulis berdasarkan fakta dan kenyataan. Di tempat lain, mereka sangat paham tentang kinerja jurnalistik, karena mereka tahu ketika aksi ini bisa didengar pemerintah pusat, karena karya jurnalistik seorang wartawan,” ucapnya.

Sementara itu, Yohanis Dasantos yang juga sebagai wartawan senior di Kaimana dalam keterangannya mengutuk keras aksi orator mahasiswa saat demo damai tersebut.

Ketua PWI Fakfak Roco Letsoin, SH.

“Jangan pernah lagi minta kami angkat masalahmu, supaya pemerintah buka mata. Saat kalian belum dapat bantuan Covid, kalian minta kami tolong suarakan di media dan kalian terbantu. Tapi hari ini kalian lecehkan profesi kami. Baiklah, kita akan sampaikan ke seluruh wartawan di Indonesia,” tegasnya.

Lain dengan Yakobus Onweng dan Yohanis Dasantos, ada juga rekan-rekan wartawan lainya, Seperti Josias Wambrauw, Emus Nurak dan Arfat Djempot menyuarakan keterangan mereka bahwa wartawan bekerja sangat jujur, karena apa yang narasumber sampaikan, itulah yang ditulis.

“Kami tidak pernah tambah dan kurangi kata dari narasumber, karena kami bekerja sesuai dengan kode etik jurnalis. Penulisan berita yang kami muat, sesuai dengan prosedur dalam kode etik jurnalis. Hari ini, apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ini telah melecehkan profesi kami. Tindakan ini sangat kami sayangkan, sehingga kami akan buat laporan polisi, besok,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua PWI Fakfak Roco Letsoin, SH, mendesak agar wartawan Kaimana segera membuat laporan polisi (LP) terkait dengan pelecehan kinerja pers tersebut.

“Saya sebagai Ketua PWI Fakfak yang membawahi Kaimana juga meminta agar teman-teman di Kaimana, segera membuat laporan polisi terkait pelecehan yang dilakukan oleh salah seorang orator dalam aksi demo tadi,” tegasnya.

Dia sendiri juga menyayangkan sikap mahasiswa yang tidak menghormati kerja-kerja pers selama Pandemi Covid-19.

“Pekerja pers ini, terus terang adalah pekerja sosial. Kami tidak pernah digaji oleh pemerintah, tetapi kami terus mengabarkan dan memberitakan informasi kepada publik. Apapun resikonya, kami tetap memberikan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Dia mengatakan, karakter mahasiswa yang menyudutkan kerja pers di depan publik, harus memberikan klarifikasi, dasar pertimbangannya, sehingga sampai menyebutkan wartawan itu abal-abal.

“Dia sendiri harus bertanggungjawab atas apa yang dia sampaikan, secara ilmiah sebagai mahasiswa, sehingga publik tidak mengecam lagi pers di tengah Pandemi Covid-19. Jangankan hanya meminta maaf, proses hukum pun PWI Fakfak dan PWI Papua Barat akan tetap back up sampai tuntas,” tutupnya.(lc)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Ny. Juliana Mandacan Lantik Ketua Tim penggerak PKK 4 Daerah

Published

on

Foto Bersama Pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi PB dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dan Raja Ampat, Jumat (26/2/2021) di Auditorium PKK, Arfai.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Ketua tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat, Ny Juliana Mandacan S.Sos melantik 4 Ketua tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten, di Provinsi Papua Barat.

Empat Ketua Tim penggerak PKK yang dilantik tersebut yaitu Ketua Tim Penggerak PKK Manokwari Ny Febelina Wondiwoy. Ketua tim penggerak PKK Mansel, Ketua Tim penggerak PKK pegaf dan Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Raja Ampat.

“Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dan pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat dengan tujuan mewujudkan keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa”ungkap Ny Juliana dalam sambutannya pada acara pelantikan Pengurus Penggerak PKK 4 Kabupaten di Gedung PKK arfai, Jumat ( 26/02/2021 ).

Menurut ia, PKK sebagai mitra kerja pemerintah, berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana kendali dan penggerak untuk terwujudnya 10 program pokok PKK disemua jenjang kepengurusan.

Untuk masa bhakti ketua PKK sudah di atur dalam Permendgari Nomor 36 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan, dan peraturan presiden nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan pembayaan dan kesejahteraan keluarga, dan masa bakti ketua PKK adalah 5 tahun.

” Pembentukan atau pergantian kepengurusan ditingkat kabupaten berdasarkan loyalitas dan kapasitas serta memperkembangkan keberlangsungan program dan kegiatan,” ungkapnya

Juliana menyampaikan selain itu dalam pelaksanaan tugas pasti akan mendapat dukungan dari pembina di daerah, mari kita jaga baik semua kepercayaan dan fasilitas yang diberikan oleh pembina, demikian juga hubungan kemitraan dengan organisasi perangkat daerah ( OPD ) teknis didaerah dalam Pelaksanaan program kerja.

Saya berharap koordinasi dan konsultasi terus dilakukan untuk menjangkau kesulitan pelaksanaan program di lapangan, kesulitan di Kabupaten juga menjadi kesulitan kami di Provinsi, mari kita bergandengan tangan untuk terus bersama mewujudkan keluarga sejahtera dalam wadah PKK dengan semangat ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul

” Sebagai program PKK akan dilakukan pembinaan untuk peningkatan kapasitas ketua tim penggerak PKK, yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan April. Kami memohon izin dan dukungan dari ketua Pembina Provinsi dan kabupaten untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas ketua tim penggerak PKK se Provinsi Papua Barat,” tutupnya.(JP/alb)

Continue Reading

Adat

Pelantikan Bupati Bintuni, Sorsel, Fak-Fak dan Kaimana Dilakukan Bertahap

Published

on

Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan mengatakan Pelantikan Bupati dan wakil Bupati terpilih Kabupaten Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Kaimana dan Fak-Fak akan dilakukan secara bertahap sesuai masa akhir jabatan.

Sedangkan untuk Pelantikan Bupati Kabupaten Teluk Wondama Masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi karena proses sengketa Pilkadanya saat ini masih berlangsung.

“Pikada serentak tahun 2020, di Papua barat dilaksanakan di 9 daerah dan saat ini 4 Bupati dan Wabub terpilihnya sudah dilantik, masih 5 bupati dan Wabub yang belum, khusus Bintuni, Sorsel, Kaimana dan Fak-Fak akan dilantik bertahap sesuai masa akhir jabatan kepala daerah masing-masing. Sedangkan Teluk Wondama masih tunggu outusan MK,”bebernya

Untuk 4 Kabupaten yang Bupati dan wabubnya sudah ditetapkan KPU masing-masing, maka selanjutnya Gubernur mengusulkan ke kemendagri untuk disahkan dan diangkat melalui Putusan Mendagri.

Terkait hal itu maka berdasarkan pasal 164 ayat 1 UU Nomor 10 tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan PP pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Bupati wakil dan bupati dan wali kota dan wakil wali kota menyatakan pelantikannya di ibukota provinsi PB.(JP/me)

 

Continue Reading

Adat

Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Manokwari Tetap Jadi Perioritas

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH dan Wakil Bupati Manokwari Drs Edy Budoyo.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Bupati Kabupaten Manokwari, Hermus Indou mengatakan, Di Masa Pemerintahannya bersama Wakil Bupati Edy Budoyo program peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Manokwari menjadi prioritas.

“ Kegiatan yang menyentuh kesejahteraan masyarakat itu yang perioritas sesuai visi misi kami. Termasuk pelayanan pendidikan dasar, kesehatan, dan juga bagaimana kita memberdayakan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Manokwari,”Ungkap Hermus usai dilantik Gubernur Jumat (26/2/2021) kepada Awak Media di Gedung PKK Provinsi PB, Arfai.

Yang diinginkan bersama adalah masyarakat bisa hidup mandiri dan bisa menghasilkan sesuatu bagi kehidupannya. Mampu berusaha sendiri dengan mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan yang tentunya tidak terlepas dari dukungan pemerintah Daerah Manokwari.

Selain itu, Hermus menambahkan, dalam masa kepemimpinannya yang baru, pihaknya akan melakukan konsulidasi ditingkat pemerintahan manokwari dalam mengevaluasi kinerja baik secara politik maupun pemerintahan.

“Juga terkait kinerja ASN yang ada, karena masa jabatan kita hanya tiga setengah tahun dan kita ingin berlari lebih cepat dengan beberapa program-program unggulan daerah termasuk pembangunan icon kota Manokwari,”tukasnya

Bupati berharap citra Manokwari sebagai ibu kota provinsi bisa dapat diwujudkan, juga sebagai pusat peradaban di tanah papua maka diperlukan peran serta ASN dan OPD terkait. Sebab untuk mewujudkan hal tersebut membutuhkan kerja sama yang baik termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bukan hanya itu, upaya dalam memutus mata rantai Corona juga menjadi penting, yang jelas pemda Manokwari akan bersama-sama pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk hal dimaksud.

“Karena saat ini pandemi Covid-19 menjadi momok bagi seluruh rakyat tapi juga bangsa dan negara. Saya kira ini harus kita berantas, kita atasi, supaya masyarakat bisa menjalani kehidupan sebagaimana biasanya normal kembali, aktifitas ekonomi tetapi juga kehidupan sosial masyarakat bisa kembali normal,”tutup Bupati Indou.(JP/alb)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta