MANOKWARI,JAGATPAPUA.com–Wakil Bupati Manokwari, Drs Edy Budoyo, memaparkan
Kegiatan prioritas pada 8 area perubahan Reformasi Birokrasi penyusunan Road Map Kabupaten Manokwari tahun 2022-2024.
Pertama, manajemen perubahan di manajemen perubahan ada 5 kegiatan. Kedua regulasi kebijakan ada 3 kegiatan, Ketiga, penataan organisasi 2 kegiatan dan Keempat penataan tata laksana 7 kegiatan,.
Kelima, penataan sumber daya manusia aparatur 8 kegiatan, Keenam penguatan akuntabilitas 4 kegiatan. Ketujuh, penguatan pengawasan 9 kegiatan lebih. Kedelapan, peningkatan kualitas pelayanan publik 7 kegiatan.
“Kegiatan pada 8 area Perubahan tersebut juga melingkupi beberapa quick wins masing-masing kegiatan prioritas tersebut terdiri atas beberapa sub kegiatan prioritas sebagai kegiatan dan Sub kegiatan prioritas maka dokumen RB pemerintah Kabupaten Manokwari 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan RB yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Manokwari,”beber Budoyo pada Paparan laporan akhir, penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemkab Manokwari, di Aula Sasana Karya, kamis(28/7/22).
Sementara, faktor keberhasilan yang mempengaruhi pelaksanaan RB pemerintah Kabupaten Manokwari adalah komitmen bersama semua pimpinan termasuk Bupati dan Wakil Bupati yang diberikan amanah untuk mengawal pembangunan di Kabupaten Manokwari.
Untuk itu, Edy Budoyo menekankan beberapa poin penting dalam rangka implementasi reformasi birokrasi pada level mikro.
Pertama, menjadikan reformasi atau perubahan sebagai kebutuhan setiap instansi. Kedua membuat rencana aksi perbaikan seluruh area perubahan reformasi birokrasi dan Ketiga melakukan inovasi pelayanan.
Keempat, melakukan survei secara berkala dan Menindaklanjuti keluhan penerima layanan. Kelima, tindak lanjut terhadap seluruh reformasi perbaikan dan Keenam, perlu membuktikan perubahan yang terjadi setelah perubahan atau Pivot and after report. Selanjutnya ketujuh, membangun manajemen media.
Ia mengingatkan bahwa reformasi birokrasi tidak akan memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang telah dituangkan tidak dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya.
“Jadi merupakan tulisan biasa tidak akan mempunyai makna bila para pemangku kepentingan tidak punya komitmen untuk melakukan program birokrasi,”ujarnya
Oleh karena itu selain komitmen bersama untuk melaksanakan seluruh rencana yang telah dituangkan dalam Road Map RB diperlukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kepada pimpinan secara berkala dan berkesinambungan.
“Agar capaian dan kendala pelaksanaan RB dapat diketahui dan diantisipasi secara Dini apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaannya”cetusnya.
“Penghargaan yang tinggi kepada seluruh tim penyusun dokumen road map RB, sudah bekerja keras meluangkan tenaga dan waktu secara maksimal dalam penyusunan serta apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam progres penyusunan dokumen tersebut,”ungkap Budoyo
Pada prinsipnya, pemerintah Kabupaten Manokwari telah menetapkan kegiatan dan Sub kegiatan prioritas sebagai bentuk perencanaan guna mencapai sasaran Reformasi birokrasi yang telah ditetapkan secara nasional.(jp/alb)
