Connect with us

Manokwari

Lantik 6 Anggota MRPB, Gubernur Ingatkan Jaga dan Lindungi Hak Adat OAP

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Sebanyak 6 calon anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB), yang menang gugatan di PTUN dan diperkuat dengan putusan ingkrah dari Mahkamah Agung (MA), terhadap SK Gubernur dan SK Mendagri, terkait penetapan 42 nama anggota MRPB periode 2017/2022, resmi dilantik.

Pelantikan itu berlangsung diruang multi media Lantai III kantor Gubernur Papua Barat, di Arfai, Rabu (20/5/2020).

Keenam anggota yang dilantik, dari unsur agama, Yafet V. Wainarisi, unsur adat Kaimana Ismael I. Watora, unsur perempuan Fakfak, Lusia I. Hegemur, unsur adat Teluk Bintuni, Rafael Sodefa, unsur agama, Pdt. Leonard Yarolo dan unsur perempuan Teluk Wondama Aleda E. Yoteni.

Sementara 6 Anggota MRPB yang dibatalkan SK penetapan dan pelantikannya, Yusak Kambuaya dari unsur agama, Amiruddin Sabuku, unsur Adat Kaimana),  Agustina Hombore, unsur perempuan Fakfak), Septer Werbete, unsur Adat Teluk Bintuni), Levinus Wanggai, unsur agama dan Flora Rumbekwan, unsur perempuan Teluk Wondama.

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan mengatakan, pelantikan ini merujuk pada SK Mendagri tanggal 6 Mei 2020, tentang pengesahan pengangkatan 6 anggota MRPB sisa masa jabatan 2017-2022.

Dan berdasarkan Pasal 25, ayat 2 UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Provinsi Papua, yang telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2008 tentang penetapan PP pengganti UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Provinsi Papua menjadi UU menyatakan pelantikan anggota MRPB dilaksanakan oleh Mendagri serta Pasal 18, ayat 1 PP RI Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP menegaskan anggota MRPB dilantik oleh Mendagri di ibu kota provinsi.

“Namun karena adanya penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana Nasional, maka pelaksanaan sumpah janji yang seharusnya dilaksanakan oleh Mendagri didelegasikan Kepada Gubernur Papua Barat, sebagai Wakil pemerintau pusat di daerah, yang dalam penyelenggaraannya mempedomani protokol pencegahan penyebaran Covid-19,” ucap Gubernur.

Gubernur berharap anggota yang baru dilantik segera melapor kepada pimpinan MRPB dan sudah dapat menjalankan tugasnya. Dan kedepan dapat bekerja sama dengan pemerintah Provinsi maupun Kabupaten untuk memenuhi tanggung jawab membangun daerah dan masyarakat diwilayah tersebut.

“Merangkul masyarakat yang berada di daerah terisolir, sehingga bisa maju melalui adanya pembangunan di berbagai bidang termasuk infrastruktur. Isolasi daerah bisa terbuka dan pembangunan ini bisa dibangun secara merata. Itu akan terwujud apabila kita bekerja sama antar lembaga MRPB dan pemerintah daerah,” ujar Gubernur.

Gubernur menambahkan, pelantikan ini juga merupakan suatu kepercayaan masyarakat kepada anggota MRPB, sebagai lembaga representatif struktural orang asli Papua, yang memiliki wewenang dalam perlindungan hak-hak OAP dengan berasaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya pemberdayaan.

Sebelumnya, Gubernur melalui Biro Hukum Pemprov Papua Barat, telah mengeluarkan keputusan Gubernur Nomor 224/4/1/2020, tanggal 17 Januari 2020, tentang pembatalan dan pengesahan nama anggota MRPB masa keanggotaan 2017-2022 berdasarkan putusan MA Nomor 170 K/TUN/2019 dan Nomor 180 K/TUN/2019.(me)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Kepsek Diingatkan Tak Pungut Biaya Sekolah Selama Pandemi Covid-19

Published

on

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Barnabas Dowansiba MPd.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Para kepala Sekolah (Kepsek) jenjang pendidikan SMA, SMK dan SLB baik Negeri maupun Swasta se-Papua Barat diingatkan agar tidak melakukan pungutan biaya Sekolah selama Pandemic Covid-19.

“Untuk menghadapi covid-19 serta Ujian Sekolah (US) atau penilaian akhir sekolah (PAS) wajib memperhatikan beberapa hal yaitu sekolah tidak boleh melakukan pungutan biaya yang membebani siswa dan orang tua murid, biaya ujian sekolah atau penilaian akhir sekolah akan menggunakan biaya dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan Bantuan Operasional Sekolah sesuai petunjuknya,”kata kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Barnabas Dowansiba MPd, melalui Surat Edaran Nomor 420/245/DP-III/2021 tentang pungutan Biaya yang ditujukan kepada para Kepsek di semua jenjang pendidikan se-PB, Kamis (4/3/2021).

Selain itu Barnabas juga menegaskan, bahwa pabila ada pungutan maka harus berdasarkan musyawarah mufakat bersama dengan komite sekolah dan apabila ada sekolah yang telah melakukan kebijakan pemungutan biaya US atau PASpenilaian maka mohon untuk dikembalikan secara baik dan bertanggung jawab.

Sedangkan pengawas sekolah berperan untuk memantau dan melaporkan kepada Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

“Saya sdh temukan beberapa sekolah yg sdh melakukan pemungutan. Selanjutnya saya akan menegur sekolah tersebut, dan pengawas harus tingkatkan pengawasan,”tegas Barnabas.(JP/me)

Continue Reading

Adat

Berikan Contoh Kepada Masyarakat, Bupati Manokwari Disuntik Vaksin Corona

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH, saat menjalani Screening untuk persiapan penyuntikan Vaksin Corona, Rabu (3/3/2021) di Gedung Arfak, Polda PB..

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Sebagai Publik Figure, wajib memberikan contoh positif kepada masyarakat terkait vaksinasi Covid-19.

Hal ini dilakukan Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH, yang menjalani vaksinasi Rabu (3/3/2021), di Gedung Arfak Polda PB, Maripi, Manokwari.

“Vaksinasi yang dilakukan hari ini adalah untuk kesehatan dalam memutus mata rantai Corona, dan setelah saya divaksin sy tetap sehat dan tidak ada efek samping, Sangat aman,” kata Hermus

Sebagai Bupati ia mengajak seluruh warga masyarakat menyiapkan diri untuk divaksin, sehingga dapat dipastikan bahwa khusus untuk Manokwari kita bisa berantas penyebaran virus covid-19.

“Semua warga masyarakat kita bisa hidup sehat aman dan juga nyaman,”tandas hermus

Sebagai pejabat publik Hermus menambahkan, baik Gubernur bersama jajarannya, juga Bupati dan wakil bupati serta forkopimda dijajaran pemda kabupaten Manokwari, wajib hukumnya untuk divaksin sehingga melindungi diri kita sendiri tetapi juga melindungi masyarakat.

Karena bentuk aktivitas pemerintah sebagai publik figure diakui cukup tinggi, pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga kita juga harus memastikan diri tidak menjadi sumber penyebaran Corona. Karena tindakan dalam memproteksi diri sudah dilakukan terlebih dulu melalui vaksinasi.

“Tentu pencanangan serta Penyuntikan vaksinasi yang dilakukan hari ini juga untuk membangun spirit dan juga memberikan contoh bagi seluruh warga masyarakat khususnya di kabupaten Manokwari,”ucap orang Nomor 1 di Manokwari ini.(JP/me)

 

Continue Reading

Adat

Bupati: Perpanjangan Runwey Bandara Dan Relokasi Permukiman Warga Segera Dilakukan

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com-Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP.,MH akan menggelar Rapat bersama OPD terkait, untuk membahas sejauh mana upaya pemerintah dalam proses perpanjangan Runway Bandara Rendani dan Relokasi perumukiman Warga terdampak ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah.

“Saya sudah memanggil OPD terkait besok kami rapat untuk memastikan upaya yang sudah dana tau belum dilakukan terkait proses perpanjangan Runway dan relokasi warga yang masuk dalam areal perpanjangan bandara. Sehingga kita segera intensifkan upaya relokasi masyarakat tersebut sesuai kebijakan yang ada,”kata Bupati Indou, usai mengikuti acara Launching vaksinasi Tahap II, Rabu (3/3/2021) di Gedung Arfak Polda PB.

Upaya pemerintah Pusat , Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari dalam membangun bandara Rendani menjadi lebih memadai kata Hermus merupakan upaya yang sangat baik bagi pembangunan Manokwari kedepan.

“Dengan memiliki kapasitas Bandara yang cukup memadai untuk didarati oleh jenis pesawat berbadan lebar, Saya kira ini sangat penting dan tentu kami sebagai pemda Manokwari kita sangat mendukung,”tandas Hermus

Pembangunan Bandara juga diharapkan harus memiliki konektivitas, bentuk infrastruktur yang dibangun di sekitar Bandara harus terkonek dengan semua infrastruktur terkait yang berada di Manokwari.

“Kita juga saat ini sedang menyusun rencana induk pembangunan Kabupaten Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi termasuk pembangunan dan infrastruktur secara menyeluruh,”ujarnya

Kemudian pihaknya juga berharap masyarakat yang berada di areal Bandara harus mengerti kebijakan ini, sebab pemerintah telah berupaya untuk menyiapkan lahan bagi relokasi penduduk yang terkena dampak perpanjangan landasan Pacu Bandara.

Dan dalam waktu dekat pelaksanaan relokasi dimaksud akan dilakukan, sehingga apapun resikonya pemerintah sudah siap untuk bertanggung jawab.(JP/alb)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta